Islam Menjawab atas Seluruh Persoalan Kehidupan Manusia

Islam Menjawab atas Seluruh Persoalan Kehidupan Manusia

Opini

Baca Juga

Inilah yang wajib kita usahakan agar Islam kembali tegak di muka bumi

Selayaknya seperti pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat beliau

___________________________________

Penulis Mulyaningsih

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Masalah Anak & Keluarga

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sudah lebih dari enam bulan tahun ini dilewati. Silih berganti kejadian pun mewarnai di dalamnya. Termasuk persoalan demi persoalan, ikut meramaikan nuansa kehidupan di negeri ini. Mulai dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, dan yang lainnya. 

Sebagaimana dikutip dari salah satu laman nasional menyebutkan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menyampaikan pada aksi demonstrasi mahasiswa bahwa penyandingan MBG dengan isu ekonomi mengkonfirmasi mahasiswa telah memiliki perhatian. Yaitu perhatian pada kebijakan yang telah diterapkan di negeri ini.

Dari pandangan mahasiswa, MBG ini adalah program yang erat kaitannya kebijakan lainnya. Seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang tentu berdampak pada hal lainnya. Harga barang menjadi meroket, termasuk pada BBM juga merangkak naik, PHK massal, serta lainnya. Tentunya hal tersebut akan sangat memberatkan masyarakat dan pastinya berefek signifikan terhadap kehidupan. (kompas.com, 18-6-2026)

Melihat mahasiswa yang kembali turun dan bergerak untuk melakukan aksi demonstarasi yang dilengkapi dengan beberapa tuntutan serta kritik terhadap pemerintah memberikan indikasi peningkatan. Mereka sekarang sudah berani dan vokal untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan saat ini. Namun, sayang seribu sayang justru pemerintah menganggap biasa pada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

Seolah-olah tidak terjadi apa-apa serta aman terkendali kondisinya. Padahal, seluruh mahasiswa menginginkan bahwa kritik dan saran dari mereka didengarkan untuk kemudian dikaji kembali terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan tadi.

Apakah memang benar yang menjadi aspirasi mahasiswa ataukah kebalikannya? Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita, tidak malah menganggap santai serta biasa saja. Padahal ini nyatanya menyangkut kondisi yang terjadi di negeri ini. Dan sebenarnya harus fast respons yang didapatkan, bukan sebaliknya. 

  

Inilah gambaran fakta yang terjadi di negeri bernama Indonesia. Yang punya kuasa dan jabatan tampak begitu seenaknya terhadap amanahnya serta bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana nasib manusia yang dipimpinnya. Ironis memang, tetapi ini adalah kenyataan yang benar adanya terjadi di negeri kita.

Ini kemudian mengkonfirmasi secara nyata kepada kita bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat hanya sebatas pada musim pemilihan saja. Mengapa demikian? Karena masyarakat hanya diperlukan ketika menghadapi hajatan besar 5 tahun sekali itu. Para calon hanya memerlukan suara mereka untuk kemudian setelah terpilih beda lagi sikapnya. Benar-benar sangat berbeda, bagaikan bumi dan langit.

Jauh sebelum pemilihan, mereka selalu mendengarkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan untuk kemudian diberikan sesuatu. Entah itu dalam bentuk dana, barang, ataupun bangunan fasilitas umum yang sangat diperlukan masyarakat. Ini yang nyatanya terjadi dan terus berulang setiap perputaran pemilihan tersebut. Sehingga yang menjadi korban selalu saja masyarakat yang bernama rakyat jelata.

Bahkan jika kita mendalami hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, maka muatan ekonomi begitu kental didalamnya. Tentu saja bak hubungan penjual dan pembeli yang notabenenya harus memunculkan pada laba alias keuntungan semata. Seraya seperti hubungan bisnis, yang harus menghasilkan cuan dan cuan saja. 

Ini semua secara jelas diduga kuat karena sistem yang ditetapkan saat ini telah menjerumuskan manusia pada sisi ingin mendapatkan manfaat dan materi semata. Demokrasi kapitalis telah mendidik kita untuk selalu mencari-cari celah agar terfokus pada sisi uang semata. Siapa yang mempunyai mod banyak maka seyogyanya akan mampu menyetir dan menjadi pemimpin.

Ini sudah menjadi rahasia umum dan selalu cara ini yang diambil agar mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Dengan mendapatkan kedua hal tadi, maka manusia mampu bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa memandang lagi orang lain. Parahnya, selayaknya menutup mata, hati, dan telinga mereka terhadap persoalan yang terjadi di sekitarnya. Tampak bisu dan tak berdaya ketika persoalan demi persoalan menerjang kehidupan mereka. Dan ini semua menjadi satu fenomena yang bergulir sama setiap ada persoalan. 

Masyarakat disuruh bersabar dengan keadaan yang menimpa mereka. Kemudian mengganggap kejadian yang ada sekarang seperti hal biasa yang mampu dilewati. Itulah yang selalu dikatakan oleh para pejabat kita. Sebut saja, ketika virus datang melanda (Covid-19) pemerintah tampak tidak serius menyikapinya. Padahal korban sudah banyak berjatuhan dan para tenaga medis sudah angkat tangan.

Kemudian yang sekarang terjadi, dolar menguat sementara rupiah dalam kondisi selemah-lemahnya. Itupun dikatakan bahwa kita tidak memakai dolar sehingga aman dan kondisi bisa tetap stabil. Namun, fakta membuktikan bahwa dengan menguatnya dolar maka berdampak signifikan kepada roda ekonomi di negeri ini.

Seluruh barang meroket tajam, belum lagi gas yang langka, BBM pun ikut melangit harganya, dan masih banyak lainnya. Termasuk pada MBG yang ternyata eh ternyata, para pejabatnya melakukan korupsi juga dan nilainya tidak main-main.

Astagfirullah, inilah fakta demi fakta yang terjadi di masyarakat dan pemerintah masih saja bersikap seolah di Indonesia baik-baik saja. Sadar dong pak, masyarakat sekarang sudah mulai jenuh dengan omongan saja tanpa bukti nyata bahwa pemerintah bekerja serius untuk kemakmuran masyarakat seluruhnya. Jika ditanya, kapan itu terjadi? Nah, inilah yang sebenernya harus kita usahakan. 

Sebagaimana pandangan penulis di atas, bahwa usaha kita seharusnya dimulai sekarang. Bagaimana caranya? Selayaknya sebagai seorang muslim dan negeri ini mayoritas beragama Islam maka itulah yang menjadi pegangan dan penuntun kita. Islam harus menjadi aturan baku yang posisinya wajib diterapkan dalam segala lini kehidupan manusia. 

Karena kita menyakini bahwa manusia lemah, terbatas, dan serba kurang maka kita harus mencari sesuatu yang lebih kuasa atas kita. Tentunya Sang Pencipta, Allah Swt. yang mengetahui akan seluruh hal terkait manusia, bumi, dan yang lainnya sehingga kita hanya mengambil hukum yang Allah berikan saja, tidak lainnya.

Karena Allah telah menurunkan Al Qur'an sebagai kitab suci yang isinya tuntunan kehidupannya bagi manusia. Nah, itulah yang harus bin wajib kita terapkan dalam kehidupan ini, bukan buatan manusia tadi. Sebagaimana firman Allah Swt..

"Wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syetan sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu". (TQS. Al-Baqarah 208)

Dari firman Allah tersebut kita dapati bahwa manusia harus masuk secara totalitas alias keseluruhan. Tidak mengambil setengah atau sebagian saja, namun semuanya. Sehingga dalam kehidupan pun harus menerapkan Islam, termasuk ketika menjalankan roda pemerintahan. Dengan keimanan (akidah) kita maka akan tunduk serta patuh terhadap pemimpin kaum muslim, yaitu khalifah. Dan khalifah nantinya akan dengan sungguh-sungguh menjalankan amanahnya, mengurusi urusan umat sampai terwujud kemaslahatan. 

Nah, itulah yang wajib dilakukan oleh penguasa (pemimpin). Karena nanti seluruh amanah akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di Yaumil Akhir dan akan sangat menentukan ke arah surga atau neraka. Selayaknya sebagai manusia tentu surga menjadi cita-cita kita bersama, karena itu merupakan tempat terakhir yang begitu didambakan seluruh kaum muslim.

Kemudian, dari khalifah tadi akan menerapkan aturan Islam secara sempurna dan menyeluruh. Beliau akan menunjuk beberapa orang yang nantinya akan menjabat sebagai Wali, Amil, Muawin, Qadi, Pemimpin Perang, dan yang lainnya. Semua akan diberikan amanah sesuai dengan porsinya masing-masing. Tentunya akan melihat kepakaran serta kemampuan mereka. Tak lupa menyampaikan bahwa amanah adalah berat karena ini menyangkut hajat masyarakat. 

Kemaslahatan umat akan benar-benar diusahakan untuk tercapai karena itu tujuan utamanya. Persoalan demi persoalan yang muncul pun akan ditimbang dengan kacamata Islam saja untuk dicari solusinya. Ini mencakup seluruh seluruh persoalan kehidupan manusia. Jika ada yang menyampaikan aspirasi, akan diterima dengan baik. Kemudian akan dikaji ulang jika berkaitan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah tetap dilakukan ataukah harus diganti kebijakan, nanti akan ditetapkan kembali oleh khalifah. 

Begitulah adanya pengaturan ketika Islam ditetapkan dalam kehidupan dunia. InsyaAllah tidak ada satu pun persoalan yang tak mampu dicari solusinya. Karena Islam mempunyai jawaban atas segala masalah manusia. Tinggal kitanya saja mau atau tidak mengambilnya secara menyeluruh.

Nah, inilah yang wajib kita usahakan agar Islam kembali tegak di muka bumi. Selayak ya seperti pada masa Rasulullah saw. dan lara sahabat beliau. Islam mampu ditetapkan selama 1300 tahun lamanya dan masyaraktnya bahagia. Artinya kita harus berjuang bersama agar Islam kembali tegak di dunia ini. Agar seluruh persoalan yang saat ini ada, mampu terselesaikan secara sempurna tidak tambal sulam. Wallahualam bissawab.

Siska Senin, Juli 13, 2026

Gencatan Senjata di G4za: Mengapa Belum Menghentikan Penderitaan?

Gencatan Senjata di G4za: Mengapa Belum Menghentikan Penderitaan?

Opini

Baca Juga

Umat membutuhkan persatuan dan kepemimpinan yang diyakini

mampu mewujudkan perlindungan nyata bagi G4za serta bagi seluruh kaum tertindas di berbagai belahan dunia

______________________________

Penulis Siti Hasriani, S.Pd.

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pendidik Generasi Qurani

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Konflik di G4za yang terus berlangsung telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Berbagai upaya penyelesaian, mulai dari perundingan hingga kesepakatan gencatan senjata, telah dilakukan dengan harapan mampu menghentikan penderitaan rakyat P4lestina.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perdamaian yang diharapkan masih jauh dari terwujud. Korban terus berjatuhan, sementara krisis kemanusiaan semakin memburuk.

Gencatan senjata yang diberlakukan sejak Oktober 2025 pun terbukti belum mampu menghentikan pertumpahan darah. Harapan masyarakat internasional bahwa kesepakatan tersebut akan menjadi jalan menuju perdamaian ternyata belum menjadi kenyataan.

Fakta di lapangan justru menunjukkan serangan militer masih terus berlangsung dan menelan banyak korban jiwa dari kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang tidak disertai mekanisme penegakan yang kuat hanya menjadi kesepakatan di atas kertas.

Data Kementerian Kesehatan G4za mencatat lebih dari 1.000 warga P4lestina meninggal dunia akibat serangan Isra*l setelah gencatan senjata diberlakukan. Data tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang seharusnya memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil belum mampu menjalankan fungsinya. Berbagai laporan dari lembaga internasional juga mengungkapkan masih terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, menemukan dugaan bahwa anak-anak secara sengaja menjadi sasaran dalam sejumlah serangan. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan justru menjadi korban konflik yang berkepanjangan. Banyak di antara mereka kehilangan orang tua, tempat tinggal, bahkan masa depan akibat agresi yang tak kunjung berakhir.

Di sisi lain, akses bantuan kemanusiaan juga masih mengalami berbagai hambatan. Bantuan yang sebelumnya dijanjikan sebanyak 600 truk per hari pada kenyataannya belum dapat masuk secara optimal ke wilayah G4za. Akibatnya, jutaan warga kesulitan memperoleh makanan, air bersih, obat-obatan, serta layanan kesehatan. Krisis kemanusiaan pun terus memburuk dari hari ke hari.

Rangkaian fakta tersebut menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar, gencatan senjata hanya menjadi formalitas politik. Kesepakatan damai yang tidak disertai komitmen untuk menghentikan kekerasan tidak akan mampu memberikan perlindungan nyata bagi rakyat P4lestina. Karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menyelesaikan akar persoalan.

Dalam pandangan Islam secara kafah, menghentikan kezaliman merupakan kewajiban yang tidak boleh ditunda. Setiap bentuk penindasan terhadap manusia harus dihentikan dengan cara yang mampu memberikan perlindungan secara nyata. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik tidak cukup ditempuh melalui perundingan yang berulang-ulang tanpa menghasilkan perubahan yang berarti. Pengalaman selama puluhan tahun menunjukkan bahwa berbagai kesepakatan damai kerap berakhir tanpa menghadirkan keadilan bagi rakyat P4lestina.

Dalam perspektif Islam, solusi mendasar adalah hadirnya institusi negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, yaitu Khil4fah Islamiyah. Institusi ini dipandang memiliki kewenangan politik, militer, dan diplomatik untuk menghentikan agresi, menjamin masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, serta menuntut pertanggungjawaban atas berbagai kejahatan terhadap warga sipil. Dengan otoritas yang kuat, setiap pelanggaran terhadap perjanjian tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

Di samping itu, umat Islam di seluruh dunia perlu terus memperkuat ukhuwah dan solidaritas terhadap rakyat P4lestina. Solidaritas tidak cukup diwujudkan melalui doa dan ungkapan simpati semata, tetapi juga melalui berbagai ikhtiar nyata sesuai kemampuan.

Di antaranya memberikan bantuan kemanusiaan, melakukan boikot terhadap pihak-pihak yang terbukti mendukung kezaliman, serta terus mendorong para penguasa di negeri-negeri muslim agar bersatu dalam membela G4za dan menghentikan penderitaan rakyat P4lestina.

Persatuan umat merupakan salah satu faktor penting dalam menghadapi penjajahan dan penindasan. Selama dunia Islam masih tercerai-berai dan bergerak sendiri-sendiri, upaya menghentikan agresi akan menghadapi banyak hambatan. Sebaliknya, apabila umat memiliki kepemimpinan yang kuat serta visi yang sama dalam membela kaum tertindas, peluang terwujudnya perlindungan yang nyata akan makin besar.

Dengan demikian, gencatan senjata yang sejati bukan sekadar penghentian sementara suara senjata, melainkan terwujudnya rasa aman yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perdamaian hanya akan terwujud apabila ada kekuatan yang mampu menjamin terlaksananya setiap perjanjian dan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggarnya.

Karena itu, umat membutuhkan persatuan dan kepemimpinan yang diyakini mampu mewujudkan perlindungan nyata bagi G4za serta bagi seluruh kaum tertindas di berbagai belahan dunia. Wallahualam bissawab.

Siska Senin, Juli 13, 2026

L6BT Bagian dari Keragaman: Cermin Cacatnya Intelektualitas

L6BT Bagian dari Keragaman: Cermin Cacatnya Intelektualitas

Opini

Baca Juga

Sebenarnya negara tidak perlu repot-repot merancang hukuman yang tepat bagi pelaku L6BT

Karena hukuman yang tepat sudah ditentukan Allah melalui syariat hukuman di dalam Al-Qur'an

______________________________

Penulis Wiwin Supiyah, S.Pd

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Muslimah Coblong 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - BEM psikologi UI, pada Selasa 1 Juli 2026 membuat gaduh netizen di seluruh flatform media sosial. Pasalnya mereka mengunggah konten hasil kajian APA (American Psychological Association) pada 2008 yang menyatakan bahwa L6BT atau homoseksualitas bukan gangguan mental maupun penyimpangan.

Tak ketinggalan memunculkan perdebatan di kalangan psikolog muslim dan nonmuslim. Meredakan ketegangan, UI kemudian merespon ungguhan kajian organisasi kemahasiswaan, bahwa unggahan tersebut tidak mencerminkan posisi resmi UI selalu institusi. 

MUI sebelumnya telah mengeluarkan Fatwa Resmi (Fatwa No. 57 Tahun 2014): MUI menetapkan bahwa aktivitas lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah) yang merusak tatanan moral. Namun Fatwa ini hanya sebagai seruan moral, dan belum dilegitimasi oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. 

MUI pada tanggal 11 Juni 2026, secara resmi melalui situnya mui.or.id mendesak pemerintah untuk menimpakan hukuman tegas bagi pelaku dan pengkampanye L6BT. 

Hari ini, perilaku penyimpangan L6BT belum dikenai hukuman. Apabila ada temuan maka hanya ada inisiasi dari kepala daerah utnuk dibina atau dibarakan. Media juga turut menormalisasi L6BT. Dahulu penyiaran begitu ketat, sehingga mampu mengurangi secara masif. Sedangkan sekarang penyiaran justru menjadi alat kampanye yang bebas. Ditambah lagi kampanye melalui media sosial yang tidak dapat dibendung lagi. 

L6BT secara naluri dan fitrah manusia diakui sebagai penyimpangan. Hal ini tertera di dalam Al-qur'an surah Ali Imran 14, "Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga..." (QS. Ali 'Imran: 14)

Dalam konteks bahasa Arab, ini berlaku universal di mana manusia memiliki kecenderungan kepada lawan jenisnya.

Selain itu, dalam QS. An-Nur: 26 "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula). Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)..." 

Kedua ayat ini mengindikasikan bahwa laki-laki fitrahnya tertarik pada perempuan dan sebaliknya. 

Namun menurut HAM, L6BT adalah bagian dari pilihan hidup individu dan bukan penyimpangan. Wajar karena HAM merupakan salah satu produk sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga individu bebas menentukan ketertarikannya dan pemenuhan kebutuhannya sesuai pilihan dirinya sendiri. Meskipun demikian ini menyalahi dari kebenaran ilahiah.

Efek dari adopsi pemikiran sekulerisme dalam kehidupan seorang muslim ini akan meluas, termasuk mulai bebasnya praktik L6BT. Bahkan mereka berani melakukan pesta L6BT di Tengah-tengah kota Bogor (detik.com) yang penduduknya didominasi oleh kaum muslim. 

L6BT dalam pandangan islam, merupakan penyimpangan potensi manusia, yaitu gharizah nau’. Islam hanya mengenal dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Karenanya salah besar yang pandangan yang menyebutkan bahwa L6BT merupakan fitrah sehingga tidak boleh dilarang. 

Islam mengharamkan L6BT dan praktiknya dianggap sebagai dosa besar. Di Al-Qur'an surah Al-Araf ayat 80-81, Nabi Luth mengecam kaumnya yang mendatangi sesama jenis dan melanggar batas/melakukan penyimpangan.

Di Al-Qur'an surah Hud ayat 70-83 Allah menurunkan azab berupa hujan batu dan membalikan negeri mereka. Sedangkan di surah An-Naml ayat 54-58, Allah dengan tegas menyebutkan ketidaksetujuan dan peringatan keras atas perilaku menyimpang yang dilakukan secara terang-terangan. 

Sebenarnya, negara tidak perlu repot-repot merancang hukuman yang tepat bagi pelaku L6BT. Karena hukuman yang tepat sudah ditentukan Allah melalui syariat hukuman di dalam Al-Qur'an, yaitu dijatuhkan dari tempat tinggi secara terbalik dan dilempari dengan batu hingga meninggal. Hal ini juga disepakati oleh Hambali (Situmeang, D. C. (2023), menurutnya pelaku L6BT wajib dihukum mati terlepas status pernikahannya. 

L6BT merupakan penyimpangan perilaku yang bersifat menular. Dari sebagian jurnal penelitian, diperoleh informasi bahwa pelaku L6BT merupakan korban sehingga apabila tidak mendapat pertolongan penyelesaian masalah psikologis berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari (Saputri et al, 2024). Belum lagi normalisasi budaya dan media sosial memperparah merebaknya L6BT, di masayarakat. 

Masalah L6BT sampai tuntas hingga ke akar hanya bisa diselesaikan oleh negara. Karena Negaralah yang mampu menerapkan sistem hukuman islam yang terbukti dapat menumpas virus L6BT. Karenanya kita sangat mengharapkan negara yang bisa menerapkan sistem Islam sehingga mampu melindungi masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan fitrah yang meresahkan. Wallahualam bissawab.

Siska Senin, Juli 13, 2026

Kopdes Merah Putih Program Politik Syarat Polemik

Kopdes Merah Putih Program Politik Syarat Polemik

Opini

Baca Juga

Ekonomi Islam mengatur ketentuan pengumpulan dana dan distribusi dana

Penyalurannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat

_____________________________

Penulis Wiwin Supiyah, S.Pd

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Komunitas Muslimah Coblong 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah yang beranggotakan warga lokal untuk menggerakan ekonomi pedesaan. Program ini dilegalisasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Tareget pembangunannya mencapai 80.000 unit dengan estimasi biaya pembangunannya Rp 1,65 miliar perunit.

Namun dalam implementasinya, banyak sekali polemik. Diantaranya lokasinya tidak strategis, tidak terjangkau masyarakat, mekanisme yang belum jelas, realisasi proyek yang menyimpang, pelatihan militer pengurus, hingga meninggalnya 5 orang calon manajer KDMP. 

Pelatihan militer yang diberikan pada calon manajer KDMP dinilai tidak relevan oleh sebagian masyarakat. Meskipun KEMENHAN memberikan penjelasannya, bahwa pelatihan militer sangat dibutuhkan sebagai pendidikan karakter pengurus, namun masyarakat menilai, harusnya para manajer mendapatkan pelatihan ekonomi. Hingga saat ini Presiden RI, Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (jogjaprov.go.id), namun masyarakat merasa kesuitan dengan akses Lokasinya mengingat tempat yang tidak strategis.

Mendapat banyak reaksi dari masyarakat, Purbaya mengatakan bahwa Pak Prabowo kemungkinan akan mengevluasi ulang program KDMP (cnnindonesia.com). Reaksi yang wajar dari masyarakat, mengingat dana yang digelontorkan untuk program ini cukup besar, pemerintah menggelontorkan dana 240 triliun rupiah pertahun. Cukup besar jika dialokasikan untuk program peningkatan kualitas SDM maupun pengendalian harga agar lebih murah. 

Para petani pesimis melihat keberadaan KDMP, menurut mereka yang dibutuhkan itu pupuk murah, infrastruktur pertanian yang memadai, dan penyaluran bibit yang berkualitas yang mereka harapkan bukan model pinjaman, karena jika demikian tidak jauh berbeda dengan pinjol saat ini. Sehingga subsidi pupuk dapat diperoleh secara merata kepada petani. 

Pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat beresiko membuat koperasi minim partisipasi masyarakat. Di lain sisi menyimpang dari tujuan awalnya, tidak akan efektif menggerakan ekonomi desa. Pemerintah mengocorkan dana besar untuk program-program baru, namun manfaatnya belum jelas. Dana public terus dikucurkan untuk proyek baru, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat (yaitu tingginya harga-harga) belum bisa terselesaikan. 

Kebijakan projek baru cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal, alih-alih menyejahterakan masyarakat. Sistem kapitalisme melahirkan projek-projek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan uang kompleks membuka ruang inefisiensi, rente, serta potensi korupsi. Rasanya fakta korupsi kepala BGN mesti menjadi cermin dan cambukan besar untuk mengevaluasi proyek-projek sejenis. 

Ekonomi islam mengatur ketentuan pengumpulan dana dan distribusi dana. Penyalurannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bukan mengejar target projek, maupun untuk sekedar memenuhi janji presiden di masa kampanye. Negara bukan ajang permainan. Pengelolaannya dilakukan secara serius sebagai pelayan rakyat, bertanggugnjawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil. 

Apabila syariat ekonomi tidak diterapkan, maka kesejahteraan masyarakat hanya mimpi belaka. Karena kesejahteraan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di proyek tertentu. Ekonomi rakyat diperkuat dari hulu, bukan dari hilir.

Solusi ekonomi Islam menyelesaikan masalah ekonomi dari hulu, yaitu dari pengaturan anggaran dan efektivitas penyaluran anggaran, bukan memaksakan program yang sejatinya tidak dibutuhkan masyarakat. Islam menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar memperbanyak program. Wallahualam bissawab.

Siska Senin, Juli 13, 2026

Tahun Ajaran Baru Ladang Bisnis Baru

Tahun Ajaran Baru Ladang Bisnis Baru

Surat Pembaca

Baca Juga

Negara memandang instansi pendidikan sebagai roda ekonomi

karena penerapan sistem kapitalis sekuler yang melandasinya

____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Tahun ajaran baru menjadi titik krusial bagi orang tua di beberapa wilayah Indonesia yang pusing lantaran mereka kesulitan mencari sekolah berkualitas serta murah bagi anaknya. Hal tersebut tidak lain karena adanya sistem zonasi dan biaya pendidikan yang semakin mahal, misalnya uang seragam dan uang biaya pendidikan lainnya.

Namun sebenarnya, apa akar permasalahan utama dalam permasalahan tersebut? Jika dilihat hari ini, negara memandang instansi pendidikan sebagai roda ekonomi karena penerapan sistem kapitalis sekuler yang melandasinya. Dalam sistem kapitalisme, pendidikan hanya diposisikan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, bukan hak dasar setiap warga negara. Walapun pada dasarnya tertera dalam UUD, tetapi tetap saja banyak yang akhirnya harus putus sekolah dengan alasan biaya.

Negara dalam sistem kapitalisme hari ini tidak bertindak sebagai raa'in (pengurus), melainkan hanya sebagai regulator yang melepas beban pembiayaan pendidikan kepada rakyat. Seperti pada fakta yang dikutip dalam kompas.com pada 25 Juni 2026 masih banyak ditemukan kasus sekolah yang memperjualbelikan seragam dengan harga yang fantastis. Tentunya hal itu menjadi masalah bagi kaum menengah ke bawah yang menjadi mayoritas. (Kompas.com, 25 Juni 2026)

Di samping itu, banyaknya keluhan mengenai sistem zonasi mengharuskan masyarakat berlomba-lomba mencari sekolah dengan titel favorit di wilayah masing-masing dengan kuota yang terbatas. Seharusnya hal tersebut menjadi alarm akibat negara jika tidak mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan ke seluruh wilayah. 

Pada akhirnya, negara dengan penerapan sistem kapitalisme tidak mampu dan tidak mau mewujudkan pendidikan gratis, berkualitas, serta merata. Disebabkan landasan kepentingannya bukan lagi menyejahterkan rakyat, melainkan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil-kecilnya. Kesejahteraan rakyat bukan lagi fokus utama dalam mengurus negara jika menggunakan sistem kapitalisme. Hingga akhirnya, potensi dan sumber daya yang dimilki negara tidak terserap serta tidak digunakan dengan benar.

Lalu bagaimana Islam menjawab? Dalam penerapan sistem Islam, pendidikan ditetapkan sebagai hak setiap rakyat tanpa memandang suku, ras, serta kewarganegaraan akibat sekat-sekat nasionalisme. Bukan hanya sebagai aturan tertulis namun hal tersebut menjadi fokus penting yang wajib disediakan oleh negara.

Namun tidak sampai di situ, Islam juga mengharamkan negara melepas tanggung jawabnya dalam mengurus rakyat di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta aspek apapun yang menyangkut rakyatnya. Negara wajib melayani rakyat sepenuh hati tanpa memandang dia kaya atau miskin maupun menguntungkan atau tidak baginya.

Seperti tergambar dalam hadits berikut : "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara/pemerintah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis tersebut membuktikan bagaimana harusnya kepemimpinan dalam negara dijalankan. Bukan hanya cukup sebagai regulator saja, tetapi mencakup seluruh kepengurusan rakyatnya. Negara dengan sistem Islam tentunya akan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata seluruh wilayah, serta tidak komersial sehingga setiap rakyat benar-benar mendapat haknya.

Pembiayaan besar yang sering kali menjadi hambatan diselesaikan dengan adanya anggaran untuk sektor pendidikanl dari Baitul Maal dan merupakan pos kepemilikan umum bersifat transparan, sehingga pendidikan gratis terwujud tanpa pandang bulu. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Dede Masitoh

Siska Senin, Juli 13, 2026

Kasus HIV/AIDS Mengancam Bonus Demografi

Kasus HIV/AIDS Mengancam Bonus Demografi

Opini

Baca Juga

Kasus HIV/AIDS bisa menjadi bola salju

yang lambat laun akan mengancam bonus demografi Indonesia

___________________________

Penulis Ani Prihatini, S.Hum.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Penderita HIV/AIDS yang telah terdata di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan angka yang memprihatinkan. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus baru HIV/AIDS tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. 

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur, hingga tahun 2025 tercatat 65.238 kasus HIV/AIDS, menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan beban kasus tertinggi secara nasional.

Di wilayah Karawang ditemukan 886 kasus baru HIV Pada tahun 2024. Kemudian pada tahun 2025 tercatat 757 kasus. Selanjutnya, hingga April 2026 ditemukan 233 kasus baru. Dari temuan seluruh kasus baru tersebut, Dinas Kesehatan Karawang mengidentifikasi kelompok lelaki seks lelaki cukup tinggi berkontribusi kasus HIV di Karawang. Hingga April 2026 tercatat ditemukan kasus baru HIV dari kelompok gay atau lelaki seks lelaki. (metrotvnews.com, 11 Juni 2026)

Di Kabupaten Tangerang, Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat sebanyak 203 kasus HIV sepanjang Januari hingga April 2026. Temuan kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Kelapa Dua, Kosambi, Cikupa, dan Curug. Tapi, kasus HIV juga ditemukan di sejumlah wilayah lain melalui layanan puskesmas setempat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga tahun 2025 diperkirakan terdapat sekitar 564.000 Orang dengan HIV (ODHIV) di Indonesia. Namun hingga Maret 2025, baru sekitar 356.638 orang atau 63 persen yang mengetahui status kesehatannya. 

Sesmendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang memprihatinkan di tingkat global. “Indonesia berada pada peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV dan peringkat ke-9 dunia untuk kasus infeksi baru HIV,” ujarnya. (nusantaraabadinews.com, 9 Juni 2026)

Dari berbagai data yang ditemukan, kasus HIV/AIDS didominasi usia muda (usia produktif) yakni berada di rentang usia 25 hingga 49 tahun. Usia yang seharusnya berada pada puncak produktivitas kerja dan berperan besar dalam pembangunan.

Usia yang harusnya bisa memberikan dampak-dampak positif untuk diri dan lingkungan sekitar dengan karya-karya juga pemikiran yang membangkitkan semangat, justru rusak dengan penyimpangan berdalih kelainan yang meminta pemakluman. Jika kerusakan ini terus terjadi, yang kita peroleh bukan bonus demografi, tetapi bencana demografi. 

Akar masalah HIV adalah tata pergaulan yang bebas dalam sistem sekuler kapitalisme (aspek hulu). Namun, upaya pemerintah justru lebih banyak pada aspek hilir (deteksi, penanganan, pengobatan), akar masalahnya tidak diselesaikan. 

Kasus HIV/AIDS bisa menjadi bola salju yang lambat laun akan mengancam bonus demografi Indonesia. Kasus ini harus mendapatkan penangan yang serius dari pemerintah agar jumlah penderita tidak semakin bertambah tahun demi tahun. Bukan hanya penanganannya atau pengobatannya yang mesti diperhatikan. Namun, inti dari akar masalahnya harus segera ditangani dan diselesaikan. Yakni pergaulan bebas di sistem sekuler kapitalisme yang memberikan ruang bebas bagi para penderita. 

Kasus ini banyak disebabkan oleh pasangan sesama jenis terutama kaum laki-laki (gay). Dan ini jelas-jelas merupakan suatu penyimpangan yang harus segera disembuhkan. Bukan diberi ruang di masyarakat, dimaklumi atau bahkan dibenarkan sebagai suatu kelainan genetik. Naudzubillah.

Apalagi keberadaan media yang bebas membuat kaum homoseksual saat ini makin berani memamerkan penyimpangannya di depan publik. Mereka bahkan dengan bangga mengaku positif HIV dan mengonsumsi ATR. Ditambah dengan tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera bagi mereka yang menjadikan kerusakan pergaulan ini semakin meluas.

Padahal, sistem Allah melarang keras pergaulan bebas. Sistem pergaulan dalam Islam dengan tegas mewajibkan pemisahan kehidupan laki-laki dan perempuan, kecuali pada hal-hal yang dibolehkan syariat, seperti muamalah, pengobatan, dan lain-lain Setiap interaksi antara laki-laki dan perempuan harus terjaga dari yang bisa menimbulkan hasrat hawa nafsu dan fitnah. 

Sistem Islam melarang hubungan seksual sesama jenis, dan Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa pelaku hubungan sesama jenis akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan hukum Islam sejatinya memberikan banyak aturan yang menyelamatkan manusia, salah satunya larangan hubungan sesama jenis agar manusia dapat selamat dan tidak menjadi sarana penularan HIV/AIDS.

Allah berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 80-81 yang artinya “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” 

Dilanjutkan di surat Hud ayat 82 yang artinya "Maka ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Luth dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi."

Sistem sanksi dalam Islam sangat tegas bagi pelaku zina dan liwath. Mayoritas ulama fikih (terutama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali) menggolongkan hubungan sesama jenis setara atau bahkan lebih berat daripada zina. Oleh karena itu, sanksi terberat yang diterapkan adalah hukuman mati (had). Jika hukum Islam ini diterapkan maka akan menimbulkan efek jera sehingga efektif mencegah orang melakukan keharaman tersebut.

Keberadaan media dalam sistem Islam akan diatur sedemikian rupa agar mendukung pembentukan kepribadian Islam, meningkatkan keimanan dan menjauhkan dari pelanggaran hukum syarak. Tidak boleh ada konten yang melanggar syariat yang akan menjerumuskan pada kefasikan dan kemudhorotan.

Betapa Islam telah memberikan solusi dari setiap permasalahan hidup manusia. Semoga hukum Islam bisa segera diterapkan sehingga dapat membawa keselamatan bagi manusia, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Senin, Juli 13, 2026

Pemimpin Itu Melayani, Bukan Dilayani

Pemimpin Itu Melayani, Bukan Dilayani

Opini

Baca Juga

Seorang pemimpin berkewajiban memelihara, melindungi

serta memenuhi kebutuhan rakyat yang dipimpinnya 

______________________

Penulia Ani Yunita

Kontributor Media Kuntum Cahaya & Pemerhati Generasi

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di depan gedung DPR RI akhirnya memperoleh tanggapan dari pimpinan parlemen. Dalam sebuah pertemuan tertutup di gedung Nusantara pada Jumat (19-6-2026), berbagai aspirasi mahasiswa dibahas, di antaranya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), kenaikan harga BBM, hingga kelangkaan bahan bakar bersubsidi di beberapa daerah.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, HMI MPO, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Seusai audiensi, pimpinan DPR menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan. (wartaekonomi.co.id, 21-06-26)

Dalam laman yang sama diberitakan bahwa salah satu persoalan yang banyak disoroti mahasiswa adalah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyatakan bahwa masih terdapat peluang untuk melakukan efisiensi anggaran pada program tersebut. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan keresahan masyarakat mengenai kenaikan harga Pertamax serta terbatasnya ketersediaan BBM subsidi di berbagai wilayah.

Dalam hal ini penulis menganalisis betapa gelombang aksi yang dilakukan mahasiswa dari berbagai kampus menunjukkan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Banyak kebijakan dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, sebagian masyarakat justru merasakan beban ekonomi yang kian berat. Tidak sedikit pula yang menilai bahwa sejumlah kebijakan lebih menguntungkan kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat banyak.

Kapitalisme Demokrasi Berhasil Wujudkan Pemerataan Kesejahteraan?

Demokrasi sering dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun dalam praktiknya, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Kritik yang disampaikan masyarakat kerap dianggap belum memperoleh respons yang memadai. 

Kondisi ini dipandang sebagai salah satu bukti bahwa sistem Kapitalisme Demokrasi yang saat ini berlaku belum berhasil mewujudkan kesejahteraan yang merata. Sistem yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dinilai lebih berorientasi pada keuntungan materi sehingga kebijakan seringkali ditentukan berdasarkan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Hubungan antara penguasa dan rakyat pada sistem saat ini juga lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada ketentuan syariat. Fenomena tersebut terlihat pada masa pemilu ketika sebagian calon pemimpin mendekati masyarakat dengan berbagai bentuk bantuan maupun janji politik. Akan tetapi, setelah memperoleh jabatan, tidak sedikit janji yang akhirnya tidak direalisasikan. Bahkan, berbagai kebijakan yang lahir justru dinilai semakin membebani kehidupan rakyat.

Lebih memprihatinkan lagi, berbagai kebijakan tetap dijalankan meskipun mendapat penolakan dari masyarakat. Kritik sering kali tidak menghasilkan perubahan berarti karena penguasa berlindung di balik regulasi yang berlaku. Hukum pun dipersepsikan tajam kepada rakyat kecil, tetapi lemah terhadap kalangan yang memiliki kekuasaan. 

Bagaimana Islam Memandang?

Menurut pandangan Islam, keadaan seperti ini tidak akan terjadi apabila syariat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan. Islam mengatur hubungan penguasa dan rakyat berdasarkan hukum Allah, bukan atas dasar kepentingan pribadi ataupun upaya mempertahankan kekuasaan.

Dalam Islam, seorang pemimpin dipandang sebagai ra'in (penggembala). Sebagaimana seorang penggembala menjaga dan melindungi hewan ternaknya, demikian pula seorang pemimpin berkewajiban memelihara, melindungi, serta memenuhi kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Jabatan kepemimpinan bukanlah sarana untuk dilayani, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Pemimpin dalam sistem Islam memiliki kewajiban menerapkan syariat secara menyeluruh, baik dalam kehidupan individu, bermasyarakat, maupun bernegara. Islam bukan sekadar mengatur ibadah ritual, tetapi juga memberikan aturan bagi seluruh aspek kehidupan manusia.

Dengan penerapan syariat, negara berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga, menjamin pendidikan tanpa biaya, memberikan pelayanan kesehatan secara gratis, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa berbagai sumber daya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, seperti air, energi, hutan, laut, serta sumber daya alam strategis lainnya, merupakan milik umum yang tidak boleh dikuasai individu maupun korporasi. Negara dalam hal ini bertugas mengelola seluruh kekayaan tersebut secara amanah untuk kepentingan rakyat. Dengan pengelolaan yang sesuai syariat, peluang terjadinya monopoli maupun permainan harga dapat dicegah sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap mudah diakses dengan harga yang wajar.

Islam juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin tetaplah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, rakyat memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat apabila pemimpin melakukan kekeliruan atau menyimpang dari ketentuan syariat. Amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim.

Suatu ketika, Khalifah Umar bin Khattab melihat tingginya mahar membuat banyak pemuda kesulitan menikah. Beliau lalu mengusulkan agar mahar tidak berlebihan. Namun, seorang wanita Quraisy mengingatkan beliau yang menunjukkan bahwa mahar tidak boleh dibatasi seperti itu. Mendengar dalil tersebut, Umar langsung mencabut keputusannya dan membiarkan mahar ditentukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak.

Kisah ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam Islam tidak ditentukan oleh jabatan, melainkan oleh dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika pendapat Khalifah Umar bertentangan dengan firman Allah, beliau menerima nasihat tersebut dan mencabut keputusannya.

Hal ini menjadi pelajaran bahwa menasihati atau mengoreksi penguasa berdasarkan syariat merupakan bagian dari ibadah. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, melainkan agar penguasa dan umat sama-sama berada di jalan yang benar serta meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab.[BY/MKC]

Siska Senin, Juli 13, 2026

Mahalnya Biaya Pendidikan di Era Kapitalisme

Mahalnya Biaya Pendidikan di Era Kapitalisme

Opini

Baca Juga

Ciri paling utama dari sistem pendidikan Islam adalah tauhid

Semua ilmu dikembalikan kepada Allah

___________________________________

Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Adanya pengakuan terkait transaksi jual beli seragam di sekolah negeri, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora) untuk segera menertibkan seluruh satuan pendidikan agar tidak terlibat dalam bisnis penjualan baju seragam maupun bahan ajar kepada peserta didik maupun orang tua siswa. (Kompas.com, 25-6-2026)

Bagi sebagian orang paham bahwa menjelang tahun ajaran baru, rasa cemas itu datang lagi. Bukan cuma soal beli buku dan seragam, tapi juga soal pertanyaan besar yang sama setiap tahun: anak mau disekolahkan di mana. 

Semua orang tua sebetulnya ingin hal yang sederhana. Ingin anaknya belajar di tempat yang gurunya peduli, fasilitasnya cukup, lingkungannya aman, dan ilmunya bisa mengantar anak ke masa depan yang lebih baik. Namun, untuk mendapatkan itu sekarang rasanya makin sulit diraih.

Biaya pendidikan terus merangkak naik. Sekolah-sekolah swasta yang dianggap "bagus" memasang harga yang membuat banyak kepala pusing. Uang pangkal belasan juta, SPP jutaan per bulan, belum lagi biaya buku, kegiatan, dan seragam yang tidak pernah berhenti. Alasannya bisa dimengerti. Sekolah butuh membayar guru yang kompeten, membangun laboratorium, menyediakan fasilitas sekolah yang memadai. Tapi kenyataannya, harga itu menjadi tembok tinggi bagi keluarga kelas menengah. 

Di sisi lain ada sekolah negeri. Secara aturan ia gratis. Tidak ada SPP, tetapi "gratis" itu tidak sepenuhnya gratis. Masih ada biaya seragam, buku, iuran, les tambahan dan yang paling menyulitkan adalah pintunya. 

Sejak sistem zonasi diberlakukan, rumah menjadi penentu. Jarak 500 meter bisa jadi pembeda antara diterima atau ditolak. Anak yang nilainya tinggi bisa kalah dengan anak yang rumahnya lebih dekat. Anak dari luar kota yang dulunya bisa masuk lewat jalur prestasi, sekarang harus berhenti karena beda zona.

Niat awalnya baik untuk meratakan. Namun, yang terjadi justru kepanikan baru. Harga rumah dan kontrakan di sekitar sekolah favorit melambung. Orang tua rela pindah alamat demi selembar bangku. Sekolah yang dulunya bisa diakses siapa saja karena prestasi, kini hanya bisa diakses mereka yang tinggal di zona itu.

Di sinilah orang tua merasa terjepit. Mau ke sekolah negeri, jalannya tertutup zonasi. Mau ke sekolah swasta bagus, biayanya tidak sanggup. Mau ke swasta yang lebih murah, muncul rasa takut. Takut anaknya tidak dapat kualitas yang sama, takut tidak mendapatkan pendidikan yang baik. 

Akhirnya banyak yang memilih jalan memaksakan diri. Menabung dari jauh-jauh hari, mengambil cicilan, memotong pengeluaran lain, hanya supaya anak bisa sekolah di tempat yang dianggap layak. Ada juga yang akhirnya pasrah, menerima sekolah yang ada dan berharap semuanya akan baik-baik saja.

Masalah ini terus bergulir setiap tahun, selama kualitas sekolah negeri di setiap daerah belum setara, maka orang tua tidak akan pernah berhenti mencari. Mereka akan tetap mengejar sekolah yang "terbaik" dengan segala cara. Zonasi tidak akan terasa adil jika isinya masih timpang. Biaya tidak akan terasa mahal jika semua sekolah memberikan rasa aman yang sama bagi masa depan anak.

Jadi tahun ajaran baru ini bukan hanya soal penerimaan murid baru. Ini soal harapan orang tua yang sedang diuji. Diuji antara ingin memberikan yang terbaik dengan kenyataan biaya yang makin tinggi dan pilihan yang makin sempit.

Akibat mahalnya biaya pendidikan, maka sedikit penduduk Indonesia yang mengenyam bangku sekolah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2025 tingkat pendidikan di Indonesia didominasi tamatan SD (sekitar 22-24%) dan SMA/SMK (sekitar 31-36%). Secara keseluruhan, rata-rata lama sekolah penduduk usia produktif baru mencapai 9,22 tahun. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi masih berada di kisaran 11%. 

Rendahnya jumlah penduduk yang sekolah pendidikan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan sangat sulit terutama pendidikan tinggi.

Peran pemerintah dalam permasalahan pendidikan seakan tidak mau tahu, biaya pendidikan dan sistem penerimaan murid yang berubah-ubah tidak memberi dampak yang baik bagi masyarakat, serta kurikulum yang terus diganti sesuai dengan kepentingan pemerintah bukan sesuai dengan kebutuhan pendidikan masyarakat.

Masalah ini akan terus berlanjut, akibat diterapkannya kapitalisasi pendidikan yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekonomi sehingga menjadi mahal, sulit dijangkau oleh seluruh masyarakat. Dunia pendidikan dalam sistem kapitalisme diposisikan sebagai bisnis yang bertujuan untuk meraih keuntungan, hal ini sesuatu yang lumrah karena kapitalisme memposisikan pendidikan bukan sebagai kebutuhan dasar manusia. Alhasil, negara tidak mampu memberikan biaya pendidikan "gratis", berkualitas dan merata ke seluruh masyarakat.

Biaya pendidikan yang harusnya bisa dipenuhi dengan SDA, malah habis dikuasai oleh penguasa dan pengusaha asing dan aseng yang tidak memperdulikan kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar urusan transfer ilmu dari guru ke murid. Ia adalah perjalanan panjang untuk membentuk manusia seutuhnya. Tujuannya bukan hanya melahirkan orang pintar, tapi melahirkan manusia yang bertakwa, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. 

Sejak awal Islam datang, Rasulullah sudah meletakkan fondasi ini. Wahyu pertama yang turun adalah "Iqra" yang artinya bacalah. Dari satu kata itu lahir semangat untuk belajar, meneliti, dan memahami dunia. Sejak saat itu umat Islam tidak pernah memisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Keduanya berjalan beriringan. Belajar matematika, kedokteran, astronomi dianggap ibadah jika niatnya karena Allah. Begitu juga menghafal Al-Qur’an, memahami fikih, dan mempelajari sejarah para nabi dianggap sebagai bekal untuk hidup di dunia dan akhirat.

Ciri paling utama dari sistem pendidikan Islam adalah tauhid. Semua ilmu dikembalikan kepada Allah. Anak diajarkan bahwa setiap yang dipelajari punya tujuan. Belajar bukan untuk nilai, bukan untuk ijazah, bukan untuk gengsi. Belajar adalah cara mengenal Allah melalui tanda-tanda-Nya di alam semesta. 

Karena itu, guru dalam Islam punya kedudukan yang sangat mulia. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pendidik dan teladan. Hubungan guru dan murid dibangun di atas adab, rasa hormat, dan kasih sayang, bukan hanya hubungan transaksional di kelas.

Kurikulum dalam pandangan Islam bersifat menyeluruh. Metodenya pun sangat manusiawi. Islam menekankan pembelajaran bertahap sesuai usia dan kemampuan. Semua dilakukan lewat teladan dan pembiasaan. Rumah sebagai madrasah pertama menjadi benteng kuat bagi pendidikan anak, dan kondisi lingkungan masyarakat tercipta oleh negara yang memberikan ruang nyaman serta pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat.

Dalam Islam pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi bagi setiap individu. Hal ini tertuang dalam Muqaddimah Dustur pasal 73 karya Syekh Taqiyuddin an Nabhani " Negara wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan apa yang dibutuhkan manusia di dalam kancah kehidupan bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dalam dua jenjang, yakni pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara secara cuma-cuma. Mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan tinggi secara cuma-cuma."

Jaminan biaya pendidikan yang gratis secara cuma-cuma didapatkan dari kas Baitulmal yang mengoptimalkan dari pos-pos pemasukannya terutama dari sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pemenuhan pendidikan dalam Islam harus terpenuhi karena bukan untuk menjadikan individu itu cerdas atau berilmu saja, tetapi juga mempunyai adab, akhlak dan ilmu yang bisa mendekatkan ibadah hambanya pada Sang Pencipta sehingga setiap individu menjadi umat terbaik yang rahmatan lil'alamiin yang membawa kemaslahatan seluruh penjuru dunia. Wallahualam bissawab.

Siska Senin, Juli 13, 2026

Skeptisisme Gen Z: Bukan Lemah, Melainkan Awal Titik Balik Perlawanan

Skeptisisme Gen Z: Bukan Lemah, Melainkan Awal Titik Balik Perlawanan

Opini

Baca Juga

Tekanan kehidupan yang bertubi-tubi membuat Gen Z tidak menyerah total

tetapi muncul gelombang resistensi yang diprediksi mampu menjadi titik balik dan peluang perubahan menuju masyarakat yang lebih ideal dan peradaban yang lebih adil

______________________

Penulis Yulianti Eris Sarifah

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Belakangan ini, label "generasi stroberi" atau generasi yang lembek begitu lekat disematkan pada Generasi Z. Dianggap gampang rapuh, hobi mengeluh di media sosial, hingga dituduh minim daya juang oleh generasi di atasnya. 

Namun, benarkah kecemasan massal yang melanda anak-anak muda hari ini murni karena mental mereka yang lemah, ataukah ada sistem yang jauh lebih besar yang sedang gagal melindungi masa depan mereka?

Faktanya, kondisi psikis anak muda hari ini memang sedang berada di titik yang mengkhawatirkan. Dilansir dari data GoodStats (08-04-2026), sebanyak 60 persen Gen Z di Indonesia mengaku merasa cemas akan masa depan mereka, terutama terkait ketidakpastian finansial dan karier. 

Angka ini sejalan dengan ulasan Kompas.id (18-06-2026) yang menyebutkan bahwa remaja saat ini berada di ambang krisis kesehatan mental yang nyata. Tekanan konstan dari media sosial, tuntutan sosial yang tak masuk akal, hingga bayang-bayang depresi makin hari kian mengintai mereka.

Laporan dari Tirto.id (12-03-2026) juga menegaskan bahwa Indonesia kini tengah dibayangi oleh eksistensi "generasi cemas", di mana anak-anak muda makin rentan mengalami gangguan mental akut akibat beban hidup yang kian kompleks.

Fenomena ini nyatanya bukan sekadar masalah lokal, melainkan sebuah gejala global. Seperti yang dirilis oleh Kompas.id (27-02-2026), saat ini ada ratusan juta Gen Z di seluruh dunia yang menganggur dan terjebak dalam ketidakpastian masa depan. Realitas ekonomi yang sulit ini memaksa mereka bersikap lebih skeptis terhadap narasi kesuksesan yang selama ini didengungkan.

Di tengah kondisi yang serbasalah itu, ruang gerak mereka pun kerap dipersempit oleh penilaian sepihak. Menurut laporan dari Mojok.co (30-04-2026), Gen Z sering kali dicap serbasalah oleh generasi milenial maupun generasi di atasnya—alih-alih dipahami, mereka justru dihujani stigma negatif seolah-olah depresi yang mereka alami adalah kesalahan pribadi.

Jika dianalisis secara mendalam, krisis multidimensi yang melanda dunia hari ini merupakan pemicu utama dari kecemasan massal tersebut. Potensi besar Gen Z sebagai pemuda perlahan dilemahkan oleh peradaban sekuleristik-kapitalistik yang merusak jati diri mereka. Industri hiburan, budaya konsumerisme, dan tekanan ekonomi memaksa mereka menjadi roda penggerak sistem yang materialistis.

Di sisi lain, terjadi pengabaian nyata atau minimnya riayah (pengurusan) negara terhadap pembinaan generasi muda. Alih-alih dirangkul, diberikan kepastian lapangan kerja, dan difasilitasi kesehatan mentalnya, mereka justru sering ditinggalkan sendirian menghadapi kerasnya persaingan hidup.

Namun, di sinilah letak menariknya. Tekanan yang bertubi-tubi ini tidak lantas membuat Gen Z menyerah total. Dari rahim depresi dan kecemasan tersebut, kini muncul gelombang resistensi yang diprediksi mampu menjadi titik balik bagi generasi ini.

Sebagaimana disoroti dalam analisis Kompas.id (25-05-2026) mengenai gelombang resistensi Gen Z, sikap kritis dan skeptisisme mereka mulai mewujud menjadi gerakan nyata. Rasa tidak puas terhadap sistem yang ada mengubah kecemasan mereka menjadi peluang perubahan untuk bangkit menuju kondisi masyarakat yang lebih ideal. Mereka mulai mempertanyakan struktur sosial yang timpang dan mencari alternatif tata kehidupan yang lebih adil.

Di tengah kebuntuan solusi sekuler, Islam hadir membawa konstruksi yang fundamental atas krisis yang melanda peradaban hari ini. Sebagai aturan hidup yang komprehensif, penerapan Islam secara kafah terbukti mendatangkan rahmatan lil 'alamin, yang mampu membawa ketenangan jiwa sekaligus keselamatan hidup bagi seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt. di dalam firman-Nya:

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS Al-Anbiya: 107)

Islam tidak memandang pemuda sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai pilar peradaban. Sejarah mencatat bagaimana karakter generasi muda di masa kejayaan Islam sangat kuat; mereka memiliki kepribadian Islam yang matang sekaligus cakap dalam berbagai bidang keilmuan mutakhir.

Kuncinya terletak pada kehadiran negara yang berfungsi sebagai pelindung (junnah) dan pelayan (khadim) bagi rakyatnya, guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan ketenteraman jiwa setiap individu. Mengenai fungsi pemimpin atau negara sebagai pengurus rakyat ini, Rasulullah saw. bersabda:

"Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari)

Dalam konsep politik Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan hidup, akses pendidikan berkualitas yang gratis, serta lapangan kerja secara adil dan merata, sehingga faktor pemicu kecemasan sistemik dapat dihilangkan. Oleh karena itu, sudah saatnya menyadarkan pemuda hari ini untuk tidak terjebak dalam lingkaran kesehatan mental tanpa ujung, melainkan mulai mengemban mabda (ideologi) Islam.

Dengan menumbuhkan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi umat dan bergerak melakukan perubahan hakiki. Maka masa depan emas yang dicita-citakan bukan lagi sebatas angan-angan kosong belaka. [EA/MKC]

Siska Senin, Juli 13, 2026

AI sebagai Alat Bukan Pengganti Ustaz

AI sebagai Alat Bukan Pengganti Ustaz

Opini

Baca Juga

 

Umat Islam terutama generasi muda

harus tetap menjaga tradisi sanad dan belajar langsung kepada para ulama yang terpercaya

______________________________

Penulis Dyah Pitaloka

Tim Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Di era digital yang melaju kencang, Artificial Intelligence (AI) telah menjelma menjadi "asisten pribadi" bagi jutaan orang.

Dari mencari resep masakan hingga merancang materi promosi produk, AI hadir memberikan efisiensi yang memanjakan. Namun, ada kecenderungan baru yang cukup krusial untuk disikapi, yakni ketika generasi muda, khususnya Gen-Z, mulai menjadikan AI sebagai "mufti" atau rujukan utama dalam menjawab persoalan agama.

Fenomena ini memang mudah diterima karena kecepatannya. Kementerian Agama (Kemenag) menilai kemunculan layanan AI yang mampu menjawab berbagai pertanyaan keagamaan menjadi fenomena yang mudah diterima generasi muda. Meski demikian, Kemenag dengan tegas mengingatkan bahwa AI hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti ulama maupun rujukan utama dalam persoalan agama.

Mengandalkan AI sepenuhnya untuk urusan spiritual adalah langkah yang berisiko, mengingat ilmu keislaman tidak hanya berkaitan dengan teks keagamaan, tetapi juga menyangkut konteks, metodologi, dan kebijaksanaan hikmah dalam penerapannya yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. (khazanah.republika.co.id, 2-7-2026)

Bahaya "Halusinasi" Algoritma

Kita harus memahami bahwa AI adalah platform digital yang memberi pengguna informasi berdasarkan data di internet, padahal tidak semua informasi di internet itu benar. Artinya, jangankan menjadi rujukan agama dan dimintai fatwa, AI bahkan tidak bisa dijadikan sumber informasi yang terpercaya.

Lebih jauh lagi, AI adalah mesin yang sudah dilatih dengan data tertentu sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan yang salah yang hanya sesuai dengan data yang diinput. Mengganti ulama mukhlis dengan platform digital di bawah pengawasan negara yang algoritmanya dirancang berdasarkan kriteria kebijakan dan keamanan tertentu, berpotensi menghasilkan jawaban yang telah disortir dan dirumuskan. 

Ilmu adalah Warisan Ulama

Dalam tradisi Islam, hukum dan fatwa bukanlah hasil tebak-tebakan mesin. Hukum dan fatwa dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Qiyas yang diperoleh dengan jalan ijtihad. Ijtihad membutuhkan ketajaman akal, kedalaman ilmu, serta kesalehan spiritual.

Allah Swt. secara eksplisit telah memberikan arahan dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya bertanya kepada mereka yang memiliki kapasitas ilmu:

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. An-Nahl: 43)

Ayat ini menegaskan bahwa merujuk hukum Islam dan meminta fatwa haruslah kepada ulama yang berakal dan faqih fid din. Ulama memberikan informasi hukum atau fatwa dengan bersandar pada dalil syar'i dan rasa takut pada Allah semata, sementara platform digital yang tidak berakal dan tidak memiliki kesadaran tidak akan bisa menggantikan posisi ulama dalam berfatwa.

AI sebagai Alat, Bukan Kiblat

Tidak ada salahnya menggunakan teknologi untuk mencari referensi literatur atau sekadar mempermudah akses belajar. Namun, menjadikannya rujukan tunggal dalam urusan fatwa adalah kekeliruan fatal.

Umat Islam terutama generasi muda harus tetap menjaga tradisi sanad dan belajar langsung kepada para ulama yang terpercaya. Untuk persoalan keagamaan yang memerlukan penetapan hukum atau fatwa, masyarakat tetap harus merujuk kepada para ulama dan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas.

Biarlah AI menjadi alat bantu dalam mencari informasi, namun biarkan para ulama menjadi pemandu dalam menetapkan jalan agama. Jangan sampai, demi mengejar kemudahan, kita justru tersesat di tengah rimba digital yang tidak memiliki arah. Wallahualam bissawab.

Siska Minggu, Juli 12, 2026