PPPK Dikorbankan: Simbol Rapuhnya Negara dalam Kapitalisme

PPPK Dikorbankan: Simbol Rapuhnya Negara dalam Kapitalisme

Opini

Baca Juga

Kebijakan yang mengorbankan PPPK menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya dengan baik

Masalahnya bukan masalah anggaran tetapi idelogi apa yang dipakai dalam mengatur negara

____________________________

Penulis Irmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Belakangan ini ancaman PHK terhadap PPPK di berbagai daerah semakin nyata. Hal ini muncul di tengah janji negara untuk menyejahterakan rakyat. Namun, kenyataannya justru para pelayan publik yang merasakan dampaknya. Sebagai realisasi regulasi UU HKPD di mana porsi belanja pegawai daerah puri maksimal 30%.

Dilansir dalam BBC News (26-03-2026), bahwa Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pihaknya harus menghemat anggaran daerah sekitar Rp540 miliar yang artinya memberhentikan 9.000 PPPK.

Adapun Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, juga menyatakan 2.000 PPPK terancam dipecat pada 2027 demi mematuhi aturan maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD—seperti yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberhentian PPPK dalam jumlah besar tentu membawa dampak yang serius. Bukan hanya pada pelayanan publik yang bisa menurun tetapi juga pada kondisi ekonomi masyarakat. Pengangguran bisa meningkat dan daya beli masyarakat bisa melemah, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dari sini muncul pertanyaan, sejak kapan kesejahteraan rakyat boleh dikorbankan hanya untuk menyesuaikan angka dalam anggaran negara?

Krisis Anggaran: Bukan Sekadar Kekurangan Dana

Kebijakan pembatasan belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran. Cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah pegawai. Akibatnya, PPPK dianggap sebagai beban anggaran, kontraknya bisa dihentikan kapan saja, dan pelayanan publik terancam terganggu.

Para PPPK itu mereka adalah guru, tenaga kesehatan, dan aparatur yang setiap hari melayani masyarakat. Ironisnya, justru mereka yang berada di garis depan ini yang pertama dikorbankan. Keadaan ini bukan terjadi begitu saja tetapi merupakan dampak dari sistem yang digunakan saat ini. 

Dalam sistem kapitalisme, negara lebih berperan sebagai pengatur anggaran daripada pengurus rakyat. Segala sesuatu diukur dengan efisiensi. Pegawai dipandang sebagai biaya yang bisa dikurangi jika dianggap terlalu besar. Negara tidak lagi fokus pada apakah rakyat sudah terlayani tetapi lebih fokus pada keseimbangan anggaran. Di sinilah letak masalahnya.

Sering kali keterbatasan anggaran dijadikan alasan. Namun, jarang dibahas mengapa anggaran selalu terasa kurang. Pendapatan negara sangat bergantung pada pajak, sementara kekayaan alam tidak sepenuhnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Banyak sumber daya justru dikuasai oleh korporasi. Akibatnya, negara lebih fokus menjaga kondisi keuangan daripada memastikan kesejahteraan rakyat.

Negara terlihat sibuk bekerja tetapi yang dijaga sebenarnya adalah kestabilan sistem, bukan rakyat. Ketika terjadi krisis, solusi yang diambil selalu sama, yaitu penghematan, efisiensi, dan pemangkasan. Istilah ini terdengar biasa tetapi dampaknya berat karena rakyat yang harus menanggung akibatnya. 

Sementara itu, hampir tidak pernah terdengar adanya pengurangan fasilitas pejabat, perbaikan pengelolaan sumber daya alam, atau perubahan sistem secara mendasar yang diminta justru rakyat untuk memahami, bersabar, dan berkorban. Hal ini menunjukkan bahwa krisis anggaran bukan sekadar masalah biasa tetapi merupakan hasil dari sistem yang memang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Selama sistem ini masih digunakan, negara akan terus merasa kekurangan. Rakyat akan terus diminta mengalah, dan setiap krisis akan berujung pada pengorbanan rakyat kecil. Kasus PPPK ini menjadi contoh nyata bagaimana tenaga pelayanan publik diperlakukan seperti sesuatu yang bisa dikurangi atau diberhentikan demi menyesuaikan anggaran.

Selama kondisi ini tetap dipertahankan, masalah serupa akan terus terjadi. Rakyat akan terus menjadi korban dan alasan efisiensi akan terus digunakan.

Islam Mampu Mewujudkan Kesejahteraan 

Berbeda dengan itu, dalam Islam negara dipandang sebagai pengurus rakyat. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Artinya, negara harus memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.

Dalam Islam, negara tidak mengurangi pelayanan tetapi justru memberikan jaminan. Negara menyediakan lapangan kerja, memberikan gaji yang layak, dan menjaga kehidupan masyarakat. 

Pegawai negara digaji dari Baitulmal yang bersumber dari berbagai pemasukan negara, tidak hanya dari pajak. Karena itu, negara tidak mudah goyah hanya karena masalah anggaran.

Tujuan kebijakan dalam Islam bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi tetapi memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan hanya melihat angka tetapi benar-benar memperhatikan kondisi setiap orang. 

Pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kewajiban negara, bukan beban yang bisa dikurangi.

Rasulullah saw. juga bersabda bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan umum harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Karena itu, tenaga pelayanan publik harus dijaga dan dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang mengorbankan PPPK menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya dengan baik. Ini bukan sekadar masalah anggaran, tetapi masalah cara pandang dalam mengatur negara. Selama sistem seperti ini masih digunakan, kejadian seperti ini akan terus berulang dan rakyat akan terus menjadi pihak yang dirugikan. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Siska Senin, April 13, 2026

Pelajar Jadi Pengedar: Buah Busuk Cengkeraman Sekularisme

Pelajar Jadi Pengedar: Buah Busuk Cengkeraman Sekularisme

Opini

Baca Juga

Islam menawarkan paradigma pendidikan yang bertujuan

membentuk pribadi yang tidak hanya baik secara personal (saleh), tetapi juga mampu memperbaiki lingkungan (muslih)

_________________________________

​Penulis Dyah Pitaloka, S. Hum. 

Tim Media Kuntum Cahaya

​KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Berita yang dilansir dari detik.com (2-4-2026) mengenai penangkapan dua warga Desa Kangga, Bima, berinisial SH dan KF, menjadi tamparan keras bagi nurani publik yang membuat hati semakin miris, salah satu tersangka yakni KF masih berstatus sebagai pelajar aktif.

Keterlibatan anak sekolah dalam jaringan gelap narkotika pada awal April 2026 ini bukan lagi sekadar kasus kriminal biasa, melainkan alarm atas kegagalan sistemik dalam memproteksi masa depan generasi muda. Mengapa institusi pendidikan yang seharusnya menjadi pusat persemaian moral justru kecolongan?

​Akar Masalah: Hegemoni Materi di Atas Nilai Spiritual

​Munculnya fenomena pelajar yang beralih peran menjadi pengedar ini merupakan "buah busuk" dari penerapan sistem sekuler-kapitalistik. Dalam tatanan ini, agama seringkali dipisahkan dari urusan publik dan hanya diletakkan di ruang privat yang sempit. Akibatnya, standar kebahagiaan bergeser; bukan lagi mencari rida Tuhan, melainkan mengejar materi dan kepuasan fisik semata.

​Tanpa landasan akidah yang kokoh, pelajar menjadi sangat rapuh di hadapan godaan hedonisme. Tekanan ekonomi dan keinginan untuk tampil mewah secara instan mendorong mereka mengambil jalan pintas yang menghalalkan segala cara. Dalam logika kapitalisme, perbuatan melanggar hukum sering kali dianggap sebagai pilihan "rasional" bagi mereka yang kehilangan orientasi hidup yang hakiki.

​Pendidikan yang Kering dan Hukum yang Tumpul

​Sistem pendidikan saat ini tampak lebih condong pada pengasahan aspek kognitif untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun kering dalam pembangunan kepribadian. Kurikulum pendidikan agama dengan durasi yang sangat terbatas tidak cukup kuat untuk membendung arus liberalisme budaya yang masuk tanpa filter. Alhasil, sekolah lebih banyak mencetak "tenaga kerja" daripada manusia yang memiliki integritas moral dan spiritual yang tangguh.

​Kondisi ini diperparah dengan lemahnya supremasi hukum yang belum memberikan efek jera (deterrence) yang maksimal. Selama jaringan bandar besar masih bisa bernapas lega, maka posisi kurir atau pengecer tingkat bawah—termasuk para pelajar—akan terus terisi oleh wajah-wajah baru untuk menggantikan mereka yang tertangkap.

​Sinergi Tiga Pilar: Jalan Menuju Perubahan

​Mengatasi darurat narkoba di kalangan generasi muda membutuhkan solusi mendasar yang komprehensif. Islam menawarkan paradigma pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi yang tidak hanya baik secara personal (saleh), tetapi juga mampu memperbaiki lingkungan (muslih).

​Untuk memutus rantai kehancuran ini, diperlukan sinergi dari tiga pilar utama:

​Peran keluarga: Orang tua adalah madrasatul ula (sekolah pertama). Fondasi keislaman dan pengawasan yang bijak harus dimulai dari rumah.

​

Peran masyarakat: Lingkungan harus aktif menghidupkan budaya amar makruf nahi munkar. Masyarakat tidak boleh permisif terhadap perilaku menyimpang dan wajib menjaga pergaulan remaja agar tidak terjebak dalam komunitas toksik.

​

Peran negara: Negara memegang tanggung jawab terbesar dalam menerapkan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Penegakan hukum terhadap produsen dan pengedar adalah bentuk perlindungan nyata bagi rakyat.

​Penutup

​Tragedi yang menimpa pelajar di Bima tersebut hanyalah puncak gunung es dari rapuhnya pertahanan generasi kita hari ini. Kita tidak bisa terus mengandalkan solusi jangka pendek untuk penyakit yang sudah kronis. Hanya dengan mencabut akar sekularisme dan kembali pada tatanan yang memuliakan agama, kita dapat menyelamatkan masa depan bangsa. Wallahualam bissawab.

Siska Senin, April 13, 2026

Urbanisasi Meningkat Usai Lebaran, Negara Gagal Menyejahterakan

Urbanisasi Meningkat Usai Lebaran, Negara Gagal Menyejahterakan

Opini

Baca Juga

Desa pun makin tertinggal

khususnya ditinggal penduduknya yang berada di usia produktif

_________________________

Penulis Ledy Ummu Zaid

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang biasa dikenal dengan ‘urbanisasi’ menjadi pemandangan yang lazim di masyarakat.

Terutama pascamudik Hari Raya Idulfitri, orang Islam dari desa berbondong-bondong datang ke kota. Adapun mudik sendiri merupakan ritual tahunan yang tak terlewatkan bagi kaum muslim di Indonesia. Umumnya, ketika kembali ke perantauan, tak sedikit dari mereka yang membawa saudara atau kenalannya untuk bekerja di ibu kota.

Urbanisasi Usai Lebaran Tak Terelakkan

Jakarta masih menjadi primadona bagi para pelaku urbanisasi. Dilansir  dari laman tempo.co (27-03-2026), Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta memprediksi pertambahan penduduk di ibu kota sekitar 12 ribu orang lebih. Sejauh ini, Jakarta memang memiliki daya tarik bagi masyarakat lantaran pertumbuhan ekonominya. Banyak industri, perkantoran, dan fasilitas umum yang terintegrasi di kota besar sehingga banyak masyarakat yang tergiur untuk mengadu nasib di ibu kota.

Jika berkaca pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka Migrasi Risen Neto (Net Recent Migration) Indonesia sekitar 1,2 juta jiwa, seperti yang dilansir dari laman metrotvnews.com (27-03-2026). Hal ini membuktikan bahwa arus perpindahan ke kota lebih besar daripada arus keluar. Masih di tahun yang sama, BPS juga mencatat sekitar 54,8 persen penduduk tinggal di perkotaan. Adapun 45,2 persen sisanya tinggal di pedesaan.

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan desa telah kehilangan banyak sumber daya manusia (SDM) muda. Padahal generasi muda ini seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan di desa. Namun, faktanya mereka malah bercita-cita mendapat pekerjaan yang layak di kota.

Walhasil, desa hanya menjadi penyedia para tenaga kerja bagi kota. Dengan demikian, pembangunan di desa, baik infrastruktur maupun SDM-nya, acap kali tertinggal dibandingkan dengan kota. Di sisi lain, kota makin terbebani akibat pertambahan penduduknya yang tidak terkontrol. Inilah pekerjaan rumah (PR) yang nyata di masyarakat kita hari ini bahwasanya urbanisasi tak terelakkan usai lebaran.

Urbanisasi Keniscayaan dalam Kapitalisme 

Tak heran, tren urbanisasi meningkat usai lebaran. Banyak orang yang merantau ke kota, pulang untuk berkumpul bersama keluarga besar di kampung pada momen Hari Raya. Budaya flexing atau memamerkan kesuksesan hidup di kota pun menjadi hal yang wajar. Hal ini yang akhirnya menyebabkan banyak orang tergiur untuk meraih kesuksesan yang sama dengan cara instan, yakni ‘ikut kerja’. 

Inilah ciri khas sistem kapitalisme yang senantiasa mengagungkan materi dan menjadikannya standar kebahagiaan. Terutamanya, Gen Z yang terpaksa menjadi generasi sandwich tentu harus bekerja keras agar bisa menyambung hidup keluarganya. Mereka akhirnya rela meninggalkan kampung halaman tercinta demi meraup keuntungan di kota.

Desa pun makin tertinggal, khususnya ditinggal penduduknya yang berada di usia produktif. Kendatipun alokasi anggaran di kota, khususnya DKI Jakarta tentu mengalami kenaikan. Adapun investor berdatangan demi memajukan kota yang memiliki daya tarik di masyarakat. Gedung-gedung pencakar langit terus dibangun, menandakan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Sedangkan generasi tua hanya dapat mengandalkan program ekonomi rakyat, seperti Koperasi Desa (Kopdes) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Usut punya usut, akan ada program Kopdes yang digadang-gadang mampu memajukan perekonomian desa, yakni Koperasi Merah Putih. Dalam hal ini, program besar tersebut tampak hanya menjadi ajang bancakan yang menguntungkan segelintir pihak. Sebagai contoh, para elit di kalangan masyarakat desa sendiri yang akan mengatur jalannya program. 

Adapun warga hanya dapat mengikuti aturan yang diberlakukan. Mereka tentu tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengadaan barang dan jasanya. Lapangan pekerjaan yang ada juga mungkin tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja. Jadi, apakah efektif program di desa terus digencarkan, tetapi anggaran dan pembangunan masih mendominasi di perkotaan saja?

Ekonomi Islam Menyejahterakan Umat

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam menaruh perhatian lebih kepada umat. Pembangunan baik di desa maupun di kota tentu berjalan seimbang. Karena Islam hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam, kesejahteraan umat seluruhnya menjadi prioritas. Karena alasan itulah, pemenuhan kebutuhan rakyat harus berjalan dengan benar sesuai syariat. Adapun daulah (negara) akan mengontrol apakah setiap individu rakyat telah mendapatkan haknya.

Tak pelak lagi, sektor pertanian di desa akan dikelola dengan baik. Kemudian, hasilnya akan didistribusikan secara merata di berbagai wilayah, termasuk di kota. Harga yang beredar di masyarakat tentu sesuai dan terjangkau. Inilah poin penting dalam ekonomi Islam ala Khil4fah Islamiah yang menerapkan syariat Islam secara kafah (menyeluruh). Kebutuhan rakyat harus mudah dijangkau, bahkan diberikan cuma-cuma alias gratis.

Seorang khalifah akan mengontrol secara langsung pendistribusian kebutuhan pokok. Masalah seperti penimbunan atau permainan harga tidak akan terjadi di masyarakat. Seluruh rakyat akan bersinergi untuk mewujudkan peradaban yang amanah dengan syariat Islam sebagai landasannya. Akidah Islamiah tentu berperan penting dalam harmonisasi setiap lini kehidupan. Setiap individu rakyat terbiasa berlomba dalam kebaikan dan meraih rida Allah Subhanahu wa taala.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang benar oleh negara tentu akan mendatangkan keuntungan dan keberkahan yang berlipat-lipat. Lapangan pekerjaan yang terbuka secara luas menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya, apalagi sektor pendidikan dan kesehatan diberikan secara gratis.

Khatimah

Dengan demikian, sebagai muslim sudah seharusnya kita mendambakan peradaban Islam yang mulia di bawah naungan Khil4fah Islamiah yang mengikuti manhaj kenabian. Adapun persoalan-persoalan yang hari ini terjadi, khususnya urbanisasi yang meningkat usai Lebaran menjadi bukti bahwa negara gagal menyejahterakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berdaulat membuat aturan di muka bumi, sedangkan manusia sami’na wa atho’na. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Minggu, April 12, 2026

UU Hukuman Mati Isra*l Cukupkah Hanya Mengecam

UU Hukuman Mati Isra*l Cukupkah Hanya Mengecam

Opini

Baca Juga

Aneh tapi nyata Isra*l mengesahkan UU hukuman mati

Tetapi bukan diperuntukan bagi warganya

_______________________________

Penulis Annisa Auora Salsabila 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pada Senin, (30-3-2026) malam waktu setempat parlemen Isra*l atau Knesset resmi menyetujui RUU hukuman mati bagi warga P4lestina melalui metode gantung bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan serangan mematikan kepada Zion*s Isra*l sebagai vonis utama di pengadilan militer yang utamanya menargetkan tahanan P4lestina di Tepi Barat.

Sebanyak 62 orang menyetujui pengesahan UU ini dari 120 anggota parlemen dan mendapatkan dukungan Netanyahu dan Kementerian Keamanan Nasional Zion*s Isra*l Itamar Ben-Gvir. (www.kompas.id, 31-03-2026)

Setidaknya lebih dari 10.000 tahanan P4lestina berada dalam risiko besar akibat kebijakan ini, di tengah meningkatnya tensi dan penyiksaan di penjara-penjara Isra*l. Kebijakan ini menetapkan eksekusi dapat dilakukan dalam waktu 90 hingga 180 hari setelah putusan dijatuhkan. Mengingat selama bertahun-tahun penjara-penjara di Isra*l sudah lebih dulu menerapkan eksekusi secara langsung di lapangan dan kegagalan prosedur medis yang di sengaja terhadap para tawanan. (www.beritasatu.com, 5-4-2026)

Sementara dilansir dari laman cnbcindonesia.com, 31-3-2026 mereka yang dijatuhi hukuman mati akan ditahan di fasilitas terpisah tanpa kunjungan kecuali dari personel resmi, serta konsultasi hukum hanya dilakukan melalui tautan video. Alhasil, dengan disahkannya RUU ini menempatkan para tahanan, termasuk mereka yang sakit dan muda, dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Aneh tapi nyata Isra*l mengesahkan UU hukuman mati, tetapi bukan diperuntukan bagi warganya. Wajar jika akhirnya UU ini dianggap rasis atau diskriminatif karena hanya menyasar warga P4lestina dengan mengecualikan pemukim “ilegal” warga Isra*l yang telah melakukan tindak kejahatan dan terorisme. Ini adalah UU yang mematikan secara legitimasi membunuh para tahanan di penjara-penjara Zion*s Isra*l yang direstui AS dan telah lama dirancang atas mandat Inggris.

Di sisi lain, jika UU ini adalah sebuah cara yang legal bagi Zion*s untuk makin merampas tanah-tanah warga P4lestina. Ketika orang P4lestina melawan perampasan tanah-tanah mereka, eksekusi mati menunggu mereka. Bukankah UU ini adalah bentuk penjajahan yang sangat telanjang?

Dunia Bungkam Hanya Mengecam

Seperti yang sudah-sudah kejahatan baru Isra*l yang dibalut oleh UU hanya sebatas memunculkan gelombang kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia dan pemimpin dunia, tidak lebih. Dengan statement-statement mereka yang menilai kebijakan ini melanggar hukum internasional dan bersifat diskriminatif terhadap warga P4lestina. (www.kompas.com, 30-3-2026)

Indonesia punya tak ubahnya negara-negara lain yang tak bisa berbuat apa-apa menolong muslim P4lestina yang menghadapi ancaman pemunuhan hanya meminta PBB melalui Kemlu dalam keterangan resmi di akun X @Kemlu RI Rabu, (1-4-2026), "Indonesia juga menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya PBB, untuk mengambil langkah tegas guna memastikan akuntabilitas dan perlindungan bagi rakyat Palestina," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam keterangan resmi melalui akun X @Kemlu_RI, Rabu (1-4-2026). (nasional.kompas.com, 1-4-2026)

Selain itu, Indonesia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut melanggar HAM dan Konvensi Jenewa Keempat. Pertanyaannya, apakah dengan banyaknya negara-negara yang mengecam lahirnya kebijakan ini sejak tahun 1962 Isra*l belum pernah lagi memberlakukannya PBB akan benar-benar melakukan tugasnya dengan baik? Sebab, selama ini PBB selalu terjebak dalam retorika politik tanpa tindakan. 

Ilusi HAM dan Demokrasi

Dalam sistem demokrasi HAM hanya ilusi. Ia seolah tampak nyaring kedengarannya jika para korban dan manusia adalah barat. Berbanding terbalik selama ini HAM diam seribu bahasa ketika  kaum muslim menjadi sasaran terorisme dan kejahatan perang. Faktanya, negara-negara yang mengambil demokrasi, mengagungkan HAM nampak menutup mata ketika prinsip-prinsip dan hak-hak kaum muslim dirampas dan dilanggar. 

Tak ada dunia  yang berdiri secara terang-terangan membebaskan P4lestina sebagai tawanan perang Isra*l. Malah memilih diam karena sikap hipokrit para penguasa negeri-negeri muslim. Mengkhianati tanah ribath, berdirinya tempat suci Baitul Maqdis. Para neo komprador bersekongkol menyembah sujud di bawah kaki tangan tuannya, kapitalisme.

Sungguh ironis. Di sisi lain dunia Islam mengecam, tetapi kecaman itu seperti gema yang memantul di ruang kosong tak akan pernah berarti apa-apa. Namun, di situasi yang lain lagi sikap mereka justru menormalisasi hubungan dengan Zion*s Isra*l dengan bergabungnya mereka ke dalam BoP. 

 

Jadi berharap pada sanksi diplomatik, tekanan politik, dan mobilisasi opini publik global tidak akan membuat nyali Isra*l ciut serta merta membatalkan aturannya. Karena Isra*l mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat (AS) dan kekuatan secara militer. Otomatis secara praktis P4lestina sendirian menghadapi kejahatan Zionis Isra*l. 

 

Butuh Junnah Khil4fah

Dalam hal ini, ketiadaan Khil4fah membuat muslim P4lestina terus berada sebagai tawanan perang Zion*s Isra*l. Untuk membebaskan mereka butuh satu komando militer di bawah kepemimpinan seorang amir dengan menerapkan beberapa cara.

Pertama, menebus kaum muslim dengan harta yang diambil dari Baitulmal menggunakan pos-pos fai', jizyah, kharaj, dan ghanimah. Sepanjang sejarahnya Daulah tidak pernah kehabisan anggaran jika berkaitan dengan pembiayaan kemaslahatan dan keselamatan umat. 

Kedua, melakukan negosiasi politik terhadap musuh di medan peperangan sebagai cara dan upaya pembebasan tawanan dari tangan orang-orang kafir. 

Ketiga, jika menukar harta dan negosiasi tidak dapat ditempuh solusi terakhir yang mesti ditempuh oleh seorang amir (pemimpin) dengan  mengumumkan jihad sebagai sebuah kewajiban bagi laki-laki, balig, muslim, dan berakal untuk membebaskan kaum muslimin serta menyelamatkan mereka, terutama jika mereka menderita siksaan, tekanan, dan penyiksaan. Seperti yang diseru dalam QS. An-Nisā’: 75. 

Hal ini diperkuat lagi oleh hadis sahih. "Berilah makan orang yang lapar, dianjurkan menjenguk orang dalam keadaan sakit, dan bebaskanlah orang yang tertawan (al-'ani)." (HR. Bukhari) 

Terakhir, apabila kaum muslim tidak menemukan cara untuk menyelamatkan tawanan mereka, wajib atas mereka berdoa kepada Allah untuk mereka. Dalam salat-salat mereka, qunut mereka, dan saat-saat menyendiri mereka, sebagaimana dilakukan Nabi dalam doanya untuk orang-orang yang ditawan oleh Quraisy, seusai setiap salat. Semua ini bisa terealisasi jika kehidupan kaum muslim terselenggara di bawah kekuasaan Daulah Khil4fah Islamiah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Minggu, April 12, 2026

Habis Lebaran Terbitlah Utang

Habis Lebaran Terbitlah Utang

Opini

Baca Juga

Kapitalisasi momen Ramadan dan Lebaran 

melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga

__________

Penulis Hanin Nafisah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Setiap muslim tentu merasakan kebahagiaan saat berjumpa dengan hari kemenangan. Namun, ironisnya pasca lebaran masyarakat harus dihadapkan dengan beban hidup yang terus meningkat. Tidak sedikit yang akhirnya terlilit utang demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dikutip dari Inilah.com, (14-03-2026), Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat (ANH) menyebut adanya 'ritual' menjelang Lebaran, membuat rakyat justru diimpit masalah hidup, yakni harga barang makin mahal. Padahal pemerintah berkali-kali menerapkan program diskon, bansos, (bantuan sosial) dan pasar murah yang anggarannya cukup besar. Fenomena tahunan itu menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

Menurutnya, lebaran seharusnya menjadi musim pulang kampung, musim berbagi, dan musim pemulihan batin. Namun, di tahun 2026 banyak keluarga merasa seperti memasuki lorong sempit yang gelap. Tercatat, inflasi tahunan pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen. Sedangkan nilai tukar (kurs) JISDOR pada 10 Maret 2026, menyentuh level Rp16.879 per dolar AS. Dua angka ini memberi pesan yang jelas. Harga hidup sedang merangkak naik, sementara bantalan ekonomi rumah tangga justru menipis.

Kapitalisme: Utang Menjadi Solusi

Memang sangat disayangkan banyak di antara keluarga yang terlilit utang justru setelah berhari raya. Bahkan OJK memproyeksikan pinjol, multifinance, gadai, naik selama Ramadan dan Idulfitri. Adapun penyebab utang keluarga naik yaitu karena daya tahan ekonomi sebagian besar rumah tangga masyarakat Indonesia lemah, sementara harga barang naik, ongkos mobilitas bertambah, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Di sisi lain, ada pula yang terlilit utang karena ingin memenuhi gaya hidup. 

Kapitalisasi momen Ramadan dan lebaran melahirkan tekanan sosial dan beban ekonomi bagi keluarga. Alih-alih mengajarkan kita untuk menahan dari hawa nafsu selama bulan suci, malah banyak yang terjebak pada sikap konsumtif. Misalnya, membeli berbagai macam makanan, pakaian, dan barang lainnya yang tidak terlalu penting saat menjelang Lebaran.

Di tengah rapuhnya daya beli keluarga, era digitalisasi memberikan alternatif solusi utang yang makin membahayakan ekonomi keluarga. Perputaran ekonomi rakyat justru difasilitasi utang di tengah menurunnya pertumbuhan upah. Kondisi ini makin menjadikan keluarga bergantung pada utang ribawi untuk memenuhi kebutuhan rutin dan semirutin. Masyarakat terutama kaum ibu dan kawula muda banyak yang terjebak pada paylater atau pinjol dengan prosedur yang mudah dan bunga ringan.

Semua ini adalah akibat dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem buatan manusia yang rusak ini telah mengakibatkan setiap individu berjuang secara mandiri untuk mengakses kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik berupa fisik atau modal, intelektual tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Berkali-kali sistem kapitalisme juga telah menimbulkan krisis ekonomi yang langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga. Krisis ekonomi, baik dalam bentuk resesi maupun depresi, telah menyebabkan dampak yang serius, termasuk tingkat pengangguran yang tinggi, kebangkrutan perusahaan, dan penurunan kekayaan masyarakat.

Solusi Islam Menyejahterakan Rakyat

Sejatinya Idulfitri adalah saat bersukacita karena berhasil melalui ujian berat berpuasa menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu dengan harapan mendapatkan ampunan Allah Swt.. Pada sisi lain ada rasa berduka karena ditinggalkan bulan mulia yang entah akan dijumpai lagi atau tidak di tahun berikutnya. Semestinya kaum muslim tidak terjebak dengan euforia Lebaran yang melenakan tapi akhirnya menjerumuskan kepada kesusahan setelahnya.

Di samping itu, tentu setiap keluarga membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan. Sistem ekonomi tersebut harus mampu membangun keseimbangan dan distribusi ekonomi yang merata di seluruh keluarga bukan hanya para pemilik modal. Sistem ekonomi ini juga harus stabil baik dari nilai mata uang maupun harga barang. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem ekonomi yang mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bukan dengan memfasilitasi utang kepada rakyatnya.

Namun, semua itu hanya bisa terwujud dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ini berasal dari Allah Swt. yang akan menciptakan keadilan dan keseimbangan. Sementara itu, kita tak mampu berharap pada sistem ekonomi kapitalisme yang telah terbukti menciptakan ketimpangan ekonomi yang tinggi sehingga menyengsarakan rakyat. 

Sistem ekonomi Islam pun harus sepaket dengan sistem politik Islam. Dengan memiliki kekuatan politik Islam, maka negara akan melepaskan ketergantungannya dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dengan ini, sistem ekonomi Islam akan mampu membangun kesejahteraan bagi keluarga. Sistem Islam pun akan mengembalikan momentum Ramadan dan Idulfitri sesuai pandangan syariat, yaitu untuk mewujudkan ketakwaan bukan hanya pada tataran individu, tetapi juga level negara.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 96 yang artinya, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan."

Khatimah

Saat manusia meninggalkan hukum Allah, maka kesengsaraanlah yang menimpa mereka. Untuk itu, saatnya kita kembali menerapkan hukum Allah di muka bumi dan mencampakkan semua aturan yang batil agar tercipta kesejahteraan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Jumat, April 10, 2026

Kapitalisme Memproduksi Laju Urbanisasi

Kapitalisme Memproduksi Laju Urbanisasi

Surat Pembaca

Baca Juga

Ketimpangan ekonomi ini karena sistem kapitalisme

yang menitikberatkan pada pembangunan yang tidak merata

______________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Urbanisasi pasca-Lebaran masih terjadi. Disdukcapil Jakarta bahkan mencatat 1776 orang pendatang per 1 April 2026. Jumlah pendatang pria sedikit lebih banyak dibandingkan wanita. Data menunjukkan pendatang usia produktif lebih banyak hingga mencapai 79,34 persen. (tvonenews.com, 03-04-2026)

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyampaikan bahwa lonjakan pendatang ini jika tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi persoalan jangka panjang yang kompleks. (koranjakarta.com, 30-03-2026)

Kesenjangan Ekonomi Kota dan Desa

Jumlah pendatang pasca lebaran ke Jakarta mengalami penurunan sejak tahun 2024 (liputan6.com, 03-04-2026). Kendati demikian, kota besar seperti Jakarta selalu menjadi tujuan untuk mengadu nasib. Mengingat selama ini ada kesenjangan yang sangat besar antara desa dan kota.

Bagaimana tidak, Jakarta masih dianggap magnet untuk mendapatkan pekerjaan karena menjadi pusat ekonomi sehingga dianggap lebih mampu menyediakan peluang besar untuk menyerap tenaga kerja dibandingkan di pedesaan. Selain itu, ada faktor psikologis yang menganggap jika bekerja di Jakarta mampu menaikkan status sosial dan sebagai simbol keberhasilan. 

Di sisi lain, kesenjangan upah di desa dan di kota sebenarnya masalah klasik. Perkotaan dinilai lebih menjanjikan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi karena menjadi pusat perputaran modal. Tentu saja, alaminya orang akan berpindah ke tempat yang lebih banyak membuka peluang pekerjaan. Alhasil, arus urbanisasi menjadi hal lumrah dalam sistem kapitalisme ini. 

Mengapa semua ini bisa terjadi? Ketimpangan ekonomi ini karena sistem kapitalisme yang menitikberatkan pada pembangunan yang tidak merata. Pembangun di kota biasanya pada bidang industri dan jasa sementara di desa lebih stagnan. Banyak faktor yang menyebabkan pembangunan di desa lebih stagnan. Akses dan infrastruktur di desa dinilai tidak efisien. Kemudian, dari segi sumber daya manusia, di kota dinilai lebih kompeten. Sehingga dalam kapitalisme, pembangunan lebih fokus di perkotaan karena dinilai lebih menguntungkan. 

Kapitalisme adalah sebuah sistem yang menempatkan keuntungan sebagai tolak ukur keberhasilan. Hal ini mengotak-ngotakan masyarakat pada kelas-kelas sosial yang berbeda sehingga kesenjangan tidak dapat dielakkan. Sementara, peran negara hanya sebagai fasilitator. 

Islam  Sistem yang Adil

Dalam Islam, negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa atau kota. Hal ini dikarenakan penguasa dalam Islam memiliki tanggung jawab ruhiyah sebagai pengurus rakyatnya.

Sesuai sabda Rasulullah saw.: “Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Syekh Abdurrahman al-Maliki menjelaskan di dalam kitab As-Siyasatu al-Iqtishadiyatu al-Mutsla (Politik Ekonomi Islam) bahwa penguasa menerapkan politik ekonomi Islam yang berfokus pada mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer individu per individu. Sementara untuk kebutuhan sekunder akan dibantu dan kebutuhan tersier sesuai kemampuan individunya. 

Mengenai ekonomi pertanian, keberadaannya dianggap sebagai hal penting dan pendukung kedaulatan dan ketahanan pangan negara. Sejumlah hukum syara mengatur pelaksanaan proyek pertanian terkait pertanahan. Pada kepemilikan individu negara tetap bertanggungjawab untuk memberikan harta pada rakyat yang lemah sebagai subsidi.

Politik pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Alhasil, politik ekonomi Islam mewujudkan pembangunan yang merata di kota dan didesa. Mengapa? Karena sebagai bentuk jaminan kebutuhan primer individu per individunya. 

Oleh karena itu, kesejahteraan dalam Islam bukan sesuatu yang utopis. Kesejahteraan dalam Islam bisa didapatkan dengan penerapan Islam kafah yang didukung oleh ketakwaan individu dan kontrol masyarakat. Sebab, sistem ekonomi Islam menitikberatkan pada distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme yang telah diterapkan oleh syara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Dien Kamilatunnisa 

Siska Jumat, April 10, 2026

PPPK Dikorbankan untuk Menghemat Anggaran di Mana Wujud Kesejahteraan?

PPPK Dikorbankan untuk Menghemat Anggaran di Mana Wujud Kesejahteraan?

Opini

Baca Juga

Sistem PPPK sendiri mencerminkan logika kapitalis 

yang memperlakukan tenaga kerja pelayan publik sebagai faktor produksi yang bisa diputus kontrak ketika tidak menguntungkan secara fiskal

_________________________

Penulis Mukhlisatun Husniyah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Muslimah Peduli Generasi

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Program PPPK adalah sebuah solusi yang dibuat pemerintah untuk merekrut tenaga profesional melalui kontrak kerja yang jelas, memiliki gaji kompetitif, dan berstatus hukum yang setara dengan ASN.

Namun, pada kenyataannya makin tahun anggaran negara selalu tak mencukupi kebutuhan sehingga beberapa hal harus dikorbankan. Salah satunya adalah sejumlah orang yang sudah terangkat menjadi PPPK terancam PHK. PPPK di berbagai daerah di Indonesia dihantui bayang-bayang PHK sebagai realisasi regulasi UU HKPD di mana porsi belanja pegawai daerah maksimal 30%. 

Keniscayaan Kesejahteraan Masyarakat dalam Kapitalisme

Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 bukan sekadar isu biasa, konsekuensi logis dari tekanan fiskal daerah yang kian menyempit. Batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30 persen dalam APBD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang bertemu dengan realitas pemotongan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi ancaman yang menuntut pemberhentian PPPK di daerah. (Money.kompas.com, 29-03-2026)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) juga mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027. Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. (Sulawesi.bisnis.com, 27-03-2026)

Dalam hal ini hal ini berarti mengorbankan pelayan publik demi menyeimbangkan neraca fiskal memang dirancang sejak awal dalam kerangka sistem kapitalisme dan membuktikan bahwa negara kapitalis telah gagal menjalankan fungsi riayah dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Sistem PPPK sendiri mencerminkan logika kapitalis yang memperlakukan tenaga kerja pelayan publik sebagai faktor produksi yang bisa diputus kontrak ketika tidak menguntungkan secara fiskal. Tidak seperti PNS yang memiliki masa kerja hingga pensiun, PPPK diikat oleh kontrak jangka waktu tertentu (paling singkat 1 tahun) yang diperpanjang berdasarkan kinerja dan kebutuhan instansi. 

Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), untuk mengurangi pegawai saat anggaran terbatas. Krisis anggaran di daerah ini sering kali membuat posisi PPPK terancam. Tentunya menyebabkan kekhawatiran akibat wacana pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK atau ketidakperpanjangan kontrak karena keterbatasan belanja pegawai dalam APBD tersebut. Krisis anggaran tersebut adalah akibat dari sistem fiskal negara kapitalis yang fokus menjaga stabilitas makroekonomi agar pasar bisa berjalan.

Berdasarkan aturan, hingga tahun 2026 bahkan PPPK tidak mendapatkan pesangon dalam bentuk uang tunai seperti karyawan swasta, jika kontrak tidak diperpanjang atau diputus. Dan adanya skema PPPK paruh waktu muncul yaitu sebagai respon atas ketidakmampuan anggaran daerah untuk menggaji PPPK penuh waktu, yang dinilai merupakan bentuk restrukturisasi tenaga kerja demi efisiensi biaya (logika cost reduction).

Islam Sejahterakan Rakyat

Sedangkan dalam sistem Islam, negara adalah raa’in yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Menyediakan lapangan kerja yang luas, terjangkau dan gaji layak. Konsep ini menekankan negara sebagai pelayan publik yang mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan, serta menerapkan keadilan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Alhasil, konsep raa'in menegaskan bahwa negara wajib melayani rakyat secara maksimal, memberikan pelayanan publik yang optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja demi efisiensi pasar. 

Dalam Khil4fah, pegawai negara mendapat gaji dari Baitulmal dengan jaminan yang stabil, karena bersumber dari pos fai’ (Harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan kharaj (Pendapatan yang diperoleh dari tanah yang ditaklukkan). Pos ini dikelola secara terpisah dari pos zakat sehingga menjamin kesinambungan pembayaran gaji dan operasional negara tanpa terganggu fluktuasi perolehan zakat. 

Pegawai negara (amil) yang bertugas mengelola negara berhak mendapatkan bagian dari harta yang dikelola, khususnya dari pos fai' dan kharaj seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt.:

"Apa saja fa'i (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (TQS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menjadi dasar bahwa harta fai' digunakan untuk kepentingan umum dan petugas yang mengelola perkara kaum muslimin. Selain itu, terdapat hadis yang menyebutkan:

"Barangsiapa yang bekerja untuk kami, hendaklah ia mengambil istri. Jika tidak memiliki pelayan, hendaklah ia mengambil pelayan. Jika tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah ia mengambil tempat tinggal." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan hidup pegawai/pekerja negara.

Dengan demikian, gaji pegawai dalam Khil4fah bersifat stabil karena didukung oleh sistem penerimaan negara yang mapan (fai' dan kharaj) dan diperintahkan langsung dalam syariat Islam untuk dipenuhi.

Dalam sistem fiskal Khil4fah, tidak menjaga pasar, melainkan memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya, individu per individu. Serta layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah kewajiban negara yang tidak boleh dikomersialisasikan atau dikurangi atas nama penghematan. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Jumat, April 10, 2026

Bungkamnya Penguasa terhadap Suara Rakyat

Bungkamnya Penguasa terhadap Suara Rakyat

Opini

Baca Juga

Pemerintahan Islam bukanlah negara autokrasi

tetapi merupakan negara manusiawi yang pemimpinnya memberlakukan sistem aturan Islam 

______________________________

Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Gelombang protes raksasa bertajuk gerakan "No Kings" (Bukan Raja) meledak di seluruh penjuru Amerika Serikat (AS) pada Sabtu menjadi salah satu aksi massa terbesar yang pernah terjadi di tanah Paman Sam. 

Para demonstran membawa bermacam atribut simbolik, mulai dari patung tiup raksasa bergambar Donald Trump yang menodai konstitusi, hingga replika kepala pejabat tinggi yang dituntut untuk segera dicopot.

Lautan manusia dari Washington hingga California data dari BBC menyebutkan lebih dari 3.000 titik aksi telah dikoordinasikan di 50 negara bagian. Diperkirakan massa mencapai 5 hingga 7 juta orang, dari kawasan National Mall hingga tangga Lincoln Memorial berubah menjadi lautan manusia. (Kompas.com, 28-3-2026)

Terjadinya demo "No Kings" di AS secara sosiopolitis merupakan gerakan yang menandai titik jenuh publik terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump yang melampaui batas konstitusional, dinilai otoriter, dan didikte oleh elite miliarder. 

Ada 6 tuntutan utama gerakan "No Kings" dalam berbagai sektor di antaranya stop kebijakan "ala Raja" yaitu menolak segala tindakan presiden yang mengabaikan kongres dan konstitusi. Hentikan perang Iran yaitu mendesak AS menarik diri dari konflik berdarah di Iran.

Reformasi imigrasi yaitu menolak razia agresif dan penahanan massal oleh pihak ICE. Tarik Aparat Federal yaitu mendesak militerisasi di kota-kota besar segera dihentikan. Lindungi hak sipil yaitu menuntut jaminan hak pilih dan kebijakan lingkungan yang pro-rakyat. Atasi biaya hidup yaitu mendesak pemerintah fokus pada inflasi yang mencekik ekonomi warga.

Gelombang protes ini juga berpengaruh pada melonjaknya harga minyak, biaya hidup, dan kebijakan yang lainnya. Meski aksi demonstran jutaan orang turun ke jalan, warga mendapat respons yang dingin dari Gedung Putih, pihak Gedung Putih tampak berusaha mengecilkan arti demonstran ini sehingga tingkat kepuasan publik Trump pun merosot ke level terendah.

Bahkan seorang juru bicara mengatakan aksi besar ini hanya sebagai " Sesi Terapi Gangguan Trump" yang hanya dipedulikan oleh media massa. Oleh karena itu, massa akan datang kembali dengan aksi mogok nasional pada 1 Mei mendatang.

Makna narasi "No Kings" dipahami sebagai penolakan terhadap kekuasaan absolut dan tindakan represif penguasa yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengabaikan suara rakyat. Padahal AS adalah negara adidaya yang paling demokratis di dunia. Namun, nyatanya Trump memilih menjadi seorang diktator tanpa ada kompromi khususnya keterlibatan dalam konflik di Iran yang menentang kebijakan perang dan kebijakan imigrasi keras.

Dalam sistem kapitalis saat ini aksi kritis terhadap penguasa sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Demokrasi selalu digaungkan suara rakyat dan menjamin hak pendapat di depan umum. Namun, sayang realitanya jauh dari kenyataan, aspirasi yang bertujuan untuk mengoreksi atau muhasabah para penguasa malah menghasilkan pemimpin otoriter yang justru dibenci rakyatnya sendiri setelah berkuasa. Begitulah kapitalisme mencetak penguasa yang rusak dari lahir. Aksi "No Kings" sebagai bukti ketidakstabilan pemerintah Trump yang memicu perlawanan besar dari akar AS sendiri.

Bahkan tidak aneh, banyak para aktivis dan massa yang memberikan aspirasinya untuk kemajuan pemerintahan dibungkam suaranya. Ada yang diintimidasi, dipenjara bahkan sampai kehilangan nyawa. Sungguh miris suara rakyat hanya berlaku jika penguasa ada kepentingan dalam pemerintahannya untuk tetap langgeng berkuasa tanpa adanya kompromi.

Lalu bagaimana pandangan dalam Islam ketika terjadi aksi massa? Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda, "Agama adalah nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslim dan orang-orang awam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Seorang pemimpin dalam Islam harus siap untuk di muhasabah oleh rakyat, baik secara langsung atau dengan mekanisme lain melalui lembaga seperti majelis umat di ibukota atau majelis wilayah di daerah. Majelis umat dan majelis wilayah berisi para wakil rakyat yang dipilih untuk menjadi representasi rakyat dalam hal muhasabah dan pendapat.

Dengan demikian, para penguasa tidak represif dan antikritik, menerima koreksi dan juga sanksi tegas jika terbukti melakukan kezaliman pada rakyat karena penguasa bukanlah orang-orang yang kebal hukum. Muhasabah merupakan bagian penting dari amar makruf nahi mungkar.

"Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu hendaknya dengan lisannya. Jika tidak mampu hendaknya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman." (HR. Muslim)

Para penguasa tetaplah manusia yang tidak maksum. Penguasa bukanlah titisan Tuhan sehingga ia bisa saja berbuat salah. Ini menunjukkan pemerintahan Islam bukanlah negara autokrasi, tetapi merupakan negara manusiawi yang pemimpinnya memberlakukan sistem aturan Islam secara menyeluruh yang berasal dari Allah taala. 

Penguasa dan rakyatnya saling menjaga amanah dari Allah, bertanggung jawab pada kehidupannya agar senantiasa berada pada rida Allah semata, bukan pada kekuatan atau kekuasaan yang sesaat.

Oleh karena itu, para penguasa menyadari bahwa tujuan muhasabah adalah menjaga kekuasaan agar tetap sesuai tuntunan syariat, tidak berbelok atau melenceng sedikit pun. Dengan terjaganya kekuasaan sesuai syariat, akan terwujud negara yang baik dan dilimpahi rahmat serta ampunan Allah taala. Wallahualam bissawab.

Siska Jumat, April 10, 2026

Penyesatan Opini BoP: Penjajahan Gaya Baru di P4lestina

Penyesatan Opini BoP: Penjajahan Gaya Baru di P4lestina

Opini

Baca Juga

Bahaya terbesar dari BoP bukan hanya terletak pada isinya

tetapi pada pemanfaatan penguasa negeri-negeri muslim untuk melegitimasi rencana jahat AS dan Isra*l mewujudkan New G4za

_________________

Penulis Fatimah Al Fihri

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kondisi di P4lestina hari ini bukan sekadar angka statistik dalam berita. Melainkan potret nyata dari kezaliman yang sengaja dinormalisasikan. Di G4za kehancuran tetap menjadi pemandangan sehari-hari. Ratusan ribu warga hidup berdesakan di tenda pengungsian yang kerap terendam banjir saat hujan melanda. (cnnindonesia.com, 25-02-2026)

Kelaparan merajalela hingga warga terpaksa berbuka puasa di atas reruntuhan rumah mereka akibat agresi Isra*l yang menghancurkan infrastruktur. (cnnindonesia.com, 25-02-2026)

Pendidikan pun terhenti sepenuhnya meninggalkan generasi muda P4lestina dalam masa depan yang penuh ketidakpastian. Sementara di Tepi Barat, teror tidak kalah mencekam. Tindak kekerasan, pembunuhan, hingga penggusuran lahan terus terjadi secara sistematis.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemukim ilegal Israel bahkan berani membakar tenda dan kendaraan milik warga P4lestina. Sering kali di bawah pengawasan atau bantuan tentara IDF. (cnnindonesia.com, 27-02-2026)

Bahkan laporan terbaru mencatat jatuhnya korban jiwa dari kalangan remaja Palestina yang tewas ditembak oleh pasukan Israel di Tepi Barat. (Antara News, 2026)

Di tengah duka yang mendalam ini, muncul sebuah narasi solusi yang dikemas rapi melalui inisiatif Board of Peace (BoP) buatan Donald Trump. Salah satu langkah konkretnya adalah pengumuman susunan National Committee for the Administration of G4za (NCAG) oleh Ali Shaath. (Merdeka, 2026)

Komite yang beranggotakan 15 teknokrat ini diproyeksikan untuk mengawasi pelucutan senjata, mempertahankan satu hukum, serta mengintegrasikan atau membubarkan semua kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi yang ketat. (cnnindonesia.com, 20-02-2026)

Namun, benarkah ini demi kepentingan P4lestina? Atau ini hanya upaya penyesatan opini untuk memuluskan agenda penjajahan model baru?

Skeptisisme terhadap BoP

Warga P4lestina di lapangan secara terbuka menyatakan skeptisisme mereka terhadap BoP (cnnindonesia.com, 23-02-2026)

Ketidakpercayaan ini memiliki akar sejarah yang kuat. Amerika Serikat (AS) terutama di bawah kendali Trump secara konsisten menunjukkan keberpihakan mutlak kepada Isra*l melalui kebijakan politik dan militer, termasuk penggunaan hak veto di PBB untuk membela kepentingan entitas Zion*s.

Krisis berkepanjangan di G4za dan Tepi Barat adalah akibat langsung dari tindakan Isra*l yang telah ratusan kali melanggar perjanjian damai. Tawaran perdamaian melalui BoP sebenarnya hanya instrumen legitimasi bagi AS dan Isra*l untuk melanjutkan pembersihan etnis (ethnic cleansing), genosida, dan perampasan tanah P4lestina.

Melalui narasi rekonstruksi dan keamanan, BoP berupaya menjinakkan perlawanan rakyat P4lestina. Pembentukan NCAG jika ditelaah lebih dalam, bukan representasi aspirasi rakyat, melainkan bagian dari skema BoP untuk memastikan G4za berada di bawah kendali administratif yang bisa disetir oleh kepentingan asing.

BoP dan Jebakan bagi Negeri-Negeri Muslim

Bahaya terbesar dari BoP bukan hanya terletak pada isinya, tetapi pada pemanfaatan penguasa negeri-negeri muslim untuk melegitimasi rencana jahat AS dan Isra*l mewujudkan New G4za. Dengan melibatkan negara-negara muslim dalam dukungan terhadap BoP, AS seolah ingin memberikan kesan bahwa solusi ini memiliki mandat dari dunia Islam. Padahal Isra*l sendiri menunjukkan sikap oportunis dengan enggan membayar iuran BoP, yang membuktikan bahwa proyek ini hanyalah alat politik belaka.

Keterlibatan penguasa negeri-negeri muslim dalam proyek ini adalah bentuk pengkhianatan nyata. Mereka memilih bersekutu dengan skema buatan AS di mana Isra*l menjadi anggota aktif di dalamnya. Pembentukan NCAG yang menggantikan kontrol kelompok perlawanan lokal adalah upaya penyesatan opini agar umat menganggap bahwa masalah Palestina bisa selesai dengan manajemen teknokratis, padahal akar masalahnya adalah penjajahan fisik dan ideologis.

​

Haram Bergantung pada Penjajah

Umat Islam harus menyadari bahwa bagi Isra*l, perdamaian hanya janji yang akan terus dilanggar. Kaum muslim dilarang untuk percaya apalagi mendukung perdamaian dengan entitas yang sangat memusuhi Islam. Allah Swt. telah memperingatkan dalam Al-Qur'an mengenai kerasnya permusuhan mereka: "Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik..." (QS. Al-Ma'idah: 82)

AS dan Isra*l adalah representasi kekuatan kafir yang bersekutu untuk menguasai dunia melalui penjajahan politik, ekonomi, maupun militer. Dalam pandangan Islam, haram hukumnya bagi umat untuk bergantung atau mendukung solusi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang terus-menerus melakukan kerusakan di muka bumi (QS. Al-Ma'idah: 64). Merujuk pada pemikiran dalam mafahim siyasi, kerja sama politik dengan negara penjajah hanya akan berakhir pada penghancuran kedaulatan umat itu sendiri.

Menuju Solusi Hakiki: Persatuan Umat dan Khil4fah

Kejahatan luar biasa di P4lestina tidak bisa diselesaikan dengan label Board of Peace. Umat harus menyadari bahwa Allah Swt. telah memberikan batasan yang tegas agar tidak memberikan jalan bagi kaum kafir untuk menguasai dan menghancurkan kaum mukmin (QS. An-Nisa: 141).

Solusi bagi P4lestina bukan diplomasi meja bundar yang dipimpin oleh sang penjajah. Melainkan mobilisasi kekuatan Islam global. Umat harus bersatu untuk melawan dominasi penjajahan AS dan Isra*l. Hal ini akan terwujud dengan tegaknya kembali Khil4fah Rasyidah, sebuah institusi politik yang akan menyatukan kekuatan militer dan ekonomi kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Ajhizah Daulah, fungsi jihad dan perlindungan terhadap tanah kaum muslim adalah kewajiban negara yang mandiri, bukan komite teknokrat yang tunduk pada kepentingan Barat. Pembebasan P4lestina bukan dimulai dari meja perundingan Trump, melainkan dari kesadaran umat untuk memutus rantai ketergantungan pada solusi kafir penjajah dan membangun kekuatan di bawah naungan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Jumat, April 10, 2026

Menyongsong Kebangkitan Khairu Ummah

Menyongsong Kebangkitan Khairu Ummah

Reportase

Baca Juga

Agar kita kembali menjadi umat terbaik

tidak ada jalan lain selain berdakwah mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah Swt. 

________________________________

Penulis Nining Sarimanah 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi 

KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE - Ramadan telah usai. Kini umat Islam memasuki bulan Syawal. Sayangnya, nilai ketakwaan selama Ramadan yang diupayakan dan dijaga justru hilang tanpa bekas saat memasuki sebelas bulan berikutnya.

Kondisi ini menjadi keprihatinan bahwa ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan semestinya bukan sekadar ritual yang dilaksanakan tiap tahun. Akan tetapi, seharusnya ibadah tersebut memiliki pengaruh luar biasa bukan hanya perubahan pada individu, tetapi perubahan masyarakat sehingga terwujud umat terbaik.

Karena itu, Majelis Taklim Nurul Qur'an (MTNQ) mengangkat tema "Menyongsong Kebangkitan Khairu Ummah" yang diisi oleh dua pembicara yang pertama Ustazah Finita dan Bu Nining Sarimanah. Acara tersebut diselenggarakan di Masjid Al Islam Cijerah dan dihadiri para muslimah di sekitar Bandung. 

Pemateri pertama menyampaikan bahwa selepas Ramadan menjadi pribadi muslim yang lebih baik dan bertakwa merupakan tujuan dari disyariatkannya saum. Sebab selama satu bulan penuh menjalankan puasa, melakukan kebaikan, dan melewati berbagai ujian khususnya ujian hawa nafsu. Hal ini sesuai dengan makna Syawal yaitu naik dan meninggi di sisi Allah Swt.. 

Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya memasuki bulan Syawal dan bulan lainnya kaum muslim kembali seperti sebelumnya: kemaksiatan kembali marak, ibadah wajib ditinggalkan, juga kebaikan lainnya. Seolah menjadi muslim yang taat itu hanya di bulan Ramadan. Semua itu merupakan buah dari diterapkannya sistem sekuler. Sistem yang menjadikan agama sebatas ibadah ritual sehingga tidak melahirkan sosok pribadi yang bertakwa. 

Di sisi lain, di bulan Syawal Rasulullah saw. telah mensyariatkan beberapa aktivitas, juga menjelaskan tentang keutamaan dan ganjarannya. 

Pertama,  melantunkan kalimat takbir sebagai tanda datangnya hari kemenangan, yaitu Hari Raya Idulfitri. Takbir ini memiliki makna sebagai rasa syukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati jamuan Allah berupa keutamaan yang luar biasa seperti pahala yang berlipat ganda, dosa diampuni, doa dikabulkan, dan sebagainya. 

Selain itu, bersyukur karena dengan mendekatkan diri pada Al-Qur'an seperti membaca, menghafal, dan mempelajari isinya menjadikan kita makin paham antara yang hak dan yang batil.

Kedua, mempererat silaturahmi. Rasulullah saw. sangat menganjurkan silaturahmi sebagaimana yang dinukilkan dalam hadis, “Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik pada-Nya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi (dengan orang tua dan kerabat).” (HR. Bukhari)

Ketiga, melaksanakan saum enam hari. Sabda Nabi Muhammad saw., “Barang siapa yang menjalankan saum saat Ramadan, kemudian diikuti dengan saum enam hari Syawal, maka saumnya itu seperti saum sepanjang tahun.” (HR. Muslim)

Pemateri menegaskan bahwa di bulan Syawal ini kembali diingatkan bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad saw. yang merupakan khairu ummah. Apa itu khairu ummah? Khairu ummah adalah istilah bahasa Arab yang berarti "umat terbaik", merujuk pada komunitas muslim yang beriman kepada Allah, menegakkan amar makruf nahi mungkar. 

Allah Swt. berfirman,

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝١١٠

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." (QS. Ali-Imran: 110)

Selanjutnya pemateri kedua mengungkapkan fakta sejak diterapkannya sistem kapitalisme di negeri-negeri muslim menjadikan umat Islam tidak lagi berpredikat khairu ummah. Ini tampak banyaknya persoalan yang dihadapi seperti kenaikan PPN 12%, kriminalitas makin merajalela, kemiskinan meningkat, lapangan pekerjaan sulit, dan lainnya.

Tak hanya itu, umat Islam menjadi objek kezaliman yang dilakukan oleh Isra*l dan Amerika Serikat seperti yang terjadi di P4lestina. Iran diserang oleh AS-Isra*l sehingga Selat Hormuz diblokade yang berdampak pada pasokan minyak berkurang. Akibatnya harga BBM naik dan berefeknya pada harga kebutuhan pokok pun naik.

Semua itu harus diselesaikan secara sistemik, bukan dengan solusi parsial. Solusi tersebut hanya ada pada Islam. Dengan penerapan Islam secara kafah semua persoalan yang dihadapi manusia akan tuntas karena Islam bukan sekadar agama yang membahas ibadah, tetapi mengatur manusia juga memberikan solusi secara komprehensif pada setiap masalah yang terjadi. 

Maka, untuk mewujudkan perubahan itu memerlukan tiga komponen yaitu individu yang bertakwa, kontrol masyarakat, dan penerapan syariat Islam secara menyeluruh oleh negara. 

Umat Islam pernah menjadi umat terbaik selama belasan abad. Masyarakat makmur, sejahtera, dan aman. Berbagai penemuan banyak diciptakan oleh kaum muslim seperti sabun, aljabar, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Artinya, selama 14 abad Khil4fah menjadi pusat peradaban dunia. 

Karena itu, agar kita kembali menjadi umat terbaik tidak ada jalan lain selain berdakwah mengajak pada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah Swt. dengan melaksanakan seluruh aturan Islam secara kafah dalam seluruh sendi kehidupan dalam bingkai daulah Khil4fah. Wallahualam bissawab

Siska Kamis, April 09, 2026