Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?
OpiniHal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler
tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan
__________________
Penulis Ummu Adil
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Guru Ideologis
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan di Papua masih terus terjadi dan penderitaan rakyat belum usai. Titik panas semakin bertambah dari hari ke hari. Namun yang membuat rakyat semakin terpuruk adalah abainya negara dengan bencana yang terjadi di negeri tercinta ini.
Informasi yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunitas Kebencanaan BNPB Berton S.P Panjaitan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen.
Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan. Sementara itu, tiga provinsi diklaim mengalami penurunan, yakni: Kalimantan Timur turun 2 persen, Kalimantan Selatan turun 31 persen, dan Sulawesi Tengah turun 37 persen. (Kompas.com, 06-11-2026)
Daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik adalah Papua Selatan. Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bonberay. Luas wilayah yang terbakar pun sungguh sangat besar sekali.
Akar Masalah
Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini membongkar rusaknya sistem Kapitalisme. Fakta karhutla Papua menampakkan kerakusan dan jahatnya kepemimpinan sekuler kapitas. Di mana dalam sistem Kapitalisme yang diutamakan adalah kemanfaatan yang didapat untuk dirinya dan kelompoknya, bukan kesejahteraan rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, memaksa rakyat untuk menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Bahkan, terlihat jelas di depan mata mereka jika menderita karena karhutla. Namun, peran negara seperti tidak ada.
Bisa kita lihat dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.
Dengan fakta di atas, di manakah peran negara dalam mengatasi bencana?
Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitaslisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Karena rakyat butuh kepemimpinan yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya bukan yang menelantarkan rakyat.
Seharusnya pemimpin bisa menjaga rakyat agar aman dan nyaman hidup di dalam negerinya. Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Solusi Islam
Berbeda dengan sistem kapitaslisme sekuler, mari kita melihat gambaran sistem kepemimpinan Islam di mana negara sebagai ra'in dan junnah. Ra'in akan mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinya. Negara akan menggunakan teknologi terbaik untuk mengatasi bencana yang ada.
Karena saat ini memang zamannya teknologi canggih yang bisa mempermudah manusia untuk melakukan apapun termasuk mengatasi karhutla ini. Negara sebagai junnah (pelindung) akan bergerak cepat karena menyangkut nyawa dan mengerahkan sumber daya secara maksimal dari Baitulmal Khil4fah.
Maka dari itu, sangat dibutuhkan mengembalikan sistem kepemimpinan Islam dengan dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Caranya dengan menyadarkan umat bahwa hanya aturan Allah yang harus diterapkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.
Untuk menyatukan kaum muslim, maka butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis. Partai yang mengutamakan hukum syarak dan bukan keuntungan duniawi. Partai yang paham bahwa hanya hukum Allah yang harus diterapkan secara menyeluruh di muka bumi ini.
Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa dan berjuang agar negeri tercinta ini segera menerapkan sistem Islam. Sistem yang standarnya adalah halal haram. Standarnya adalah hukum syarak bukan hukum manusia. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]











