Featured Post

Recommended

Sekularisme Mengikis Peran Strategis Santri

Tujuan mulia pesantren dan jati diri santri sebagai penerus perjuangan Islam akan terwujud jika negara menerapkan sistem dan kurikulum pendi...

Read more
Alt Title
Sekularisme Mengikis Peran Strategis Santri

Sekularisme Mengikis Peran Strategis Santri

Baca Juga



Tujuan mulia pesantren dan jati diri santri sebagai penerus perjuangan Islam akan terwujud

jika negara menerapkan sistem dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pandangan Islam

_____________________


Penulis Tiktik Maysaroh

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Peringatan hari santri tahun 2026 digelar diberbagai daerah. Di Kabupaten Bandung, peringatan hari santri digelar di lapangan Upakarti Soreang dan dihadiri langsung oleh bupati bandung Dadang Supriatna.


Dalam pidatonya Dadang menyampaikan bahwa santri tidak hanya memiliki peran dalam bidang keagamaan, tetapi juga berpeluang menjadi pemimpin, pengusaha, aparat negara, hingga profesional diberbagai sektor. 


Dadang menilai sekitar 160.000 santri di kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional yang harus ditopang dengan peningkatan kapasitas diri agar santri mampu bersaing dan berkiprah di berbagai bidang. (Radarbandung.id, 22-10-2026)


Maka dari itu, bupati Dadang Supriatna memberikan dukungan dan dorongan kepada para santri untuk berani tampil mengembangkan potensi dan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa. Peran ini sesuai dengan peran perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. (Gerbangpatriot.com, 22-10-2026)


Selain itu, pada moment peringatan hari santri nasional bupati bandung Dadang Supriatna memberi penghargaan kepada BAZNAS sebagai bentuk apresiasi terhadap peran BAZNAS dalam menjalankan tugas dan kontribusinya bagi masyarakat khususnya melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS). (Kabbandung.baznas.go.id, 22-10-2026)


Seruan dan harapan KDS serta penghargaan yang diberikan kepada salah satu lembaga umat patut diapresiasi. Tetapi, kondisi bangsa hingga saat ini pada dasarnya masih berada dalam kondisi terjajah di dalam jeratan simpul-simpul kapitalisme. 


Kita ketahui, hari santri berakar dari perjuangan bangsa dalam melepaskan diri dari penjajahan melalui gema jihad yang dicetuskan oleh hadraatussyaikh Hasyim Asy'ari demi melawan bangsa penjajah kala itu. Namun saat ini, berbagai permasalahan dan beragam tantangan dihadapi oleh para santri yang menyebabkan hilangnya identitas hakiki santri itu sendiri. Diantaranya pemberdayaan ekonomi pesantren yang mendegradasi peran strategis pesantren sebagai lumbung calon ulama masa depan


Kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren yang diterapkan seperti OPOP (One Pesantren One Product) dengan tujuan melakukan perbaikan ekonomi dan kemiskinan adalah merupakan bentuk pembajakan potensi pesantren dan santri dalam menyelesaikan problem ekonomi negara yang tentunya akan mengalihkan fokus dan perhatian pesantren dalam mencetak kader dan umat terbaik. Kebijakan ini jelas menjadi upaya untuk melemahkan peran pesantren dan peran strategis santri yang seharusnya menjadi basic perjuangan melawan neoimperialisme.


Hari Santri Nasional seharusnya menjadi momen melakukan perbaikan dan perubahan kualitas santri. Sayangnya, peringatan hari santri nasional dari tahun ke tahun belum memberikan perubahan signifikan untuk memperbaiki generasi. 


Di samping itu, hari ini santri diberdayakan untuk turut menderaskan moderasi beragama yang memiliki pemikiran moderat juga mampu merubah pandangan hidup yang sesuai dengan keinginan barat yaitu memisahkan agama dari kehidupan yang pada akhirnya menerima ide dan pemikiran barat seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme, hedonisme, liberalisme, sinkretisme dan lain sebagainya.


Ide-ide dan pemikiran barat tersebut nyata telah menghilangkan identitas hakiki santri sebagai hamba Allah sekaligus meredam spirit resolusi jihad para santri dalam memperjuangkan Islam. Alhasil, spirit resolusi jihad hanya mencukupkan santri berdaya dalam aspek materi dan berakhlak mulia dalam batas ibadah ritual semata, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.


Pengarusan moderasi Islam meyakini bahwa Islam sebagai agama yang dapat dikompromikan dengan nilai dan pemikiran dari luar Islam. Akibatnya, generasi bisa kehilangan arah dan jati dirinya. Padahal sebagai muslim kafah segarusnya tunduk dan taat pada aturan Allah Taala semata. 


Permasalah disekitar pesantren semakin komplit dengan masifnya kriminalitas yang terjadi di lingkungan pesantren seperti perundungan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dan sebagainya. Semua ini, menjadi bukti bahwa sekularisme telah menjadi racun mematikan bagi generasi, termasuk santri yang notabene mereka hidup di lingkungan pendidikan yang banyak mengajarkan nilai-nilai Islam. Alhasil, Ilmu yang dikaji di dalamnya belum berhasil membentuk kepribadian Islam.


Semua yang terjadi disebabkan negara lepas tangan dalam mengurus pendidikan. Negara hanya berfungsi sebagai regulator untuk kepentingan para kepitalis. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tak bisa dirasakan oleh masyarakat, bahkan berbagai aset strategis diperjualbelikan atas nama kebebasan kepemilikan dan liberalisasi pasar. Semua ini, karena bercokolnya sistem demokrasi kapitalisme neoliberal yang diterapkan hari ini.


Oleh karena itu, santri harus kembali pada jati diri yang sesungguhnya yaitu sebagai hamba Allah yang taat dan generasi penerus yang memperjuangkan bangkitnya peradaban Islam. Bukan menjadi penyambung lidah pemikiran moderat sekuler dan pembela sistem demokrasi kapitalisme.


Santri juga tidak boleh terjebak dengan proyek-proyek Barat yang melemahkan pemahaman Islam yang benar. Santri harus berdaya di tempat dan habitat yang sebenarnya, yakni generasi ulama penjaga kemuliaan Islam dan ilmuwan masa depan perintis peradaban gemilang.


Tujuan hakiki lembaga pendidikan Islam adalah mencetak kader ulama fakih fiddin, pewaris Nabi, memiliki akhlak dan kepribadian Islam yang khas, memahami Islam secara gamblang dan menyeluruh, menyebarluaskan Islam dengan dakwah, mencerdaskan masyarakat dengan akidah Islam yang sahih, dan membentuk ilmuwan yang unggul dalam sains dan teknologi.


Maka dari itu, keberadaan pesantren sangat dibutuhkan oleh umat karena output yang dihasilkan akan membentuk generasi yang beriman dan bertakwa karena tsaqafah yang didapatkan berasal dari tsaqafah Islam. Para santri akan senantiasa dibina dan dididik dengan nilai dan ajaran syariat.


Karena itu, tujuan mulia pesantren dan jati diri santri sebagai penerus perjuangan Islam akan terwujud jika negara menerapkan sistem dan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan pandangan Islam. Begitupun negara akan memfasilitasi keberlangsungan pesantren dalam berbagai aspek, di antaranya menerapkan kurikulum pendidikan berbasis akidah Islam, memberi fasilitas pendidikan yang memadai, menggaji guru dengan layak, bahkan negara dapat membebaskan biaya pendidikan bagi para santri yang menimba ilmu di pesantren.


Negara dalam sistem Islam memiliki peran besar untuk menjaga keberlangsungan pesantren dan menjaga visi misi pesantren agar kemuliaan dan kemurnian ajaran Islam terjaga. Inilah peran pesantren dalam mewujudkan santri berkepribadian Islam kafah yang kelak membangun peradaban Islam yang cemerlang.


Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 110, yang artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”


Demikianlah, tatkala dunia pendidikan umum maupun pesantren murni berlandaskan akidah Islam dibawah naungan sistem Islam, maka pendidikan mampu melahirkan para generasi pemimpin perubahan dan melahirkan ulama bahkan hingga tingkat mujtahid. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Ponpes Digeledah Kehormatan Santriwati Diabaikan

Ponpes Digeledah Kehormatan Santriwati Diabaikan

Baca Juga



Profesionalitas aparat juga harus diukur dari kepatuhan terhadap hukum

keadilan tindakan, dan perlindungan terhadap masyarakat

______________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Saat dini hari ketika para santriwati beristirahat justru peristiwa yang sangat menakutkan. Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, menjadi sasaran penggerebekan aparat kepolisian pada Selasa (27-10-2026).


Peristiwa ini menyisakan persoalan serius tentang bagaimana negara menjalankan kewenangan penegakan hukum tanpa mengabaikan kehormatan perempuan dan perlindungan anak.


Pihak pesantren menjelaskan kronologi peristiwa tersebut, puluhan personel kepolisian dan Brimob bersenjata lengkap mendatangi asrama sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tertidur. Karena tidak ada yang membukakan pintu, aparat disebut mendobrak pintu masuk dan sejumlah kamar. 


Para santriwati yang terbangun dalam keadaan belum mengenakan jilbab kemudian mengalami tindakan yang oleh pengurus dinilai intimidatif. Mereka disebut dibentak, ditarik keluar, bahkan dihadapkan pada senjata laras panjang.


Sebanyak empat pengasuh dan 12 santriwati turut menjadi bagian dari pemeriksaan. Pihak pesantren juga mempersoalkan penyitaan sejumlah barang pribadi dan inventaris yang menurut mereka tidak disertai dokumen resmi. Peristiwa tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan warung mie babi di Sukoharjo pada September 2026. (detik.com, 30-10-2026)


Persoalan ini bukan sekadar tentang penggeledahan sebuah bangunan. Ada kehormatan perempuan, keamanan anak-anak, dan martabat lembaga pendidikan Islam yang harus diperhatikan. Bagaimana mungkin tempat yang menjadi ruang belajar dan perlindungan bagi santriwati justru menghadirkan pengalaman yang menimbulkan ketakutan mendalam?


Penegakan Hukum yang Tebang Pilih 


Tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk pengurus pesantren maupun orang-orang yang berada di dalamnya. Jika terdapat dugaan tindak pidana, aparat memang memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan tanpa batas.


Penegakan hukum harus berlandaskan aturan, bukti, dan prosedur yang sah. Asas praduga tak bersalah juga wajib dijunjung tinggi. Seseorang tidak boleh diperlakukan seolah-olah telah bersalah sebelum ada pembuktian melalui proses hukum.


Terlebih, ketika tindakan dilakukan di lingkungan asrama perempuan yang dihuni anak-anak, pendekatan aparat seharusnya mempertimbangkan kondisi psikologis, keselamatan, serta kebutuhan perlindungan mereka. Penggeledahan harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan privasi dan kehormatan penghuni.


Jika dugaan tindakan intimidatif benar terjadi, hal tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sebagai konsekuensi biasa dari operasi penegakan hukum. Seragam dan senjata adalah atribut kewenangan, bukan alasan untuk menghilangkan rasa aman masyarakat.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 30 Oktober 2026 turut menyampaikan keprihatinan. MUI meminta kepolisian memberikan klarifikasi terbuka dan Propam melakukan pemeriksaan objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur serta tindakan yang tidak proporsional. MUI juga menekankan pentingnya perlindungan santri, khususnya perempuan dan anak di bawah umur. 


Islam Menjaga Kehormatan dan Melindungi yang Lemah


Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai perkara yang wajib dijaga. Kemuliaan manusia tidak boleh direndahkan oleh siapa pun, terlebih oleh pihak yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab melindungi masyarakat.


Allah Swt. berfirman: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam." (QS. Al-Isra: 70)


Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kemuliaan yang harus dihormati. Kehormatan tersebut mencakup keselamatan jiwa, perlindungan tubuh, privasi, serta martabat diri. Perempuan yang sedang beristirahat di ruang pribadinya tidak boleh diperlakukan tanpa mempertimbangkan kehormatannya.


Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Seorang pemimpin maupun aparat tidak boleh menjadikan kewenangannya sebagai sarana menakut-nakuti rakyat. Justru makin besar kekuasaan yang dimiliki, makin besar pula tanggung jawab untuk berlaku adil.


Islam juga memandang anak-anak sebagai generasi yang harus dijaga dan dididik. Mereka berhak mendapatkan rasa aman, pendidikan, dan perlindungan. Pengalaman traumatis akibat tindakan yang tidak manusiawi dapat mengganggu ketenangan belajar dan perkembangan psikologis mereka.


Islam Solusi Hakiki


Peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap cara negara menjalankan kekuasaan. Penegakan hukum tidak cukup hanya berorientasi pada keberhasilan operasi atau penemuan barang bukti. Profesionalitas aparat juga harus diukur dari kepatuhan terhadap hukum, keadilan tindakan, dan perlindungan terhadap masyarakat.


Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan, hukum sering kali dipahami sebatas aturan administratif dan kewenangan institusi. Padahal, hukum membutuhkan landasan moral yang kuat agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat penindasan. Tanpa ketakwaan dan kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, aturan berisiko dijalankan hanya sebatas formalitas.


Islam menawarkan penyelesaian melalui penerapan syariat secara menyeluruh dalam kehidupan. Negara berfungsi sebagai ra'in (pengurus dan pelindung rakyat), bukan sekadar pemegang kekuasaan. Rasulullah saw. bersabda, "Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. (HR. Bukhari dan Muslim)


Dalam sistem pemerintahan Islam, negara wajib menjamin keamanan, kehormatan, pendidikan, dan perlindungan masyarakat. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugas berdasarkan hukum syarak, berlaku adil, serta tidak boleh melampaui batas kewenangannya. Setiap pelanggaran oleh pejabat maupun aparat harus diperiksa dan diberikan sanksi secara adil tanpa pandang jabatan.


Negara juga wajib menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan yang efektif. Dugaan pelanggaran harus diselidiki secara transparan, korban memperoleh pendampingan, dan hak-hak pihak yang diperiksa tetap dijamin. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam pun harus mendapatkan perlindungan agar dapat menjalankan fungsi pembinaan generasi tanpa intimidasi.


Khatimah


Kasus Hamalatul Qur’an tidak boleh berhenti menjadi pemberitaan sesaat. Harus ada klarifikasi terbuka, pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran, pemulihan kondisi psikologis santriwati, serta penyelesaian persoalan penyitaan barang sesuai hukum.


Jangan sampai mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru merasa terancam di tempat mereka menuntut ilmu. Menjaga kehormatan santriwati bukan hanya tanggung jawab pengelola pesantren, melainkan kewajiban negara dan seluruh masyarakat. Penegakan hukum harus menghadirkan keadilan, bukan ketakutan. Islam memiliki aturan yang menjadikan perlindungan jiwa, kehormatan, dan keamanan rakyat sebagai tanggung jawab utama negara. Wallahualam bissawab.

Peran Negara dalam Masalah Stunting

Peran Negara dalam Masalah Stunting

Baca Juga

 


Sistem Islam akan melakukan berbagai usaha untuk mencegah stunting

di antaranya pemerintah akan mencurahkan pusat pelayanan kesehatan untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan gizi secara gratis kepada masyarakat

_______________________


Penulis Iis Nur 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Masalah gangguan pertumbuhan anak (stunting) masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan sampai sekarang. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024 prevalensi stunting di Kabupaten Bandung tercatat sebesar 24,1 persen.


Angka tersebut menunjukkan jika stunting bukan lagi soal tentang tinggi badan anak, namun sudah berkaitan dengan perkembangan, kemampuan belajar dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.


Untuk hal itu, Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mendorong Dinas Kesehatan untuk berkolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, keluarga dan pemenuhan pangan bergizi serta sanitasi. Tujuannya untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting ini. (InilahKoran.id, 11-10-2026)


Faktor Multidimensi Penyebab Stunting 


Stunting merupakan suatu keadaan yang menghambat tumbuh kembang anak. Penyebabnya dari faktor multidimensi sehingga penanganannya harus dimensial juga. Seperti faktor akibat gizi buruk yang dialami ibu hamil dan lingkungan balita dibesarkan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mana hal tersebut tidak cukup hanya dengan pemberian makanan, susu gratis dan makan bergizi gratis. Faktor lain juga berpengaruh, seperti pendidikan, literasi tentang gizi yang diabaikan, pendapatan keluarga, dan faktor lainnya.


Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (PemKab) Bandung, di antaranya peluncuran program dan inovasi pangan, seperti program Gerakan Bersama Tuntaskan Angka Stunting (GEBER TUNTAS). Selain itu juga ada program pemberian telur dan susu di setiap Posyandu, mendirikan dapur SPPG dan berkolaborasi strategis dan semitraan lintas sektor, seperti program Sehati (Sehat dan Atasi Stunting), dan model ekonomi sirkular desa. 


Tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung juga menjadi alasan bahwa pembangunan generasi tidak dapat diserahkan pada keluarga semata. Mereka perlu dukungan negara, masyarakat yang peduli serta tanggung jawab pemerintah menjalankan pelayanan publik dan menyelesaikan masalah secara serius sampai ke akar. Untuk itu, negara harus menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai, pemberian edukasi gizi, dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat. 


Namun sistem kapitalisme sekuler hari ini menihilkan peran negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat termasuk makanan bergizi. Sehingga stunting rentan dialami terutama oleh keluarga dengan kondisi ekonomi miskin, yang mengakibatkan adanya empat prinsip kebebasan, termasuk kebebasan kepemilikan. 


Di mana prinsip ini menyebabkan kekayaan alam berlimpah yang seharusnya dikelola negara dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat, justru pengelolaannya diserahkan kepada individu dan swasta, baik swasta lokal maupun asing. Akibatnya kesenjangan sosial makin terlihat jelas, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. 


Dengan prinsip kepemilikan tersebut, keadaan ekonomi juga semakin parah. Harga barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan asupan gizi terutama masyarakat miskin makin memburuk. 


Konsumsi pangan yang tidak bergizi akhirnya memicu malnutrisi. Disisi lain, sulitnya mencari pekerjaan yang layak bahkan para pencari nafkah terpaksa mengambil kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, itupun hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja.


Dan pada akhirnya mendorong para ibu yang harusnya berperan sebagai ummun warabatul bayt (ibu sekaligus pengatur rumah tangga) terjun ke dunia kerja dengan alasan untuk menambah penghasilan keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, hak anak terabaikan dan pasokan gizinya luput dari perhatian. Inilah kemiskinan struktural yang ditimbulkan dari sistem batil kapitalisme, apa pun solusi yang ditawarkan selalu saja tidak menyentuh akar masalah.


Islam Solusi Hakiki 


Berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara adalah pengatur, pelayan, yang bertanggungjawab akan kesehatan rakyat. Di mana tugas ini kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt..


Sistem Islam akan melakukan berbagai usaha untuk mencegah stunting, di antaranya pemerintah akan mencurahkan pusat pelayanan kesehatan untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan gizi secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, akan membangun pos-pos pengolahan makanan sehingga makanan yang tersedia terjamin kualitas dan kandungan gizinya serta menjaga terpenuhinya asupan gizi tersebut.


Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap laki-laki dewasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Alhasil, para ibu akan fokus dalam menjaga dan mengurus anak-anak. Sementara ayah akan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga berupa sandang, pangan, dan papan sesuai kesanggupannya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 233.


Dalam sistem Islam, negara mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan hak-haknya. Karena negara mempunyai kas khusus yaitu baitulmal yang pendapatannya berasal dari zakat, kharaj, jizyah, al-usyur, ghanimah, al-anfal, fa'i, dan hasil dari sumber daya alam milik umum yang dikelola oleh negara. 


Selain itu, sistem Islam akan menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan struktural di antaranya dengan cara mengambil alih harta milik umum untuk dikelola oleh negara dan disalurkan untuk kemaslahatan umat; menghentikan penimbunan harta dan barang oleh pribadi, atau pencegahan atas hal-hal yang bisa mendatangkan kemudaratan, baik pada individu, masyarakat maupun kedaulatan negara seperti intervensi asing.


Sebagaimana firman Allah Swt.: “...Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.” (QS. An-Nisa' [4]: 141)


Semua kebijakan ini hanya mampu dilakukan oleh negara dalam sistem Islam karena didukung oleh sistem ekonomi Islam yang memiliki seperangkat aturan pengelolaan kepemilikan dan distribusi serta kebijakan yang bersumber dari syariat Islam.


Maka dari itu, hanya dengan menerapkan sistem Islam secara kafah, kesejahteraan kesehatan rakyat akan terjamin sebab keberkahan akan turun ke negara yang berhukum pada aturan Allah Swt. dan mencontoh kepemimpinan Rasulullah saw.. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Harga Pangan Naik, Islam Solusi Menjaga Kesejahteraan Rakyat

Harga Pangan Naik, Islam Solusi Menjaga Kesejahteraan Rakyat

Baca Juga


Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, 

kebutuhan pangan diharapkan tidak hanya mengikuti kepentingan keuntungan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perlindungan terhadap rakyat

____________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kenaikan harga pangan yang terjadi di Sumatra Utara makin membebani kehidupan masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, daya beli rakyat melemah karena penghasilan tidak selalu sebanding dengan pengeluaran. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 


Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin dunia usaha ikut tertekan dan berujung pada pengurangan tenaga kerja atau PHK. Kenaikan harga pangan di Sumatra Utara, seperti daging ayam, beras, dan cabai merah, menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Pengamat Ekonomi UISU, Gunawan Benjamin menyebut kondisi ini dipengaruhi inflasi dan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat pendapatan riil yang menyusut. 


Kenaikan harga pangan dipicu oleh berbagai faktor, seperti dampak El Niño terhadap pasokan beras, meningkatnya biaya pakan ternak impor, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Akibatnya, masyarakat kelas menengah ke bawah dan pedagang kecil makin terbebani biaya hidup.


Jika kondisi ini terus berlanjut, aktivitas bisnis dapat melemah dan berpotensi menimbulkan PHK. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan harga pangan, memperluas lapangan kerja, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan anggaran tepat sasaran agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. (Mistar.id.news, 21-10-2026)


Harga Pangan Naik, Bukti Rapuhnya Sistem Pangan Kapitalisme


Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Sumatra Utara, seperti beras, daging ayam, dan cabai merah, makin membebani kehidupan masyarakat. Kondisi ini bukan sekadar persoalan kenaikan harga, tetapi juga berkaitan dengan melemahnya daya beli rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tidak bertambah, masyarakat kecil harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 


Jika hal ini dibiarkan, kondisinya dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Permasalahan pangan tidak bisa dilepas dari sistem ekonomi yang mengaturnya. Sistem kapitalisme memberikan ruang besar bagi mekanisme pasar dan orientasi keuntungan berisiko menjadikan pangan sebagai komoditas bisnis semata. 


Ketika pasokan terganggu, biaya produksi meningkat, atau nilai tukar rupiah melemah. Dampaknya dapat merambat hingga ke harga pangan. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling rentan menanggung beban kenaikan harga. Persoalan ini menunjukkan bahwa penanganan pangan tidak cukup hanya dengan operasi pasar atau bantuan sosial sesaat. 


Negara harus memastikan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga bagi seluruh masyarakat. Pengawasan terhadap penimbunan dan kecurangan perdagangan juga diperlukan. Di sisi lain, petani dan peternak perlu memperoleh dukungan agar mampu berproduksi tanpa terus terbebani kenaikan biaya produksi.


Islam Menjamin Kebutuhan Pangan Umat


Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an, artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (QS. Quraisy: 4)


Ayat ini mengingatkan pentingnya terpenuhinya kebutuhan pangan dan keamanan dalam kehidupan manusia. Dalam penerapan prinsip Islam, negara wajib berupaya memastikan rakyat tidak kesulitan memperoleh makanan. Sistem Islam sebagai konsep pemerintahan dalam pemikiran politik Islam, menempatkan pengurusan urusan umat sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan syariat.


Rasulullah saw. bersabda, artinya: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah, bukan sekadar kekuasaan. Negara berkewajiban mengurus kebutuhan masyarakat, termasuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga kelancaran distribusi, mencegah penimbunan, dan memastikan masyarakat mampu mengakses kebutuhan pokok. 


Dengan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab serta kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat, kebutuhan pangan diharapkan tidak hanya mengikutikepentingan keuntungan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari perlindungan terhadap rakyat.


Oleh karena itu, Islam menawarkan prinsip pengelolaan negara yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab kepemimpinan. Islam dalam pandangan politik Islam bertujuan menerapkan syariat dalam pengurusan kehidupan umat, termasuk urusan ekonomi dan pangan. Dengan demikian, negara tidak boleh mengabaikan rakyat ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan daya beli melemah. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]


Marlina Wati, S.E

Kejam, Isra*l Lakukan Perusakan Perkebunan Zaitun di P4lestina

Kejam, Isra*l Lakukan Perusakan Perkebunan Zaitun di P4lestina

Baca Juga


Dalam cengkeraman sekularisme-kapitalisme, tragedi P4lestina bukanlah sebuah kebetulan, 

melainkan konsekuensi logis dari sistem dunia yang memandang segalanya termasuk tanah, manusia, dan perkebunan zaitun tidak lebih dari sekadar komoditas ekonomi dan objek eksploitasi demi meraup keuntungan seluas-luasnya

_________________________


Penulis Nurhy Niha

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pohon zaitun bukan sekadar komoditas pertanian biasa bagi rakyat P4lestina, melainkan simbol identitas dan akar sejarah yang menyatukan penduduk lokal dengan tanah leluhur.


Di tengah impitan penjajahan, tanaman ini berdiri sebagai saksi bisu keteguhan bangsa yang berjuang mempertahankan eksistensinya. Ironisnya, saksi bisu sejarah tersebut justru tak luput dari kehancuran yang disengaja.


Dilansir dari cnn.com (28-09-2026), militer Isra*l meratakan 31.000 meter persegi lahan produktif milik warga P4lestina di Beit Rima, Ramallah, dan menghancurkan lebih dari 400 pohon zaitun secara tiba-tiba tepat menjelang musim panen raya pada Oktober.


Peristiwa ini melumpuhkan mata pencaharian utama para petani lokal seperti Abd Alfattah Tamimi dan Nather Tamimi, padahal lahan tersebut mampu menghasilkan ratusan drum minyak zaitun setiap tahunnya. Di balik dalih keamanan yang didengungkan militer Isra*l, kelompok hak asasi manusia menolak keras klaim tersebut dan menegaskan bahwa tindakan ini murni bentuk perampasan ekonomi serta perusakan perkebunan warga di Tepi Barat.


Lumpuhkan Ekonomi Mengikis Budaya


Perusakan perkebunan zaitun ini merupakan strategi sistematis Israel untuk melumpuhkan kondisi ekonomi dan mengikis akar budaya rakyat P4lestina agar terdesak dan terpaksa angkat kaki dari tanah kelahirannya. Sektor zaitun adalah tulang punggung perekonomian nasional yang menyumbang sekitar 8 persen dari PDB dan menyediakan lebih dari 60.000 lapangan kerja. Pertanian ini melibatkan lebih dari 90.000 keluarga yang menggantungkan hidup dan masa depan mereka pada hasil panen saban tahun.


Sejak awal musim panen zaitun di 2026 ini saja, tercatat sudah terjadi sekitar 200 serangan oleh pemukim penjajah yang didukung penuh oleh militer Isra*l. Rangkaian aksi brutal tersebut menyebabkan 1 orang P4lestina tewas, lebih dari 120 orang terluka, dan lebih dari 2.500 pohon zaitun dirusak secara masif. Pencabutan dan perusakan ini meremukkan tradisi panen yang biasanya dirayakan penuh sukacita, mengubahnya menjadi masa duka yang mendalam serta membayangi masa depan ribuan keluarga petani dengan ketidakpastian.


Dalam cengkeraman sekularisme-kapitalisme, tragedi P4lestina bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konsekuensi logis dari sistem dunia yang memandang segalanya termasuk tanah, manusia, dan perkebunan zaitun tidak lebih dari sekadar komoditas ekonomi dan objek eksploitasi demi meraup keuntungan seluas-luasnya. Di bawah sistem ini, perusakan lahan dan pemiskinan warga dilakukan secara sistematis demi perampasan aset, sementara kebisuan negara-negara Barat digerakkan oleh kalkulasi geopolitik yang mempertahankan Israel sebagai sekutu strategis.


Selain menghancurkan ekonomi, militer Israel juga sengaja menyasar jurnalis dan aktivis untuk membungkam kebenaran agar tidak terekspos luas. Kendati kecaman sempat dilayangkan atas insiden yang menimpa warga AS dan diplomat Eropa, kepedulian tersebut terbukti diskriminatif karena bersikap tebang pilih, sementara respons Uni Eropa mandul tanpa tindakan nyata berupa sanksi ekonomi maupun tekanan militer.


Kebisuan Pemimpin Dunia


Kebrutalan demi kebrutalan yang terus dipertontonkan Isra*l telah memicu gelombang kemarahan dan kebencian yang mendalam dari masyarakat dunia, sementara hal tersebut terbukti tidak mampu mengubah realitas pahit di lapangan. Ketidakberdayaan dunia internasional ini semakin diperparah oleh sikap acuh tak acuh dari para penguasa di negeri-negeri muslim, khususnya negara-negara Arab di sekitarnya. Banyak di antara mereka yang memilih berdiam diri, membatasi diri pada retorika normatif, bahkan bertindak sebagai perpanjangan tangan dan sekutu geopolitik bagi Isra*l dan Amerika Serikat demi mempertahankan kekuasaan masing-masing.


Mengembalikan Kesadaran Kaum Muslim


Tragedi kemanusiaan yang tak kunjung usai ini menuntut solusi mendasar yang diawali dengan mengembalikan kesadaran akidah bahwa tanah P4lestina adalah tanah milik kaum muslim yang memiliki kedudukan sangat istimewa sehingga wajib hukumnya untuk dipertahankan. P4lestina adalah bumi para nabi dan lokasi Masjidil Aqsha, kiblat pertama umat Islam sekaligus tempat terjadinya peristiwa Isra Mikraj. Allah Swt. menegaskan kemuliaan tanah ini dalam firman-Nya:


"Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaksa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. Al-Isra: 1)


Kedudukan mulia ini menjadikan pembelaan terhadap tanah yang diberkahi tersebut sebagai kewajiban syar'i yang melekat pada setiap Muslim tanpa terkecuali.


Kondisi nyata P4lestina hari ini juga memberikan pelajaran berharga bahwa umat Islam tidak boleh lagi menggantungkan nasibnya pada bantuan PBB, hukum internasional, maupun diplomasi Barat yang penuh standar ganda. Umat Islam harus menyadari pentingnya kembali pada kekuatan mandiri melalui terwujudnya kesatuan politik global di bawah naungan kepemimpinan Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah Swt. menegaskan ikatan persaudaraan sejati dalam firman-Nya:


"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10)


Ikatan akidah inilah yang meniscayakan perlindungan tanpa batas wilayah demi membela sesama mukmin yang teraniaya.


Pelanggaran Perang


Tindakan brutal Isra*l dalam merusak lahan pertanian dan mencabut pohon zaitun merupakan pelanggaran telak terhadap aturan perang. Syariat Islam menetapkan etika perang yang sangat luhur, di mana tentara dilarang keras merusak fasilitas umum, membakar perkebunan, atau menebang pohon berbuah tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah saw. memberikan instruksi tegas yang terekam dalam sabdanya:


"Janganlah kalian menebang pohon yang berbuah, janganlah merusak pemukiman, dan janganlah menyembelih domba atau sapi kecuali untuk dimakan." (HR. Malik)


Aturan ini menunjukkan bahwa Islam melindungi sumber kehidupan sipil bahkan dalam situasi pertempuran sekalipun.


Tindakan nyata dan efektif untuk menghentikan kezaliman Isra*l, Amerika Serikat, dan para sekutunya adalah dengan mengerahkan kekuatan riil berupa tentara-tentara kaum muslim di bawah komando kepemimpinan umum yang sah. Ketundukan musuh hanya bisa dicapai melalui perlawanan fisik yang terorganisir di bawah institusi pelindung umat. Rasulullah saw bersabda:


"Sesungguhnya seorang Imam itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya." (HR. Muslim)


Pengiriman pasukan militer resmi di bawah naungan kepemimpinan Islam inilah yang menjadi satu-satunya jalan agar penjajahan di tanah P4lestina dapat dihentikan secara permanen dan kehormatan umat dapat ditegakkan kembali. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Kebiadaban Isra*l akan Terus Berulang, Selama Umat Muslim Enggan Bersatu

Kebiadaban Isra*l akan Terus Berulang, Selama Umat Muslim Enggan Bersatu

Baca Juga


Untuk menghentikan penjajahan yang ada di P4lestina

umat harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah yakni seorang khalifah

__________________


Penulis Rosita

Tim Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Derita Rakyat P4lestina Seakan Tiada Akhir
Derita masyarakat P4lestina seakan tiada henti. Setelah menghancurkan bangunan dan fasilitas umum, kini penjajah Isra*l meratakan lahan pertanian buah zaitun di kota Beit Rima, Barat laut Ramallah.


Akibatnya, lebih dari 400 pohon zaitun hancur hanya beberapa hari sebelum dimulainya panen tahunan. Penghancuran ini sudah menjadi target operasi militer untuk menghancurkan sumber daya lokal dan perekonomian P4lestina.


Zaitun adalah tulang punggung pertanian Palestina karena banyak menyumbang lapangan pekerjaan dan juga sebagai simbol budaya. Pohon zaitun bukan hanya dihancurkan saat akan dipanen tetapi mereka mencabut pohon sampai ke akar-akarnya. Biadabnya lagi, mereka juga mencabuti pohon zaitun yang baru ditanam. Penyerangan ini bukan hanya dilakukan oleh tentara, melainkan dilakukan oleh sekelompok pemukim Isra*l, mereka menyerang warga lokal dengan semprotan merica. (CNN Indonesia, 25-09-2026)


Serangan Zion*s Isra*l ini bukan hanya kepada petani zaitun P4lestina saja, tetapi mereka juga melakukan tindakan kekerasan dan penyerangan terhadap delegasi dari sejumlah misi diplomat Eropa dan para jurnalis. Amerika Serikat dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas mengecam dan menekan perlunya memastikan akuntabilitas penuh bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun sayangnya, kecaman ini tidak diikuti dengan tindakan apapun. (Antara.com, 19-10-2026)


Hanya Sebatas Kecaman Tidak Ada Wujud Nyata


Serangan ini memiliki tujuan tertentu yakni untuk menghancurkan perekonomian, akar budaya, tekanan psikologis dan fisik terhadap warga sipil P4lestina. Aksi perusakan ribuan pohon zaitun pun terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, mereka juga ingin memuluskan perluasan wilayah permukiman ilegal Israel.


Penyerangan dan penahanan terhadap jurnalis, aktivis, diplomat oleh pihak Isra*l merupakan rangkaian insiden berulang yang dilakukan untuk membungkam para jurnalis supaya penjajahan dan kejahatan yang ada di P4lestina tidak terekspos kepada dunia. 


Adapun kepedulian Amerika Serikat serta Uni Eropa terhadap perusakan pohon zaitun tidak lepas dari sebab adanya penyerangan pada warga negara AS dan para diplomat EU bukan semata-mata karena peduli pada warga sipil P4lestina. Kepedulian itu mustahil mengingat hampir puluhan tahun P4lestina dibombardir, mereka hanya bisa mengecam tanpa bertindak untuk mengusir penjajah dari bumi P4lestina. 


Padahal, kebrutalan Isra*l terhadap P4lestina telah banyak mengundang kebencian warga dunia. Namun, tetap saja tidak ada perubahan berarti terkait kondisi P4lestina. Buktinya, penindasan terhadap warga Palestina terus berlanjut. Ini semua disebabkan oleh sistem yang ada yakni kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan sehingga kaum muslim tersekat-sekat oleh negara dan bendera.


Diamnya para penguasa muslim terutama bangsa Arab serta pengkhianatan mereka dengan menjadi kaki tangan Isra*l, menandakan bahwa sistem kapitalisme sekuler sungguh sangat merusak bagi kehidupan dan persatuan kaum muslim dan juga alam semesta.


Pembebasan P4lestina: Menyatukan Kekuatan Kaum Muslim


Tanah P4lestina (kawasan Syam/Kan’an) sesungguhnya adalah tanah kaum muslim dan memiliki posisi istimewa dalam Islam yang harus dipertahankan. Ia merupakan tempat tinggal dan berdakwah bagi banyak nabi yang dihormati dalam Islam. Selain itu, wilayah P4lestina secara historis berada di bawah kekuasaan pemerintahan muslim selama berabad-abad, dimulai sejak pembebasan Baitul Maqdis pada masa Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 637 M (16 Hijriah), serta pembebasan kembali oleh Shalahuddin al-Ayyubi pada tahun 1187 M dari Tentara Salib.


Kehancuran P4lestina saat ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak memiliki kekuatan yang dapat menyatukan umat di seluruh dunia. Oleh karena itu, umat Islam tidak bisa menggantungkan nasib pada pembelaan siapapun. Buktinya, sampai saat ini dunia hanya mampu mengecam sebatas slogan-slogan. Namun, tidak ada tindakan yang nyata sehingga penjajah Isra*l makin hari makin menjadi.


Membebaskan P4lestina tidak cukup hanya dengan slogan-slogan, tetapi perlu dengan tindakan yang nyata. Berkaca kepada apa yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan juga Khalifah Shalahuddin al-Ayyubi. Kedua Khalifah ini menyatukan seluruh kekuatan kaum muslim yang terpecah-pecah di bawah satu komando. 


Negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler mustahil akan mampu menyatukan kaum muslim di bawah satu kepemimpinan. Sebab pada dasarnya sistem kapitalisme sekuler hanya berlandaskan asas manfaat semata. Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki tujuan untuk menyatukan umat di seluruh dunia yakni dengan menerapkan seluruh syariat Islam secara sempurna yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. 


Allah Swt. berfirman, yang artinya: "Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka." (TQS. Al-Maidah ayat 49)


Oleh karena itu, untuk menghentikan penjajahan yang ada di P4lestina, umat harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah yakni seorang khalifah. Di bawah kepemimpinannya akan dikirim tentara-tentara kaum muslim untuk mengusir penjajah Isra*l.


Semua itu hanya akan terwujud dalam naungan sistem kepemimpinan Islam, melalui tegaknya Daulah Khil4fah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat dan para pemimpin umat Islam. Wallahualam Bissawab.[EA/MKC]

Islam Tak Hanya Mengatur Ibadah Maliyah, tapi Juga Perubahan

Islam Tak Hanya Mengatur Ibadah Maliyah, tapi Juga Perubahan

Baca Juga


Islam adalah ideologi yang tidak hanya mengatur urusan ibadah saja

namun lslam mengatur seluruh aspek kehidupan dari pendidikan, ekonomi, kesehatan bahkan kepemerintahan

__________________________


Penulis Sri Nurhayati, S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - BAZNAS Kabupaten Bandung pada Senin 19 Oktober 2026 lalu mengadakan upgrading bagi ratusan penerima insentif. Acara ini diselenggarakan di Pesantren Darul Ma’arif Desa Rahyu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. 


Dalam upgrading ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung mendorong ustaz dan ustazah yang mendapatkan insentif untuk mampu memperkuat edukasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) melalui pengajian dan dakwah di tengah masyarakat.


Hal tersebut dikemukakan oleh H Jamjam Erawan selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung, beliau menyampaikan bahwa peran ustaz dan ustazah sangat penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ibadah maliyah. Menurut Jamjam hal ini perlu diperkuat, karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami manfaat ibadah maliyah bagi kesejahteraan sosial. 


Dikutip dari (ketik.com, 22-10-2026) bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai Rp. 400 miliar pertahun, tetapi penghimpunannya baru sekitar Rp17,5 miliar. Semestara Rp.140 miliar dari potensi, baru terkumpul Rp. 90 miliar, adapun Rp220 miliar diperoleh dari dana kurban.


Dari perkiraan tersebut, menunjukkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung dalam perolehan ZIS ini cukuplah besar. Karena itu, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bandung meminta kepada para ustaz dan ustazah peserta upgrading ini agar mampu mendorong dan membangun kesadaran dalam berinfak, sedekah dan membayar zakat sebagai bagian dari ibadah maliyah.


Ustaz dan ustazah sebagai ulama, sesungguhnya memiliki peranan yang penting di tengah umat. Sebab, ulama merupakan pewaris nabi yang senantiasa mengamalkan ilmu. Keberadaan mereka seperti pelita yang menyinari dunia dari kegelapan dan kebodohan. Di tangan para ulama umat dapat memahami Islam dan hukumnya. Sungguh sebuah pengkerdilan jika hanya meminta para ustaz dan ustazah ini hanya mendorong umat sekedar pada pelaksanaan masalah ibadah maliyah ini


Sebab, jika peran ustaz dan ustazah hanya untuk mendorong infak, sedekah dan zakat (ibadah mahdhoh) saja, merupakan penyempitan terhadap Islam dan ajarannya. Apalagi hanya karena melihat kemanfaatnya saja. Harus kita pahami, pemahaman Islam bukan hanya sekadar terkait masalah ibadah mahdhah atau ibadah maliyah saja, tetapi juga terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, baik yang terkait dengan individu atau jemaah. Keduanya harus dipahamkan dan dibangun kesadaran kepada umat dengan menjadikan akidah Islam sebagai pondasi dan landasannya dalam menjalankan keduanya.


Islam Mengatur Ibadah Maliyah dan Mampu Membawa Perubahan


ZIS sudah sangat jelas peruntukkan di dalam Islam, seperti zakat hanya untuk 8 golongan saja sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan dan tercantum jelas salam surah At-Taubah ayat 60, yang artinya:


“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-rang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang memiliki hutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”


Ketika ZIS hanya dilihat dari aspek kemanfaatannya saja, tanpa memahami bagaimana peran negara di dalamnya merupakan sebuah pemisalah pelaksanaan hukum di dalam Islam. ZIS dan kemanfaatannya dalam mewujudkan kesejateraan sosial, tak dapat berdiri sendiri. Sebab, kesejahteraan hanya mampu terwujud dengan berfungsinya peran negara dalam meyiapkan dan memenuhi setiap kebutuhan rakyatnya. Termasuk dalam menggaji para ustaz dan ustazah selaku pendidik di tengah umat. 

 

Sedangkan intensif atau honor ustaz dan ustazah sebagai pendidik umat, negara menyiapkannya dari yang lainnya, seperti pengelolaan sumber daya alam. Namun, saat ini negara berlepas tangan dan memindahkannya kepada pundak umat. Hal tersebut muncul bukan tanpa sebab, tetapi merupakan hal yang secara pasti ada dalam penerapan sistem sekuler-kapitalis yang telah lama membelenggu kaum muslim.


Kondisi umat yang dalam jurang penderitaan dan tidak merasakan sebuah kesejateraan merupakan akibat dari penerapan sistem sekuler-kapitalis yang rusak. Kepemilikan rakyat seperti, kekayaan alam telah dikuasai oleh mereka para pemilik modal. Sehingga, umat tak mendapatkan hasil dari apa yang mereka miliki, bahkan mereka hanya mendapatkan penderitaan saja, karena semuanya habis oleh para pemilik modal yang rakus. 


Inilah yang menjadi tanggung jawab para ustaz dan ustazah dalam menyelamatkan umat dari penderitaan mereka, yaitu dengan membawa mereka pada sebuah perubahan. Perubahan ini tak lain dengan meninggalkan sistem rusak ini dan kembali kepada Islam. Bukan justru dikerdilkan dengan hanya fokus dalam masalah ibadah maliyah ini saja. 


Pengkerdilan terhadap peran mereka sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa racun sekulerisme makin merasuk pada tubuh umat. Bahkan menyentuh hanya terkait pada pelaksaan masalah ibadah mahdhah, seperti zakat, infak, dan sedekah ini.


Zakat, infak, dan sedekah pun bukan sekadar berbicara kedermawanan individu saja. Namun, merupakan bagian dari sistem ekonomi dalam Islam dan keuangan negara Islam yang tugas pengelolaannya dilakukan langsung oleh negara melalui lembaga khusus yang menjadi bagian kestrukturanya, yaitu Baitulmal.


Zakat, infak, dan sedekah memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dengan kerangka penerapan Islam secara kafah atau menyeluruh melalui adanya institusi negara. Adapun zakat memiliki tempat khusus di Baitulmal yang wajib dipergunakan hanya untuk kemaslahatan umat. 


Pentingnya penerapan Islam harus dipahami oleh umat, dan ini menjadi tugas para ustaz dan ustazah untuk memahamkan mereka. Termasuk memahamkan umat terkait perubahan yang hakiki, yakni perubahan menuju penerapan Islam secara kafah dan meninggalkan penerapan sistem sekuler yang jelas terbukti hanya membawa pada penderitaan saja. 


Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad saw., dalam melakukan proses perubahan hakiki. Beliau melakukan aktivitas dakwah dan amar makruf nahi mungkar di tengah umat. Dakwah beliau tak hanya bersifat individual (ibadah) semata, tetapi bersifat sistemik (perubahan mendasar).


Karena itu, sudah sepatutnya para ustaz dan ustazah sebagai ulama yang menjadi pewaris para nabi ini tak sekadar mendorong umat hanya pada masalah ibadah saja, tetapi juga mendorong perubahan menuju penerapan Islam secara kafah. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]

Santri, Pengemban Peradaban Islam Masa Depan

Santri, Pengemban Peradaban Islam Masa Depan

Baca Juga


Dalam kerangka pendidikan Islam

santri berperan lebih luas dalam mengkoordinasikan potensi umat, melindungi masyarakat dari penindasan, dan menerapkan hukum Islam 

__________________


Penulis Nurhy Niha

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kamis, 22 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Santri. Tahun ini, tema Hari Santri Nasional yang ditetapkan Kementerian Agama RI adalah “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas.”


Tema ini menegaskan peran santri dalam membangun Indonesia sebagai generasi kreatif, berilmu, dan berakhlak mulia. Peringatan Hari Santri Nasional tidak boleh berhenti sekadar menjadi agenda rutinitas tahunan, melainkan harus menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali komitmen santri bagi masa depan bangsa.


Dilansir dari detik.com (22-10-2026), Menteri Agama meluncurkan lima program pesantren, termasuk SAFESANTRI untuk merespons kekerasan dan skema Rekognisi Ijazah untuk pengakuan hukum pendidikan santri. Selain itu, Kemenag menggulirkan program Pesantren Adaptif yang menekankan penguasaan AI, STEM, dan kemandirian ekonomi. 


Program Pesantren Adaptif dan SAFESANTRI diharapkan mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman dari segala bentuk kekerasan. Penguasaan bidang STEM dan teknologi kecerdasan buatan (AI) menjadi instrumen penting agar santri dapat bersaing di tingkat global tanpa kehilangan pijakan moral keislamannya.


Potensi dan Ancaman Dakwah Digital


Kementerian Agama RI mencatat jumlah santri telah mencapai 4.634.406 jiwa. Jumlah ini merupakan modal sosial yang besar bagi masa depan bangsa sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Jumlah santri yang mencapai jutaan jiwa harus dikelola secara terstruktur agar mampu menjadi pendorong utama kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.


Di sisi lain, teknologi digital membantu para dai menyebarkan pesan Islam dan perdamaian kepada masyarakat luas. Namun, perkembangan tersebut perlu diarahkan agar tidak menggeser fungsi utama pesantren. Dorongan komersialisasi dan kurikulum modern yang terlalu padat berisiko mengurangi perhatian terhadap pendalaman kitab-kitab klasik dan penciptaan kader ulama. Integrasi kurikulum modern perlu dirancang secara seimbang agar fokus utama santri dalam mendalami ilmu-ilmu syariat (tafaqquh fiddin) tidak tergerus oleh tuntutan materialistis.


Masalah tersebut semakin rumit ketika peringatan Hari Santri lebih banyak diisi kegiatan seremonial. Padahal, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk mengenang perjuangan ulama dan mengevaluasi kualitas pendidikan santri. Evaluasi mendalam terhadap mutu pendidikan pesantren harus menjadi agenda utama agar momentum Hari Santri memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.


Selain itu, kasus perundungan dan kekerasan yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan serta pembinaan moral secara tegas. Penerapan aturan yang tegas serta pengawasan berkala di lingkungan pesantren sangat mutlak diperlukan untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan para santri dalam menuntut ilmu. Tantangan santri juga mencakup pentingnya membangun wawasan kebangsaan yang selaras dengan kepekaan terhadap persoalan umat Islam secara global.


Pergeseran Fokus Pendidikan dan Tekanan Ekonomi


Saat ini, pendidikan cenderung diukur dari seberapa siap lulusannya masuk ke dunia kerja. Jika keberhasilan pendidikan hanya dinilai dari kebutuhan pasar, tradisi keilmuan Islam dan pembentukan karakter santri akan makin melemah. Padahal, tujuan utama pesantren bukan sekadar mencetak pekerja, melainkan membentuk kepribadian yang beriman dan berakhlak mulia.


Bahaya lain yang tidak kalah serius adalah arus sekularisme, yaitu paham yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Paham ini membuat sebagian orang menganggap ilmu agama hanya berlaku di dalam bilik pesantren dan tidak perlu dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat atau bernegara. Akibatnya, santri rentan kehilangan arah perjuangan dan ikut-ikutan mengejar materi semata.


Masalah ini diperparah oleh realitas ekonomi. Saat ini, makin sedikit santri yang bercita-cita menjadi ulama atau ustadz karena kekhawatiran akan masa depan finansial. Profesi pendidik agama sering kali dipandang kurang menjanjikan secara ekonomi, sehingga banyak santri yang lebih memilih jalur karier populer demi memenuhi kebutuhan hidup. Jika masalah kesejahteraan ulama ini terus dibiarkan, kita akan krisis tokoh agama yang berkualitas di masa depan.


Mengembalikan Fungsi Utama Santri


Dalam Islam, santri dipersiapkan menjadi penuntut ilmu yang mendalam pemahamannya. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya: “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”


Ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga ajaran Islam agar tetap dipahami serta diamalkan di tengah perubahan zaman. Pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam akan mendorong santri untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, baik terhadap isu-isu lokal maupun penderitaan umat Islam di tingkat internasional. 


Hal di atas selaras dengan sabda Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Muslim: “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi adalah bagaikan satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam.”


Hadis tersebut mengajarkan pentingnya kepedulian terhadap sesama Muslim di berbagai belahan dunia. Cita-cita tersebut tentu akan sulit diwujudkan jika umat terus terpecah oleh batas-batas kebangsaan yang sempit.


Maka, menuju persatuan umat membutuhkan kepemimpinan umum yang menaungi seluruh umat sebagaimana ditegaskan dalam nilai-nilai Islam. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Anbiya ayat 92, yangartinya: “Sungguh, agama tauhid ini adalah agama kamu, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”


Dengan kerangka tersebut, santri dapat berperan lebih luas dalam mengkoordinasikan potensi umat, melindungi masyarakat dari penindasan, dan menerapkan hukum Islam. Melalui persiapan yang matang, santri tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menjaga ajaran Islam dan mewujudkan peradaban yang adil serta beradab.


Dengan perpaduan kuat antara penguasaan sains digital dan keteguhan karakter islami, santri siap tampil sebagai penggerak utama dalam mewujudkan peradaban dunia yang berkeadilan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Vape Narkoba Incar Generasi Muda

Vape Narkoba Incar Generasi Muda

Baca Juga


Meski peredaran zat berbahaya lewat rokok elektrik telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan

dengan menyasar generasi muda dan remaja, respons negara masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU

______________________


Penulis Asih 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Merokok.
Asyiknya bila orang sedang merokok. 
Dihisap pelan-pelan, mengkhayal yang bukan-bukan. 


Lirik diatas adalah penggalan sebuah lagu yang menggambarkan kenikmatan ketika seseorang sedang merokok. Padahal dalam setiap hisapan ada zat-zat berbahaya yang masuk kedalam tubuh dan merusak kesehatan. Namun, entah mereka tidak tahu atau memang pura pura tidak tahu. Ada juga yang mengatakan kalau tidak merokok bukan laki-laki sejati.


Sampai segitunya mereka berpikir seperti itu. Memang sejak kapan kesejatian lelaki dinilai dari apakah dia merokok atau tidak. Ada saja celoteh para perokok ini. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan dan merokok dapat membunuhmu.


Menurut data Direktorat Jenderal Kesehatan dalam satu batang rokok mengandung sekitar 600 bahan baku yang saat di bakar, menghasilkan lebih dari 7000 zat kimia (sekitar 250 bersifat racun dan 70 di antaranya karsinogenik atau penyebab kanker). Ngeri, tetapi anehnya para perokok sejati seperti tak punya rasa takut sedikitpun. Mungkin itu karena pengaruh nikotin yang ada dalam setiap batang rokok, senyawa pemicu ketergantungan yang membuat para penikmat rokok tidak bisa berpaling dari rokok. 


Seiring berkembangnya zaman, rokok hadir dengan bentuk yang lebih menarik, yaitu rokok elektrik (vape). Jaringan narkoba sengaja memanfaatkan tren vape untuk menyasar generasi muda. Vape dianggap sebagai gaya hidup kekinian yang melekat erat pada remaja dan pelajar. Celah psikologi ini dimanfaatkan oleh jaringan narkoba agar anak muda mau mencoba tanpa menyadari risiko di dalamnya.


Vape berisi etomidate (obat bius golongan II) kini beredar luas di kalangan anak muda dengan harga Rp3-6 juta percartridge. Penggunaan etomidate melalui vape atau pod getar sangat berbahaya bagi tubuh. Dampak etomidate membuat tubuh gemetar (memicu istilah pod getar). Pod getar adalah tren untuk rokok elektrik (vape) ilegal yang cairannya telah di campur dengan zat obat bius atau anestesi medis etomidate. 


Kepala BNN mengusulkan pelarangan vape dalam RUU Narkotik dan Psikotropika. Seperti di lansir dari Mediajustitia.com. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto mengusulkan agar rokok elektrik atau Vape beserta cairannya di masukkan dalam larangan yang diatur dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Narkotika dan psikotropika.


Usulan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya temuan penyalahgunaan zat narkotika dalam cairan vape yang dinilai semakin masif di Indonesia. Dalam rapat bersama komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa Suyudi mengungkapkan hasil uji laboratorium BNN terhadap ratusan sampel cairan vape dari 341 sampel yang diperiksa ditemukan 11 di antaranya mengandung kanabinoid sintetis, 1 sampel mengandung methamphetamine atau sabu, serta 23 sampel lainnya terbukti mengandung etomidate yang merupakan obat bius. 


Terkait penggunaan etomidate dalam cairan Vape, Suyudi menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2025, zat tersebut telah masuk dalam kategori narkotika golongan II. Menurutnya, pelarangan vape sebagai alat konsumsi dapat menjadi langkah strategis untuk menekan peredaran zat terlarang dalam bentuk cairan tersebut. BNN berharap usulan ini dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RUU narkotika dan psikotropika guna memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. (www.antaranews.com)


Pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme) tidak bisa dilepas dari apa yang terjadi pada generasi muda saat ini. Karena tanpa adanya nilai agama yang mengikat, generasi muda kehilangan benteng keimanan. Cara berpikir generasi muda saat ini cenderung liberal (kebebasan). Ketika menghadapi masalah generasi muda tidak lagi mempertimbangkan aspek dosa atau hukum agama.


Dengan alasan mengikuti tren, sebagian remaja ikut-ikutan mencoba hal yang berbahaya, seperti rokok elektrik (vape) yang disalahgunakan hingga narkoba, hanya demi pengakuan sosial, solidaritas pertemanan, atau takut dianggap ketinggalan zaman. Ketika generasi muda tidak memiliki landasan iman yang kuat, maka akan rapuh saat menghadapi stres karena masalah.


Akibatnya penggunaan narkoba dianggap sebagai pelarian yang wajar demi menenangkan pikiran. Hal ini sangat wajar karena sistem sekularisme telah mencabut akidah dari kehidupan generasi muda .Akidah tidak lagi dijadikan sebagai standar utama dalam mengatur perbuatan.


Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua yang memabukkan itu haram." (HR. Muslim)


Sistem sekularisme membuat remaja menjadi rapuh, mudah terbawa arus pergaulan negatif, dan menghalalkan segala cara, termasuk narkoba untuk menyelesaikan masalah, akibat hilangnya fungsi kontrol agama dalam kehidupan mereka. Kapitalisme membuka ruang bagi industri apapun selama menguntungkan, ada pasar, ada peminat. 


Karena sistem ekonomi kapitalisme berprinsip pada hukum pasar, di mana ada permintaan dan potensi keuntungan, maka pasokan akan selalu berusaha disediakan, seperti rokok elektrik (vape).


Padahal Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kapolsek RI mulai mendeteksi adanya peredaran cairan Vape yang dicampur zat narkotika sejak Maret 2017 lalu (Balai Besar POM). Hingga saat ini BNN mencatat berbagai jenis narkotika yang diselundupkan ke dalam liquid Vape ilegal meliputi ganja sintetis, sabu cair, ketamin ekstasi, hingga etomidate. (BMN.go.id)


Meski peredaran zat berbahaya lewat rokok elektrik telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan menyasar generasi muda dan remaja. Respon negara masih sebatas usulan pelarangan dalam RUU, sementara vape narkoba telah menyebar luas. 


Islam mampu menyelesaikan masalah dari akar dengan akidah yang kuat sebagai benteng keimanan dan kesadaran akan muraqabah kepada Allah. Generasi yang memiliki aqidah kuat tidak mudah goyah, dan tidak akan mudah terbawa arus zaman yang rusak. Keimanan yang kokoh menjadi penggerak utama untuk selalu melakukan kebaikan. Kesadaran muraqabah memastikan generasi muda tetap terjaga moralnya meski mereka sedang sendirian.


Kesadaran bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mengetahui, akan menjadi rem saat tergoda untuk melakukan dosa dan perbuatan yang merusak. Dengan akidah yang kuat sebagai fondasi, dan muraqabah sebagai sistem pengawasannya, Islam akan membentuk generasi yang memiliki integrasi tinggi, generasi yang mencintai kebaikan, dan menolak segala yang haram, dan merusak. Islam juga mewajibkan penjagaan akal (hifdzul'aql).


Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menutup, merusak, atau menghilangkan kesadaran akal, seperti minuman keras, narkoba , dan zat aktif lainnya. Negara akan menerapkan sistem Islam secara sempurna. Melalui sistem pendidikan, generasi dibentuk menjadi berkepribadian Islam.


Kurikulum pendidikan dirancang sepenuhnya berbasis akidah Islam. Melalui pembentukan kepribadian ini, generasi muda memiliki benteng keimanan intelektual yang kuat sehingga tanpa perlu pengawasan ketat, secara sadar menjauhi zat adiktif seperti narkoba. 


Secara hukum Islam, narkoba termasuk ke dalam kategori mufattirat (zat yang melemaskan/ merusak akal) atau disamakan dengan khamr dalam hal keharamannya. Karena sifatnya yang merusak fisik, akal, dan moral. Dalam sistem Islam, negara akan mengambil tindakan tegas. Menutup dan memberantas semua bisnis narkoba, baik pabrik, jalur penyelundupan, hingga jaringan distribusinya.


Menjauhkan media massa dari segala bentuk konten promosi, atau iklan yang mengarah pada gaya hidup liberal atau zat-zat yang adiktif (termasuk rokok atau vape komersial). Menerapkan sanksi tegas (uqubat), zawajir dan jawabir, baik bagi produsen, pengedar, hingga pemakai narkoba. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Skala Prioritas di Tengah Efesiensi Anggaran

Skala Prioritas di Tengah Efesiensi Anggaran

Baca Juga

 



Alokasi anggaran tidak diukur berdasarkan skala prioritas atau tingkat urgensi kebutuhan publik

namun diukur seberapa besar kenyamanan birokrasi atau pencitraan politik terjaga

_________________________


Penulis Haura

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. APBN selain berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik dalam mewujudkan tujuan bernegara. 


Skala Prioritas dalam Efisiensi Anggaran


Melalui APBN, negara membiayai penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan ekonomi, serta berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Beberapa tahun terakhir kebijakan efisiensi anggaran menunjukan adanya pola perubahan dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah tidak saja dituntut meningkatan pendapatan negara, tetapi juga melakukan penataan terhadap belanja negara agar efektif dan efisien, sehingga sumber fiskal dapat dialokasikan kepada program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. 


Oleh karena itu, efisiensi anggaran harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


Kebijakan efisiensi anggaran harus mampu memastikan bahwa pengurangan atau realokasi belanja negara tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, dan tidak mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat.

Pengelolaan Anggaran yang Tidak Tepat


Namun demikian, faktanya di tengah efisiensi anggaran negara di berbagai daerah seperti, kasus kontroversial pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kota Banjar misalnya, anggaran miliaran rupiah tidak terpangkas dalam revisi perubahan anggaran. Kebijakan ini ditujukan untuk memperbaiki fasilitas dan mobilitas pejabat. lintasjabar.id, (21/10/2026)


Pada saat yang sama, fasilitas vital yang menyangkut keselamatan dan hajat hidup rakyat justru memprihatinkan. Armada Pemadam Kebakaran (Damkar) banyak yang sudah tidak layak pakai, sering mogok saat menuju lokasi kebakaran, atau kekurangan personel dan suku cadang. (banjar.times.co.id, 08-10-2026) 


Demikian pula dengan kendaraan pengangkut sampah yang rusak parah dan terbatas jumlahnya, menyebabkan tumpukan sampah membusuk, mencemari lingkungan, dan menebar bau serta ancaman penyakit bagi warga. Begitupun dengan fasilitas pendidikan yang perlu revitalisasi menyebabkan proses belajar mengajar terganggu. 


Para ibu dan masyarakat kelas bawah adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari buruknya fasilitas dasar ini. Mulai dari lambatnya respons darurat bencana kebakaran, ancaman kesehatan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang lumpuh, hingga tidak maksimalnya putra putri mereka mengikuti proses belajar.


Kesalahan PengelolaanAnggaran Akibat Sistem Sekularisme Kapitalis



Dalam sistem kehidupan sekuler kapitalis seperti sekarang ini, jabatan dan kekuasaan kerap dipandang sebagai ajang prestise untuk meningkatkan harga diri, privilese (fasilitas istimewa), dan kenyamanan material.


Walhasil, orientasi penguasa bukan melayani rakyat, melainkan melayani kepentingan elite dan kelompoknya sendiri bahkan pribadi.


Alokasi anggaran tidak diukur berdasarkan skala prioritas atau tingkat urgensi kebutuhan publik, namun diukur seberapa besar kenyamanan birokrasi atau pencitraan politik terjaga. Dalih keterbatasan anggaran menyebabkan kebutuhan rakyat dikesampingkan, sementara anggaran untuk kenyamanan pejabat dan pencitraan politik selalu ada celah untuk dipenuhi.


Selain itu, demokrasi-kapitalisme melahirkan sistem pemerintahan yang jauh dari rasa tanggung jawab hakiki yakni, sebagai pelayan umat yang wajib mengurusi segala urusan umat. Hubungan antara penguasa dan rakyat berubah menjadi hubungan transaksional. 

Profesionalisme Sistem Islam dalam Pengelolaan Anggaran


Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal butuh tata kelola pemerintahan dan sistem politik ekonomi yang bijak. Islam memandang bahwa pemimpin (kepala negara/daerah) adalah ra’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai). Sabda Rasulullah saw.: "Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."
(HR. Bukhari)


Orientasi utama seorang penguasa muslim adalah ketakwaan dan keridaan Allah, karenanya memberikan pelayanan terbaik, tercepat, dan paling utama bagi kesejahteraan serta keselamatan rakyatnya sebagai cerminan takwanya. 


Mekanisme penganggaran difokuskan secara mutlak untuk pos-pos kemaslahatan umum (ri'ayah al-syu'un), seperti fasilitas pendidikan, kesehatan. Kebutuhan mendesak seperti penanggulangan bencana (damkar), kebersihan lingkungan (pengelolaan sampah), dan infrastruktur dasar menduduki prioritas tertinggi.


Tata kelola ekonomi Islam memiliki sumber daya fiskal yang kuat, berupa pendapatan tetap dan tidak tetap. Pendapatan tetap diambil dari zakat, fai, jizyah, kharaj, ghanimah atau harta rampasan perang, pengelolaan sumber daya alam milik umum, Rikaz atau barang temuan, harta waris yang tidak ada pewarisnya serta, harta orang murtad. 


Adapun pendapatan tidak tetap atau dikenal dengan dharibah adalah pendapatan yang diperoleh saat kas negara di Baitulmal kosong. Pendapatan tidak tetap ini bersifat insidental, bergantung kebutuhan yang dibenarkan oleh syarak untuk mengambilnya. 


Pendapatan tidak tetap diambil dari kaum muslim sebagai fardhu kifayah untuk memikul kewajiban atas pembiayaan yang dibutuhkan negara terutama menyangkut kepentingan militer, fakir miskin, bencana alam dan layanan fasilitas publik. 


Atas dasar tersebut, pentingnya peran umat untuk terus melakukan koreksi kepada kebijakan penguasa (muhasabah lil hukkam) melalui mekanisme yang telah diatur baik secara langsung maupun melalui instrumen negara seperti Mahkamah Madzalim.


Kebijakan skala prioritas dalam mengelola anggaran negara hanya akan tercapai dengan baik jika umat kembali kepada penerapan sistem Islam secara menyeluruh dan paripurna. Bukan hanya melahirkan pemimpin yang adil dan amanah, tetapi juga menjamin keadilan distribusi anggaran secara komprehensif demi kesejahteraan umat. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]