Featured Post

Recommended

Hutan Milik Rakyat Bukan Milik Oligarki

  Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti salat, zakat, dan puasa saja tetapi juga memiliki aturan yang j...

Read more
Alt Title
Hutan Milik Rakyat Bukan Milik Oligarki

Hutan Milik Rakyat Bukan Milik Oligarki

Baca Juga

 


Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti salat, zakat, dan puasa saja

tetapi juga memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan sumber daya alam

___________________


Penulis Sri Haryati

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih membara di sejumlah wilayah di Indonesia. Tak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatra, tetapi juga terjadi di Papua. Berbulan-bulan lamanya masyarakat menghirup asap beracun yang mengancam kesehatan.


Kasus ISPA terus bertambah, anak-anak, balita dan lansia menjadi korban terbanyak. Sekolah-sekolah diliburkan, perekonomian masyarakat terganggu, berbagai macam satwa turut menjadi korban. Bahkan, satwa-satwa yang dilindungi ikut punah terbakar kobaran api yang melahap habitatnya. Negara tetangga pun turut merasakan asap karhutla, tetapi pemerintah masih saja enggan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.


Akibat kekecewaan masyarakat terhadap lambannya kinerja pemerintah, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28-10-2026.


Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia beserta masyarakat sipil menuntut agar pemerintah segera menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Ketiga tuntutan itu diserukan agar penanganan karhutla lebih maksimal dan warga terdampak mendapat perhatian serius. (rmol.id, 28-10-2026)


Dalam aksi demonstrasi saat itu ada sebuah spanduk raksasa yang menyita perhatian publik yang bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.” Kritik menohok yang sengaja ditujukan kepada pemerintah itu bukan isapan jempol belaka. Itu menjadi bukti bahwasanya masyarakat sudah menyadari, jika jutaan hektare hutan dan lahan di negeri ini sudah dikuasai oleh korporasi dan oligarki.


Faktanya setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi tanpa adanya penanganan serius dan tindakan tegas dari pemerintah. Ironisnya, hutan dan lahan yang dibakar beralih fungsi menjadi ladang sawit yang dikuasai oleh korporasi dan oligarki. Mereka yang meraup untung besar, sedangkan rakyat menanggung derita. 


Hutan Dikuasai Korporasi dan Oligarki, Rakyat Menanggung Derita


Indonesia memiliki jutaan hektare hutan yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan di bumi. Selain menjadi penyangga ekosistem, fungsi hutan sebagai pengatur tata air, penyerap karbon dioksida, sekaligus habitat berbagai keanekaragaman hayati.


Namun, fungsi strategis ini terancam akibat eksploitasi hutan secara besar-besaran oleh segelintir pihak. Deforestasi hutan, dan pembakaran lahan gambut dilakukan tanpa memikirkan dampak kerusakan lingkungan bagi masyarakat setempat.


Dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan 20 korporasi yang menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Dari jumlah tersebut, 4 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan perusahaan PMA (penanaman modal asing) yaitu PT HKI dan HI (Singapura), PT RKA (Malaysia), dan PT API (Korea Selatan). (kontan.id, 29-10-2026)


Fakta di atas mengindikasikan bahwa hutan dan lahan Indonesia sudah bukan lagi milik rakyat, melainkan milik korporasi dan oligarki yang memiliki modal besar. Hutan dieksploitasi hingga rusak oleh korporasi swasta maupun asing. Hutan yang seharusnya menjadi penopang kehidupan justru berubah menjadi ladang bisnis bagi mereka yang memiliki kekuatan modal dan akses politik. Akibatnya, keuntungan ekonomi dinikmati oleh para pemilik konsesi, sedangkan rakyat yang menanggung dampak kerusakan lingkungan. 


Ketika hutan mengalami deforestasi dan alih fungsi lahan, daya dukung lingkungan makin melemah. Alhasil, banjir bandang, tanah longsor, dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla) menjadi ancaman yang terus berulang. Akibat karhutla masyarakat harus menghirup udara yang tercemar asap, aktivitas pendidikan dan ekonomi terganggu, hingga kesehatan generasi terancam.


Ironisnya, masyarakat yang tidak ikut menikmati keuntungan dari eksploitasi hutan justru menjadi pihak yang paling menderita. Sementara segelintir pihak yang menikmati keuntungan malah hidup bebas tanpa tersentuh hukum.


Kapitalisme Sekuler Membuka Jalan bagi Oligarki


Menguatnya penguasaan sumber daya alam oleh korporasi dan oligarki tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem politik ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini memberikan ruang besar bagi kepemilikan individu dan korporasi untuk menguasai sumber daya alam yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. 


Dalam paradigma kapitalisme, sumber daya alam sering kali dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Alhasil, siapa pun yang memiliki modal besar bisa menguasai dan memiliki sumber daya alam tersebut. Sementara peran negara hanya sebatas regulator dan pemberi izin bagi aktivitas usaha. Bahkan, negara bisa melegalkan pembukaan hutan lewat Proyek Strategis Nasional, sementara korporasi baru dijatuhi sanksi hanya ketika kejahatannya terbongkar.


Ketika kebijakan negara lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pemilik modal, penguasaan sumber daya alam oleh segelintir kelompok makin terbuka. Relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi pun berpotensi melahirkan oligarki. Inilah persoalan mendasar yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan mencabut izin perusahaan tertentu atau mengadili pelaku perusakan lingkungan. 


Berharap masalah karhutla selesai di bawah sistem kapitalisme sekuler, ibarat pepesan kosong. Sebab, selama paradigma pengelolaan sumber daya alam masih bertumpu pada kepentingan kapital, kerusakan alam dan karhutla akan terus berulang. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang dan sistem pengelolaan kekayaan alam. Hanya dengan kembali ke sistem Islam di bawah naungan Khilafah, sumber daya alam dan nyawa rakyat dapat terselamatkan secara tuntas.


Islam Menjaga Hutan sebagai Kepemilikan Umum


Islam bukan sekadar agama yang hanya mengatur urusan ibadah ritual seperti salat, zakat, dan puasa saja, tetapi juga memiliki aturan yang jelas mengenai kepemilikan sumber daya alam. Hutan termasuk dalam kategori kepemilikan umum, karena termasuk sumber daya alam yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat.


Rasulullah saw. bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yakni, air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)


Hadis tersebut menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi. Pengelolaannya harus diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh rakyat. Sebagaimana dijelaskan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nidzamul Iqhtishadi fil Islam dalam pembahasan milkiyyah ammah, negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat bukan mengejar keuntungan segelintir pemilik modal.


Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Masing-masing memiliki aturan dan batasan yang jelas. Hutan yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada oligarki. Bahkan, negara pun tidak boleh mengubah status kepemilikan umum menjadi kepemilikan negara sehingga dapat memperjualbelikannya sebagai aset milik negara.


Negara bertugas mengelola kekayaan tersebut dan memastikan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, kekayaan alam tidak menjadi sumber penumpukan kekayaan bagi segelintir orang, tetapi menjadi sarana memenuhi kebutuhan rakyat.


Negara sebagai Ra’in dan Junnah


Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator yang memberikan izin kepada pemilik modal. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Tanggung jawab ini mencakup menjaga ruang hidup rakyat termasuk hutan yang menopang air, udara dan penghidupan mereka. 


Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat), negara wajib mengelola hutan, menjaga kelestariannya, melakukan pengawasan, serta mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan. Negara tidak boleh membiarkan hutan dikuasai korporasi atas nama pembangunan, apalagi menjadi makelar kepentingan global.


Sebagai junnah (pelindung), negara wajib melindungi rakyat dari ancaman bencana akibat kerusakan alam, termasuk menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pengelolaan hutan harus didukung kebijakan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan kerusakan, pemulihan ekosistem, hingga penegakan hukum. Pembiayaannya menjadi tanggung jawab negara melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat.


Dengan demikian, seruan “Hutan Bukan Milik Oligarki” sejatinya harus dijadikan momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa persoalan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari sistem yang mengaturnya. Perubahan tidak hanya cukup pada tuntutan mengadili korporasi, tetapi harus menyentuh akar persoalan. Akar persoalannya yakni paradigma kapitalisme sekuler yang membuka jalan bagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak.


Hanya dengan penerapan aturan Islam secara kafah pengelolaan hutan dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai sumber kemaslahatan umat. Hutan terjaga, lingkungan lestari, dan rakyat terlindungi dari keserakahan oligarki. Sebab, alam bukan warisan untuk dihabiskan demi keuntungan segelintir orang, melainkan amanah Allah yang wajib dijaga. Wallahualam bissawab. [SH/MKC]

Hutan Milik Umat Bukan Milik Oligarki

Hutan Milik Umat Bukan Milik Oligarki

Baca Juga



Dalam pandangan Islam, kekayaan sumber daya alam bukan milik oligarki

Hutan adalah milik umat, amanah dari Allah untuk seluruh rakyat

___________________


Penulis Ummu Raffi

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan belum usai melanda beberapa daerah di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak ekosistem alam, tetapi mengancam kesehatan dan jiwa masyarakat, terutama anak-anak, lansia yang rentan terkena ISPA, serta bermacam satwa.


Bencana karhutla ini sejatinya terus berulang setiap tahun. Akan tetapi, upaya pencegahan dari pemerintah tidak serius dalam menanganinya. Langkah penanganan yang diambil pun hanya sekadar tambal sulam, sehingga menimbulkan dampak berkepanjangan bagi kehidupan masyarakat.


Dari sinilah muncul keresahan, kekecewaan masyarakat, terkait abainya pemerintah dalam mengatasi berbagai bencana. Untuk itu, bertepatan pada hari sumpah pemuda, gelombang mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan aspirasi rakyat.


Dikutip (idntimes.com, 28-10-2026) pada Rabu 28 Oktober 2026, ribuan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat, turun ke jalan tepatnya di depan Gedung UOB, Jakarta. Mereka membentangkan spanduk besar di hadapan aparat, dengan mengusung tema yang menohok dan menggugah kesadaran: "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili."


Dalam aksinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya, pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai status bencana nasional, agar dalam penanganannya lebih maksimal dan warga terdampak mendapatkan perhatian yang serius. Selain itu, mereka menuntut penegakan hukum terhadap para korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan, guna mencegah tumpang tindih perizinan, eksploitasi sumber daya alam, dan konflik agraria.


Tuntutan mahasiswa tersebut merupakan bentuk peningkatan pola berfikir masyarakat. Umat hari ini tidak lagi memandang kerusakan sebagai sesuatu yang wajar. Melainkan, sudah melihat dan memahami fakta permasalahan lebih dalam, tentang siapa dalang dibalik eksploitasi hutan ini. Sekaligus sebagai wujud dorongan agar pemerintah lebih transparan, tegas, dan bertanggung jawab dalam melindungi alam, juga keamanan masyarakat. 


Masifnya eksploitasi jutaan hektare hutan di Indonesia oleh korporasi telah memperparah ketimpangan penguasaan sumber daya alam, hingga menyebabkan kerusakan ekosistem melalui konsesi lahan. Hutan yang semestinya menjadi sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, kini berubah menjadi mesin pencetak uang bagi para pemilik modal.


Sementara itu, rakyatlah yang selalu menanggung akibatnya. Mulai dari ancaman ekologis seperti banjir bandang, tanah longsor, kabut asap, hingga masyarakat, hewan kehilangan ruang untuk hidup. Kekayaan sumber daya alam seharusnya dikelola negara untuk kepentingan umat. Namun dalam sistem hari ini, sumber daya alam hanya dijadikan alat untuk memperkaya segelintir pihak.


Sungguh ironis, para korporasi menikmati keuntungan besar dari eksploitasi dan konsesi lahan, sedangkan rakyat tertimpa bencana atas kerusakan alam yang ditimbulkan. Inilah bukti ketimpangan, tatkala kekayaan alam dikuasai segelintir pihak demi kepentingan pribadi, sementara rakyat menjadi korban atas keserakahan mereka.


Perlu dipahami, karhutla bukan sekadar asap yang disebabkan oleh faktor alam, melainkan kejahatan terstruktur yang dilegalkan oleh regulasi. Ini semua lahir dari kebijakan politik dan ekonomi yang berlandaskan sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini telah memberikan ruang bagi asing untuk menguasai kekayaan sumber daya alam sebanyak-banyaknya.


Kapitalisme menganggap hutan bukan amanah, tetapi sebagai komoditas dagang dengan prinsip kebebasan berkepemilikan. Sistem ini hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan semata. Maka tak heran, para kapital kerap kali mengabaikan kelestarian lingkungan, dan rakyat yang terkena dampaknya.


Sebagaimana firman Allah Swt. yang telah mengingatkan hakikat kerusakan ini di dalamnya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan manusia, Allah menghendaki supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatannya, agar mereka kembali ke jalan yang benar." (QS. Ar Rum: 41)


Selama sistem saat ini masih bercokol dalam kehidupan, hutan dan seluruh sumber daya alam akan tetap dikuasai oleh para oligarki. Sebab dalam kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator bagi kepentingan mereka, bukan untuk mengurusi rakyat. Oleh karena itu, ketika negara salah dalam pengelolaan sumber daya alam, maka berbagai bencana akan terus terulang setiap tahunnya.


Sangat berbeda pengelolaan SDA dalam perspektif Islam. Islam sebagai sistem yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari masalah ibadah, hingga mengatur bagaimana cara pemanfaatan bumi dan seisinya berjalan sesuai syariat.


Islam memandang hutan termasuk harta kepemilikan umum. Artinya hutan merupakan milik seluruh umat, di dalamnya terkandung sumber daya alam yang menjadi kebutuhan bersama. Maka, haram bagi siapapun untuk menguasainya, baik secara individu, maupun oleh segelintir orang. Bahkan, negara tidak boleh mengambil alih status kepemilikan umum dan menjadikannya sebagai aset eksklusif. Akan tetapi, negara berkewajiban mengelolanya untuk kepentingan masyarakat, dan mencegah adanya eksploitasi yang dapat merusak lingkungan serta membahayakan rakyat.


Rasulullah bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, api, dan padang rumput." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 


Bahwasannya kepemilikan umum dalam Islam seperti air, energi, hutan, dan kekayaan alam lainnya, harus dikelola negara semata-mata untuk kepentingan rakyat. Pengelolaannya tidak boleh dikuasai oleh individu maupun kelompok tertentu, demi meraup keuntungan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan sumber daya alam dimanfaatkan secara adil, dan hasilnya didistribusikan untuk kemaslahatan umat.


Dalam Islam, kekayaan alam merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga kelestariannya oleh seluruh manusia, dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Karena itu, negara wajib mengatur pemanfaatan hutan, mengawasi pengelolaannya, serta memberikan sanksi yang menjerakan kepada para perusak lingkungan.


Negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi seluruh rakyat. Sebagai raa'in, negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, serta menyediakan lapangan kerja yang layak. Seluruh kebutuhan tersebut diberikan negara tanpa memandang status, agama, dan kedudukan, semua mendapat perlakuan yang sama.


Sedangkan sebagai junnah, negara wajib melindungi rakyat dari kejahatan, ancaman, ketidakadilan, dan penindasan. Negara tidak hanya memiliki kekuasaan penuh untuk mengurusi rakyatnya, bahkan berkewajiban mensejahterakan dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi.


Dengan demikian, sangat jelas, kekayaan sumber daya alam bukan milik oligarki. Hutan adalah milik umat, amanah dari Allah untuk seluruh rakyat. Tatkala tata kelolanya diatur sesuai syariat, maka tidak ada celah bagi para korporasi untuk menguasai demi mengeruk keuntungan. Alhasil, kekayaan alam akan terlindungi dengan benar, eksploitasi alam dapat diminimalisir, sehingga umat merasakan kesejahteraan.


Oleh karena itu, mari kita terus bersuara untuk mendakwahkan kebobrokan sistem hari ini, bukan hanya menuntut keadilan yang disuarakan. Akan tetapi, menuntut pemerintah agar bersegera kembali kepada aturan Allah. Kelestarian hutan akan terjaga dengan baik, manakala diatur oleh sistem Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Gen Z: Kemanakah Arah Jalan Hidupmu?

Gen Z: Kemanakah Arah Jalan Hidupmu?

Baca Juga


Karena hidup bukan hanya tentang bagaimana menjalaninya

tetapi juga untuk siapa kita menjalaninya

_______________


Penulis Indi Lestari

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kehidupan remaja di tengah arus globalisasi digital tentu berbeda dengan generasi terdahulu, di mana sosial media (sosmed) bukan hanya sekadar alat hiburan, melainkan lingkungan tempat para generasi tumbuh, ruang membangun identitas diri dan menjalin hubungan sosial.


Kehidupan digital membawa pergeseran budaya, cara belajar, hingga tantangan kesehatan mental. Di balik manfaatnya, media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti penurunan konsentrasi belajar, ketergantungan digital, hingga gangguan kesehatan mental. 


Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 34.961 anak usia sekolah dan remaja mengalami depresi. Hal ini pun dipertegas dengan pernyataan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Pambudi, yang mengungkap bahwa penggunaan media sosial berkaitan dengan tingkat kecemasan anak muda, karena remaja cenderung membandingkan kehidupannya dengan gambaran kehidupan orang lain di media sosial. (women.okezone.com, 12-10-2026)


Kesehatan mental ini terganggu salah satunya karena PoV mereka dibentuk oleh standar sosmed yang tidak realistis, di mana kebahagiaan, kesedihan, dan kesenangan semua ditampilkan secara berlebihan.


Kita bisa saksikan di depan mata kita, berbagai tren: tren healing, flexing, glow up, hingga joget-joget, semua viral, semua ditiru, padahal tidak ada satupun yang mengarahkan pada ketaatan. Standar bahagia akhirnya diukur dari seberapa viral kontennya. Bukan seberapa bermanfaat aktivitasnya. 


Tren, popularitas, pencapaian, gaya hidup semua ditentukan oleh sosmed, remaja mempunyai sudut pandang, perspektif atau memiliki PoV (point of view) sendiri, berbeda dengan sikap atau pandangan orangtua.


Lantas apa yang menjadi permasalahannya? Permasalahan bermula ketika gaya hidup, lifestyle yang dijalankan anak muda sekarang ditentukan oleh PoV sendiri bahkan didominasi oleh algoritma sosmed, dan ini sangat berpengaruh untuk masa depan bangsa, jika mereka salah arah tentu ini hal yang tidak diinginkan. 


Perlu menjadi perhatian bahwa media sosial sangat berpengaruh menyebarluaskan PoV sekuler kapitalistik di kalangan anak muda. Kita dibiarkan melakukan apa saja, semua cara diperbolehkan, baik itu merusak moral, tidak bermanfaat semua boleh.


Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan, remaja dibiarkan hidup tanpa menjadikan Allah sebagai pedoman. Akibatnya remaja akan mudah kehilangan arah. Sebab, manusia memiliki keterbatasan dalam menentukan jalan hidupnya. Ketika Allah menjadi tujuan dan aturan-Nya menjadi pedoman, setiap langkah remaja akan memiliki arah yang jelas.


Karena hidup bukan hanya tentang bagaimana menjalaninya, tetapi juga untuk siapa kita menjalaninya. Alhasil, mereka remaja tidak akan menjadi target pasar sistem kapitalisme global, di mana mereka diarahkan untuk menambang keuntungan dengan mempropagandakan PoV sekuler liberal. Mereka bukan hanya salah arah, tetapi PoV sekuler liberal menyeret remaja pada budaya materialistik, konsumtif dan liberal dan menjauhkan mereka dari hakikat seorang muslim sejati.


Standar benar dan salah dalam Islam bukan terletak pada kehendak manusia, melainkan hukum syarak. Sesuatu tidak menjadi benar hanya karena dilakukan oleh mayoritas. Seorang muslim tidak menjadikan realitas sebagai standar untuk menentukan hukum, tetapi menjadikan Islam sebagai standar untuk menilai realitas dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan. Tugas seorang muslim bukan menyesuaikan Islam dengan kehidupan, melainkan mengatur kehidupan berdasarkan Islam.


Ketika agama tidak lagi menjadi pedoman, remaja akan kehilangan identitasnya sebagai muslim yang seharusnya menjadi khairu ummah. Sekularisme melahirkan generasi lemah, kehidupan sekuler ini dapat menghilangkan identitas muslim sebagai khairu ummah. Nilai-nilai sekuler menjadikan keyakinan generasi terhadap Islam melemah bahkan tergantikan, mengubur keinginan mereka untuk bangkit, dan bisa membunuh kerinduan umat pada kemuliaan peradaban Islam.


Oleh karena itu, bagi seorang muslim sudah memiliki PoV yang khas, di mana tujuan dari setiap nafasnya ditujukan untuk meraih rida Allah, bukan memuja kebebasan bahkan materi. Remaja muslim harus sadar bahwa PoV mereka bukan asli muncul dari kebutuhan diri, tapi diciptakan oleh sistem kapitalisme global yang menargetkan anak muda sebagai target pasar mulai dari kosmetik, kuliner, traveling, healing, sampai outfit. 


Perlu ditegaskan PoV yang viral di medsos tidak berarti sebuah kebenaran, anak muda muslim harus selektif, kritis dan waspada. Oleh karena itu, satu-satunya jalan agar remaja tidak salah arah adalah kembali menjadikan Islam sebagai standar dan jalan hidup. 


Apakah yang bisa dilakukan Gen Z saat ini, gantilah standar hidupmu, jangan ukur hidup dari likes dan FYP, tetapi standar hidup muslim adalah halal dan haram. Sebelum ikut tren, perhatikan dulu apakah ini boleh atau tidak dalam Islam dan berkumpulah, bertemanlah dengan circle yang mengajak pada kebaikan, bukan yang mengajak pada suatu kesenangan semu. 


Semua ini tidak hanya cukup pada individu remaja yang shalih saja, karena semua terbentuk oleh sistem jadi dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan dari akar masalahnya dengan diterapkannya sistem pendidikan Islam, yang kurikulum pendidikannya tidak dibuat hanya untuk berorientasi pada pencapaian materi semata, melainkan kurikulum yang mampu menanamkan pemahaman akidah yang kuat kepada pelajar dan menjadikan akidah Islam sebagai benteng jiwa sejak dini. 


Sistem Islam menjadikan anak-anak muda sebagai generasi yang memiliki kepribadian Islam tinggi dan disiapkan untuk membangun peradaban Islam yang mulia. Negara hadir dalam menjaga tatanan moral anak bangsa, adanya regulasi proteksi digital yang jelas dan tegas, sehingga remaja tidak akan mudah mengakses konten-konten yang tidak bermoral dan tidak bermanfaat. 


"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul-Nya." (HR. Malik) 


Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Fenomena Downgrade: Bukan Soal Hemat, Melainkan Kondisi Terdesak

Fenomena Downgrade: Bukan Soal Hemat, Melainkan Kondisi Terdesak

Baca Juga


Fenomena downgrade menunjukkan paradoks dalam kapitalisme

Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki akses terhadap pendapatan dan jaminan ekonomi yang memadai

________________________________


Penulis Wulan Suci Ramadhani

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Fenomena downgrade atau penurunan taraf hidup kini menjadi cerminan nyata dari tekanan ekonomi yang dialami masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.


Lapisan masyarakat yang semula dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup nyaman, saat ini terpaksa mengubah pola konsumsi, memangkas pengeluaran, bahkan berutang untuk sekadar bertahan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa ketahanan ekonomi masyarakat semakin rapuh di tengah meningkatnya beban hidup.


Kelas Menengah Menyusut Kerentanan Meningkat


Data menunjukkan adanya penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2018, kelompok ini tercatat sebanyak 60,8 juta jiwa atau sekitar 23% dari total penduduk. Namun, pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 46,7 juta jiwa atau 16,6%. Sebaliknya, proporsi penduduk yang masuk kategori rentan miskin justru naik dari 68,5% pada 2018 menjadi 74,5% pada 2025.


Angka tersebut menggambarkan semakin banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi tidak stabil. Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa downgrading merupakan respons rasional rumah tangga dalam menghadapi ketidakpastian, bukan sekadar pilihan gaya hidup.


Menurutnya, rumah tangga berusaha mempertahankan konsumsi pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan dengan cara mengurangi belanja yang bersifat tersier ketika pendapatan berada dalam tekanan. (Republika.co.id, 6 Oktober 2026)


Mereka memang masih memiliki pekerjaan dan penghasilan. Akan tetapi, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghadapi kondisi darurat semakin terbatas. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), lonjakan harga bahan pokok, atau pengeluaran tidak terduga, kondisi keuangan mereka langsung terguncang.


Fenomena ini ramai dibicarakan. Masyarakat mulai menurunkan standar hidup, beralih ke produk yang lebih murah, mengurangi aktivitas rekreasi, hingga menunda pemenuhan kebutuhan. Jika sebelumnya tekanan keuangan dihadapi dengan istilah mantab (makan tabungan), kini muncul istilah maut (makan utang), yaitu situasi ketika seseorang terpaksa berutang demi membiayai kebutuhan hidup.


Hal tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ekonomi saat ini bukan lagi tentang mampu atau tidak mampu membeli barang yang diinginkan. Melainkan, tentang sanggup atau tidaknya memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.


Paradoks Gaya Hidup dalam Sistem Kapitalisme


Fenomena downgrade tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi yang membentuk cara berpikir dan perilaku masyarakat. Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan sering kali diukur dari kepemilikan materi, tingkat konsumsi, dan kemampuan mengikuti standar gaya hidup tertentu. Masyarakat didorong untuk terus meningkatkan konsumsi, mengejar tren, serta menjaga citra sosial melalui barang dan jasa yang dimiliki.


Akibatnya, tidak sedikit individu yang merasa perlu memenuhi keinginan demi gengsi, meski kondisi keuangan tidak memungkinkan. Kemudahan akses terhadap pinjaman dan layanan kredit turut mendorong pola konsumsi yang melampaui kemampuan. Saat penghasilan tidak lagi mencukupi, tabungan terkuras dan utang menumpuk sehingga masyarakat terjebak dalam lingkaran tekanan finansial.


Namun, persoalan ini tidak dapat disederhanakan sebagai kesalahan individu dalam mengelola keuangan. Di balik perilaku konsumtif, terdapat persoalan struktural yang lebih luas. Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian lapangan kerja, lemahnya daya beli, beban pajak, serta kebijakan ekonomi yang memengaruhi pendapatan masyarakat turut mempersempit ruang hidup kelas menengah.


Dengan demikian, fenomena downgrade menunjukkan paradoks dalam kapitalisme. Di satu sisi, masyarakat dituntut untuk terus meningkatkan konsumsi. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki akses terhadap pendapatan dan jaminan ekonomi yang memadai. Ketika kemampuan ekonomi melemah, individu dipaksa beradaptasi sendiri, sementara akar persoalan struktural belum terselesaikan.


Ketika Negara Belum Optimal Menjamin Kesejahteraan


Dalam perspektif ekonomi kapitalisme sekuler, mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi menjadi instrumen utama dalam mengatur aktivitas ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menjamin akses yang layak bagi seluruh masyarakat terhadap kebutuhan hidup.


Ketika kebijakan efisiensi berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja, terjadinya PHK, naiknya harga kebutuhan pokok, dan bertambahnya beban ekonomi, kelompok berpenghasilan rendah serta kelas menengah rentan menjadi pihak yang paling terdampak. Tanpa perlindungan sosial dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai, mereka harus menanggung risiko ekonomi secara mandiri.


Negara memang dapat menjalankan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial. Namun, persoalan utamanya adalah apakah kebijakan tersebut mampu menjamin kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan atau hanya bersifat sementara dalam meredam dampak krisis.


Oleh karena itu, penyelesaian persoalan downgrade tidak cukup dilakukan dengan imbauan agar masyarakat berhemat, mengurangi gaya hidup, atau meningkatkan literasi keuangan. Langkah tersebut penting, tetapi harus diiringi kebijakan yang menjamin ketersediaan lapangan kerja, menjaga keterjangkauan bahan pokok, dan melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan.


Islam: Mengatur Keinginan dan Menjamin Kebutuhan


Islam menawarkan paradigma yang menempatkan pemenuhan kebutuhan secara proporsional, bukan pemuasan seluruh keinginan. Seorang muslim diarahkan untuk hidup sederhana, menjauhi sikap berlebih-lebihan, serta menggunakan harta sesuai dengan prioritas dan tanggung jawabnya. Standar keberhasilan tidak diukur semata dari kekayaan atau kemewahan, melainkan dari ketakwaan, kebermanfaatan, dan ketaatan kepada Allah Swt.


Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya: "Berikanlah hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, serta janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros." 


Ayat tersebut menegaskan bahwa harta harus dikelola secara bertanggung jawab, bukan dijadikan sarana mengejar gengsi tanpa mempertimbangkan kemampuan.


Meski demikian, Islam tidak menjadikan kesederhanaan individu sebagai alasan untuk membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi seorang diri. Tanggung jawab pribadi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab negara dalam mengurus urusan rakyat.


Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, negara memiliki kewajiban memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Negara perlu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta menjamin akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.


Islam juga memiliki instrumen ekonomi seperti zakat, pengelolaan baitulmal, serta pengaturan kepemilikan individu, umum, dan negara. Instrumen tersebut harus dikelola sesuai dengan ketentuan syariat agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dapat mendukung kemaslahatan masyarakat secara luas.


Dalam pandangan Islam, kebijakan negara tidak menjadikan pajak sebagai beban yang terus-menerus dibebankan kepada rakyat tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat. Pengelolaan keuangan negara harus bertumpu pada sumber pendapatan dan pengeluaran yang dibenarkan syariat dengan memperhatikan kewajiban negara dan hak masyarakat. Hal ini tidak berarti Islam sama sekali tidak mengenal pungutan dalam kondisi tertentu, melainkan penerapannya terikat pada ketentuan dan pertimbangan syar'i.


Negara sebagai Raa'in yang Bertanggung Jawab atas Rakyat


Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kewenangan membuat kebijakan, melainkan amanah untuk mengurus kepentingan masyarakat. Negara harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, bukan hanya meminta masyarakat beradaptasi terhadap tekanan ekonomi.


Dalam penerapannya, tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan lapangan kerja yang memadai, pengelolaan sumber daya untuk kepentingan umum, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan bagi kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.


Negara juga memastikan bahwa distribusi kekayaan dan layanan publik tidak hanya menguntungkan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi. Sistem Islam menjamin kebutuhan dasar berupa pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sehingga tekanan finansial secara massal dapat dicegah.


Saatnya Melihat Akar Persoalan


Fenomena downgrade merupakan sinyal bahwa ketahanan ekonomi masyarakat sedang menghadapi tantangan serius. Menyusutnya kelas menengah dan meningkatnya kerentanan ekonomi menunjukkan bahwa memiliki pekerjaan atau penghasilan belum tentu menjamin kehidupan yang aman secara finansial.


Karena itu, solusi tidak boleh berhenti pada perubahan gaya hidup individu. Masyarakat memang perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, menghindari utang konsumtif, serta mengelola penghasilan secara bijak. Namun, negara juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan dasarnya.


Dalam pandangan Islam, kesejahteraan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi atau peningkatan daya beli. Kesejahteraan berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, terjaganya martabat manusia, serta terlaksananya tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat.


Pada akhirnya, fenomena downgrade menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi. Apakah masyarakat akan terus dituntut bertahan di tengah himpitan biaya hidup, ataukah sistem pengelolaan ekonomi dibangun dengan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab utama?


Sebab, negara yang benar-benar menjalankan fungsi sebagai raa'in tidak cukup hanya meminta rakyat bertahan menghadapi kesulitan. Negara akan berupaya mengatasi akar persoalan, membuka jalan bagi kehidupan yang layak, dan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bukan sekadar harapan, melainkan tanggung jawab yang ditunaikan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Ulama dan Tanggung Jawab Menjaga Kemurnian Ideologi Islam

Ulama dan Tanggung Jawab Menjaga Kemurnian Ideologi Islam

Baca Juga

 


Ulama memiliki tanggung jawab besar untuk 

membangkitkan kesadaran umat di tengah kuatnya pengaruh ideologi kapitalisme-sekuler

_______________________ 


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Perjuangan Islam tidak pernah terlepas dari peran ulama. Sejarah membuktikan bahwa ulama bukan hanya orang yang memiliki ilmu agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing umat, menyampaikan kebenaran, serta menghadapi berbagai bentuk penjajahan dan ketidakadilan.


Hari Santri diperingati setiap 22 Oktober untuk mengenang perjuangan ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Santri ditetapkan oleh pemerintah melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015. Tanggal 22 Oktober dipilih karena bertepatan dengan lahirnya Resolusi Jihad yang diserukan para ulama NU pada tahun 1945. Saat itu, Indonesia menghadapi ancaman penjajahan kembali oleh Belanda yang datang bersama pasukan Sekutu.


KH Hasyim Asy’ari bersama para ulama menyerukan bahwa umat Islam wajib ikut mempertahankan kemerdekaan. Seruan ini membangkitkan semangat para kiai, santri, dan rakyat untuk melawan penjajah. Resolusi Jihad menjadi salah satu pemicu perjuangan rakyat dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya keberanian, pengorbanan, dan semangat perjuangan para ulama serta santri. (Kompas.com, 22-10-2026)


Namun, tantangan umat Islam saat ini tidak hanya berupa penjajahan secara fisik, melainkan juga penjajahan pemikiran dan ideologi. Paham kapitalisme-sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan telah memengaruhi berbagai aspek, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, hingga budaya. Akibatnya, umat semakin jauh dari aturan Islam, sementara ketimpangan sosial, kemiskinan, korupsi, dan kerusakan moral terus menjadi persoalan.


Karena itu, perjuangan ulama tidak boleh berhenti pada penyampaian nasihat keagamaan semata. Ulama memiliki amanah untuk melakukan amar makruf nahi mungkar, meluruskan penyimpangan, serta membimbing umat agar menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan.


Allah Swt. berfirman dalam QS Ali Imran ayat 104: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar."


Ayat ini menegaskan pentingnya keberadaan kelompok yang senantiasa menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ulama harus berani menyampaikan kebenaran, termasuk ketika berhadapan dengan penguasa yang membuat kebijakan tidak adil. 


Rasulullah saw. bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah)


Perjuangan pada masa sekarang harus diwujudkan melalui dakwah, pendidikan, pembinaan umat, pemikiran, dan aktivitas politik yang bertanggung jawab. Ulama juga perlu mengajak masyarakat memahami akar persoalan kehidupan serta menawarkan solusi berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, umat tidak hanya mampu mengenali kerusakan, tetapi juga memahami pentingnya perubahan menuju kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.


Dalam Islam mengajarkan bahwa perjuangan harus dilakukan dengan ilmu, kesabaran, keberanian, dan cara-cara yang damai serta tidak melanggar ketentuan syariat. Penghormatan terbaik kepada para ulama terdahulu bukan sekadar mengenang jasa mereka, melainkan melanjutkan perjuangan dalam menyampaikan kebenaran dan menjaga kemurnian ajaran Islam.


Oleh karena itu, ulama memiliki tanggung jawab besar untuk membangkitkan kesadaran umat di tengah kuatnya pengaruh ideologi kapitalisme-sekuler. Umat membutuhkan bimbingan yang mampu mengembalikan pemahaman Islam sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab, kemuliaan umat tidak akan terwujud tanpa menjadikan petunjuk Allah Swt. sebagai landasan kehidupan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Marlina Wati, S.E

Hutan Milik Rakyat Islam Menjaga Kelestarian Alam

Hutan Milik Rakyat Islam Menjaga Kelestarian Alam

Baca Juga


Dalam Islam, hutan termasuk bagian dari kepemilikan umum

yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Hutan tidak boleh dikuasai oleh individu, perusahaan, ataupun oligarki demi kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi

_______________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Pada Rabu (28-10-2026), mahasiswa dan masyarakat menggelar demonstrasi di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.”


Spanduk tersebut berisi pesan mengenai perlindungan hutan dan tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan diadili. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. (idntimes.com, 26-10-2026) 


Massa demonstrasi berupaya bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi dihadang barikade aparat kepolisian. Situasi sempat diwarnai aksi saling dorong antara demonstran dan aparat. Salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah penetapan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan. 


Penguasaan jutaan hektare hutan oleh segelintir oligarki menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan yang seharusnya menjadi kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat justru lebih banyak dimanfaatkan sebagai ladang bisnis demi mengejar keuntungan. Akibatnya, kepentingan ekonomi kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.


Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Hutan dieksploitasi melalui berbagai aktivitas bisnis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang secara serius. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, kelestarian alam dan kebutuhan rakyat sering kali terpinggirkan.


Kondisi ini juga tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi yang berlandaskan sekularisme, yaitu memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Pengambilan kebijakan lebih banyak bertumpu pada kepentingan ekonomi dan keuntungan materi. Hubungan antara pemilik modal dan penguasa dapat membuka peluang lahirnya kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.


Inilah gambaran buruk sistem kapitalisme sekuler yang memberikan ruang besar bagi oligarki untuk menguasai sumber daya alam. Selama keuntungan materi dan kepentingan pemilik modal menjadi prioritas, kerusakan hutan akan terus berulang. Rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat banjir bandang, longsor, dan kabut asap karhutla. Karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sumber daya alam agar hutan benar-benar dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.


Dalam Islam, hutan termasuk bagian dari kepemilikan umum yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Hutan tidak boleh dikuasai oleh individu, perusahaan, ataupun oligarki demi kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi. Negara juga tidak boleh mengubah status kepemilikan umum menjadi milik pribadi atau menjadikannya kepemilikan negara yang menutup hak masyarakat. Negara bertugas mengelola dan menjaga kekayaan alam tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat.


Politik ekonomi Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam berdasarkan syariat Allah Swt.. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada kemaslahatan rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pemilik modal. Hasil pengelolaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan kesejahteraan rakyat.


Islam juga mewajibkan manusia menjaga kelestarian alam dan melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Eksploitasi hutan secara berlebihan, pembakaran hutan, dan tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat merupakan perbuatan yang harus dicegah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."


Negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Negara wajib memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai syariat, mencegah penguasaan sumber daya alam oleh oligarki, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kerusakan.


Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, kekayaan alam dapat dikelola secara adil, kelestarian lingkungan terjaga, dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]


Yuni Irawati

Mortalitas Bayi Tinggi Islam Solusi Hakiki

Mortalitas Bayi Tinggi Islam Solusi Hakiki

Baca Juga

 


Dalam Islam, kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar publik

negara bertanggung jawab atas pemenuhannya

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Angka kematian ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari menjadi sorotan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Pasalnya, angka tersebut mengalami kenaikan. 


Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bandung 2026 di Disdukcakpil Kota Bandung merilis data jumlah bayi lahir hidup pada tahun 2025 mencapai 35.275 jiwa sedangkan 237 bayi yang berusia 0-11 bulan meninggal dunia. Sementara angka kematian ibu mencapai 25 jiwa. (tribunjabar.com, 30-10-2026)


Farhan menjelaskan bahwa RSUD Bandung Kiwari telah berhasil menekan angka kematian ibu jauh di bawah rata-rata nasional. Namun, jumlah kematian bayi lahir di RSUD tersebut masih tinggi. Menurutnya, kondisi ibu menjadi sangat penting karena bayi dalam kandungan sangat tergantung pada kondisi ibunya sehingga terkait hal ini perlu dibangun sebuah sistem. 


Di sisi lain, mayoritas kasus yang terjadi adalah ibu dan anak datang ke UGD sudah dalam keadaan parah sehingga diperlukan peningkatan kemampuan teknis di RSUD Bandung Kiwari. Namun, dari segi keahlian dianggap sudah mencukupi. 


Kapitalisme Sistem Rusak 


Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, di antaranya minimnya ilmu yang dimiliki masyarakat mengenai menjaga kesehatan sebelum dan pascamelahirkan, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan, terbatasnya peralatan medis, serta masalah ekonomi yang mendorong kesehatan ibu dan anak tidak cepat tertangani. 


Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, kita bisa melihat bahwa masyarakat belum merasakan hidup sejahtera. Bukan karena mereka tidak ingin mendatangi fasilitas kesehatan, tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk berobat. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Seharusnya dengan kekayaan tersebut bisa menjadisumber pendapatan negara untuk menyejahterakan rakyat. 


Faktanya, sumber daya alam justru diberikan kepada swasta untuk dikelola sementara pendapatan negara ditopang dari pajak dan utang. Sumber daya alam yang harusnya milik umum dan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat kini berada dalam cengkeraman para kapitalis. 


Sistem ekonomi kapitalis yang menjadi faktor utama kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sistem ini telah memberi kesempatan kepada swasta untuk mengelola kekayaan alam sehingga rakyat tidak mendapatkan keuntungan apa pun. 


Posisi negara dalam kapitalisme hanya sebagai regulator, bukan pengurus rakyat sehingga abai terhadap kebutuhan rakyat, termasuk jaminan kesehatan. Oleh karena itu, umat tidak bisa berharap pada sistem kapitalisme untuk mewujudkan kesejahteraan. Diperlukan perubahan sistemik di tengah masyarakat agar dapat mengembalikan kembali fungsi kepemimpinan dan tata kelola yang mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan beralih ke sistem Islam. 


Layanan Kesehatan dalam Islam 


Dalam Islam, kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar publik, negara bertanggung jawab atas pemenuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,”Al-Imam atau kepala negara bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)


Dengan paradigma tersebut, maka jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan berkualitas akan disediakan oleh negara secara gratis bagi seluruh rakyat. 


Negara juga akan melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan menyusui terkait kesehatan ibu dan janin sehingga setiap ibu memiliki ilmu dan memahami bagaimana menjaga kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya.


Kemudian agar nutrisi ibu hamil dan anak-anak terpenuhi, maka negara akan membuka lapangan kerja bagi setiap kepala keluarga. Alhasil, ia dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Hal ini dilakukan dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. 


Khatimah 


Dengan demikian, ketika negara menerapkan aturan Islam secara kafah maka jumlah kematian ibu atau bayi yang dilahirkan akan bisa diminimalkan sebab fasilitas kesehatan yang tersedia sangat optimal dan rakyat bisa mengaksesnya dengan sangat mudah dan cuma-cuma. Saatnya kembali pada sistem pemerintahan yang sahih warisan Rasulullah saw.. Wallahualam bissawab.

Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Baca Juga


Ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta 

menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional

__________________


Penulis Ria Nurvika Ginting,S.H., M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Dosen-FH


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Di dalam dunia perpajakan ada istilah cuti bayar pajak atau tax holiday. Bukan hanya karyawan saja yang memiliki cuti, ternyata dalam pembayaran pajak pun ada istilah “cuti.”


Tax holiday merupakan pemberlakuan insentif pajak yang biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang dalam fase transisi perekonomian, dengan tujuan untuk menarik minat investasi asing.


Insentif ini dapat digunakan oleh perusahaan baru yang ingin menarik investasi langsung yang nantinya akan mendapatkan fasilitas; berupa pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atau pengurangan tarif PPh dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, dasar hukum tax holiday adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (kemenkue.go.id)


Jumlah pajak yang dikenakan bagi perusahaan di dunia intenasional menjadi daya tarik untuk mendapatkan investasi asing. Pada akhirnya, persaingan tarif pajak rendah menciptakan iklim race to the battom. Di mana kecenderungan negara-negara menurunkan tarif pajak demi menarik pelaku usaha global berinvestasi di negerinya.


Oleh karena itu, terjadi perubahan kebijakan internasional dalam skema perpajakan dengan ditetapkannya global minimum tax (GMT). GMT ini merupakan kesepakatan internasional untuk memastikan group perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15% atas laba yang diperoleh pada setiap yurisdiksi. (kemenkue.go.id)


Namun, ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional. Negara-negara di kawasan ASEAN masih menawarkan insentif pajak untuk menarik investor. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah tidak ingin terburu-buru menghapus tax holiday, meskipun Indonesia telah menerapkan GMT sejak 2025. 


Ketentuan GMT di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 dan aturan teknis PER-6/PJ/2026. Kebijakan ini menyasar grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro. (MUC.com, 22-10-2026)


Melalui PMK 237/2020 s.t.d.d. PMK 33/2021, pemerintah dapat memberikan tax holiday kepada pelaku usaha yang menanamkan modal pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK). Tax holiday diberikan untuk jangka waktu 10 tahun kepada pelaku usaha dengan rencana penanaman modal Rp100 miliar hingga kurang dari Rp500 miliar.


Adapun untuk jangka waktu 15 tahun penanaman modal mencapai Rp500 miliar hingga kurang dari Rp1 triliun. Dan untuk jangka waktu 20 tahun bagi investor yang berencana menanamkan modal senilai Rp1 triliun di KEK. (DDTCNews.com, 22-10-2026)


Begitulah, dengan alasan menarik investor tax holiday dipertahankan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modal besar di negeri ini. Sebaliknya, kondisi rakyat dicekik dengan pajak disegala lini. Maka, muncul pertanyaan: Mengapa hanya untuk investor saja yang diberikan keringanan pajak, sementara rakyat terus dibebani dengan pajak yang kian mencekik?


Dunia saat ini sedang menerapkan sistem kapitalis-sekuler. Sebuah sistem yang menetapkan bahwa penerimaan utama negara adalah pajak. Menurut sistem kapitalis-sekuler, pembangunan tidak akan berjalan jika tidak ada investasi dari swasta maupun asing. Inilah konsep ekonomi pada sistem kapitalis-sekuler, dimana ekonomi negara dibangun atas dua pemasukan tersebut. 


Maka, setiap negara akan berupaya agar negara internasional berminat berinvestasi di negaranya. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik para pemilik modal adalah memberikan insentif pajak yang rendah. Bahkan, tax holiday akan terus diterapkan agar para pemodal tidak berinvestasi ke negara lain. 


Hal ini menunjukkan, negara dalam sistem ini hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai pengurus rakyat. Sehingga, wajar di satu sisi pemerintah bersikap manis kepada para investor tetapi bersikap kejam terhadap rakyat. Seolah tidak peduli apakah rakyat susah atau mudah dengan kebijakan pajak yang kian hari semakin mencekik. 


Pajak dalam Islam


Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak tidak ditetapkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Meskipun, ada mengambilan pajak dalam kondisi tertentu, Islam memiliki cara dan aturan yang khas.


Sumber utama pemasukan negara dalam sistem ekonomi Islam banyak sekali. Sumber pemasukan ini bersifat tetap, walaupun tidak ada kebutuhan. Adapun jenis harta yang menjadi sumber pemasukan negara atau sumber pemasukan Baitulmal adalah: 1. Fai’; 2. Jizyah; 3. Kharaj; 4. ‘Usyur; 5. Harta milik umum yang dilindungi negara; 6. Harta haram pejabat dan pegawai negara; 7. Khumus Rikaz dan tambang; 8. Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; 9. Harta orang murtad.


Apabila kondisi Baitulmal kosong dan tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja negara, maka dalam kondisi seperti ini khalifah (kepala negara) akan mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syarak, salah satunya adalah memungut pajak. Mekanisme pajak yang dipungut oleh negara Islam, tidak diwajibkan kepada semua rakyat. 


Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang kaya. Yakni, dari harta kelebihan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok maupun sekundernya secara proposional (makruf). Standar kemakrufan pun diukur berdasarkan standar hidup rakyat di wilayah tersebut. 


Dengan demikian, pajak dalam sistem ekonomi Islam merupakan pungutan insidental yang akan diambil jika Baitul Mal dalam kondisi kosong. Pungutan pajak pun akan diberhentikan jika kondisi keuangan baitul mal telah berfungsi normal, yakni mendapat pemasukan dari sumber-sumber yang ditetapkan syariat.


Maka, tidak ada yang namanya wajib pajak secara terus menerus, seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Rakyat dibebani pajak pertahun, perbulan, dan peraktivitas yang dialakukan oleh mereka. Beban rakyat pun semakin bertambah dengan mekanisme denda, yakni ketika mereka tidak bisa membayar atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak.


Demikian pun, pajak dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sumber pembangunan negara. Negara Islam dibangun dengan sumber-sumber penerimaan yang sudah jelas. Salah satunya dengan mekanisme pengelolaan sumber-sumber kekayaan seperti pengelolaan SDA yang melimpah. Sumber daya alam dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara, hasilnya diperuntukkan bagi rakyat secara umum.


Maka, dengan pengelolaan model ekonomi Islam, rakyat akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dan rakyat akan sejahtera. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: "Manusia berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 


Jelas sudah, ada perbedaan yang mendasar pada mekanisme pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ini, negara memalak rakyat secara langsung dan tidak langsung dengan kebijakan pajak, sebagai alasan solusi bagi seluruh permasalahan ekonomi negara.


Dengan pemaparan di atas, sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam yang tegak atas asas syariat. Aturan Islam bersumber dari sang Khaliq yakni Allah Swt., satu-satunya yang berhak membuat hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum-hukum syariat Islam ini hanya bisa diterapkan secara menyeluruh dalam sebuah institusi negara yakni Daulah Khil4fah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah yang bertugas melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Ketika Kapitalisme Mengubah Anak yang Amanah Menjadi Beban

Ketika Kapitalisme Mengubah Anak yang Amanah Menjadi Beban

Baca Juga


Ketika kehidupan manusia hanya diukur dari sisi ekonomi

tanpa berlandaskan nilai‑nilai Islam secara menyeluruh, rasa amanah, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah akan makin melemah

_______________________


Penulis Fitri Yani

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2026, di sebuah toilet umum di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terjadi peristiwa yang sungguh mengerikan dan menyayat hati.


Seorang bayi mungil yang baru berusia 20 bulan, yang seharusnya hidup dalam pelukan kasih sayang kedua orang tuanya, justru berakhir nyawanya di tangan ayah tirinya sendiri, sementara ibu kandungnya membiarkan hal itu terjadi.

 

Pelaku keji ini adalah AR, seorang pemuda berusia 22 tahun yang merupakan ayah tiri dari korban, dan JM, ibu kandung korban yang berusia 19 tahun. Pasangan ini sebenarnya memiliki dua orang anak, dan sayangnya anak yang paling kecil inilah yang menjadi korban kebrutalan mereka.

 

Dalam proses rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkaplah betapa kejamnya perlakuan tersebut. Dengan nada yang terasa begitu dingin, AR menceritakan bagaimana ia berulang kali menenggelamkan tubuh kecil si bayi ke dalam ember yang penuh berisi air. Ia bahkan menghitung dengan tenang, lalu menekan tubuh mungil itu ke dalam air, mengangkatnya kembali sesaat, dan melakukannya lagi berulang kali hingga si kecil yang tak berdaya itu akhirnya muntah-muntah dan tidak lagi berdaya.

 

Bayi itu belum bisa berbicara, belum bisa melawan, bahkan belum tahu apa-apa di dunia ini. Namun orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya justru menjadi pembunuhnya sendiri. Setelah memastikan nyawa anak itu telah tiada, keduanya tidak berusaha mencari pertolongan, tidak menangis, dan tidak merasa bersalah.


Mereka hanya membungkus jenazah mungil itu dengan kantong plastik biasa, berjalan kaki cukup jauh hingga ke daerah Bendungan Hilir di Jakarta Pusat, lalu menguburkannya di sebidang tanah kosong tanpa penghormatan yang layak. (cnnindonesia.news, 20-11-2026)

 

Saat ditanya apa alasan yang membuat mereka tega melakukan hal yang tidak terbayangkan ini, jawabannya sungguh membuat siapa pun merasa sedih sekaligus marah. Mereka mengaku membunuh anak kandungnya sendiri karena merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup si kecil. Sebuah alasan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik di mata hukum maupun di sisi agama.

 

Kini, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan segala sesuatunya terungkap dengan jelas, dan jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses autopsi guna melengkapi berkas perkara ini.

 

Peristiwa kematian bayi 20 bulan bukan hanya kesalahan dua orang pelaku saja. Namun, menunjukkan titik lemah dari tatanan sosial‑ekonomi yang berjalan di bawah pengaruh sistem kapitalisme.

 

Pertama, sistem ini sangat menekankan bahwa kebutuhan hidup harus dibayar dengan uang. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya sehari‑hari, perawatan anak, dan biaya kesehatan terus terasa berat. Ketika negara tidak memberikan jaminan hidup yang cukup, beban seluruhnya jatuh ke pundak keluarga sendiri. 

 

Kedua, logika kapitalisme sering menilai manusia dari kemampuan menghasilkan uang. Anak yang belum bisa bekerja kadang dipandang sebagai beban, bukan amanah atau anugerah. Cara pandang ini perlahan‑lahan mengikis rasa tanggung‑jawab batin, sehingga muncul pikiran keliru, lebih baik dihilangkan daripada menambah biaya.

 

Ketiga, perlindungan sosial belum menjangkau secara cepat. Di dalam sistem yang lebih mengutamakan keuntungan, layanan bantuan seringkali menjadi pilihan kedua, bukan kewajiban utama negara. Keluarga yang tertekan ekonomi tidak mudah menemukan tempat meminta bantuan sebelum masalah menjadi darurat besar.

 

Menurut pandangan Islam, anak adalah amanah dari Allah dan rezeki anak sudah dijamin oleh‑Nya. Jika sistem membuat orang lupa hal itu, berarti sistem tersebut sudah menjauh dari nilai‑nilai keadilan.


Dalam sistem yang berpusat pada uang dan kemampuan ekonomi, manusia perlahan‑lahan terbiasa menilai hidup dari segi biaya dan keuntungan. Alhasil, muncul pikiran keliru bahwa anak yang belum dapat menghasilkan uang adalah beban yang harus dihindari. Padahal dalam Islam, anak adalah amanah suci yang dititipkan Allah kepada orang tua, bukan barang yang boleh dibuang ketika menghadapi kesulitan.


Selain akidah yang benar, Islam juga membangun sistem solidaritas antar sesama umat yang utuh, sebagaimana QS. Al‑Ma’idah ayat: 2 yang artinya: "Dan tolong‑menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong‑menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."


Dalam Islam, ketika ada keluarga yang tertekan ekonomi, kerabat, jamaah masjid, dan masyarakat sekitar seharusnya peka sejak awal, lalu membantu melalui zakat, infak, sedekah, serta memberikan bimbingan dan nasihat, bukan membiarkan mereka menanggung semuanya sendirian. Dalam sistem kapitalisme modern, bantuan sosial sering dianggap sebagai urusan pribadi atau sekadar amal sukarela saja, sedangkan dalam Islam, saling menolong adalah kewajiban yang harus berjalan secara teratur.


Lebih dari itu, negara dalam Islam memiliki peran penting melalui Baitulmal untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang benar‑benar tidak mampu, melakukan pemantauan terhadap keluarga yang sedang tertekan, serta menyediakan akses konseling dan bantuan sebelum masalah menjadi darurat. Kemudian apabila sudah terjadi kejahatan. Negara wajib menegakkan hukum secara adil sesuai syariat.


Solusi Islam bukan hanya menghukum setelah tragedi terjadi, melainkan membangun jaring perlindungan menyeluruh. Mulai dari akidah yang benar di hati individu, tanggung jawab keluarga, solidaritas jamaah, peran Baitulmal negara, pencegahan dini, hingga penegakan hukum yang tegas.


Dengan demikian, tragedi ini menjadi pelajaran besar bahwa ketika kehidupan manusia hanya diukur dari sisi ekonomi, tanpa berlandaskan nilai‑nilai Islam secara menyeluruh, rasa amanah, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah akan makin melemah. Islam menawarkan sistem utuh yang menjaga nyawa manusia sejak awal, bukan hanya menangani setelah nyawa itu hilang. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Bara di Hutan Pemimpin Abai di Pusat Kekuasaan

Bara di Hutan Pemimpin Abai di Pusat Kekuasaan

Baca Juga



Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam 

dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam sehingga pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi

________________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURATPEMBACA - Pemerintah RI enggan menetapkan status bencana nasional dan menegaskan masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Dalam konferensi persnya, Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Indonesia menolak tawaran bantuan asing seperti helikopter dan personel dari Malaysia. Dudung menegaskan, untuk sementara Indonesia masih mampu menangani situasi tersebut dengan kapasitas yang dimiliki. (suara.com, 19-10-26)


Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi), jumlah areal karhutla di Indonesia periode Januari – Juli 2026 sebesar 202.004,30 hektar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 69% jika dibandingkan dengan data tahun 2025. (sipongi.gakkum.kehutanan.go.id)


Angka tersebut diperkirakan akan melonjak tajam mengingat pada Juli hingga Oktober 2026 terjadi kebakaran parah di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatera dan Papua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat. 


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyatakan bahwa hingga Rabu (14-10-2026) pukul 16.00 WIB, jumlah kumulatif kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0-5 tahun, dengan tambahan 3.295 kasus baru yang dilaporkan pada hari tersebut. (rm.id, 17-10-26)


Karhutla Berulang, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan


Karhutla berulang, hal ini kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Ruang hidup masyarakat terancam oleh kabut asap bahkan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Pertanyaannya, kemana pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab? Berbulan-bulan lamanya, asap tak kunjung padam. Pemerintah hanya mengerahkan upaya kuratif dengan mengirimkan pasukan pemadam, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Tapi abai terhadap upaya preventif dan seolah lupa, akar masalah dibalik terjadinya karhutla. 


Cuaca seringkali dijadikan kambing hitam. Padahal, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab. Aktivitas manusia, pembakaran hutan yang disengaja memiliki peran besar terjadinya karhutla. Sistem yang diadopsi hari ini, sekuler-kapitalisme telah mematikan nurani penguasa, mereka tidak memahami hakikat kepemimpinan. Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan regulator yang memberi restu pemilik modal untuk mengeruk hutan demi kepentingan mereka sendiri.


Dalam Islam, Alam Adalah Amanah dan Satu Nyawa Sangat Berharga


Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyuah (lembut kepada rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:


”Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasa’i)


Dalam Islam, alam adalah amanah dari Allah swt bukan komoditas. Alhasil, keberadaannya harus dijaga dan dikelola untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk segelintir pihak. 


“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik..” (TQS. Al-A’raf: 56)


Oleh karena itu, Islam memiliki sistem pendidikan berbasis akidah untuk membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah Swt. sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya.


Dalam penanganan bencana seperti karhutla, Islam memiliki sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik individu, perusahaan, maupun oknum aparat. Islam juga memiliki mekanisme pencegahan agar karhutla tidak berulang dengan menempatkan hutan sebagai harta milik umum yang tidak boleh dikuasai individu maupun korporasi. Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam sehingga pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi. 


Demikianlah, bencana Karhutla hanya dapat dituntaskan dengan cara pandang Islam. Oleh karena itu, penegakkan Islam dan seluruh aturannya wajib kita perjuangkan. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, maka persoalan umat termasuk karhutla akan mampu teratasi dan membawa kebaikan bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi. InsyaAllah. Wallahualam bissawab. 


Amriane Hidayati