Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?
OpiniPeristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat
untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan
___________________________________
Penulis Fatimah Al Fihri
Kontributor Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam keselamatan jiwa dan kenyamanan ruang hidup masyarakat. Kali ini, Papua menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kebakaran cukup serius. Ribuan hektar lahan terdampak, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Papua Selatan mengalami lonjakan titik panas sebesar 66 persen pada pemantauan 6 November 2026. Bahkan, pada 31 Oktober 2026, Papua Selatan tercatat sebagai wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik.
Sebagian besar titik kebakaran di Kabupaten Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. (Kompas.com, 6 November 2026).
Kondisi serupa juga terjadi di Papua Barat. Luas karhutla di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 3.317 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. (MetroTV, 4 November 2026).
Persoalannya bukan sekadar berapa banyak titik api yang muncul atau berapa luas hutan yang terbakar. Ada persoalan lebih besar yang perlu dipertanyakan, yakni bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dan lingkungan?
Di tengah kobaran api, masyarakat setempat turut berjibaku melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Sementara, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara besarnya ancaman yang dihadapi rakyat dengan kesiapan penanganan di lapangan.
Lebih jauh, persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari tata kelola sumber daya alam. Pemantauan BNPB juga menyoroti konsentrasi titik api di kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit di wilayah Okaba, Merauke. Bahkan, pemerintah tengah melakukan verifikasi atas dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Tentu dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan lapangan, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum. Namun, fakta ini semestinya menjadi alarm serius tentang bagaimana pengelolaan lahan dan aktivitas korporasi diawasi oleh negara. (Kompas.com, 10 November 2026).
Kapitalisme Sekuler dan Karut-marut Pengelolaan Alam
Karhutla Papua tidak cukup dipandang sebagai bencana alam semata. Kita perlu melihat persoalan ini dalam kerangka sistem kehidupan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Sistem kapitalisme sekuler menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, pengelolaan sumber daya alam kerap dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan investasi dan korporasi. Akibatnya, kepentingan ekonomi dapat berbenturan dengan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Ketika pengelolaan alam lebih berorientasi pada keuntungan, sementara pengawasan dan perlindungan lingkungan tidak berjalan optimal, rakyat yang berpotensi menanggung dampaknya. Hutan terbakar, ekosistem rusak, udara tercemar, mata pencaharian terganggu, dan masyarakat harus menghadapi ancaman kesehatan serta keselamatan.
Ironisnya, rakyat sering kali hanya menjadi pihak yang diminta bersabar dan bertahan menghadapi dampak persoalan tersebut. Padahal, negara memiliki kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan maupun penanganan secara serius.
Inilah wajah kepemimpinan dalam sistem kapitalisme sekuler, Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru tersandera oleh kepentingan ekonomi dan paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai pemadam ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu mencegah kerusakan sejak awal, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas.
Jika kerusakan lingkungan terus berulang dan rakyat selalu menjadi pihak yang paling terdampak, sudah semestinya kita mempertanyakan kelayakan sistem yang melahirkannya. Sebab, sistem yang membawa kemudaratan dan gagal menjamin kemaslahatan rakyat tidak layak dipertahankan.
Islam Memandang Pemimpin sebagai Ra'in dan Junnah
Islam memiliki pandangan yang sangat khas tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk meraih kekuasaan, memperkaya kelompok tertentu, atau sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam konsep Islam, pemimpin adalah ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai atau pelindung). Artinya, pemimpin harus memastikan kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi serta melindungi mereka dari berbagai ancaman dan bahaya. Dengan paradigma ini, penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah kebakaran meluas. Negara harus menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan secara menyeluruh.
Negara juga wajib memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan syariat. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan menjadi kebutuhan publik tidak boleh dikuasai segelintir pihak demi keuntungan pribadi atau korporasi. Pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.
Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki kewajiban menjaga kelestarian alam, bukan justru membuat kerusakan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."
Ayat ini menjadi pengingat bahwa menjaga alam dan mencegah kerusakan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Maka, negara dalam Islam tidak boleh membiarkan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan dan membahayakan kehidupan masyarakat.
Membangun Kesadaran Politik Ideologis, Mengembalikan Kepemimpinan Islam
Karhutla Papua seharusnya tidak berhenti menjadi berita yang ramai diperbincangkan sesaat, lalu dilupakan ketika kobaran api mulai mereda. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan.
Diperlukan kesadaran politik ideologis di tengah umat agar masyarakat tidak hanya memahami persoalan dari sisi gejala dan dampaknya, tetapi juga mampu mengidentifikasi akar persoalan serta memahami solusi yang ditawarkan Islam. Kesadaran ini perlu dibangun melalui dakwah yang mencerdaskan umat, membentuk pemahaman Islam secara menyeluruh, dan menumbuhkan keberanian untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Namun, perubahan tidak bisa berjalan hanya dengan kesadaran individu. Dibutuhkan sinergi berbagai komponen umat, mulai dari ulama, intelektual, tokoh masyarakat, aktivis, hingga generasi muda. Seluruh potensi umat perlu diarahkan dalam perjuangan ideologis yang terorganisasi di bawah kepemimpinan partai politik Islam yang berlandaskan akidah dan pemikiran Islam.
Tujuannya bukan sekadar mengganti orang yang menduduki jabatan pemerintahan, melainkan membangun kesadaran akan pentingnya perubahan mendasar terhadap sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, persoalan negeri ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi juga sistem apa yang digunakan untuk mengatur rakyat.
Sudah saatnya umat memahami bahwa Islam bukan sekadar agama yang mengatur urusan ibadah individual, melainkan juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Islam menawarkan sistem kepemimpinan yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan serta menjadikan kemaslahatan dan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]











