Hutan Milik Rakyat Islam Menjaga Kelestarian Alam

Hutan Milik Rakyat Islam Menjaga Kelestarian Alam

Surat Pembaca

Baca Juga

Dalam Islam, hutan termasuk bagian dari kepemilikan umum

yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Hutan tidak boleh dikuasai oleh individu, perusahaan, ataupun oligarki demi kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi

_______________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Pada Rabu (28-10-2026), mahasiswa dan masyarakat menggelar demonstrasi di depan Gedung UOB, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili.”

Spanduk tersebut berisi pesan mengenai perlindungan hutan dan tuntutan agar pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan diadili. Aksi ini berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. (idntimes.com, 26-10-2026) 

Massa demonstrasi berupaya bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi dihadang barikade aparat kepolisian. Situasi sempat diwarnai aksi saling dorong antara demonstran dan aparat. Salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa adalah penetapan status bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penyelesaian integrasi tata kelola lahan. 

Penguasaan jutaan hektare hutan oleh segelintir oligarki menunjukkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hutan yang seharusnya menjadi kekayaan alam untuk kemaslahatan rakyat justru lebih banyak dimanfaatkan sebagai ladang bisnis demi mengejar keuntungan. Akibatnya, kepentingan ekonomi kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Hutan dieksploitasi melalui berbagai aktivitas bisnis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang secara serius. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, kelestarian alam dan kebutuhan rakyat sering kali terpinggirkan.

Kondisi ini juga tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi yang berlandaskan sekularisme, yaitu memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Pengambilan kebijakan lebih banyak bertumpu pada kepentingan ekonomi dan keuntungan materi. Hubungan antara pemilik modal dan penguasa dapat membuka peluang lahirnya kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara rakyat harus menanggung dampak kerusakan lingkungan.

Inilah gambaran buruk sistem kapitalisme sekuler yang memberikan ruang besar bagi oligarki untuk menguasai sumber daya alam. Selama keuntungan materi dan kepentingan pemilik modal menjadi prioritas, kerusakan hutan akan terus berulang. Rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat banjir bandang, longsor, dan kabut asap karhutla. Karena itu, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan sumber daya alam agar hutan benar-benar dijaga dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Dalam Islam, hutan termasuk bagian dari kepemilikan umum yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Hutan tidak boleh dikuasai oleh individu, perusahaan, ataupun oligarki demi kepentingan bisnis dan keuntungan pribadi. Negara juga tidak boleh mengubah status kepemilikan umum menjadi milik pribadi atau menjadikannya kepemilikan negara yang menutup hak masyarakat. Negara bertugas mengelola dan menjaga kekayaan alam tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat.

Politik ekonomi Islam mengatur pengelolaan sumber daya alam berdasarkan syariat Allah Swt.. Kepemilikan umum harus dikembalikan kepada kemaslahatan rakyat, bukan menjadi ladang keuntungan bagi segelintir pemilik modal. Hasil pengelolaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan kesejahteraan rakyat.

Islam juga mewajibkan manusia menjaga kelestarian alam dan melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Eksploitasi hutan secara berlebihan, pembakaran hutan, dan tindakan yang membahayakan kehidupan masyarakat merupakan perbuatan yang harus dicegah. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."

Negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Negara wajib memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai syariat, mencegah penguasaan sumber daya alam oleh oligarki, serta memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kerusakan.

Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, kekayaan alam dapat dikelola secara adil, kelestarian lingkungan terjaga, dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]

Yuni Irawati

Siska Selasa, November 10, 2026

Mortalitas Bayi Tinggi Islam Solusi Hakiki

Mortalitas Bayi Tinggi Islam Solusi Hakiki

Opini

Baca Juga

 

Dalam Islam, kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar publik

negara bertanggung jawab atas pemenuhannya

______________________________

Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Angka kematian ibu dan anak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung Kiwari menjadi sorotan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Pasalnya, angka tersebut mengalami kenaikan. 

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Bandung 2026 di Disdukcakpil Kota Bandung merilis data jumlah bayi lahir hidup pada tahun 2025 mencapai 35.275 jiwa sedangkan 237 bayi yang berusia 0-11 bulan meninggal dunia. Sementara angka kematian ibu mencapai 25 jiwa. (tribunjabar.com, 30-10-2026)

Farhan menjelaskan bahwa RSUD Bandung Kiwari telah berhasil menekan angka kematian ibu jauh di bawah rata-rata nasional. Namun, jumlah kematian bayi lahir di RSUD tersebut masih tinggi. Menurutnya, kondisi ibu menjadi sangat penting karena bayi dalam kandungan sangat tergantung pada kondisi ibunya sehingga terkait hal ini perlu dibangun sebuah sistem. 

Di sisi lain, mayoritas kasus yang terjadi adalah ibu dan anak datang ke UGD sudah dalam keadaan parah sehingga diperlukan peningkatan kemampuan teknis di RSUD Bandung Kiwari. Namun, dari segi keahlian dianggap sudah mencukupi. 

Kapitalisme Sistem Rusak 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, di antaranya minimnya ilmu yang dimiliki masyarakat mengenai menjaga kesehatan sebelum dan pascamelahirkan, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan, terbatasnya peralatan medis, serta masalah ekonomi yang mendorong kesehatan ibu dan anak tidak cepat tertangani. 

Dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, kita bisa melihat bahwa masyarakat belum merasakan hidup sejahtera. Bukan karena mereka tidak ingin mendatangi fasilitas kesehatan, tetapi mereka tidak memiliki biaya untuk berobat. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Seharusnya dengan kekayaan tersebut bisa menjadisumber pendapatan negara untuk menyejahterakan rakyat. 

Faktanya, sumber daya alam justru diberikan kepada swasta untuk dikelola sementara pendapatan negara ditopang dari pajak dan utang. Sumber daya alam yang harusnya milik umum dan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat kini berada dalam cengkeraman para kapitalis. 

Sistem ekonomi kapitalis yang menjadi faktor utama kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sistem ini telah memberi kesempatan kepada swasta untuk mengelola kekayaan alam sehingga rakyat tidak mendapatkan keuntungan apa pun. 

Posisi negara dalam kapitalisme hanya sebagai regulator, bukan pengurus rakyat sehingga abai terhadap kebutuhan rakyat, termasuk jaminan kesehatan. Oleh karena itu, umat tidak bisa berharap pada sistem kapitalisme untuk mewujudkan kesejahteraan. Diperlukan perubahan sistemik di tengah masyarakat agar dapat mengembalikan kembali fungsi kepemimpinan dan tata kelola yang mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu dengan beralih ke sistem Islam. 

Layanan Kesehatan dalam Islam 

Dalam Islam, kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar publik, negara bertanggung jawab atas pemenuhannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,”Al-Imam atau kepala negara bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari)

Dengan paradigma tersebut, maka jasa dokter, obat-obatan, penggunaan peralatan medis hingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan berkualitas akan disediakan oleh negara secara gratis bagi seluruh rakyat. 

Negara juga akan melakukan penyuluhan kepada ibu hamil dan menyusui terkait kesehatan ibu dan janin sehingga setiap ibu memiliki ilmu dan memahami bagaimana menjaga kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya.

Kemudian agar nutrisi ibu hamil dan anak-anak terpenuhi, maka negara akan membuka lapangan kerja bagi setiap kepala keluarga. Alhasil, ia dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan gizi keluarganya. Hal ini dilakukan dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang luas. 

Khatimah 

Dengan demikian, ketika negara menerapkan aturan Islam secara kafah maka jumlah kematian ibu atau bayi yang dilahirkan akan bisa diminimalkan sebab fasilitas kesehatan yang tersedia sangat optimal dan rakyat bisa mengaksesnya dengan sangat mudah dan cuma-cuma. Saatnya kembali pada sistem pemerintahan yang sahih warisan Rasulullah saw.. Wallahualam bissawab.

Siska Selasa, November 10, 2026

Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Tax Holiday di Tengah Global Minimun Tax (GMT) Demi Para Investor

Opini

Baca Juga

Ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta 

menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional

__________________

Penulis Ria Nurvika Ginting,S.H., M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Dosen-FH

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Di dalam dunia perpajakan ada istilah cuti bayar pajak atau tax holiday. Bukan hanya karyawan saja yang memiliki cuti, ternyata dalam pembayaran pajak pun ada istilah “cuti.”

Tax holiday merupakan pemberlakuan insentif pajak yang biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara yang sedang dalam fase transisi perekonomian, dengan tujuan untuk menarik minat investasi asing.

Insentif ini dapat digunakan oleh perusahaan baru yang ingin menarik investasi langsung yang nantinya akan mendapatkan fasilitas; berupa pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atau pengurangan tarif PPh dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia, dasar hukum tax holiday adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (kemenkue.go.id)

Jumlah pajak yang dikenakan bagi perusahaan di dunia intenasional menjadi daya tarik untuk mendapatkan investasi asing. Pada akhirnya, persaingan tarif pajak rendah menciptakan iklim race to the battom. Di mana kecenderungan negara-negara menurunkan tarif pajak demi menarik pelaku usaha global berinvestasi di negerinya.

Oleh karena itu, terjadi perubahan kebijakan internasional dalam skema perpajakan dengan ditetapkannya global minimum tax (GMT). GMT ini merupakan kesepakatan internasional untuk memastikan group perusahaan multinasional besar membayar pajak efektif minimal 15% atas laba yang diperoleh pada setiap yurisdiksi. (kemenkue.go.id)

Namun, ternyata kebijakan GMT ini tidak serta merta menghentikan adanya persaingan tarif pajak di dunia internasional. Negara-negara di kawasan ASEAN masih menawarkan insentif pajak untuk menarik investor. Kondisi ini yang menyebabkan pemerintah tidak ingin terburu-buru menghapus tax holiday, meskipun Indonesia telah menerapkan GMT sejak 2025. 

Ketentuan GMT di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024 dan aturan teknis PER-6/PJ/2026. Kebijakan ini menyasar grup perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria dengan omzet konsolidasi tahunan minimal 750 juta euro. (MUC.com, 22-10-2026)

Melalui PMK 237/2020 s.t.d.d. PMK 33/2021, pemerintah dapat memberikan tax holiday kepada pelaku usaha yang menanamkan modal pada kegiatan utama di kawasan ekonomi khusus (KEK). Tax holiday diberikan untuk jangka waktu 10 tahun kepada pelaku usaha dengan rencana penanaman modal Rp100 miliar hingga kurang dari Rp500 miliar.

Adapun untuk jangka waktu 15 tahun penanaman modal mencapai Rp500 miliar hingga kurang dari Rp1 triliun. Dan untuk jangka waktu 20 tahun bagi investor yang berencana menanamkan modal senilai Rp1 triliun di KEK. (DDTCNews.com, 22-10-2026)

Begitulah, dengan alasan menarik investor tax holiday dipertahankan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modal besar di negeri ini. Sebaliknya, kondisi rakyat dicekik dengan pajak disegala lini. Maka, muncul pertanyaan: Mengapa hanya untuk investor saja yang diberikan keringanan pajak, sementara rakyat terus dibebani dengan pajak yang kian mencekik?

Dunia saat ini sedang menerapkan sistem kapitalis-sekuler. Sebuah sistem yang menetapkan bahwa penerimaan utama negara adalah pajak. Menurut sistem kapitalis-sekuler, pembangunan tidak akan berjalan jika tidak ada investasi dari swasta maupun asing. Inilah konsep ekonomi pada sistem kapitalis-sekuler, dimana ekonomi negara dibangun atas dua pemasukan tersebut. 

Maka, setiap negara akan berupaya agar negara internasional berminat berinvestasi di negaranya. Salah satu cara yang digunakan untuk menarik para pemilik modal adalah memberikan insentif pajak yang rendah. Bahkan, tax holiday akan terus diterapkan agar para pemodal tidak berinvestasi ke negara lain. 

Hal ini menunjukkan, negara dalam sistem ini hanya berfungsi sebagai regulator, bukan sebagai pengurus rakyat. Sehingga, wajar di satu sisi pemerintah bersikap manis kepada para investor tetapi bersikap kejam terhadap rakyat. Seolah tidak peduli apakah rakyat susah atau mudah dengan kebijakan pajak yang kian hari semakin mencekik. 

Pajak dalam Islam

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, pajak tidak ditetapkan sebagai sumber utama penerimaan negara. Meskipun, ada mengambilan pajak dalam kondisi tertentu, Islam memiliki cara dan aturan yang khas.

Sumber utama pemasukan negara dalam sistem ekonomi Islam banyak sekali. Sumber pemasukan ini bersifat tetap, walaupun tidak ada kebutuhan. Adapun jenis harta yang menjadi sumber pemasukan negara atau sumber pemasukan Baitulmal adalah: 1. Fai’; 2. Jizyah; 3. Kharaj; 4. ‘Usyur; 5. Harta milik umum yang dilindungi negara; 6. Harta haram pejabat dan pegawai negara; 7. Khumus Rikaz dan tambang; 8. Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris; 9. Harta orang murtad.

Apabila kondisi Baitulmal kosong dan tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja negara, maka dalam kondisi seperti ini khalifah (kepala negara) akan mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syarak, salah satunya adalah memungut pajak. Mekanisme pajak yang dipungut oleh negara Islam, tidak diwajibkan kepada semua rakyat. 

Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang kaya. Yakni, dari harta kelebihan setelah terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok maupun sekundernya secara proposional (makruf). Standar kemakrufan pun diukur berdasarkan standar hidup rakyat di wilayah tersebut. 

Dengan demikian, pajak dalam sistem ekonomi Islam merupakan pungutan insidental yang akan diambil jika Baitul Mal dalam kondisi kosong. Pungutan pajak pun akan diberhentikan jika kondisi keuangan baitul mal telah berfungsi normal, yakni mendapat pemasukan dari sumber-sumber yang ditetapkan syariat.

Maka, tidak ada yang namanya wajib pajak secara terus menerus, seperti dalam sistem kapitalisme saat ini. Rakyat dibebani pajak pertahun, perbulan, dan peraktivitas yang dialakukan oleh mereka. Beban rakyat pun semakin bertambah dengan mekanisme denda, yakni ketika mereka tidak bisa membayar atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

Demikian pun, pajak dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sumber pembangunan negara. Negara Islam dibangun dengan sumber-sumber penerimaan yang sudah jelas. Salah satunya dengan mekanisme pengelolaan sumber-sumber kekayaan seperti pengelolaan SDA yang melimpah. Sumber daya alam dalam pandangan Islam merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara, hasilnya diperuntukkan bagi rakyat secara umum.

Maka, dengan pengelolaan model ekonomi Islam, rakyat akan merasakan manfaat yang sebesar-besarnya dan rakyat akan sejahtera. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.: "Manusia berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 

Jelas sudah, ada perbedaan yang mendasar pada mekanisme pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ini, negara memalak rakyat secara langsung dan tidak langsung dengan kebijakan pajak, sebagai alasan solusi bagi seluruh permasalahan ekonomi negara.

Dengan pemaparan di atas, sudah saatnya kita kembali pada sistem Islam yang tegak atas asas syariat. Aturan Islam bersumber dari sang Khaliq yakni Allah Swt., satu-satunya yang berhak membuat hukum untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum-hukum syariat Islam ini hanya bisa diterapkan secara menyeluruh dalam sebuah institusi negara yakni Daulah Khil4fah Islamiyah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah yang bertugas melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyatnya. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Minggu, November 08, 2026

Ketika Kapitalisme Mengubah Anak yang Amanah Menjadi Beban

Ketika Kapitalisme Mengubah Anak yang Amanah Menjadi Beban

Opini

Baca Juga

Ketika kehidupan manusia hanya diukur dari sisi ekonomi

tanpa berlandaskan nilai‑nilai Islam secara menyeluruh, rasa amanah, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah akan makin melemah

_______________________

Penulis Fitri Yani

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2026, di sebuah toilet umum di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terjadi peristiwa yang sungguh mengerikan dan menyayat hati.

Seorang bayi mungil yang baru berusia 20 bulan, yang seharusnya hidup dalam pelukan kasih sayang kedua orang tuanya, justru berakhir nyawanya di tangan ayah tirinya sendiri, sementara ibu kandungnya membiarkan hal itu terjadi.

 

Pelaku keji ini adalah AR, seorang pemuda berusia 22 tahun yang merupakan ayah tiri dari korban, dan JM, ibu kandung korban yang berusia 19 tahun. Pasangan ini sebenarnya memiliki dua orang anak, dan sayangnya anak yang paling kecil inilah yang menjadi korban kebrutalan mereka.

 

Dalam proses rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, terungkaplah betapa kejamnya perlakuan tersebut. Dengan nada yang terasa begitu dingin, AR menceritakan bagaimana ia berulang kali menenggelamkan tubuh kecil si bayi ke dalam ember yang penuh berisi air. Ia bahkan menghitung dengan tenang, lalu menekan tubuh mungil itu ke dalam air, mengangkatnya kembali sesaat, dan melakukannya lagi berulang kali hingga si kecil yang tak berdaya itu akhirnya muntah-muntah dan tidak lagi berdaya.

 

Bayi itu belum bisa berbicara, belum bisa melawan, bahkan belum tahu apa-apa di dunia ini. Namun orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya justru menjadi pembunuhnya sendiri. Setelah memastikan nyawa anak itu telah tiada, keduanya tidak berusaha mencari pertolongan, tidak menangis, dan tidak merasa bersalah.

Mereka hanya membungkus jenazah mungil itu dengan kantong plastik biasa, berjalan kaki cukup jauh hingga ke daerah Bendungan Hilir di Jakarta Pusat, lalu menguburkannya di sebidang tanah kosong tanpa penghormatan yang layak. (cnnindonesia.news, 20-11-2026)

 

Saat ditanya apa alasan yang membuat mereka tega melakukan hal yang tidak terbayangkan ini, jawabannya sungguh membuat siapa pun merasa sedih sekaligus marah. Mereka mengaku membunuh anak kandungnya sendiri karena merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan hidup si kecil. Sebuah alasan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik di mata hukum maupun di sisi agama.

 

Kini, kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses penyelidikan masih terus berjalan untuk memastikan segala sesuatunya terungkap dengan jelas, dan jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses autopsi guna melengkapi berkas perkara ini.

 

Peristiwa kematian bayi 20 bulan bukan hanya kesalahan dua orang pelaku saja. Namun, menunjukkan titik lemah dari tatanan sosial‑ekonomi yang berjalan di bawah pengaruh sistem kapitalisme.

 

Pertama, sistem ini sangat menekankan bahwa kebutuhan hidup harus dibayar dengan uang. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya sehari‑hari, perawatan anak, dan biaya kesehatan terus terasa berat. Ketika negara tidak memberikan jaminan hidup yang cukup, beban seluruhnya jatuh ke pundak keluarga sendiri. 

 

Kedua, logika kapitalisme sering menilai manusia dari kemampuan menghasilkan uang. Anak yang belum bisa bekerja kadang dipandang sebagai beban, bukan amanah atau anugerah. Cara pandang ini perlahan‑lahan mengikis rasa tanggung‑jawab batin, sehingga muncul pikiran keliru, lebih baik dihilangkan daripada menambah biaya.

 

Ketiga, perlindungan sosial belum menjangkau secara cepat. Di dalam sistem yang lebih mengutamakan keuntungan, layanan bantuan seringkali menjadi pilihan kedua, bukan kewajiban utama negara. Keluarga yang tertekan ekonomi tidak mudah menemukan tempat meminta bantuan sebelum masalah menjadi darurat besar.

 

Menurut pandangan Islam, anak adalah amanah dari Allah dan rezeki anak sudah dijamin oleh‑Nya. Jika sistem membuat orang lupa hal itu, berarti sistem tersebut sudah menjauh dari nilai‑nilai keadilan.

Dalam sistem yang berpusat pada uang dan kemampuan ekonomi, manusia perlahan‑lahan terbiasa menilai hidup dari segi biaya dan keuntungan. Alhasil, muncul pikiran keliru bahwa anak yang belum dapat menghasilkan uang adalah beban yang harus dihindari. Padahal dalam Islam, anak adalah amanah suci yang dititipkan Allah kepada orang tua, bukan barang yang boleh dibuang ketika menghadapi kesulitan.

Selain akidah yang benar, Islam juga membangun sistem solidaritas antar sesama umat yang utuh, sebagaimana QS. Al‑Ma’idah ayat: 2 yang artinya: "Dan tolong‑menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong‑menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."

Dalam Islam, ketika ada keluarga yang tertekan ekonomi, kerabat, jamaah masjid, dan masyarakat sekitar seharusnya peka sejak awal, lalu membantu melalui zakat, infak, sedekah, serta memberikan bimbingan dan nasihat, bukan membiarkan mereka menanggung semuanya sendirian. Dalam sistem kapitalisme modern, bantuan sosial sering dianggap sebagai urusan pribadi atau sekadar amal sukarela saja, sedangkan dalam Islam, saling menolong adalah kewajiban yang harus berjalan secara teratur.

Lebih dari itu, negara dalam Islam memiliki peran penting melalui Baitulmal untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang benar‑benar tidak mampu, melakukan pemantauan terhadap keluarga yang sedang tertekan, serta menyediakan akses konseling dan bantuan sebelum masalah menjadi darurat. Kemudian apabila sudah terjadi kejahatan. Negara wajib menegakkan hukum secara adil sesuai syariat.

Solusi Islam bukan hanya menghukum setelah tragedi terjadi, melainkan membangun jaring perlindungan menyeluruh. Mulai dari akidah yang benar di hati individu, tanggung jawab keluarga, solidaritas jamaah, peran Baitulmal negara, pencegahan dini, hingga penegakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, tragedi ini menjadi pelajaran besar bahwa ketika kehidupan manusia hanya diukur dari sisi ekonomi, tanpa berlandaskan nilai‑nilai Islam secara menyeluruh, rasa amanah, kasih sayang, dan keyakinan kepada Allah akan makin melemah. Islam menawarkan sistem utuh yang menjaga nyawa manusia sejak awal, bukan hanya menangani setelah nyawa itu hilang. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Minggu, November 08, 2026

Bara di Hutan Pemimpin Abai di Pusat Kekuasaan

Bara di Hutan Pemimpin Abai di Pusat Kekuasaan

Surat Pembaca

Baca Juga

Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam 

dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam sehingga pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi

________________________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURATPEMBACA - Pemerintah RI enggan menetapkan status bencana nasional dan menegaskan masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman. Dalam konferensi persnya, Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Indonesia menolak tawaran bantuan asing seperti helikopter dan personel dari Malaysia. Dudung menegaskan, untuk sementara Indonesia masih mampu menangani situasi tersebut dengan kapasitas yang dimiliki. (suara.com, 19-10-26)

Berdasarkan data dari Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi), jumlah areal karhutla di Indonesia periode Januari – Juli 2026 sebesar 202.004,30 hektar. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 69% jika dibandingkan dengan data tahun 2025. (sipongi.gakkum.kehutanan.go.id)

Angka tersebut diperkirakan akan melonjak tajam mengingat pada Juli hingga Oktober 2026 terjadi kebakaran parah di sejumlah wilayah Kalimantan, Sumatera dan Papua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat. 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga menyatakan bahwa hingga Rabu (14-10-2026) pukul 16.00 WIB, jumlah kumulatif kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak mencapai 288.540 kasus. Sebanyak 64.913 kasus di antaranya dialami balita berusia 0-5 tahun, dengan tambahan 3.295 kasus baru yang dilaporkan pada hari tersebut. (rm.id, 17-10-26)

Karhutla Berulang, Nyawa Rakyat Jadi Taruhan

Karhutla berulang, hal ini kembali menjadi persoalan serius di Indonesia. Ruang hidup masyarakat terancam oleh kabut asap bahkan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Pertanyaannya, kemana pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab? Berbulan-bulan lamanya, asap tak kunjung padam. Pemerintah hanya mengerahkan upaya kuratif dengan mengirimkan pasukan pemadam, water bombing, hingga modifikasi cuaca. Tapi abai terhadap upaya preventif dan seolah lupa, akar masalah dibalik terjadinya karhutla. 

Cuaca seringkali dijadikan kambing hitam. Padahal, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab. Aktivitas manusia, pembakaran hutan yang disengaja memiliki peran besar terjadinya karhutla. Sistem yang diadopsi hari ini, sekuler-kapitalisme telah mematikan nurani penguasa, mereka tidak memahami hakikat kepemimpinan. Negara tidak lagi berperan sebagai pengurus rakyat, melainkan regulator yang memberi restu pemilik modal untuk mengeruk hutan demi kepentingan mereka sendiri.

Dalam Islam, Alam Adalah Amanah dan Satu Nyawa Sangat Berharga

Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat berharga. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyuah (lembut kepada rakyat). Rasulullah ﷺ bersabda:

”Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasa’i)

Dalam Islam, alam adalah amanah dari Allah swt bukan komoditas. Alhasil, keberadaannya harus dijaga dan dikelola untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk segelintir pihak. 

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik..” (TQS. Al-A’raf: 56)

Oleh karena itu, Islam memiliki sistem pendidikan berbasis akidah untuk membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah Swt. sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya.

Dalam penanganan bencana seperti karhutla, Islam memiliki sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik individu, perusahaan, maupun oknum aparat. Islam juga memiliki mekanisme pencegahan agar karhutla tidak berulang dengan menempatkan hutan sebagai harta milik umum yang tidak boleh dikuasai individu maupun korporasi. Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam sehingga pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi. 

Demikianlah, bencana Karhutla hanya dapat dituntaskan dengan cara pandang Islam. Oleh karena itu, penegakkan Islam dan seluruh aturannya wajib kita perjuangkan. Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, maka persoalan umat termasuk karhutla akan mampu teratasi dan membawa kebaikan bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi. InsyaAllah. Wallahualam bissawab. 

Amriane Hidayati

Siska Minggu, November 08, 2026

Hutan Milik Umum, Bukan Milik Oligarki

Hutan Milik Umum, Bukan Milik Oligarki

Opini

Baca Juga

Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum

tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh korporasi untuk mengeruk keuntungan pribadi

______________________________

Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kabut asap belum benar-benar pergi, masyarakat terus menghirup udara tercemar, anak-anak terserang ISPA, bahkan nyawa melayang akibat bencana yang berulang.

Ironisnya, persoalan ini seolah hanya menjadi urusan teknis pemadaman, bukan persoalan serius tentang keselamatan rakyat. Kalau kondisi seperti ini masih dianggap terkendali, sebenarnya ukuran keberhasilan penanganan bencana itu dilihat dari mana?

Pemerintah menyatakan belum perlu menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional karena merasa masih mampu menanganinya. Pernyataan tersebut muncul ketika negara tetangga telah menyampaikan protes akibat kabut asap yang melintasi batas negara. Padahal dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh wilayah yang terbakar, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat luas. Sikap merasa sanggup tentu tidak otomatis berarti keadaan sudah aman, apalagi jika penderitaan warga masih berlangsung.

Luas kebakaran pun bukan persoalan kecil. Data SiPongi dalam catatan Januari hingga Juli 2026 menunjukkan sekitar 202.004 hektare lahan terbakar. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA akibat kabut asap per 11 Oktober 2026, termasuk 64.913 kasus pada balita. Laporan berikutnya bahkan menyebut jumlah kumulatif meningkat menjadi 288.540 kasus per 14 Oktober, dengan empat orang meninggal dunia dalam rangkaian bencana karhutla. (rm.id, 17-10-2026)

Angka-angka tersebut seharusnya cukup untuk membuat siapa pun berhenti sejenak dan mengevaluasi penanganan karhutla. Sebab di balik statistik itu ada anak yang kesulitan bernapas, keluarga yang khawatir terhadap kesehatan anggota keluarganya, serta petugas dan relawan yang mempertaruhkan nyawa saat memadamkan api. Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa keadaan masih terkendali. Mereka membutuhkan perlindungan yang benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Kapitalisme Sekuler Pangkal Karhutla 

Karhutla yang terus berulang juga memperlihatkan bahwa persoalan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran sudah meluas. Ada persoalan pengelolaan hutan dan lahan, pengawasan, serta kepentingan ekonomi yang harus diperiksa sampai ke akarnya.

Jika setiap tahun masyarakat kembali menghadapi ancaman serupa, berarti ada sesuatu yang belum dibereskan secara mendasar. Jangan sampai negara sibuk menunjukkan kemampuan menangani akibat, tetapi tidak sungguh-sungguh menghentikan penyebabnya.

Sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dapat menjauhkan kepemimpinan dari kesadaran tersebut. Agama seolah cukup ditempatkan sebagai urusan ibadah pribadi, sedangkan pengelolaan negara diserahkan pada pertimbangan kepentingan dan keuntungan duniawi.

Akibatnya, jabatan rawan dipandang sebagai kekuasaan, bukan amanah yang kelak dihisab. Pendidikan yang tidak menjadikan akidah sebagai dasar pembentukan kepribadian pun berisiko melahirkan pemimpin yang cakap secara teknis, tetapi lemah dalam kesadaran bahwa mengurus rakyat adalah tanggung jawab di hadapan Allah.

Masalah lainnya terletak pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan ruang besar bagi kepentingan pemilik modal. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, hutan dan lahan dapat dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi demi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan berisiko tersisih ketika berhadapan dengan kepentingan bisnis. Selama pengelolaan sumber daya alam lebih tunduk pada kepentingan pemodal daripada aturan yang melindungi kepentingan umum, ancaman kerusakan lingkungan akan terus terbuka.

Islam Atasi Karhutla 

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan bukan jabatan untuk mempertahankan kekuasaan atau sekadar mengatur administrasi pemerintahan. Pemimpin adalah raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Tanggung jawab itu menuntut pemimpin memiliki tiga watak penting, yakni al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra'iyyah (lemah lembut terhadap rakyat). Kekuatan dibutuhkan agar negara mampu mengambil tindakan tegas dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Ketakwaan membuat pemimpin sadar bahwa setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt.. Sementara kelembutan kepada rakyat mendorongnya untuk mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat, bukan membiarkan mereka menanggung dampak kebijakan yang keliru.

Islam memiliki pengaturan kepemilikan yang membedakan kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh korporasi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Negara bertugas mengelolanya sesuai syariat dan memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan tidak boleh tunduk pada tekanan pemodal, melainkan harus berada di tangan negara yang menjalankan hukum Allah.

Penerapan sistem Islam secara menyeluruh melalui institusi Khil4fah juga akan membentuk kepemimpinan yang berlandaskan akidah. Pendidikan Islam tidak hanya mencetak orang yang menguasai ilmu dan keterampilan, tetapi juga membangun kepribadian yang memahami halal-haram serta beratnya amanah mengurus umat.

Negara pun wajib melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan, mencegah kerusakan, menindak pelanggaran, dan mengerahkan sumber daya untuk memulihkan wilayah terdampak. Penanganan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.

Khatimah 

Rakyat tidak seharusnya dipaksa menganggap kabut asap sebagai kejadian biasa setiap tahun. Nyawa manusia, kesehatan anak, dan kelestarian lingkungan bukan harga yang pantas dibayar demi keuntungan segelintir pihak. Sudah saatnya kepemimpinan dikembalikan pada hakikatnya sebagai amanah untuk melindungi dan mengurus umat sebab pemimpin sejati bukan sekadar merasa sanggup menghadapi bencana, melainkan memastikan rakyat tidak terus-menerus menjadi korban. Wallahualam bissawab.

Siska Minggu, November 08, 2026

Awal Hijrahku: Ketika Memanggilku dalam Mimpi

Awal Hijrahku: Ketika Memanggilku dalam Mimpi

Inspirasi

Baca Juga

Untuk teman-teman yang masih menunda hijrah

jangan tunggu mimpi seperti aku jangan tunggu dipanggil baru sadar

___________________

Penulis Ummu El

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, INSPIRASI - Dulu aku pikir hidup ini masih panjang. Aku masih sibuk dengan dunia. Tertawa, lalai, menunda taubat. Aku pikir kematian itu masih jauh, ternyata tidak. Suatu malam, Allah menegurku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku bermimpi, aku meninggal.

Dalam mimpi itu sangat nyata. Aku melihat diriku sendiri terbujur kaku. Dingin. Tidak bisa bergerak. Aku melihat orang-orang memandikanku. Air itu disiramkan ke tubuhku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku melihat diriku dikafani. Kain putih yang dulu sering aku hindari untuk membicarakan kematian, kini membungkus seluruh tubuhku.

Dan yang paling membuatku gemetar, saat aku hendak dimasukkan ke liang lahat. Gelap. Sempit. Sendirian. Di saat itulah aku terbangun. Nafasku sesak, keringat membasahi seluruh tubuh, jantungku berdegup kencang. Aku menangis, lama sekali.

Di kamar yang sepi itu, baru aku sadar. Ternyata kain kafan itu tidak butuh ukuran badan. Ia selalu siap. Ternyata liang lahat itu tidak menunggu kita siap. Ia selalu terbuka. Malam itu Allah masih memberiku kesempatan kedua. Aku yang tadinya mati dalam mimpi, Allah bangunkan kembali dalam nyata. Bukan untuk kembali ke maksiat yang sama, tapi untuk pulang.

Sejak malam itu, aku berjanji. Aku ingin pulang sebelum dipulangkan. Aku ingin berhijab sebelum dikafani. Aku ingin mengaji sebelum dimandikan. Aku ingin taat sebelum dishalatkan. Itulah awal hijrahku. Bukan karena aku baik, tapi karena Allah masih sayang padaku. Allah menegurku dengan mimpi, karena mungkin jika dengan musibah, aku tidak akan sanggup.

Untuk teman-teman yang masih menunda hijrah, jangan tunggu mimpi seperti aku. Jangan tunggu dipanggil baru sadar. Karena belum tentu setelah mimpi itu kita masih diberi kesempatan terbangun. Hijrahlah, selagi Allah masih beri kita napas untuk bertaubat.

Tapi ternyata, hidayah itu tidak berhenti di air mata malam itu. Beberapa hari setelah mimpi itu, dalam keadaan hati yang masih goncang, Allah kirimkan seorang teman yang namanya Teh Ause. Dia datang dan mengajak dengan lembut, "Teh, ikut ngaji yuk ke DTA Al-Fatih,"

Tanpa pikir panjang aku ikut. Langkah kaki terasa berat, tapi hati terasa ditarik. Dan disanalah takdir indah itu Allah pertemukan. Aku dipertemukan dengan ustazah-ustazah pengemban dakwah Islam kaffah. Awalnya ku kira ngaji itu hanya tentang halal-haram, tentang memperbaiki salat dan bacaan Qur'an. Ternyata lebih dari itu.

Mereka bukan hanya memberi ilmu. Mereka membina. Mereka merangkul. Mereka tidak menghakimi masa laluku yang berantakan. Mereka sabar menuntunku, menemukan jati diri yang selama ini hilang. Di kajian itu aku baru paham, ternyata Islam itu tidak setengah-setengah. Islam itu kafah. Islam itu tidak hanya mengatur cara memandikan jenazah, tapi juga mengatur bagaimana seharusnya hutan dijaga, bagaimana negara diurus, bagaimana hidup ini harusnya ditata dengan syariat secara menyeluruh.

Dari yang awalnya aku hanya takut mati, kini aku jadi paham untuk apa aku hidup. Dulu aku mencari jati diri di tempat yang salah. Di fashion, di validasi manusia, di dunia yang semu. Di DTA Al-Fatih, bersama ustazah-ustazah itu, aku menemukan jati diriku yang sebenarnya: aku adalah hamba Allah, seorang muslimah yang punya peran besar untuk dakwah.

Jika malam itu Allah membangunkan ku dari kematian dalam mimpi, maka di DTA Al-Fatih Allah benar-benar membangunkanku dari kematian hati yang sesungguhnya. Terima kasih ya Allah. Telah Kau pertemukan aku dengan mimpi itu, dan Kau pertemukan aku dengan orang-orang salih yang menuntunku pulang. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Minggu, November 08, 2026

Kecerdasan Buatan (AI) Menjadi Kemajuan atau Kekhawatiran

Kecerdasan Buatan (AI) Menjadi Kemajuan atau Kekhawatiran

Surat Pembaca

Baca Juga

Kecanggihan teknologi semestinya membantu manusia menjalankan amanahnya di bumi

bukan untuk menyumbang kerusakan dalam kehidupan

_____________________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA- Di era sekarang, ada teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat canggih berupa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). AI hadir untuk membantu kemudahan dan manfaat bagi manusia. Salah satunya dalam mengubah cara kerja di beberapa sektor, seperti: pendidikan, keuangan, industri, hingga penelitian ilmiah.

Sejumlah peneliti AI terkemuka dunia memperingatkan pemerintah agar bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya "ledakan kecerdasan" AI. Ada 22 peneliti yang terlibat, termasuk Yoshua Bengio dan Geoffrey Hinton yang dianggap sebagai bapak AI moderen. Selain itu juga melibatkan salah satu pendiri Anthropik Jack Clark dan kepala ilmuwan open AI Jakub Pachoki. (cnnindonesia.com, 30-09-2026)

Kekhawatiran terhadap AI bukan berarti untuk memberhentikan perkembangan teknologi. Namun, agar mendorong perkembangan AI secara tanggung jawab, pengawasan memadai, dan disertai aturan yang lebih ketat.

Di bidang keuangan, AI dapat membantu menganalisis data dan mengidentifikasi risiko. Di bidang kesehatan AI berfungsi untuk mempercepat analisis data, dalam menyediakan obat-obatan yang di personalisasi, dan pemindaian sinar-x. Teknologi ini mempercepat pekerjaan secara efisiensi dan mampu menyelesaikan persoalan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Para peneliti dan pakar keamanan global terus memperingatkan bahwa penyalahgunakan kecerdasan buatan AI dapat menciptakan ancaman biologis dan siber yang sangat serius. Berkurangnya kendali manusia terhadap sistem yang semakin otonom, persaingan teknologi antar negara yang dapat meningkatkan risiko konflik. Di samping itu, AI juga dapat melakukan kesalahan opini publik dan penipuan melalui konten yang semakin sulit dibedakan antara ilusi AI atau kenyataan.

Memang, pada sisi yang lain AI bisa bermanfaat terhadap manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan persoalan. Namun, pada sisi yang lain juga bisa menimbulkan bahaya apabila tidak disertai pengawasan, tanggung jawab, dan pedoman yang jelas.

AI dalam Sistem Kapitalisme

Dalam kehidupan sistem kapitalisme hari ini lebih mengutamakan asas manfaat. Untung rugi pun menjadi standar perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi sangat berkaitan persaingan ekonomi dan nilai keuntungan. Perusahan berlomba menciptakan teknologi yang lebih unggul untuk memperluas pasar, meningkatkan produksi, dan memperkuat persaingan.

Ketika adanya kecerdasan buatan (AI) ini telah mendorong persaingan lebih diutamakan. Maka, muncul risiko bahwa teknologi diinformasikan lebih cepat dari kesiapan, pengawasan, dan perlindungan. Persaingan dapat mencapai inovasi tetapi kepentingan masyarakat tidak mendapatkan perhatian seimbang demi keuntungan menjadi pertimbangan utama.

Dampak adanya risiko yang ditimbulkan olah AI, adanya perusahaan yang berlomba menghadirkan kemampuan baru. Sementara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat tidak mampu memantau dan memastikan keamanan kepada rakyat dalam menggunakan AI. Kecerdasan buataan (AI) tanpa kendali akidah dan syariat Islam bisa berisiko pada kehancuran kehidupan manusia.

AI dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, teknologi AI bersipat mubah (boleh) digunakan selama membawa kebaikan, kemaslahatan, dan tidak mendatangkan mudarat bagi siapa pun. Kecerdasan buatan juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Maka, AI ini tidak selalu dilihat sebagai ancaman.

Teknologi AI ditangan seseorang yang mempunyai akidah kokoh dan kepatuhan terhadap syariat akan berkualitas dan mendatangkan manfaat. Sebaliknya, AI ditangan seseorang tanpa akidah dan syariat Islam bisa berisiko pada kehancuran manusia, yakni munculnya ledakan teknologi AI.

Manusia diberi akal oleh Allah Swt.. Dengan bekal akal inilah manusia diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya:

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am: 165)

Perkembangan teknologi AI merupakan karya kegeniusan akal manusia. Namun, satu yang harus disadari bahwa, AI akan dipengaruhi dengan berbagai informasi, pemikiran, dan ideologi, yang kemudian diproses menjadi satu keputusan. Pemikiran ini menjadi suatu hadarah yang dipengaruhi ideologi dan madaniyah.

Sebagai umat Islam suatu keharusan menjaga kerahasian data pengguna sebagai prinsip penjagaan harta dan kehormatan. Sebab dalam penggunaan AI seringkali memerlukan data diri untuk diproses dan hal ini disinyalir membahayakan diri jika selalu mengikuti tren, jika tidak berasaskan akidah yang benar. Dengan demikian, AI bukanlah sumber kebenaran secara mutlak dan tidak mempertanggungjawabkan moral maupun keagamaan seseorang.

Kecanggihan teknologi semestinya membantu manusia menjalankan amanahnya di bumi, bukan untuk menyumbang kerusakan dalam kehidupan. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Khantynetta

Siska Minggu, November 08, 2026

Pemimpin Abai, Asap Tak Kunjung Padam

Pemimpin Abai, Asap Tak Kunjung Padam

Surat Pembaca

Baca Juga

Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat menjadi taruhannya

Mirisnya lagi, pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan kabut asap yang pada kenyataan makin meluas

__________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) belum padam sampai saat ini. Ini menyebabkan asapnya menyebar luas di tujuh provinsi di negeri ini, bahkan negara tetangga. Malaysia juga sempat menyampaikan protesnya atas bencana ini karena mereka juga terkena dampak kabut asapnya.

Namun, sampai saat ini pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla dan belum menetapkan sebagai bencana nasional. Meski negara tetangga terus memprotes kabut asap lintas negara. Sungguh sangat miris, tidak hanya merugikan rakyat negeri ini, namun karhutla juga merugikan negara tetangga. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki area penanganan Karhutla terluas. BNPB melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 639,23 hektare, yang tersebar di enam provinsi prioritas hingga Senin (12-10-2026). Kalteng dan dan Kalsel menjadi dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat. (Bisnis.com, 13-10-2026)

Akibat dari kabut asap di Indonesia menyebabkan terjadinya kasus ISPA. Dari data Kemenkes per 11 Oktober 2026, sudah mencapai 277.075 kasus, termasuk 64.913 balita dan sudah ada 4 orang yang meninggal dunia. 

Akar Masalah 

Inilah yang terjadi di negeri ini saat menerapkan sistem kapitalisme. Pemimpinnya abai terhadap rakyatnya. Karhutla terus berulang dan nyawa rakyat menjadi taruhannya. Mirisnya lagi, pemerintah tetap merasa sanggup dan bisa mengendalikan kabut asap yang pada kenyataan makin meluas.

Seharusnya pemimpin bisa menjaga rakyatnya agar aman dan nyaman hidup di dalam negerinya karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 

Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam/presiden adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, dalam sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme, membuat pemimpin tidak paham hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Bahkan tidak peduli dengan banyaknya korban akibat keabaiannya.

Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyerahkan kekuasaan di tangan pemodal. Siapapun bebas memiliki apa pun, sehingga hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi besar-besaran demi kerakusan segelintir orang. 

Hal tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berulang terjadi di negeri ini. Karena negeri ini menerapkan aturan selain aturan Allah. Sebaliknya malah bekerja sama dengan asing untuk mengeruk sumber daya alam di negeri tercinta ini. 

Solusi Islam

Kebakaran hutan dan lahan tidak akan terus berulang jika Islam diterapkan. Dalam Islam, pemimpin adalah raa'in dan junnah yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Ia memiliki tiga watak, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat).

Selain itu, sistem pendidikan Islam berbasis akidah membentuk pemimpin berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya. Alhasil, tidak akan abai terhadap keselamatan rakyatnya. 

Ada hadis yang menyampaikan tentang kepemimpinan. Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam/presiden adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Perlu kita ketahui bahwa, sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum yang haram dikuasai korporasi, sehingga pintu eksploitasi tertutup. Kekuasaan ada di tangan negara yang berhukum dengan syariat, bukan di tangan pemodal, sehingga karhutla diselesaikan sampai akarnya bukannya terus berulang.

Betapa aman dan nyaman jika Islam diterapkan di negeri ini. Jikapun terjadi bencana, pemimpin tidak akan abai terhadap keselamatan rakyatnya. Namun, akan bergerak cepat dan tepat untuk mengatasinya. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Ummu Adil

Siska Kamis, November 05, 2026

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi

Surat Pembaca

Baca Juga

 

Mengapa korupsi terjadi dan terjadi lagi seperti tiada hentinya

yaitu karena sanksi bagi para pelaku kriminal tidak tegas dan tidak menimbulkan efek jera

_________________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Bencana di negeri kita belum reda, bukannya bantuan yang didapat, namun malah berita buruk yang sangat menyakitkan.

Pejabat yang seharusnya melindungi rakyat, justru menzalimi rakyat dengan mengambil hak rakyat. Penderitaan rakyat bertubi-tubi. Sudahlah terkena bencana, ditambah bantuan untuk bencana malah dikorupsi. 

Seperti yang diketahui bahwa KPK melakukan OTT di BNPB pada 13 Oktober 2026 dan menetapkan 5 tersangka, salah satunya adalah adik dan tenaga ahli Kepala BNPB. Mirisnya, praktik korupsi ini diduga berlangsung sejak 2022 di tengah banjir, longsor, dan karhutla yang terus menghantam rakyat. 

Disampaikan bahwa praktik rasuah ini menyasar Dana Siap Pakai (DSP), yakni dana cadangan yang bersumber dari APBN dan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Dana ini secara khusus hanya boleh dicairkan untuk keperluan tanggap darurat, status siaga, dan masa transisi darurat ke pemulihan bencana. (MetroTV, 15-10-2026)

Akar Masalah

Korupsi yang menyebar luas dan makin menggurita seperti ini terjadi karena kita berada pada sistem kapitalisme. Korupsi ini bukan sekadar kejahatan biasa, justru terjadi saat rakyat dalam kondisi darurat dan dana tersebut dijarah oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Sungguh sangat miris pelindung menjadi penghancur. 

Selain itu, pelaku tindak korupsi makin banyak karena tidak ada benteng keimanan pada diri pejabat sehingga tidak merasa takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sekularisme membuat orang tidak punya hati dan tega melakukan apa pun demi keuntungan pribadi. Banyak bermunculan pejabat krisis integritas. 

Mirisnya lagi, kapitalisme membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Lemahnya pengawasan/kontrol dari pemimpin negara pada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Korupsi bukan anomali dalam sistem kapitalisme, melainkan penyakit bawaan.

Satu hal yang pasti, mengapa korupsi terjadi dan terjadi lagi seperti tiada hentinya yaitu karena sanksi bagi para pelaku kriminal tidak tegas dan tidak menimbulkan efek jera. Alhasil, pelaku kriminal makin bertambah dan juga mengulanginya. 

Solusi Islam

Berbeda dengan Islam, cara penanganan bencana sangat cepat dan tepat. Dalam Islam, negara wajib hadir paling depan bagi rakyat, apalagi dalam kondisi darurat. 

Pemimpin dalam Islam menjadikan jabatan sebagai amanah dan menjalankan perannya sebagai raa'in dan junnah. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar:

"Sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan pada hari kiamat ia menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa saja yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan kewajiban di dalamnya." (HR. Muslim)

Yang pertama dan utama, Islam membangun keimanan pada diri individu sebagai benteng pertama. Rasa takut kepada Allah akan mencegah seseorang, termasuk pejabat untuk melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi.

Yang tidak kalah pentingnya, penerapan sistem Islam menutup celah korupsi dari bukunya melalui sistem pendidikan berbasis akidah yang melahirkan orang-orang berkepribadian Islam. Selain itu, ada mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta pejabat. 

Dalam Islam, terkait hukuman yang akan diberikan kepada para pelaku tindak korupsi bisa membuat efek jera kepada para pelaku, dan mencegah orang lain untuk bertindak kriminal. Untuk para pelaku korupsi negara Islam akan memberikan sanksi takzir bagi para pelakunya. Hukum yang setimpal. 

Oleh karena itu, jika ingin memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya maka kita harus menerapkan hukum Allah. Marilah kita berdoa dan terus berjuang agar negeri tercinta ini menerapkan hukum Allah, Sang Maha Pencipta dan Pengatur. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Ummu Adil

Siska Kamis, November 05, 2026