Ramadan Tidak Pernah Berakhir

Ramadan Tidak Pernah Berakhir

Surat Pembaca

Baca Juga

 

Setelah sebulan penuh kita dilatih sabar untuk memerangi hawa nafsu

idealnya orang yang beriman mampu mengendalikan hawa nafsu 

___________________

 

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA -Tujuan saum agar memiliki sifat takwa sesuai firman Allah Taala surah Al-Baqarah: 183 ( lihat tafsir). Untuk meraih takwa bukan hal yang mudah karena berkaitan dengan hati yang sering didominasi oleh hawa nafsu. Bukan wahyu sehingga banyak orang yang melaksanakan saum, tetapi sebatas bisa menahan lapar dan haus saja. Artinya, belum mencapai derajat takwa.

Ketika berbicara tujuan saum untuk mencapai derajat takwa ternyata saum ramadan harus berbekal iman hingga Allah mewajibkan saum Ramadan dan orang yang diseru di antaranya orang yang beriman. Dalam diri orang yang beriman pasti ada rasa takut saat tidak taat pada syariat Allah yakni saum Ramadan.

Jika ditinggalkan pasti dosa minimal rasa takut hadir kemudian orang beriman memiliki rasa cinta kepada Allah Taala sehingga ketika diperintahkan untuk saum ia akan melakukannya. Saum harus berbekal qanaah rasa cukup atas rezeki yang Allah berikan dan untuk bekal amal saat meninggal ada pahala terbaik dari Allah Taala berupa surga. 

Adapun hasil dari saum setelah dididik sebulan penuh, harus membekas yakni memiliki jiwa jihad untuk sebelas bulan berikutnya. Jihad tersebut adalah melawan hawa nafsu karena sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan pada keburukan dan kemaksiatan.

Sesuai firman Allah Swt.: "Innanafs amaratussu."(QS. Yusuf)

Waspadalah terhadap hawa nafsu karena sering ada bisikan dari jin dan manusia sesuai QS. An-Nas. Apakah saum kita sudah berhasil? Koreksi diri ketika masih ada tiga sifat munafik (bicara bohong, janji ingkar, diamanahi khianat) itu tertanda bahwa saum kita belum berhasil. Iman kita belum benar-benar terwujud dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.

Ketika tidak ada rasa sesal saat ibadah tertinggal, misal telat salat beberapa menit atau beberapa jam jika tidak ada rasa sesal dan tidak merasa kehilangan akhirat, hati-hati tertanda iman kita harus diwaspadai.

Betulkah iman kita sudah menghunjam jiwa? Berbeda dengan kehilangan berbentuk dunia, misal ketika kehilangan harta atau orang tercinta (suami atau istri) pasti nangis. Namun, saat kehilangan akhirat biasa saja, hati-hati jangan-jangan iman itu pura-pura atau munafik. 

Karena itu musuh terbesar kita adalah hawa nafsu, sejatinya perlu diwaspadai. Waspadalah hawa nafsu akan hadir sampai kita mati. "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar benarnya itulah yang dahulu hendak kamu hindari." (QS. 50: 19)

Untuk itu harus disadari bahwa hawa nafsu selalu mengintai sampai mati dan hawa nafsu selalu dibisikkan tiada henti oleh jin dan manusia sesuai QS. An-Nas agar kita mampu memerangi hawa nafsu, maka bentengi dengan iman, selalu ingat mati.

Setelah sebulan penuh kita dilatih sabar untuk memerangi hawa nafsu idealnya orang yang beriman mampu mengendalikan hawa nafsu pada sebelas bulan berikutnya agar merasa Ramadan tidak pernah berakhir. Ingat, iman adalah modal terbesar untuk melawan hawa nafsu. 

Esensi iman harus dipelihara dengan ilmu yang bermanfaat dan salat yang ditegakkan dengan benar sesuai contoh Rasulullah saw. tumaninah juga khusyuk. Dari iman yang kuat, salat yang ditegakkan secara tumaninah dan khusyuk akan lahir amalan saleh lainnya yang menjadikan hawa nafsu berubah menjadi jiwa yang tenang. 

Sesuai firman Allah Swt.: "Jiwa yang tenang, yang diseru masuk surga-Nya" (QS. Al Fajr: 27-30)

Hai jiwa yang tenang kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridaiNya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Wallahualam bissawab.[Dara/MKC]

Ummu Bagja Mekalhaq 

Siska Senin, Maret 31, 2025

Sritex yang Malang Korban Kapitalisme

Sritex yang Malang Korban Kapitalisme

Opini

Baca Juga

 

Semua ini terjadi akibat dari

ekonomi kapitalis global yang diterapkan di dunia

________________________

Penulis Umi Lia

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Member Akademi Menulis Kreatif 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Perusahaan tekstil Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi berhenti beroperasi mulai (01-03-2025) setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Lebih dari 10 ribu karyawannya diberhentikan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengeklaim bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga memilih opsi tersebut. Selanjutnya pemerintah akan menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperindag) Sukoharjo, Sumarno, mengatakan telah mempersiapkan sekitar delapan ribuan lowongan kerja baru di perusahaan lain di Kabupaten Sukoharjo. (cnbcindonesia.com, 02-03-2025)

PT Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dianggap paling rentan terhadap PHK. Berdiri sejak 1966 dan sekarang terpaksa menyerah setelah berusia 58 tahun. Karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang ke sejumlah debitur yang sudah disepakati.

Masalah keuangan ini makin parah dengan adanya persaingan yang ketat di pasar global. Dampak pandemi Covid-19 juga turut mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan. Selain itu, kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan turunnya ekspor produk tekstil ke Amerika dan Eropa.

Komisaris Utama PT Sritex Iwan S. Lukminto mengaku bahwa industri tekstil lokal mengalami penurunan pendapatan sejak Permendag No. 8/2024 disahkan. Kebijakan ini berlaku per tanggal 17 Mei 2024. Isinya mencakup kemudahan impor pada 11 komoditas termasuk pakaian jadi dan aksesorisnya.

Aturan ini membuat produk sejenis mengalami penurunan rata-rata 70 persen. Hal itu terjadi karena kontrak pembelian dibatalkan oleh perusahaan yang menggunakan barang impor. Akibatnya, pasar industri kecil menengah dan konveksi gulung tikar termasuk pabrik raksasa ini. Di titik inilah PHK massal tidak bisa dihindari.

Ekonomi Kapitalis Biang Masalahnya

Jika dicermati secara mendalam, industri tekstil sebenarnya sudah mengalami tekanan sejak lama. Pada tahun 2020, sudah ada 36 perusahaan tekstil gulung tikar yang mengakibatkan PHK pada 14 ribu pekerja. Tidak dimungkiri bahwa masuknya produk tekstil secara massif ke Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kerjasama perdagangan Indonesia-Cina, yaitu ASEAN Cina Free Trade Area (ACFTA).

Perjanjian ini memungkinkan akses pasar yang lebih besar. Kebijakan ini menurunkan tarif impor untuk barang-barang yang diperdagangkan antara kedua negara. Hal ini tentu menguntungkan negeri tirai bambu tersebut yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi dari produk tekstilnya.

Semua ini terjadi akibat dari ekonomi kapitalis global yang diterapkan di dunia. Menjadikan semua negara harus mengikuti kebijakan pasar bebas sebagaimana perjanjian ACFTA. Itulah yang menyebabkan industri padat karya dalam negeri kalah bersaing dan berimbas gulung tikar. PHK besar-besaran pun tidak terhindarkan, pemerintah sendiri hanya meresponnya dengan jaminan kehilangan pekerjaan.

Inilah watak penguasa populis otoriter yang menjalankan peran hanya sebagai regulator bukan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Tetapi, untuk melayani oligarki. Liberalisasi ekonomi, yang menyebabkan lapangan pekerjaan dikontrol oleh industri, bukanlah tanggung jawab pemimpin.

Sistem kapitalis juga tegak di atas dasar kebebasan kepemilikan. Prinsip ini yang melahirkan pasar bebas. Siapa pun yang mempunyai modal bisa menguasai industri dan perdagangan. Teori ini mengharuskan adanya pertukaran perdagangan antar negara berjalan tanpa batas, yaitu tidak ada kewajiban membayar bea cukai untuk barang-barang impor. Jadi, para pemilik modal ini ingin menghilangkan kontrol negara terhadap produk-produk yang diperdagangkan.

Ekonomi Islam Menjamin Kemajuan dan Kesejahteraan

Berbeda dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang akan mengondisikan perusahaan dalam menjalankan industrinya agar tidak rentan gulung tikar. Peraturannya secara detil tercantum bahwa membangun industri merupakan cabang dari membangun ekonomi secara keseluruhan. Asasnya bukan untuk produksi barang dan jasa secara besar-besaran. 

Sebagaimana dalam kapitalisme, tapi distribusi kekayaan yang merata, yakni memastikan setiap individu masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok. Setiap orang dibolehkan mengembangkan hartanya, misalnya dengan membangun pabrik yang sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat.

Begitu juga negara akan mengeluarkan kebijakan terkait industri yang sesuai syariat. Ketentuan-ketentuan ini sejalan dengan politik ekonomi Islam. Jaminan terpenuhinya kebutuhan primer oleh negara ke seluruh warga. Mulai dari individu seperti pangan, sandang, dan papan termasuk masalah pendidikan, kesehatan, keamanan. Juga aspek sekunder dan tersier yang dibutuhkan masyarakat.

Inilah yang diwujudkan negara dalam sistem Islam. Untuk itu, penguasa wajib mengatur serta mengontrol industri-industri yang ada dengan pengaturan kontrol yang bersifat umum bisa membantu peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Negara dalam Islam membuka pasar-pasar bagi hasil industri, menjamin ketersediaan bahan baku, dan lain sebagainya.

Dalam Islam, negara adalah raa'in/pengurus rakyat yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya, negara harus melakukannya secara mandiri tidak boleh berada dalam cengkeraman negara lain. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 141:

"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman."

Selain itu, Islam juga menjadikan industri militer sebagai pijakan sehingga teknologi canggih akan dikembangkan. Dari sini akan dihasilkan mesin-mesin yang bisa memproduksi barang-barang lainnya. Misalnya tekstil, makanan, otomotif, dan lain sebagainya. Dengan begitu, negara akan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas dan memadai bagi rakyatnya.

Demikian pula dengan aspek perindustrian dalam rangka mengatasi seluruh kebutuhan warga muslim maupun nonmuslim. Negara akan memperhatikan produk-produk yang menjadi kebutuhan rakyat supaya terpenuhi sebelum melakukan ekspor sehingga pembangunan bisa dilakukan secara mandiri. Tidak bergantung pada orang-orang kafir baik dari sisi teknologi (melalui aturan dan lisensi), ekonomi (melalui pinjaman/ekspor impor), maupun politik.

Adapun terkait perdagangan luar negeri, maka negara Islam sangat selektif melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal ini diatur dalam politik luar negeri Islam di mana akan dipastikan kesepakatan yang berlangsung tidak akan memperlemah Daulah Islam.

Demikianlah pengaturan industri dalam sistem sahih yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Seluruh mekanisme ini akan dijalankan oleh pemimpin yang menerapkan Islam kafah dan memiliki sifat amanah serta menyadari akan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Wallahuallam bissawab. [SM/MKC]

Siska Minggu, Maret 30, 2025

Sulitnya Mendapatkan Mudik Gratis di Kapitalisme

Sulitnya Mendapatkan Mudik Gratis di Kapitalisme

Opini

Baca Juga

 

Transportasi dalam kapitalisme menjadi jasa komersil

karena pengelolanya diserahkan kepada pihak swasta

_______________________

Penulis Siti Mukaromah 

Tim Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Mudik di hari raya adalah impian setiap orang yang merantau mendulang nasib di luar pulau dan di negeri orang. Tidak sedikit masyarakat yang bertahun-tahun menahan rindu karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya.

Menghadapi arus mudik Lebaran pemerintah menyampaikan telah menyiapkan berbagai kebijakan. Dikutip dari (nasional.sindonews.com, 22-03-2025) 7 kebijakan pemerintah selama Ramadhan THR, hingga diskon tiket mudik. Dalam youtube Sekretariat Presiden Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.

Presiden Prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket pesawat sebesar 13 persen, diskon tarif jalan tol 20 persen, hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen. Saat sidang kabinet paripurna pun presiden memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman stabilitas harga-harga pokok dipantau secara ketat oleh pemerintah.

Dari unggahan sosial media Sekretaris Kabinet dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran sudah ada 7 kebijakan pemerintah saat Ramadhan 2025.

Pertama, THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat THR diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Kedua, pemerintah pada tahun ini menaruh perhatian khusus terhadap para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya.

Ketiga, gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara dan pemberian THR.

Keempat, penurunan harga tiket pesawat dalam negeri yang mencapai 13-14 persen berlaku untuk periode penerbangan tanggal 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025.

Kelima, menurunkan tarif jalan tol sebesar 20 persen selama 2 minggu di berbagai ruas jalur mudik.

Keenam, penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen sesuai jadwal yang ditentukan.

Ketujuh, program mudik gratis dari berbagai kementerian dan lembaga. Tarif paket internet hingga 50% berkat kerja sama pemerintah dan penyelenggara layanan komunikasi seluler.

Kegiatan angkutan mudik balik gratis pada masa angkutan lebaran disambut antusias masyarakat. Sayangnya, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan program-program tersebut. Sebagaimana yang sudah disiapkan kegiatan mudik balik gratis yang digelar Kabupaten (Pemkab) Bandung, sebanyak 700 kursi dalam 2x24 jam habis. (prmnews.com)

Kapitalisme Menjadi Jasa Komersil 

Seharusnya antusiasme warga akan program gratis mudik menjadi tamparan keras pemerintah bukan malah berbangga diri. Kesulitan masyarakat bisa mudik mengandalkan keuangan pribadi, apalagi untuk mendapatkan link gratis pun tidaklah mudah bisa mengaksesnya. Terlebih pemudik yang banyak, armada transportasinya pun terbatas.

Umumnya, karakter pemimpin populis menganggap kebijakan-kebijakan seperti ini berpihak pada rakyat. Publik memahami bahwasanya agenda tersebut hanyalah agenda tahunan yang menjadi rutinitas saja. Agenda program kebijakan diskon harga-harga tiket mudik gratis sejatinya bukan untuk meriayah masyarakat yang ingin mudik. Persoalan sarana transportasi terlebih pada masa mudik mulai dari kemacetan hingga kecelakaan akibat jalan rusak tidak bisa lepas dari tata kelola transportasi berasaskan kapitalisme sekuler.

Transportasi dalam kapitalisme menjadi jasa komersil karena pengelolanya diserahkan kepada pihak swasta. Negara dalam kapitalisme hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha sang pemilik modal.

Di sisi lain, tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya mencari kerja di perkotaan. Akibatnya, tradisi mudik pun tidak terelakkan. Bahkan fenomena mudik banyak diwarnai hal-hal yang tidak baik. Sebagian masyarakat memaksakan diri untuk mudik nekat naik motor padahal jarak tempuh cukup jauh dan mereka harus membawa anak-anak yang masih kecil hingga akhirnya membuat mereka sakit.

Mudik adalah salah satu kepentingan masyarakat dari semua kalangan dalam menjaga tali silaturahmi dengan kerabat keluarga. Namun, kapitalisme yang diterapkan negeri saat ini tak mampu mewujudkan impian-impian rakyat berupa mudik aman dan nyaman. Sudah menjadi rahasia umum dalam kapitalisme kebijakan berpijak pada prinsip untung rugi bagi kapitalis.

Tata Kelola Kebijakan dalam Islam 

Islam mengatur sempurna mengenai tata kelola pengaturan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dalam sistem Islam, menjamin penyediaan alat transportasi yang nyaman bebas biaya apapun semuanya oleh negara. Konsep dasar sistem Islam mengintegrasikan antara aturan agama dengan syariat Islam dengan aturan kehidupan.

Pelayanan terhadap rakyat adalah prioritas utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda,

"Sayyid, pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Di sebuah hadis yang lain juga Rasulullah saw. bersabda dan berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia mempersulit umatku, persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Gemilangnya sejarah Islam tertanam sangat kuat dalam peradaban dunia. Salah satunya memfasilitasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Pada masa Kekhilafahan Umayyah perbaikan dan pembangunan jalan raya banyak dilakukan. Rasa tanggung jawab pemimpin Islam menjalankan amanahnya melayani rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan hanya mengharapkan rida Allah Swt..

Seluruh rangkaian kebijakan dan pelayanan dalam Islam dilaksanakan sempurna berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh. Semua lapisan masyarakat bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan stabilitas yang luar biasa.

Selayaknya sebagai kaum muslim tidak meragukan sedikitpun sistem Islam sebagai pedoman aturan menjalankan kehidupan dalam seluruh aspek. Hanya dengan sistem Islam, kejayaan, kesejahteraan, kenyamanan rakyat dapat diraih secara sempurna dan menyeluruh.

Sistem Islam satu-satunya sistem yang sahih dan pengaturan teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Bukan kapitalisme sekuler yang berpihak kepada oligarki sudah jelas berpijak pada prinsip materi dan untung rugi. Wallahualam bissawab. []

Siska Minggu, Maret 30, 2025

Carut Marut Pendataan Penerima MBG

Carut Marut Pendataan Penerima MBG

Surat Pembaca

Baca Juga

 

Masalah penerima ganda dalam program MBG bukan sekadar kesalahan teknis

tetapi menunjukkan kegagalan sistem sekuler dalam mengelola kesejahteraan rakyat

___________________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting dan kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi bagi pemenuhan gizi anak sekolah justru menghadapi permasalahan serius dalam pendataan penerima manfaat. Temuan adanya penerima ganda menunjukkan bahwa manajemen program ini tidak disiapkan dengan matang sejak awal. Alih-alih memastikan transparansi dan efisiensi, sistem administrasi yang diterapkan justru membuka celah penyalahgunaan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) akan digunakan untuk mencegah penerima ganda.(liputan6.com, 12-03-2025).

Hal ini memang bisa menjadi salah satu solusi teknis, tetapi mencerminkan lemahnya sistem administrasi. Bahkan pembuatan KIA dalam jumlah besar bisa saja menjadi lahan bisnis baru bagi pihak-pihak tertentu. Sama halnya dengan tempat makan (misting) dalam program ini yang juga menjadi ajang bisnis di beberapa sekolah.

Manajemen Program Sosial dalam Sistem Sekuler Minim Integritas

Dalam konteks sistem sekuler, program sosial seperti MBG sering kali menghadapi tantangan terkait integritas dan akuntabilitas. Potensi penyalahgunaan, seperti korupsi dalam pengadaan barang dan distribusi bahan makanan menjadi perhatian serius. 

Program MBG menyedot dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada awalnya, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun untuk program ini dalam APBN 2025, dengan target menjangkau 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi Rp171 triliun untuk memperluas cakupan program. (kompas.id, 30-01-2025)

Salah satu permasalahan yang mencuat adalah adanya penerima ganda dalam program MBG. Ketidakjelasan mekanisme pendataan penerima manfaat membuka peluang bagi pemalsuan data dan manipulasi yang dapat mengarah pada penyalahgunaan anggaran.

Adapun masalah yang mendasar dalam sistem sekuler adalah lemahnya kejujuran serta amanah dalam penyelenggaraan program sosial. Dalam sistem ini, bantuan sosial sering kali dikomersialisasi atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi. Akibatnya, program yang bertujuan menyejahterakan rakyat justru menjadi ladang bisnis baru yang menguntungkan segelintir orang.

Hal ini menunjukkan bahwa sekadar solusi administratif seperti penggunaan KIA tidak cukup untuk memastikan efektivitas program sosial. Dibutuhkan sistem yang bukan hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi membangun integritas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

Solusi Islam Kesejahteraan Berbasis Amanah dan Keadilan

Dalam Islam, kesejahteraan rakyat bukanlah proyek yang bisa dikomersialisasi. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat dengan sistem yang berbasis amanah, keadilan, dan keberkahan. 

Pertama, manajemen data yang akurat dan transparan.

Islam menekankan pentingnya pencatatan yang jujur dan akurat dalam setiap kebijakan publik. Dalam pengelolaan bantuan sosial, petugas yang bertanggung jawab harus amanah dan diawasi ketat agar tidak terjadi manipulasi data atau penyalahgunaan.

Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seorang pemimpin diserahi tanggung jawab untuk mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, maka Allah mengharamkan surga atasnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kedua, sistem ekonomi berbasis kepentingan rakyat, bukan bisnis.

Dalam Islam, bantuan sosial tidak boleh menjadi ladang bisnis bagi segelintir orang. Negara harus memastikan bahwa program-program seperti MBG benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi ajang mencari keuntungan bagi pihak tertentu.

Ketiga, penerapan syariat Islam secara kafah.

Jika Islam diterapkan secara kafah, negara akan berfungsi sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar regulator atau fasilitator bisnis. Dalam sistem Islam, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah Swt..

Masalah penerima ganda dalam program MBG bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi menunjukkan kegagalan sistem sekuler dalam mengelola kesejahteraan rakyat. Selama sistem ini masih berbasis kepentingan bisnis dan minim amanah. Berbagai penyalahgunaan akan terus terjadi.

Solusi hakiki adalah menerapkan Islam secara kafah, yang akan memastikan kejujuran, transparansi, dan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Neni Maryani

Siska Minggu, Maret 30, 2025

Islam Menjamin Hak Mengoreksi Penguasa

Islam Menjamin Hak Mengoreksi Penguasa

Opini

Baca Juga

 

Kritik atau muhasabah adalah kewajiban bagi setiap muslim

yang terwujud dalam amar makruf nahi mungkar

______________________________

Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap individu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Setidaknya ini yang kita pelajari dan pahami. Namun, saat ini sepertinya aturan itu sudah tidak dipakai meskipun aturan tertulis tetaplah sama. Banyak peristiwa persekusi yang terjadi ketika individu atau sekelompok orang menyampaikan pendapatnya. 

Berbagai cara dilakukan untuk membungkam pendapat atau kritik seseorang. Misalnya, dengan intimidasi, kriminalisasi, bahkan ancaman teror. Teror ini baru saja terjadi terhadap media Tempo. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa upaya yang dilakukan untuk menjaga kebebasan pers?

Aksi Teror ke Media 

Dalam kurun waktu sepekan, redaksi Tempo mengalami dua aksi teror. Teror pertama terjadi pada Rabu (19-3) melalui paket berisi kepala babi tanpa telinga yang ditujukan kepada wartawan politik Fransisca Christy Rosana. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra ke Bareskrim Polri pada Jumat (21-3).

Alih-alih berhenti, teror justru datang kembali keesokan harinya lewat paket berisikan enam bangkai tikus dengan kepala yang terpenggal. Bedanya, dalam aksi teror ini tidak ada sosok spesifik yang ditujukan sebagai penerima paket. Dari hasil pemeriksaan, Tempo menyebut bahwa paket yang berisi bangkai tikus itu dilempar oleh orang yang tidak dikenal dari luar pagar sekitar pukul 02.11 WIB. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan menindaklanjuti kasus tersebut dan menjaga keamanan di masyarakat. Penyidik Bareskrim Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan CCTV di Gedung Tempo pada Minggu (23-3). (cnnindonesia.com, 24-03-2025) 

Usut Tuntas Aksi Teror 

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai pemerintah harus mengusut tuntas dan menemukan pelaku teror tersebut. Hal itu sebagai jaminan kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia. Kasus teror kepala babi dan bangkai tikus telah melanggar Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terkait menghalangi kerja jurnalistik atau Pasal 335 KUHP. 

Azmi mengatakan aksi teror tersebut bukan hanya permasalahan bagi Tempo, tetapi juga bagi seluruh media yang ada di Indonesia. Pers merupakan bagian krusial yang menjembatani kepentingan masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan yang tidak tepat serta bagian dari kontrol sosial. 

Respons dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi sangat disayangkan. Ucapannya dinilai mengentengkan aksi teror terhadap Tempo dengan meminta agar kepala babi dimasak saja. Ini seakan-akan menunjukkan jika teror terhadap media atau pers bukanlah masalah yang besar dan tidak dilarang. 

Berulang Kali 

Sementara itu, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Erick Tanjung mengatakan bahwa aksi teror yang terjadi sangat sistematis. KKJ menilai situasi keamanan dan keselamatan jurnalis di Indonesia saat ini telah masuk tahap darurat. Negara wajib hadir sebab ini sangat berbahaya. 

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa tahun 2025 terdapat 22 kasus teror dan kekerasan jurnalis. Hal ini menandakan pelaku tidak merasa takut sebab mengetahui adanya impunitas dalam hukum di Indonesia. 

Teror simbolik seperti kiriman bangkai hanyalah wajah baru dari represi lama. Indonesia memiliki catatan kelam tentang kekerasan terhadap media. Pada tahun 1994, Tempo, Editor, dan Tabloid Detik diberedel karena dianggap "mengganggu stabilitas". Selain itu, tahun 1996 wartawan Udin tewas setelah menginvestigasi korupsi pejabat daerah dan kantor AJI diserbu. 

Simbol Teror 

Dalam dunia kriminal, pengiriman bagian tubuh hewan mati bukanlah hal baru. Kepala babi, bangkai tikus, darah, dan sebagainya merupakan bahasa teror, pesan nonverbal yang dapat menghantam psikologis. Misalnya, kepala babi merupakan simbol penghinaan ekstrem dan dianggap najis. Pesannya kotor, rendah, dan tidak dihormati. 

Lain halnya dengan bangkai tikus yang merupakan simbol pengkhianat. Tikus sering dianggap sebagai pengganggu yang harus disingkirkan, sedangkan kepala yang terputus adalah peringatan keras yang bisa berujung pada kematian. Kiriman bangkai hewan dirancang untuk menanamkan rasa takut akan kehilangan nyawa. 

Media yang independen dan kritis sering dianggap ancaman bagi pihak yang berkuasa, baik itu elite politik, mafia ekonomi, maupun aktor kriminal. Saat media tidak bisa dibungkam, cara yang digunakan dengan teror, ancaman, dan kekerasan.

Hal ini biasanya terjadi jika media membongkar korupsi, kejahatan, atau penyalahgunaan kekuasaan, menolak tunduk pada tekanan eksternal, memperoleh dan merilis informasi sensitif, berjuang untuk menyampaikan kebenaran meskipun penuh risiko.

Tatanan Kapitalisme 

Kapitalisme dengan fondasi sekuler telah memisahkan peran Tuhan dalam kehidupan, peradaban dibangun dari pemikiran manusia yang terbatas. Alhasil, liberalisme muncul sebagai konsekuensi dari paham sekuler ini. Manusia dibiarkan bebas beragama, berpendapat, berperilaku, dan kepemilikan. Paham ini tampak memanjakan manusia, tetapi faktanya kapitalisme justru menghancurkan manusia dan kehidupan. 

Kebebasan yang ditawarkan mengantarkan manusia berpeluang untuk tidak mengenal Penciptanya sehingga tidak memahami cara menjalani kehidupan sesuai kehendak-Nya, serta menjadikan bebas dalam berpikir dan bertindak. 

Watak sebuah ideologi niscaya ingin menyebarkan idenya ke seluruh penjuru dunia. Begitu pula dengan kapitalisme. Cara yang paling efektif untuk “menjajahkan” ideologinya dengan menggunakan media. Media digunakan sebagai alat transfer nilai dan budaya untuk mengikis jati diri umat juga alat untuk menyerang musuh politik.

Kebebasan berpendapat menjadi salah satu jargon yang digaungkan oleh demokrasi. Akan tetapi, faktanya kritik rakyat terhadap penguasa tidak jarang dijawab dengan ancaman, intervensi, dan intimidasi. Kebebasan berpendapat yang katanya dijamin oleh UUD 1945 akhirnya terancam. Nyatanya, kebebasan berpendapat hanya berlaku untuk segelintir orang dan ilusi dalam demokrasi 

Kritik Menurut Islam 

Pemerintahan dalam Islam tidak antikritik. Kritik merupakan tanda bahwa rakyat peduli pada negara. Penguasa diberi amanah untuk menjalankan roda pemerintahan, semestinya berbesar hati menerima kritik dari rakyat. Jika penguasa berbuat salah, ada hak rakyat mengkritik dan meluruskannya. 

Islam mengajarkan aktivitas muhasabah (mengoreksi kesalahan) sesama muslim. Kritik atau muhasabah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang terwujud dalam amar makruf nahi mungkar. Aktivitas ini menjadikan umat Islam mendapat gelar umat terbaik. 

Sebagaimana sabda Rasulullah saw., 

"Sebaik-baik jihad ialah berkata yang benar di hadapan penguasa yang zalim atau pemimpin yang zalim." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Pemimpin yang tidak antikritik telah terbukti dalam peradaban Islam. Khalifah Umar bin Khattab r.a. menerima kritik langsung dari seorang perempuan karena kebijakannya terkait pembatasan mahar bagi perempuan.

Rakyat juga bebas menyampaikan pendapat atau keluhannya kepada Majelis Umat, yaitu bagian dari struktur Khilafah yang mewadahi aspirasi rakyat serta tempat khalifah meminta nasihat dalam berbagai urusan.

Khatimah 

Khilafah sangat terbuka terhadap kritik dan aduan rakyatnya. Dengan adanya kritik, penguasa dapat selamat dari sikap zalim dan mungkar. Dengan muhasabah, penguasa akan mawas diri karena menyadari setiap kebijakannya pasti berdampak pada rakyat. Penguasa juga memahami beban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat kelak. Wallahualam bissawab. []

Siska Minggu, Maret 30, 2025

Mudik Gratis ala Kapitalis

Mudik Gratis ala Kapitalis

Opini

Baca Juga

 

Sudah menjadi rahasia umum kapitalisme sekularistik selalu menetapkan segala kebijakan 

hanya berpijak pada prinsip untung rugi bagi para kapitalis

_______________________

Penulis Ekke Ummu Khoirunisa

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Lebaran sebentar lagi, pernak-pernik hari kemenangan mulai ramai disiapkan. Seperti biasa tradisi tahunan yang selalu meriah tidak luput dari perhatian pemerintah. Khususnya pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, juga kembali menggelar kegiatan mudik balik gratis pada masa angkutan lebaran 2025.

Dikutip dari (prmnews.com, 12-03-2025) ada sebanyak 700 kursi gratis yang sudah disiapkan, semua habis dalam 2x24 jam saja. Antusias masyarakat dalam menyambut progam ini membuktikan bahwa keadaan ekonomi masyarakat saat ini tidak baik-baik saja. 

Bagaimana tidak? Pulang kampung atau mudik di hari raya adalah impian semua orang yang merantau mendulang nasib di negeri orang. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang bertahun-tahun menahan rindu pada keluarga karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya.

Sekadar Agenda Tahunan 

Antusiasme warga seharusnya menjadi tamparan keras buat pemerintah, bukan malah berbangga diri sebab itu berarti warga masyarakat mengalami kesulitan untuk mudik dengan mengandalkan keuangan pribadi. Apalagi untuk mendapatkan link mudik gratis tidaklah mudah sebab tidak semua bisa mengaksesnya. Terlebih, armada transportasinya pun terbatas padahal pemudik banyak.

Namun, seperti umumnya karakter pemimpin populis menganggap kebijakan-kebijakan seperti ini berpihak pada rakyat dan bisa jadi sekadar agenda tahunan yang menjadi rutinitas saja. Demi menaikan pamor bukan untuk mempermudah dan meriayah masyarakat yang ingin mudik.

Semestinya penyediaan sarana transportasi dan lapangan kerja yang luas bagi rakyat sehingga mereka mempunyai dana yang cukup untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kota asalnya. Sudah seharusnya mudik gratis merupakan kewajiban untuk seluruh rakyat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Masyarakat di semua kalangan menjadikan  mudik salah satu kepentingan dalam menjaga tali silaturahmi dengan kerabat keluarga. Namun, dalam kapitalisme yang saat ini diterapkan negeri ini tak mampu dalam mewujudkan impian-impian rakyat, berupa mudik aman dan nyaman. Sudah menjadi rahasia umum kapitalisme sekularistik selalu menetapkan segala kebijakan hanya berpijak pada prinsip untung rugi bagi para kapitalis. 

Dalam hadis Rasulullah saw. pernah berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengusrusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Paradigma Sistem Islam 

Dalam paradigma Islam mengatur dan memberikan gambaran yang sempurna mengenai tata kelola, pengaturan fasilitas, dan kebutuhan-kebutuhan rakyat seperti menyediakan alat transportasi yang nyaman juga bebas biaya dan apa pun semuanya itu oleh negara. Konsep dasar dalam sistem Islam mengintegrasikan antara aturan agama yaitu syariat Islam dengan aturan-aturan kehidupan sehingga pelayanan terhadap rakyat adalah prioritas utama.

Dalam hadisnya Rasulullah saw. bersabda, "Sayyid (pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah) suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Gemilangnya Islam sungguh sangat tertanam kuat dalam sejarah peradaban dunia. Salah satunya pembangunan jalan yang memfasilitasi seluruh kebutuhan masyarakat. Perbaikan dan pembangunan jalan raya banyak dilakukan pada masa Kekhilafahan Umayyah. Pemimpin Islam menjalankan amanahnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Melayani rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan hanya mengharapkan balasan dan rida Allah Swt..

Dalam sistem Islam, seluruh rangkaian kebijakan dan pelayanan dilaksanakan sempurna berdasarkan syariat Islam yang menyeluruh. Semua lapisan masyarakat merasakan ketenangan, kenyamanan, dan stabilitas yang luar biasa. 

Sebagai kaum mukmin yang baik selayaknya kita semua tidak meragukan sedikit pun dan menjadikan Islam sebagai pedoman aturan kehidupan dalam seluruh aspek. Karena hanya dengan sistem Islamlah kejayaan dan kesejahteraan, kenyamanan rakyat dapat diraih sempurna dan menyeluruh. 

Sistem Islam dalam wadah institusi khas, yaitu Khilafah minhajinnubuwah. Satu-satunya sistem yang sahih dan pengaturan teladan yang dicontohkan Rasulullah saw.. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Minggu, Maret 30, 2025

Mewujudkan Perisai Umat di Bulan Ramadan

Mewujudkan Perisai Umat di Bulan Ramadan

Opini

Baca Juga

 

Selain puasa Ramadan sebagai perisai dari berbagai kemaksiatan

Islam juga memiliki perisai (junnah) sebagai pelindung umat yakni imam

_________________________

Penulis Ummi Qyu

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Anggota Komunitas Rindu Surga

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tak terasa, Ramadan sudah memasuki sepuluh hari terakhir. Bulan yang memiliki julukan Sayyid Asy-Syuhur (pimpinan seluruh bulan) pun akan meninggalkan kita.

Keutamaan bulan ini juga berlimpah tiada tandingannya, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Selain itu, Ramadan juga disebut bulan yang penuh rahmat dan ampunan Allah Swt.. Di dalamnya terdapat malam yang istimewa, satu malam yang lebih baik dari pada seribu bulan, yaitu malam lailatul qadar.

Di antara keutamaan bulan puasa lainnya adalah sebagai perisai bagi seorang mukmin, yakni pelindung dirinya dari segala kemaksiatan sehingga akan membentuk pribadi yang lebih bertakwa dan menaati segala perintah Allah Swt. tanpa memilah dan memilih serta meninggalkan segala larangan-Nya. Selain itu, puasa juga sebagai perisai yang akan melindungi dirinya dari siksa api neraka. 

Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis qudsi, yang artinya:

"Tuhan kita, Allah 'Azza wa Jalla, telah berfirman, "Puasa adalah perisai. Dengan perisai itu seorang hamba membentengi dirinya dari siksa api neraka." (HR. Ahmad)

Makna hadis di atas adalah dengan menjalankan puasa atas dasar keimanannya kepada Allah Swt., maka seorang muslim sejatinya akan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt., seperti gibah, berbicara kasar dan kotor, meninggalkan permusuhan antarsesama, meninggalkan kebohongan dan penipuan, meninggalkan riba, zina, tindak korupsi, suap-menyuap, pemerasan, dan lain sebagainya. Ketakwaan ini akan terus terbawa hingga bulan-bulan di luar Ramadan.

Muhasabah Diri dan Negeri 

Sejatinya, puasa yang dilakukan setiap tahunnya dapat mengubah manusia menjadi lebih bertakwa. Namun sayangnya, hal ini belum terjadi di negeri ini. Hikmah puasa Ramadan seolah berlalu begitu saja, kemaksiatan masih sulit dikendalikan.

Berkaitan dengan hal ini, survei Pew Research Center yang diterbitkan pada tahun 2024, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling religius di antara 102 negara lainnya. Namun kontradiksi dengan kenyataannya. Faktanya umat muslim di Indonesia religius tetapi jauh dari ketaatan beragama.

Salah satu contoh, para pejabat kita yang mayoritas  muslim, tetapi tidak amanah dengan jabatannya karena keserakahan mereka. Seperti kasus para pejabat di Pertamina yang beramai-ramai melakukan korupsi dan merugikan negara hingga mencapai Rp1000 triliun mulai dari tahun 2018-2023. (Kompas.com, 04-03-2025)

Belum lagi total kasus korupsi di bidang pertambangan seperti timah, infrastruktur, dan berbagai bidang lainnya. Pantaslah jika Indonesia menempati di posisi ke 115 dari 180 negara dalam pemberantasan kejahatan korupsi, sesuai dengan hasil survei Transparansi Internasional tentang indeks persepsi korupsi  pada tahun 2023. (Sustain.Id, 5-02-2024)

Selain kasus korupsi besar-besaran itu, kemaksiatan lain terus marak meski di bulan Ramadan. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPAT) mencatat nilai transaksi judi online mencapai Rp600 triliun pada kuartal l tahun 2024. Kasus pinjaman online berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berasal dari perorangan maupun perusahaan mencapai Rp64,5 triliun. (cnbcindonesia.com, 20-06-2024) 

Semua itu terjadi tidak lain karena adanya pengerdilan ajaran Islam yang hanya digunakan dalam ranah ibadah ritual semata, sementara urusan kehidupan lainnya tidak menggunakan aturan agama. Islam tidak boleh mengatur yang lain seperti di bidang ekonomi, sosial, pidana, apalagi politik dan pemerintahan. Islam hanya dipakai ketika dianggap memberikan keuntungan pada penguasa seperti umrah, haji, zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Islam juga kerap dijadikan ajang pencitraan para politisi dan pejabat, khususnya pada saat pemilu. 

Sebaliknya, orang-orang yang berusaha mewujudkan ketaatan secara totalitas, berusaha memperjuangkan syariat Islam secara kafah dilabeli radikal. Mereka dimusuhi dan diperlakukan semena-mena. 

Oleh karena itu, meski ibadah puasa Ramadan dilakukan setiap tahun, nampaknya tidak membawa pengaruh yang berarti di negeri ini. Tidak kunjung membawa rakyat dan bangsa ini lebih bertakwa. Bahkan dapat dikatakan gagal menjadi perisai yang dapat melindungi dirinya dan masyarakatnya dari berbagai kemaksiatan.

Imam Adalah Perisai

Selain puasa Ramadan sebagai perisai dari berbagai kemaksiatan, Islam juga memiliki perisai (junnah) sebagai pelindung umat yakni imam (khalifah). Seorang imam akan melindungi umat dari musuh dan menjaga umat dari kejahatan juga akan memelihara kemuliaan Islam, kehormatan, harta bahkan jiwa dengan cara menerapkan ajaran Islam secara kafah. 

Sayangnya perisai itu saat ini hilang sehingga umat Islam kehilangan pelindungnya. Akibatnya mereka teraniaya, tercabik-cabik, bahkan saling menyerang satu sama lain. Selain itu, mereka kehilangan rasa aman, tidak ada yang melindungi kehormatan, harta, bahkan jiwa. Kita dapat melihat banyak terjadi kasus perampasan harta seperti lahan warga oleh korporasi, penguasaan sumber daya alam oleh swasta asing dan aseng, serta berbagai kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa tidak berdosa. 

Maka dari itu, sekarang sudah saatnya kita memperbaiki kualitas puasa kita, wujud dari kesungguhan untuk mencapai derajat ketakwaan yang hakiki dan menyeluruh di dalam diri kita. Juga menjadikan puasa kali ini sebagai momentum perubahan diri dan bangsa, serta semangat memperjuangkan perisai umat yakni seorang imam (khalifah) yang akan benar-benar menjaga dan melindungi rakyatnya. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Sabtu, Maret 29, 2025

Banjir Berulang: Kesalahan Teknis atau Kegagalan Sistem

Banjir Berulang: Kesalahan Teknis atau Kegagalan Sistem

Opini

Baca Juga

Alih-alih mengatur tata kota dengan baik, 

pemerintah justru memberikan izin dengan mudah kepada pengembang.

_________________________

Penulis Nurhikmah Oktavia

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Setiap tahun, masyarakat di Jabodetabek dan sekitarnya selalu dihadapkan pada permasalahan yang sama yaitu "banjir". Meski berbagai upaya telah dilakukan, bencana ini terus terjadi dan bahkan makin parah. Ini bukan hanya masalah curah hujan tinggi, tetapi juga dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan.

Banjir di Jabodetabek bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, tetapi juga hasil dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Alih fungsi lahan yang masif membuat daya serap air menurun drastis sehingga air hujan mengalir langsung ke pemukiman.

Dilansir dari (tribunjabar.id, 09-03-2025), Peneliti BRIN Yus Budiono menyoroti empat faktor utama penyebab banjir: Penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem. Penurunan muka tanah menjadi penyebab terbesar, meningkatkan risiko banjir hingga 145 persen.

Dampaknya nyata, seperti di Bekasi, dikutip dari (beritasatu.com, 06-03-2025), di mana 114 sekolah rusak akibat banjir, mengganggu pendidikan ribuan siswa. Sayangnya, respons pemerintah masih sebatas bantuan darurat tanpa solusi jangka panjang. Jika eksploitasi lahan terus berlanjut, banjir akan menjadi bencana tahunan yang sulit diatasi.

Banjir kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, bencana ini terus terjadi dan bahkan semakin parah. Ini bukan hanya masalah curah hujan tinggi, tetapi juga dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Hujan deras yang mengguyur hanya dalam hitungan jam sudah cukup untuk menenggelamkan rumah-rumah warga, menutup akses jalan, hingga menelan korban jiwa. 

Tahun demi tahun, peristiwa ini terus berulang. Sayangnya, pemerintah selalu berdalih bahwa banjir adalah bencana alam yang tidak bisa dihindari padahal jika ditelusuri lebih dalam, faktor utama di balik banjir ini adalah pengelolaan lingkungan yang buruk, serta kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir pihak daripada rakyat banyak.

Negara Abai, Oligarki Berjaya

Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Medan, banjir bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, tetapi juga karena buruknya tata kelola perkotaan. Wilayah resapan air terus berkurang akibat alih fungsi lahan yang masif. Hutan-hutan beton berdiri menggantikan daerah hijau, sementara sungai dan saluran air dipersempit demi kepentingan bisnis properti dan industri. Siapa yang paling diuntungkan? Oligarki!

Para pengusaha properti terus membangun perumahan elite, apartemen, dan pusat bisnis di daerah yang seharusnya menjadi wilayah resapan air. Alih-alih mengatur tata kota dengan baik, pemerintah justru memberikan izin dengan mudah kepada pengembang. Akibatnya, rakyat kecil yang tinggal di bantaran sungai dan pemukiman padat menjadi korban utama saat banjir datang.

Belum lagi proyek reklamasi dan pemagaran pantai yang makin marak terjadi. Laut yang seharusnya menjadi bagian dari sistem alami dalam mengendalikan air, kini dikuasai oleh segelintir elite. Proyek-proyek ini semakin memperparah bencana banjir di pesisir. Lagi-lagi, pemerintah lebih berpihak kepada oligarki dibandingkan rakyatnya sendiri.

Pemimpin Harus Bertanggung Jawab

Dalam Islam, pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus." (HR. Al-Bukhari)

Seorang pemimpin tidak boleh membiarkan rakyatnya menderita akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Sebaliknya, pemimpin yang amanah harus memastikan bahwa tata kelola lingkungan berjalan dengan baik, sistem drainase diperbaiki, serta kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.

Namun, dalam sistem demokrasi-kapitalis saat ini, para pemimpin lebih sering terikat dengan kepentingan para pemodal daripada kepentingan rakyat. Mereka lebih fokus pada proyek mercusuar yang menguntungkan elite, sementara persoalan mendasar seperti banjir terus diabaikan.

Solusi Hakiki Kepemimpinan Islam

Islam telah memberikan solusi nyata dalam mengatasi bencana seperti banjir. Dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada para pengusaha. Pemerintah wajib memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, bukan sekadar demi keuntungan ekonomi semata.

Allah Swt. telah menegaskan pentingnya amanah dalam kepemimpinan:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)

Seorang pemimpin dalam Islam tidak boleh berkhianat terhadap rakyatnya dengan mengutamakan kepentingan oligarki. Mereka memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..

Oleh karena itu, dalam Islam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan umat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.

Sebaliknya, selama sistem kapitalis masih diterapkan, masalah banjir dan berbagai bencana lainnya hanya akan terus berulang. Hal ini karena sistem tersebut lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Oleh karena itu, solusi hakiki bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi perubahan mendasar dalam sistem kepemimpinan.

Allah Swt. juga telah memperingatkan bahwa segala bentuk kerusakan di bumi adalah akibat ulah manusia sendiri:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41)

Hanya dengan kembali kepada sistem Islam yang kafah, kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan dapat benar-benar terwujud. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dengan adil dan bijaksana sehingga bencana seperti banjir tidak terus berulang akibat keserakahan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Selasa, Maret 25, 2025

Banjir Terulang Kembali Tanpa Solusi Pasti

Banjir Terulang Kembali Tanpa Solusi Pasti

Opini

Baca Juga

 

Bencana banjir yang terjadi berulang tentu harus dicari akar masalahnya

Pasalnya, permasalahan banjir bukan sekadar problem teknis, tetapi sistemis

__________________

Penulis Nina Marlina, A.Md

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tidak dimungkiri banyak wilayah di Indonesia yang sering mengalami banjir, tak terkecuali di daerah ibu kota. Bahkan sering kita mendengar sindirian daerah "langganan" banjir. Saat curah hujan tinggi, masyarakat harus bersiap-siap apabila terjadi banjir. Lantas, apakah curah hujan memang merupakan faktor utama terjadinya banjir? 

Peneliti ahli madya dari pusat riset limnologi dan sumber daya air BRIN Yus Budiono mengatakan bahwa ada empat faktor banjir di wilayah Jabodetabek. Keempat faktor tersebut yaitu perubahan tata guna lahan, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, dan fenomena cuaca ekstrem.

Hasil risetnya mengungkapkan bahwa penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek ialah penurunan muka tanah yang berkontribusi sampai 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir. Selanjutnya, perubahan tata guna lahan yang tak terkendali sehingga meningkatkan risiko banjir sampai 12 persen. Sedangkan kenaikan muka air laut hanya berdampak tiga persen.

Kepala pusat riset limnologi dan SDA BRIN Luki Subehi ikut membenarkan bahwa banjir yang terjadi di Jabodetabek bukanlah semata karena curah hujan yang tinggi, melainkan karena pengelolaan SDA dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan. Luas hutan dan daerah resapan air telah berkurang di hulu Sungai Bekasi dan Ciliwung. Selain itu, ditambah dengan sistem drainase yang sudah tidak memadai di wilayah Jabodetabek (Tribunjabar.id, 09-03-2025)

Pembangunan Kapitalistik, Akar Masalah Banjir

Wilayah Jabodetabek memang sudah sering mengalami banjir. Masyarakat seolah harus pasrah menerima kondisi ini. Meski ada yang mengatakan sudah muak karena setiap 5 tahun sekali selalu terjadi banjir besar hingga merusak rumah dan barang-barang. Ditambah dengan mitigasi yang lemah, akhirnya banjir tak bisa tercegah. Rakyat pun hidup susah. Menurut warga, selama ini pemerintah hanya mengatakan janji-janji saja tanpa aksi nyata. Bahkan, sering menyalahkan curah hujan tinggi sebagai faktor utama terjadinya banjir. 

Sebagaimana pendapat di atas, bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata ruang dan tata guna lahan. Hal ini terbukti dengan makin sempitnya wilayah di sekitar sungai yang seharusnya dikosongkan, malah dijadikan bangunan. Selain itu, yang mencengangkan adalah deforestasi besar-besaran di wilayah Puncak Bogor.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan kerusakan hutan hingga saat ini sudah mencapai 65% (bbcnewsindonesia.com, 06-03-2025). Hal ini sebagaimana pula yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo. Ia menuding program pembukan lahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air merupakan pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek (Tirto.id, 05-03-2025)

Memang benar, faktanya pemerintah dengan mudah memberikan izin kepada para pengembang untuk mendirikan bisnis properti dan tempat wisata. Akhirnya, daerah resapan air berkurang sangat banyak. Selama ini, beberapa lembaga yang peduli pada lingkungan telah mengingatkan pemerintah dan memberikan saran agar mengeruk sungai. Namun, sayangnya diabaikan oleh pejabat setempat. 

Sungguh kebijakan paradigma kapitalistik telah menghantarkan pada konsep pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia. Demi memperoleh pendapatan daerah, pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang rakyatnya. Sistem sekuler kapitalistik telah melahirkan penguasa kapitalis yakni mencari keuntungan pribadi dari jabatannya.  

Solusi Banjir dalam Pandangan Islam

Banjir adalah suatu musibah atau ujian yang Allah timpakan kepada manusia. Namun, dalam bencana banjir ini manusia memiliki peran dalam merusak lingkungan alam yang telah seimbang. Allah Swt. telah mengingatkan kepada manusia dalam firman-Nya:

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. Ar-Ruum: 41)

Bencana banjir yang terjadi berulang tentu harus dicari akar masalahnya. Pasalnya, permasalahan banjir bukan sekadar problem teknis, tetapi sistemis. Sebagai pengurus rakyat, penguasa berperan besar dalam mewujudkan kehidupan dan pembangunan yang layak. Pembangunan dalam Islam harus memiliki paradigma yang tepat sehingga memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, harus menjaga kelestarian alam. Islam memberikan arahan pada negara bagaimana membangun negara dengan tepat.

Beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu:

Pertama, negara akan melarang pembangunan di wilayah daerah resapan air seperti bangunan perumahan, pabrik, tempat wisata, dan sebagainya. Berarti tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang sekiranya dapat membahayakan rakyat dan merusak lingkungan.

Kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dengan pohon berakar kuat yang dapat menyerap air.

Ketiga, hal yang tidak kalah penting adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan apalagi dibuang ke sungai.

Keempat, negara akan melakukan mitigasi yang kuat, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan saat terjadi banjir. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan atau terjadinya korban akibat bencana banjir.

Khatimah

Dengan posisi penguasa sebagai raa’in, maka penguasa akan mengurus rakyat dengan baik sehingga rakyat hidup sejahtera, aman, dan nyaman, terhindar dari banjir. Penguasa juga akan menerapkan Islam sebagai asas konsep pembangunan yang mewujudkan kemaslahatan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Minggu, Maret 23, 2025

Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup bagi Individu, Masyarakat, dan Negara

Al-Qur'an sebagai Pedoman Hidup bagi Individu, Masyarakat, dan Negara

Tsaqafah

Baca Juga

Al-Qur'an warisan Rasulullah saw. yang berlaku hingga hari kiamat

hukum-hukumnya tidak akan tergerus oleh zaman dan tidak lekang oleh waktu

_________________________

Penulis Dewi Jafar Sidik

Tim Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, TSAQAFAH - Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya: 
“Ramadan, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).

Inilah salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan, yakni Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Pada bulan yang mulia ini Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt.. Setiap 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Qur'an yang secara harfiah artinya "turunnya Al-Qur'an". Merujuk pada peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah Swt. kepada Kanjeng Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril di Gua Hira.

Diwartakan oleh Metrotvnews.com, 16 Maret 2025, yang bertepatan dengan 16 Ramadan 1446 Hijriah. Kementerian Agama menggelar 350 ribu khataman Al-Qur'an, Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan turut ikut serta dalam peringatan Nuzulul Qur'an ini. Program bertema Indonesia Khataman Al-Qur'an di SulSel, dipusatkan di Aula Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Selatan Makassar. Program ini diharapkan mampu menguatkan semangat keislaman dan kebangsaan, serta mengajak umat muslim untuk mencintai, memahami, dan meneladani Al-Qur'an. 

Kegiatan mulia tersebut perlu terus dilaksanakan agar dapat mendorong menguatnya semangat keislaman di kalangan umat muslim. Supaya umat muslim selalu mencintai Al-Qur'an dengan senantiasa mempelajari, membaca, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupannya.

Al-Qur'an Pedoman Hidup 

Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Al-Qur'an sebagai cahaya penerang agar manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan arah bagi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Al-Qur'an warisan Rasulullah saw. yang berlaku hingga hari kiamat, hukum-hukumnya tidak akan tergerus oleh zaman dan tidak lekang oleh waktu. Kewajiban kaum muslim untuk menjaga warisan tersebut dan menjalankan seluruh hukum-hukum Al-Qur'an dalam setiap langkah kehidupannya. Kemudian menjadikannya sebagai pedoman hidup dalam level pribadi, masyarakat, maupun negara.

Jangan Berpaling dari Al-Qur'an

Dengan membaca dan mengamalkan Al-Qur'an menjadikan seorang muslim lebih baik dari muslim lainnya. Menjadikan seorang muslim dalam menjalani kehidupannya akan lurus dan selamat sesuai dengan kehendak Allah Swt.. Namun sebaliknya, jika mereka berpaling dari Al-Qur'an maka kehidupannya akan ditimpa kesempitan di dunia dan akan mendapat azab yang pedih di akhirat kelak.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Thaha ayat 124 yang bunyinya:

"وَمَنۡ اَعۡرَضَ عَنۡ ذِكۡرِىۡ فَاِنَّ لَـهٗ مَعِيۡشَةً ضَنۡكًا وَّنَحۡشُرُهٗ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اَعۡمٰى". 

Artinya: "Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta."

Mengalami kehidupan yang sempit mungkin sudah lama kita rasakan sebab kita telah berpaling dari hukum Al-Qur'an yang kita terapkan justru hukum buatan manusia padahal negeri kita kaya dengan sumber daya alam (SDA) serta melimpah ruah. Namun, semua itu seakan tidak mendatangkan keberkahan bagi kehidupan umat, malah mendatangkan musibah yang bertubi-tubi.

Bencana yang terus terjadi bisa jadi karena negeri ini tidak mengikuti petunjuk  dari aturan Al-Qur'an dalam mengelola SDA, kitab suci Al-Qur'an melarang menumpuknya harta kekayaan pada sekelompok orang. Namun, faktanya sebagian besar kekayaan negeri ini justru dimiliki dan dinikmati oleh segelintir orang yang mempunyai modal besar.

Dalam pandangan Islam, SDA adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara dan hasilnya untuk dinikmati bersama oleh seluruh rakyat. Maka demi kesejahteraan bersama, SDA milik umum tidak boleh dikuasai secara pribadi oleh swasta baik perorangan maupun kelompok.

Demikianlah jika manusia mengikuti hawa nafsunya, maka akan menjerumuskan ke dalam kesesatan dan kerusakan. Karena hawa nafsu akan mengantarkan pada kerusakan dan kegelapan, sementara wahyu (Al-Qur'an) akan mengantarkan pada kebaikan dan keberkahan.

Dengan demikian, Al-Qur'an akan menjadi sumber kebahagiaan umat manusia tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat juga. Al-Qur'an akan memberi syafaat kepada siapa saja yang senantiasa membaca, akrab, dan berpegang teguh pada perintah dan larangan Al-Qur'an di akhirat kelak.

Negara Wajib Menerapkan Al-Qur'an

Kitab suci Al-Qur'an tidak hanya wajib menjadi pedoman individu dan masyarakat muslim saja, dalam kehidupan bernegara pun Al-Qur'an harus menjadi pedoman. Ini karena Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan Allah Swt. kepada umat manusia melalui manusia terbaik Kanjeng Nabi Muhammad saw..

Al-Qur'an tidak cukup dibaca dan dihafal saja, akan tetapi seluruh isi kandungannya wajib dipahami dan diamalkan dalam kehidupan manusia. Umat muslim mempunyai teladan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad saw., karena itu umat harus meneladani kehidupan pribadi dan kepemimpinannya. Kehidupan dan kepemimpinan Rasulullah saw. yang telah sempurna menerapkan hukum-hukum Al-Qur'an secara menyeluruh.

Sayangnya saat ini di negeri yang mayoritas penduduknya muslim, faktanya Al-Qur'an tidak dijadikan sumber perundang-undangan negara, melainkan ideologi kapitalisme yang dijadikan sumber perundang-undangan. Lebih miris jika ada dari kaum muslim yang menolak syariat Islam diterapkan dan menganggap para pejuangnya sebagai kaum radikal.

Berhukum pada hukum Al-Qur'an merupakan bukti keimannan kepada Sang Pencipta. Allah Swt. telah menegaskan agar manusia tidak boleh berhukum pada selain hukum Al-Qur'an. Allah Taala juga menegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik dari hukum Al-Qur'an di dunia ini. (Lihat surat Al-Maidah [5]:50)

Apalagi sudah jelas akibat dari mengabaikan Al-Qur'an, negeri ini jauh dari keberkahan. Berbagai bentuk kemungkaran merajalela, seperti kasus korupsi, maraknya judol, perampasan ruang hidup oleh oligharki, bencana alam bertubi-tubi, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan kemungkaran lainnya.

Berdasarkan fakta tersebut, sudah jelas pentingnya negara menerapkan Al-Qur'an secara menyeluruh dan sempurna dalam segala sendi kehidupan. Sudah seharusnya bulan Ramadan ini dijadikan sebagai momentum untuk membaca, mengamalkan, menerapkan Al-Qur'an secara sempurna baik oleh individu, masyarakat, dan negara. Wallahualam bissawab.

Siska Minggu, Maret 23, 2025