Featured Post

Recommended

Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?

Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan er...

Alt Title
Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?

Karhutla Papua Masih Membara, di Mana Peran Negara?



Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat

untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan

___________________________________


Penulis Fatimah Al Fihri

Kontributor Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam keselamatan jiwa dan kenyamanan ruang hidup masyarakat. Kali ini, Papua menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kebakaran cukup serius. Ribuan hektar lahan terdampak, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan.


Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Papua Selatan mengalami lonjakan titik panas sebesar 66 persen pada pemantauan 6 November 2026. Bahkan, pada 31 Oktober 2026, Papua Selatan tercatat sebagai wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 903 titik.


Sebagian besar titik kebakaran di Kabupaten Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. (Kompas.com, 6 November 2026).


Kondisi serupa juga terjadi di Papua Barat. Luas karhutla di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 3.317 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. (MetroTV, 4 November 2026).


Persoalannya bukan sekadar berapa banyak titik api yang muncul atau berapa luas hutan yang terbakar. Ada persoalan lebih besar yang perlu dipertanyakan, yakni bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dan lingkungan?


Di tengah kobaran api, masyarakat setempat turut berjibaku melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Sementara, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari kondisi geografis, cuaca, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman. Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara besarnya ancaman yang dihadapi rakyat dengan kesiapan penanganan di lapangan.


Lebih jauh, persoalan karhutla tidak bisa dilepaskan dari tata kelola sumber daya alam. Pemantauan BNPB juga menyoroti konsentrasi titik api di kawasan konsesi perkebunan kelapa sawit di wilayah Okaba, Merauke. Bahkan, pemerintah tengah melakukan verifikasi atas dugaan pembukaan lahan dengan cara dibakar. 


Tentu dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan lapangan, bukan langsung dianggap sebagai kesimpulan hukum. Namun, fakta ini semestinya menjadi alarm serius tentang bagaimana pengelolaan lahan dan aktivitas korporasi diawasi oleh negara. (Kompas.com, 10 November 2026).


Kapitalisme Sekuler dan Karut-marut Pengelolaan Alam


Karhutla Papua tidak cukup dipandang sebagai bencana alam semata. Kita perlu melihat persoalan ini dalam kerangka sistem kehidupan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Sistem kapitalisme sekuler menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama aktivitas ekonomi. Dalam sistem ini, pengelolaan sumber daya alam kerap dibuka seluas-luasnya bagi kepentingan investasi dan korporasi. Akibatnya, kepentingan ekonomi dapat berbenturan dengan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat.


Ketika pengelolaan alam lebih berorientasi pada keuntungan, sementara pengawasan dan perlindungan lingkungan tidak berjalan optimal, rakyat yang berpotensi menanggung dampaknya. Hutan terbakar, ekosistem rusak, udara tercemar, mata pencaharian terganggu, dan masyarakat harus menghadapi ancaman kesehatan serta keselamatan.


Ironisnya, rakyat sering kali hanya menjadi pihak yang diminta bersabar dan bertahan menghadapi dampak persoalan tersebut. Padahal, negara memiliki kewenangan, sumber daya, dan tanggung jawab untuk melakukan pencegahan maupun penanganan secara serius.


Inilah wajah kepemimpinan dalam sistem kapitalisme sekuler, Negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru tersandera oleh kepentingan ekonomi dan paradigma pembangunan yang berorientasi pada keuntungan. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai pemadam ketika bencana terjadi, tetapi harus mampu mencegah kerusakan sejak awal, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, serta memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas.


Jika kerusakan lingkungan terus berulang dan rakyat selalu menjadi pihak yang paling terdampak, sudah semestinya kita mempertanyakan kelayakan sistem yang melahirkannya. Sebab, sistem yang membawa kemudaratan dan gagal menjamin kemaslahatan rakyat tidak layak dipertahankan.


Islam Memandang Pemimpin sebagai Ra'in dan Junnah


Islam memiliki pandangan yang sangat khas tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya alam. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk meraih kekuasaan, memperkaya kelompok tertentu, atau sekadar menjalankan administrasi pemerintahan. Kepemimpinan merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. 


Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Dalam konsep Islam, pemimpin adalah ra'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai atau pelindung). Artinya, pemimpin harus memastikan kebutuhan dan keselamatan rakyat terpenuhi serta melindungi mereka dari berbagai ancaman dan bahaya. Dengan paradigma ini, penanganan karhutla tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah kebakaran meluas. Negara harus menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, dan penanganan secara menyeluruh.


Negara juga wajib memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan syariat. Sumber daya alam yang jumlahnya melimpah dan menjadi kebutuhan publik tidak boleh dikuasai segelintir pihak demi keuntungan pribadi atau korporasi. Pengelolaannya harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.


Lebih dari itu, Islam mengajarkan bahwa manusia merupakan khalifah di bumi yang memiliki kewajiban menjaga kelestarian alam, bukan justru membuat kerusakan. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."


Ayat ini menjadi pengingat bahwa menjaga alam dan mencegah kerusakan merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah. Maka, negara dalam Islam tidak boleh membiarkan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan dan membahayakan kehidupan masyarakat.


Membangun Kesadaran Politik Ideologis, Mengembalikan Kepemimpinan Islam


Karhutla Papua seharusnya tidak berhenti menjadi berita yang ramai diperbincangkan sesaat, lalu dilupakan ketika kobaran api mulai mereda. Peristiwa ini harus menjadi momentum bagi umat untuk memahami bahwa persoalan lingkungan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat berkaitan erat dengan sistem kehidupan yang diterapkan.


Diperlukan kesadaran politik ideologis di tengah umat agar masyarakat tidak hanya memahami persoalan dari sisi gejala dan dampaknya, tetapi juga mampu mengidentifikasi akar persoalan serta memahami solusi yang ditawarkan Islam. Kesadaran ini perlu dibangun melalui dakwah yang mencerdaskan umat, membentuk pemahaman Islam secara menyeluruh, dan menumbuhkan keberanian untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.


Namun, perubahan tidak bisa berjalan hanya dengan kesadaran individu. Dibutuhkan sinergi berbagai komponen umat, mulai dari ulama, intelektual, tokoh masyarakat, aktivis, hingga generasi muda. Seluruh potensi umat perlu diarahkan dalam perjuangan ideologis yang terorganisasi di bawah kepemimpinan partai politik Islam yang berlandaskan akidah dan pemikiran Islam.


Tujuannya bukan sekadar mengganti orang yang menduduki jabatan pemerintahan, melainkan membangun kesadaran akan pentingnya perubahan mendasar terhadap sistem yang mengatur kehidupan. Sebab, persoalan negeri ini bukan hanya tentang siapa yang memimpin, tetapi juga sistem apa yang digunakan untuk mengatur rakyat.


Sudah saatnya umat memahami bahwa Islam bukan sekadar agama yang mengatur urusan ibadah individual, melainkan juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Islam menawarkan sistem kepemimpinan yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan serta menjadikan kemaslahatan dan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Muslimah Power: Stronger with Islam

Muslimah Power: Stronger with Islam


Perempuan kuat dan mulia itu bukan yang paling tidak butuh siapa-siapa

tetapi yang paling bertakwa sebagai hamba Allah

______________________________


Penulis Siska Juliana

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE - Saat ini para remaja mengenal istilah alpha girl. Kebanyakan dari mereka ingin menjadi alpha girl? Jadi, apa yang dimaksud alpha girl? Bagaimana Islam memandang fenomena ini? 


Untuk menjawab rasa penasaran itu, Komunitas Smart With Islam mengadakan kajian yang bertajuk "Muslimah Power: Stronger with Islam" pada Ahad 15 November 2026. Kajian ini dihadiri oleh puluhan pelajar dan mahasiswa area Kota Bandung.


Pemateri menjelaskan fakta mengenai alpha girl. Alpha girl adalah istilah untuk menggambarkan seorang perempuan yang memiliki karakter kuat, mandiri, percaya diri tinggi, berjiwa pemimpin, serta ambisius dalam mencapai tujuannya.


Sekilas terlihat positif, tetapi sikap tersebut menyimpan bahaya yang tersembunyi yaitu banyak remaja perempuan yang ingin terlihat kuat, mandiri, dan ngga butuh siapa-siapa; hubungan dengan orang lain bukan saling melengkapi, tetapi saling adu siapa yang lebih kuat; muncul tekanan yang bikin capek sendiri. 


Pemateri mengungkapkan alasan muncul alpha girls yaitu adanya paham kebebasan (liberalisme) yang menginginkan adanya kesetaraan gender. Berbeda dengan Islam yang memuliakan perempuan bukan membatasi. Islam tidak melarang perempuan menjadi mandiri. Islam tidak melarang perempuan untuk berkarya, berkembang, dan berpenghasilan sendiri. 


Namun, Islam mengatur semuanya agar sesuai dengan hukum syarak. Standar perilaku mengikuti nafsu bukan halal dan haram. Tujuan hidup menggapai rida Allah bukan penilaian manusia. 


Sebagaimana firman Allah Swt.


“Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan." (QS. Al-An'am: 116) 


"Jadi, kalau perempuan didorong mandiri demi dianggap keren yang harus dipertanyakan adalah apakah ini mendekatkan atau menjauhkan ke Allah?" tanya pemateri. 


Kita bisa belajar dari keteladanan muslimah di masa Rasul, yaitu: 


Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Seorang pengusaha sukses punya harta, pengaruh, mandiri dalam finansial. Namun, yang membuat beliau istimewa adalah bukan sekadar kesuksesannya melainkan tetap tunduk pada iman. Hartanya digunakan untuk dakwah, kekuatannya digunakan untuk menguatkan Rasul. Posisinya tidak membuatnya sombong atau lepas dari aturan Allah tapi tetap tahu batas. Kuat, tetapi tetap tunduk.


Kedua, Fatimah az-Zahra. Hidupnya sederhana, jauh dari kemewahan, bahkan sering kekurangan. Di situlah letak kemuliaannya. Kuat dalam kesabaran, kuat dalam menjaga kehormatan, kuat dalam ketaatan. Tidak terlihat wow di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. 


Allah berfirman, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13)


"Perempuan kuat dan mulia itu bukan yang paling tidak butuh siapa-siapa, tetapi yang paling bertakwa sebagai hamba Allah," jelas pemateri. 


Para muslimah seharusnya menyadari peran utama mereka sebagai ummu wa rabbatul bait. "Mungkin kamu nggak dikenal dunia, nggak viral, nggak punya jabatan tinggi, tapi dari tangan kamu lahir anak-anak yang taat, yang jaga agama, yang jadi sebab kamu masuk surga. Itu bukan pencapaian kecil. Itu jejak yang nggak semua orang bisa punya," ujar pemateri.


Hal yang harus dilakukan muslimah yaitu, 


Pertama, mengkaji Islam kafah agar tidak kehilangan arah hidup.


Kedua, menemukan circle salihah yang bisa saling menasihati.


Ketiga, share tentang Islam kafah biar semuanya paham. Wallahualam bissawab.

Miras dan Ancamannya bagi Generasi

Miras dan Ancamannya bagi Generasi




Persoalan miras bukan sekadar pelanggaran hukum atau masalah ketertiban masyarakat

Lebih dari itu, terdapat ancaman terhadap kesehatan, moralitas, dan masa depan generasi muda

_____________________


Penulis Ummu Albie

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Peredaran minuman keras (miras) ilegal di Kabupaten Banyumas kembali terungkap. Dalam operasi selama dua hari, Satresnarkoba Polres Banyumas menyita sekitar 1.197,8 liter miras berbagai jenis dari dua lokasi berbeda, yakni sebuah warung di Kecamatan Sokaraja pada Jumat, (30-10) dan sebuah rumah di Kecamatan Ajibarang, pada Sabtu, (31-10). (RadarBanyumas, 1-11-2026) 


Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa peredaran miras ilegal masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pasalnya, miras bukan hanya dikonsumsi oleh kalangan orang dewasa, tetapi juga berpotensi menyasar mahasiswa, pelajar, remaja, bahkan anak-anak. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan karena generasi muda yang seharusnya tumbuh dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang baik justru berhadapan dengan lingkungan yang membuka peluang bagi mereka untuk mengenal minuman keras.


Mengapa Peredaran Miras Terus Terjadi?


Peredaran miras tidak terjadi tanpa sebab. Ada sejumlah faktor yang membuat bisnis ini terus bertahan, di antaranya tingginya permintaan pasar, keuntungan ekonomi yang menjanjikan, lemahnya pengawasan dan penindakan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya, serta mudahnya akses untuk mendapatkan minuman keras.


Selama faktor-faktor tersebut masih dibiarkan, penjualan miras akan terus menemukan celah untuk berkembang. Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan melakukan razia terhadap tempat-tempat penjualan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah yang membuat peredarannya terus berlangsung.


Ancaman Miras terhadap Generasi Muda


Miras memiliki dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, perilaku, dan masa depan generasi muda. Konsumsi alkohol dapat mengganggu kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, serta mengambil keputusan secara rasional. Terlebih jika dikonsumsi sejak usia dini, dampaknya dapat menghambat perkembangan dan kualitas kehidupan mereka.


Ketika seseorang telah mengalami ketergantungan terhadap alkohol, kemampuan mengendalikan diri dapat semakin terganggu. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat meningkatkan risiko perilaku agresif, kecelakaan, kekerasan, hingga tindak kriminal.


Generasi yang seharusnya dipersiapkan menjadi penerus perjuangan justru berisiko terjerumus dalam perilaku yang merusak dirinya sendiri maupun orang lain. Jika keadaan ini terus dibiarkan, bukan hanya individu yang dirugikan, melainkan juga keluarga dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, melindungi generasi muda dari pengaruh miras bukan sekadar persoalan menjaga kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa.


Penindakan Tidak Cukup Hanya dengan Razia


Penggerebekan dan penyitaan miras oleh aparat penegak hukum patut diapresiasi sebagai salah satu bentuk upaya memberantas peredarannya. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah razia yang dilakukan sesekali mampu menghentikan peredaran miras secara menyeluruh? Penanganan harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, mulai dari produsen, pemasok bahan baku, distributor, hingga penjual. Pengawasan juga perlu diperkuat agar tidak muncul kembali tempat-tempat baru yang menjadi pusat produksi maupun distribusi miras. 


Selain penegakan hukum, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi melalui edukasi tentang bahaya miras, khususnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar anak-anak dan remaja tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang merusak.


Dukungan Sistem Kapitalisme di Balik Peredaran Miras


Namun, langkah-langkah di atas akan sulit terealisasi di sistem hari ini. Sebab, upaya tersebut pasti akan terganjal oleh berbagai macam kepentingan di balik peredaran miras ilegal. Tentu bukan rahasia lagi bahwa sistem hari ini memberikan celah dan ruang yang luas bagi siapa saja untuk mendapatkan keuntungan materi termasuk bisnis miras.


Pasalnya, tolok ukur yang dipakai bukan berdasarkan halal haram. Akan tetapi, standar yang berlaku adalah semua cara akan dilakukan demi mendapatkan materi dunia. Tidak heran, apa yang dilakukannya tidak berkaca kepada aturan agama. 


Kondisi yang demikian merupakan cermin dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem tersebut juga memberikan dukungan kepada para penganutnya untuk bebas berbuat apa saja. Hal itu dikarenakan agama memang hanya bicara tentang aturan individu saat seseorang sedang beribadah kepada Sang Pencipta. Sedangkan untuk mengaturnya di aktivitas publik, agama tidak boleh ikut campur. Padahal, sebagai seorang muslim sudah seharusnya terikat dengan aturan Islam. 


Miras dalam Pandangan Islam


Islam dengan tegas mengharamkan khamr karena dampak buruknya terhadap akal, perilaku, dan kehidupan manusia. Bahkan, larangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang yang meminumnya, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam mata rantai peredarannya.


Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta diperaskannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan hasil penjualannya." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)


Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang konsumsi khamr, tetapi juga melarang berbagai aktivitas yang mendukung keberadaannya. Dengan demikian, mencari keuntungan melalui bisnis miras bukanlah perkara yang dibenarkan dalam Islam.


Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Khamr adalah induk dari segala keburukan." (HR. Ath-Thabrani)


Hal ini menjadi pengingat bahwa khamr bukan sekadar minuman yang memabukkan, melainkan sesuatu yang dapat membuka jalan menuju berbagai kemaksiatan dan kerusakan. Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita menjauhi khamr dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas yang mendukung peredarannya.


Solusi Islam dalam Memberantas Miras


Islam memiliki pendekatan menyeluruh dalam mencegah dan memberantas kemungkaran, termasuk peredaran miras. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan larangan, tetapi harus diwujudkan melalui aturan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.


Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:


1. Menanamkan pendidikan Islam sejak dini. Hal itu fondasi utama sekaligus menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pemahaman tentang halal dan haram serta bahaya khamr kepada anak-anak dan generasi muda.


2. Membangun ketakwaan individu. Aktivitas tersebut akan membentuk pribadi muslim yang memiliki kesadaran untuk senantiasa terikat pada aturan Allah Swt. dalam setiap perbuatannya.


3. Meningkatkan kontrol masyarakat. Poin ini menjadi salah satu pilar penting untuk memupuk kepedulian dan keberanian masyarakat dalam mencegah kemungkaran di lingkungan sekitarnya.


4. Menutup ruang bisnis miras. Penutupan tersebut akan meminimalisir meluasnya peredaran miras di tengah-tengah masyarakat

                               

Penerapan aturan Islam yang tegas. Penerapan tersebut dilakukan negara dengan menjalankan hukum secara konsisten terhadap produksi, distribusi, dan penjualan miras. Dengan demikian, pemberantasan miras membutuhkan kerja sama antara negara, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pencegahan harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar generasi muda terlindungi dari berbagai pengaruh yang merusak.


Menyelamatkan Generasi, Bukan Sekadar Menyita Miras


Terungkapnya ribuan liter miras ilegal di Banyumas seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi upaya pemberantasan miras selama ini. Penyitaan memang penting, tetapi keberhasilan penanganan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang diamankan, melainkan juga dari kemampuan mencegah peredaran serupa agar tidak terus berulang.


Persoalan miras bukan sekadar pelanggaran hukum atau masalah ketertiban masyarakat. Lebih dari itu, terdapat ancaman terhadap kesehatan, moralitas, dan masa depan generasi muda. Jangan sampai kita hanya sibuk melakukan razia ketika miras sudah beredar, sementara akar persoalannya tidak pernah benar-benar diselesaikan.


Apakah kita akan terus melakukan penindakan setelah miras beredar, atau mulai berani menyelesaikan persoalan ini hingga ke akar masalahnya demi menyelamatkan generasi? Lebih penting lagi, umat Islam juga membutuhkan keberadaan negara yang mengambil Islam secara menyeluruh di setiap lini kehidupan. Tanpanya, ancaman miras yang membahayakan generasi akan terus membayangi dan menghancurkan masa depan para penerus perjuangan Islam. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?

Karhutla Papua Masih Membara, Negara di Mana?


Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler

tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan

__________________


Penulis Ummu Adil

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Guru Ideologis


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Kebakaran hutan dan lahan di Papua masih terus terjadi dan penderitaan rakyat belum usai. Titik panas semakin bertambah dari hari ke hari. Namun yang membuat rakyat semakin terpuruk adalah abainya negara dengan bencana yang terjadi di negeri tercinta ini. 


Informasi yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunitas Kebencanaan BNPB Berton S.P Panjaitan bahwa titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan meningkat 66 persen. 


Secara keseluruhan, BNPB mencatat lonjakan kasus karhutla telah mencapai 1.468 titik panas (hotspot) dengan total 2.645 hektar lahan yang sedang dalam penanganan. Sementara itu, tiga provinsi diklaim mengalami penurunan, yakni: Kalimantan Timur turun 2 persen, Kalimantan Selatan turun 31 persen, dan Sulawesi Tengah turun 37 persen. (Kompas.com, 06-11-2026)


Daerah dengan sebaran titik panas atau hotspot terbanyak di Indonesia dengan 903 titik adalah Papua Selatan. Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun, pada 29 Oktober 865 titik dan 490 titik pada 30 Oktober. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bonberay. Luas wilayah yang terbakar pun sungguh sangat besar sekali. 


Akar Masalah


Kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini membongkar rusaknya sistem Kapitalisme. Fakta karhutla Papua menampakkan kerakusan dan jahatnya kepemimpinan sekuler kapitas. Di mana dalam sistem Kapitalisme yang diutamakan adalah kemanfaatan yang didapat untuk dirinya dan kelompoknya, bukan kesejahteraan rakyat. 


Dalam sistem kapitalisme, memaksa rakyat untuk menerima ketakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Bahkan, terlihat jelas di depan mata mereka jika menderita karena karhutla. Namun, peran negara seperti tidak ada. 


Bisa kita lihat dalam kasus kebakaran ini, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting dan air yang diangkut jerigen butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Dengan fakta di atas, di manakah peran negara dalam mengatasi bencana? 


Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kapitaslisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan. Karena rakyat butuh kepemimpinan yang memikirkan kesejahteraan rakyatnya bukan yang menelantarkan rakyat. 


Seharusnya pemimpin bisa menjaga rakyat agar aman dan nyaman hidup di dalam negerinya. Rasulullah bersabda yang artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Solusi Islam


Berbeda dengan sistem kapitaslisme sekuler, mari kita melihat gambaran sistem kepemimpinan Islam di mana negara sebagai ra'in dan junnah. Ra'in akan mengupayakan segala macam cara untuk mengatasinya. Negara akan menggunakan teknologi terbaik untuk mengatasi bencana yang ada.


Karena saat ini memang zamannya teknologi canggih yang bisa mempermudah manusia untuk melakukan apapun termasuk mengatasi karhutla ini. Negara sebagai junnah (pelindung) akan bergerak cepat karena menyangkut nyawa dan mengerahkan sumber daya secara maksimal dari Baitulmal Khil4fah. 


Maka dari itu, sangat dibutuhkan mengembalikan sistem kepemimpinan Islam dengan dakwah membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Caranya dengan menyadarkan umat bahwa hanya aturan Allah yang harus diterapkan untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.


Untuk menyatukan kaum muslim, maka butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik ideologis. Partai yang mengutamakan hukum syarak dan bukan keuntungan duniawi. Partai yang paham bahwa hanya hukum Allah yang harus diterapkan secara menyeluruh di muka bumi ini. 


Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa dan berjuang agar negeri tercinta ini segera menerapkan sistem Islam. Sistem yang standarnya adalah halal haram. Standarnya adalah hukum syarak bukan hukum manusia. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem

Karhutla Papua: Bukan Bencana Alam tapi Bencana Sistem


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun

dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya

_______________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan ada 521 titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. BNPB menyebutkan luas lahan yang terbakar mencapai 1.332 hektare.


"Kejadian karhutla yang bisa kami laporkan pada hari ini bahwa ada total 521 titik api serta lahan yang terbakar seluas 1.332 hektare. Papua Selatan mengalami penurunan titik api sebesar 25% dibandingkan kemarin. Sementara itu, kami mendeteksi kenaikan titik api di Sulawesi Tenggara sebesar 146%, Kalimantan Timur 5%, Sulawesi Tengah 38%," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan. (detiknews.com, 12-11-2026)


Karhutla di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Papua Selatan bukan lagi peristiwa insidental, tetapi sudah menjadi bencana berulang yang polanya sama setiap tahun. Angka yang naik-turun ini menunjukkan api tidak benar-benar padam, melainkan terus menyala dan berpindah.


Sebagian besar kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di klaster tersebut.


Fakta yang lebih serius: wilayah Okaba menjadi sorotan BNPB setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta.


Ini menegaskan bahwa kebakaran tidak terjadi di hutan belantara yang tak bertuan. Ia terjadi di wilayah yang jelas ada pengelolanya, jelas ada pemilik konsesinya. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui *2.300 hektare*, khususnya di kawasan Bomberay.


Artinya, ribuan hektare hutan, lahan masyarakat, dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan rakyat telah hangus. Kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi yang dialami rakyat tidak bisa dihitung hanya dengan angka hektare.


Di lapangan, masyarakat Papua terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut dengan jerigen butut. Tidak ada mobil pemadam yang memadai, tidak ada peralatan modern, tidak ada dukungan logistik yang layak. Sementara itu, pihak berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit ditaklukkan karena faktor cuaca, medan yang sulit, dan minimnya peralatan.


Kontradiksi ini adalah fakta yang paling menyakitkan, negara punya satelit untuk memantau titik api, punya anggaran triliunan, punya akses ke perusahaan-perusahaan besar, tapi tidak mampu melindungi rakyatnya dari api yang sudah terpantau sejak awal. Jika kita hanya berhenti pada fakta, kita akan menganggap karhutla sebagai bencana alam akibat kemarau. Padahal akar persoalannya jauh lebih dalam. Ada tiga analisis mendasar:


Pertama, sistem kapitalisme sekuler. Pada saat ini hutan tidak dipandang sebagai amanah dan milik umum yang harus dijaga. Hutan dipandang sebagai komoditas yang bisa dikonsesikan, dieksploitasi, dan dibakar demi keuntungan.


Kedua, negara memberikan konsesi ribuan hektare kepada korporasi sawit. Korporasi kemudian melakukan pembukaan lahan dengan cara termurah, yaitu membakar. Cara ini paling murah, paling cepat, dan paling menguntungkan bagi perusahaan, meskipun paling merusak bagi rakyat dan lingkungan.


Ketiga, ketika kebakaran terjadi di dalam konsesi perusahaan, negara cenderung lambat menindak. Sanksi yang diberikan seringkali hanya administratif, tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat perusahaan dari pembakaran lahan.


Inilah watak sistem kapitalis, negara menjadi pelayan korporasi, bukan pelayan rakyat. Sistem kepemimpinan sekuler kapitalis memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan tanggung jawab penguasa dari pertanggungjawaban akhirat.


Penguasa dalam sistem ini hanya bertanggung jawab kepada pemilih selama 5 tahun dan kepada pemodal yang membiayai kekuasaannya. Ketika terjadi bencana, penguasa cukup memberikan pernyataan, membentuk satgas, dan menunggu hujan. Tidak ada beban dosa di hadapan Allah.


Akibatnya, rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa. Setiap tahun rakyat harus menghirup asap, anak-anak harus libur sekolah, petani gagal panen, dan masyarakat adat kehilangan hutan ulayatnya. Semua itu dianggap sebagai "risiko" dan "musibah" yang harus diterima.


Dalam pandangan Islam, ini bukan musibah, tetapi kemudaratan yang lahir dari kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Negara hadir sebagai perisai yang melindungi rakyat dari segala bentuk bahaya, termasuk bahaya ekologis. Namun faktanya, dalam kasus karhutla Papua, negara justru absen.


Negara tidak hadir dengan peralatan yang memadai. Negara tidak hadir dengan pencegahan dini. Negara tidak hadir dengan penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar yang hadir justru rakyat dengan bantuan terbatas. Ini bukti nyata bahwa sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan dan kegagalan dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengurus rakyat.


Solusi atas karhutla Papua bukan sekadar menambah mobil pemadam atau menambah anggaran BNPB. Solusinya adalah perubahan sistemik; mengganti sistem kepemimpinan sekuler kapitalis dengan sistem kepemimpinan Islam.


Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah, bukan privilege. Rasulullah ﷺ bersabda: 

"Imam adalah ra'in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Konsep ra'in ini mengubah total paradigma kepemimpinan. Pemimpin tidak boleh berdalih cuaca dan medan. Ia wajib memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan aman dari kebakaran.


Jika terjadi kebakaran, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka negara Khil4fah tidak akan menunggu api membesar. Negara wajib memiliki sistem pemantauan dini, pasukan pemadam yang terlatih, peralatan yang lengkap, dan anggaran yang disiapkan khusus untuk ri'ayah lingkungan.


Rasulullah ﷺ juga bersabda: "Sesungguhnya Imam itu adalah Junnah, berperang dari belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Fungsi junnah dalam konteks karhutla adalah negara menjadi perisai yang melindungi hutan dan rakyat dari keserakahan korporasi.


Dalam Islam, hutan, padang gembalaan, dan sumber daya alam yang melimpah adalah milik umum (milkiyah 'ammah). Tidak boleh dikuasai oleh individu atau korporasi swasta untuk dieksploitasi secara rakus.


Negara Khil4fah akan melarang penguasaan konsesi hutan secara masif oleh korporasi. Mengelola hutan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk keuntungan segelintir orang. Dan menindak tegas pelaku pembakaran lahan dengan sanksi yang membuat jera, bukan sekedar denda administratif.


Menjaga keseimbangan ekologi sebagai bagian dari perintah syarak untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf: 56).


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."


Karhutla Papua membuktikan bahwa solusi parsial tidak akan berhasil. Ganti kepala daerah, ganti menteri, atau ganti presiden tidak akan menyelesaikan masalah jika sistemnya tetap kapitalis.


Oleh karena itu, urgensi hari ini adalah mengembalikan sistem kepemimpinan Islam melalui dakwah untuk membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. 


Umat harus disadarkan bahwa masalah karhutla adalah masalah sistem, bukan masalah cuaca. Umat harus mencari solusi tuntas hanya ada dalam Islam. Dan perubahan sistem membutuhkan perjuangan politik yang terorganisir.

 

Perjuangan ini membutuhkan dukungan umat di bawah kepemimpinan politik ideologis yang mengemban dakwah Islam kafah. Pemimpin dan kelompok ideologis Islam harus menjadi penggerak kesadaran umat, hingga umat menuntut perubahan sistem dan tegaknya Khil4fah yang akan menjadi ra'in dan junnah yang sesungguhnya.


Dengan Khil4fah, hutan Papua tidak lagi menjadi ladang pembakaran korporasi, tetapi menjadi amanah yang dijaga untuk kemaslahatan rakyat Papua dan seluruh umat. Wallahualam bissawab.

Hutan Dijarah, Rakyat Menanggung Musibah

Hutan Dijarah, Rakyat Menanggung Musibah




Namun kenyataannya kapitalisme memberi 

ruang bebas bagi oligarki dan pihak swasta untuk menguasainya

____________________________


KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan sumber kehidupan yang menopang keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia. 


Namun, ironisnya, kekayaan hutan Indonesia justru menjadi ladang bisnis bagi segelintir pemilik modal. Sementara oligarki menikmati keuntungan dari konsesi lahan, rakyat harus menanggung banjir bandang, tanah longsor, dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Pada Rabu (28-10), mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan gedung UOB Jakarta membentangkan spanduk bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Mereka juga menyuarakan tuntutan penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan.


Massa demonstrasi yang tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (28-10-2026), membentangkan spanduk besar bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki”. Spanduk tersebut dibentangkan saat massa berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi terhalang blokade aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. (kompas.com, 28-10-2026)


Tuntutan ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan hutan bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan persoalan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.


Kapitalisme Karpet Merah bagi Oligarki


Penguasaan jutaan hektare hutan oleh segelintir korporasi memperlihatkan ketimpangan pengelolaan kekayaan alam. Hutan yang semestinya menjadi penyangga kehidupan justru diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Keuntungan dipusatkan pada pemilik modal, sedangkan kerugian ekologis diwariskan kepada masyarakat.


Inilah wajah sistem kapitalisme sekuler. Paradigma yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama telah membuka ruang bagi liberalisasi sumber daya alam. Negara cenderung memberikan ruang besar kepada korporasi melalui berbagai konsesi, sementara pengawasan dan penegakan hukum kerap tidak sebanding dengan besarnya kerusakan.


Akibatnya, rakyat hanya menjadi korban dari keserakahan yang dilegalkan melalui kebijakan. Bencana bukan semata-mata akibat faktor alam, tetapi juga buah dari tata kelola yang mengabaikan amanah perlindungan lingkungan.


Islam Menolak Privatisasi Kekayaan Umum


Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki aturan tegas mengenai kepemilikan. Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan manfaat luas bagi masyarakat merupakan bagian dari kepemilikan umum. Tidak boleh kekayaan tersebut diserahkan kepada individu atau oligarki untuk dikuasai demi keuntungan pribadi.


Rasulullah saw. bersabda: 


"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).


Hadis ini menjadi landasan bahwa sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik yang bebas memindahtangankan kekayaan umum kepada pihak swasta.


Politik ekonomi Islam memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir elite.


Negara sebagai Ra'in dan Junnah


Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi. Allah Swt. berfirman:


وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا


"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)


Karena itu, negara wajib menjaga kelestarian hutan, mencegah eksploitasi, serta memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti merusak lingkungan.


Rasulullah saw. bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Inilah fungsi negara sebagai ra'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Perlindungan alam tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki.


Sudah saatnya menyadari bahwa persoalan hutan tidak cukup diselesaikan dengan pergantian regulasi atau penindakan sesaat. Akar masalahnya adalah sistem yang memberikan ruang bagi dominasi kapital. Hanya dengan penerapan aturan Islam secara kaffah, pengelolaan kekayaan alam dapat dikembalikan pada fungsi hakikinya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan kemewahan segelintir oligarki. Wallahualam bissawab. [Luth/MKC]


Evi Faouziah S.Pd

PoVmu Menentukan Hidupmu

PoVmu Menentukan Hidupmu

 




Permasalahan terjadi ketika generasi muda menentukan arah hidupnya

pada tren-tren yang sedang viral di media sosial tanpa mempertimbangkan benar dan salah


______________________________



Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya



KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pembahasan generasi muda tak pernah habis, selalu menarik untuk dipelajari. Dengan berbagai perkembangan yang berubah-ubah itu akan memengaruhi pola pikir dan sikap terhadap generasi muda saat ini. Dari pakaian, makanan, cara belajar, bermain dan juga istilah-istilah yang berbeda dengan zaman orang tua maupun gurunya.



Salah satunya istilah point of view (PoV). Apa itu PoV? Secara sederhana, point of view berarti sudut pandang. Dalam konteks narasi atau storytelling, istilah ini digunakan untuk menunjukkan dari perspektif siapa suatu cerita atau kejadian disampaikan. 



Awalnya, istilah ini banyak dipakai dalam dunia sastra dan perfilman. Misalnya, ada PoV orang pertama (menggunakan kata "aku" atau "saya"), PoV orang ketiga (menggunakan "dia"), atau bahkan sudut pandang serba tahu. Namun, seiring berkembangnya media sosial, makna PoV jadi jauh lebih fleksibel dan sering digunakan dalam cara yang lebih spontan atau kreatif.



Bagi anak muda PoV menjadi bagian dari identitas, gaya hidup, bahkan standar dalam menentukan pilihan hidup. Apa yang dianggap keren, bahagia, sukses menurut mereka itu ditentukan oleh lingkungan pergaulan sekitar dan media sosial.



PoV dijadikan identitas yang menunjukkan siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin dipandang oleh lingkungan sekitar. PoV merupakan bagian dari gaya hidup atau lifestyle yang harus diikuti, agar tidak dianggap ketinggalan zaman. 



Akhirnya, generasi muda sering memiliki PoV yang berbeda dengan orang tua maupun guru mereka sehingga tidak sedikit menimbulkan perbedaan dalam pemikiran dan sikap, juga perdebatan yang membuat nasihat orang tua dan guru dianggap tidak sesuai dengan kehidupan zaman sekarang.



Sebenarnya perbedaan dalam menentukan sudut pandang kehidupan adalah hal yang wajar. Apalagi generasi muda yang sedang mencari jati diri, lagi menentukan arah hidupnya mau dibawa kemana.



Namun, permasalahan terjadi ketika generasi muda menentukan arah hidupnya pada tren-tren yang sedang viral di media sosial, atau sesuatu yang sedang ramai dibicarakan di lingkungan tanpa mempertimbangkan benar dan salah، tanpa memperhatikan apakah sesuai dengan norma agama atau tidak.



Dalam sistem kapitalis global saat ini, media sosial memiliki peran besar dalam membentuk generasi muda, karena kapitalisme membuat pengaruh buruk pada generasi muda agar berlomba-lomba memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai target pasar global lewat industri kosmetik, fashion, kuliner, hiburan, pariwisata hingga layanan digital termasuk konten PoV kehidupan liberal yang jauh dari aturan agama melalui iklan, influencer, serta algoritma media sosial.



Maka wajar jika generasi muda banyak berperilaku konsumtif, flexing, financial freedom, glow up, dan sebagainya. Mereka membentuk standar kebahagiaan menurut versi sendiri, menjalani hidup sesuai keinginan sendiri tanpa menjadikan aturan agama sebagai standar kehidupan. Akibatnya nilai kehidupan semakin jauh dari standar orientasi akhirat.



Kapitalisme sejatinya membuat seseorang sekularisme yaitu pemisahan agama dari kehidupan, tolak ukur kebahagiaan berdasarkan kepuasan materi, dan kebebasan individu dijadikan standar utama dalam berperilaku. Maka ketika PoV hidup dibangun dengan menyampingkan agama pasti akan menimbulkan kemudharatan.



Dalam Islam generasi muda boleh memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan, hanya saja PoV nya berbeda. Bagi seorang muslim PoV ditentukan lewat cara berpikir dan bersikap yang sesuai dengan akidah Islam, smua yang dilakukan hanya berharap pada rida Allah semata, bukan untuk meraih materi berlebihan dan kebebasan tanpa aturan.



Oleh sebab itu, generasi muda muslim harus sadar bahwa PoV mereka muncul bukan dari kebutuhan dan pemikiran sendiri, tapi diciptakan oleh sistem kapitalisme global yang menargetkan generasi muda sebagai target pasar.



Generasi muda muslim harus lebih selektif karena yang viral di media sosial tidak berarti sebuah kebenaran. Generasi muda muslim harus kritis terhadap iklan, tren, konten, dan lainnya yang mempengaruhi pikiran dan sikap, serta waspada pada musuh-musuh kaum muslim yang terus menghancurkan generasi muda supaya jauh dari agamanya.



Sistem Islam menjadikan generasi muda harus memiliki kepribadian Islam tinggi, yang dibekali akidah dan keimanan yang kuat sehingga terwujud generasi muda pembangun peradaban Islam yang mulia.



Kepribadian Islam dibangun dengan pola pikir Islam dan pola sikap Islam sejak dini. Mereka dibekali pendidikan baik formal maupun nonformal sehingga memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menentukan standar perbuatannya.



Dalam pembentukan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, guru, lingkungan masyarakat saja, tapi peran negara paling penting. Negara wajib untuk menciptakan suasana kepribadian Islam di seluruh masyarakat dengan penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Negara bertanggung jawab atas seluruh rakyatnya.



Seperti firman Allah Taala di QS. Adz-Dzariyat ayat 56, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki tujuan hidup yaitu rida Allah daripada pencapaian kesenangan duniawi yang sesaat.



Maka, sudah semestinya generasi muda memiliki PoV berdasarkan Islam, waktunya, potensi, ilmu dan hidupnya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Jangan sampai masa muda dipenuhi validasi sosial dan mengikuti tren tanpa bisa dipertanggungjawabkan.



“Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Rabb-nya, hingga ia ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan...” (HR. At-Tirmidzi)



Sejarah Islam menorehkan banyak sosok generasi muda yang bisa dijadikan teladan PoV misalnya Usamah bin Zaid menjadi panglima pasukan pada usia sekitar 18 tahun. Ada Muhammad Al-Fatih pemimpin muda yang menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Ada Mush'ab bin Umair, pemuda yang menjadi delegasi dakwah Islam hingga lahirnya peradaban Islam di Madinah.



Akhirnya PoV generasi muda akan menentukan jalan hidup. Jika dibentuk dengan tren-tren yang tidak sesuai syariat maka akan terjadi kehancuran. Sebaliknya jika PoV itu dilakukan sesuai syariat Islam maka generasi muda akan menjadi generasi yang membawa kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Wallahualam bissawab.

Hutan: Rakyat Pemilik Sejati, Mengapa Oligarki yang Menikmati?

Hutan: Rakyat Pemilik Sejati, Mengapa Oligarki yang Menikmati?

 



Dalam pandangan Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum

yang tidak boleh dimiliki atau diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki 


--------------------------------------------------

Penulis Dewi Jafar Sidik

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI -Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, bertema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia", Rabu, 28 Oktober 2026 diwarnai unjuk rasa dengan tajuk aksi #IndonesiaSadar, yang melibatkan peserta dari aliansi mahasiswa, buruh, petani, dan elemen masyarakat. 


Dalam demontrasi tersebut ribuan massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" di hadapan aparat pada hari Rabu (28-10-2026) di depan gedung UOB Jakarta. (idntimes.com, 28-10-2026)



Dilansir dari kompas.com, 28-10-2026. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan kritik dan evaluasi kepada kinerja dua tahun kepemimpinan nasional. Aksi dengan membawa lima tuntutan utama: Penetapan status bencana nasional untuk karhutla, Pembenahan kebijakan ekonomi, Penurunan biaya pendidikan, Reformasi hukum, Perlindungan kebebasan berpendapat. 

Sikap Kritis Mahasiswa 


Turunnya mahasiswa untuk menyuarakan kritik dan evaluasi pada pemerintah adalah bentuk kepedulian dan merespons berbagai keresahan masyarakat yang dinilai belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Keresahan dampak dari kerusakan lingkungan dan ketimpangan hukum, yang dianggap saling berkaitan erat dalam menciptakan krisis ruang hidup yang membebani masyarakat.


Beragam persoalan yang mendera negeri ini merupakan akibat dari kebijakan negara yang dinilai terlalu berpihak pada oligarki. Hal ini mampu menjadi energi yang menyulut gelombang protes mahasiswa. Gerakan protes pun terlihat merata di beberapa wilayah. Ini menunjukkan gelombang suara kritis mahasiswa tidak terjadi di satu tempat saja.


Sikap kritis dalam partisipasi politik dan kebebasan berekspresi mahasiswa ini patut mendapat apresiasi. Keberanian mereka menyuarakan tuntutan dan kritik yang kadang kala harus berhadapan dengan risiko fisik. Namun, aksi mahasiswa ini jangan hanya sebatas tuntutan atas ketidakadilan dan ketimpangan saja, tapi harus benar-benar menggugat hingga ke akar masalah yang melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan tersebut. 

Akar Masalah 


Sejatinya beragam persoalan yang terjadi di negeri ini tidak terlepas dari diterapkannya sistem kapitalis sekuler dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Oleh karena demonstrasi seharusnya bukan hanya meluapkan puncak kekesalan saja, tapi harus dibarengi oleh kesadaran utuh atas sistem apa yang sedang berjalan di negeri ini.


Kebijakan politik ekonomi dalam sistem kapitalis sekuler sering kali menempatkan sumber daya alam (SDA), hutan sebagai komoditas ekonomi yang dikelola demi keuntungan segelintir pemodal atau korporasi. Kebijakan politik ekonomi dalam sistem kapitalis sekuler telah menjadikan hutan dikuasai para oligarki.


Dalam sistem ekonomi kapitalis, negara berperan sebagai regulator dan pengawas, sementara aktivitas produksi, distribusi, dan kepemilikan aset ekonomi sebagian besar dikendalikan oleh pihak swasta. Maka tidak heran jika dalam sistem ini setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat akan dipola sedemikian rupa untuk menguntungkan kepentingan pihak swasta.


Penguasaan kawasan hutan oleh oligarki di Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, akan tetapi difasilitasi oleh berbagai kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi inilah yang memberikan kemudahan izin skala besar (konsesi) kepada para kapital, yang sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat serta kelestarian lingkungan.


Penguasaan kawasan skala besar di Indonesia oleh oligarki dan korporasi telah membawa kerusakan lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Diantaranya berdampak pada kerusakan ekologis dan bencana, penderitaan masyarakat adat, dan ketimpangan perlakuan hukum.


Para oligarki yang menikmati keuntungan dari konsesi lahan, rakyat yang tertimpa bencana banjir bandang, dan kabut asap karhutla. Masyarakat sering kehilangan ruang hidup dan tanah mereka akibat perampasan lahan. Ironisnya, ketika mereka memperjuangkan hak-haknya, kerap mendapatkan ketidakadilan hukum.


Berulang dan lamanya bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa wilayah di Indonesia sebagai penanda adanya kegagalan negara dalam menjalankan kebijakan. Selama sistem yang menjadi asas dalam kepengurusan negara sekularisme kapitalisme akan berpotensi mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan masyarakat.

Paradigma Islam


Dalam pandangan Islam hutan termasuk harta kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki atau diberikan penguasaannya kepada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara juga tidak boleh mengambil alih hak kepemilikannya dari milik umum menjadi milik negara. Dalam sistem ekonomi Islam, harta yang termasuk kepemilikan umum adalah harta yang ditetapkan oleh syariat untuk kepentingan seluruh masyarakat.


Dalil yang mendasari bahwa hutan dan sumber daya alam tertentu merupakan milik umum adalah hadis Nabi Muhammad saw.
Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." [HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah]


Negara hanya diamanahi sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Negara wajib mengelola kekayaan tersebut sesuai syariat dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Harta yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dipindahtangankan menjadi milik pribadi (privatisasi) atau perusahan, yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan sepihak.


Islam menetapkan bahwa menjaga alam adalah sebuah kewajiban yang melekat pada manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, serta melarang segala bentuk perusakan, termasuk membakar hutan, lahan, dan ekosistem. Manusia bertugas untuk memakmurkan, mengelola dan memelihara bumi, bukan menghancurkannya.


Dalam sistem Islam negara sebagai ra'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur, mengurus, dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat. Negara harus memenuhi kebutuhan rakyat dari mulai urusan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan umum.


Sistem Islam juga menetapkan negara sebagai junnah (pelindung). Negara berfungsi melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, kezaliman, bahaya, serta musuh dari luar maupun dalam negeri, serta menjaga keselamatan, kehormatan, dan kemuliaan umat.

Penutup


Demikianlah konsep Islam dalam menetapkan fungsi negara. Negara dalam sistem Islam tidak akan memberikan penguasaan hutan kepada individu maupun oligarki. Pemimpin dalam sistem Islam wajib menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Pemimpin wajib memenuhi kebutuhan rakyat, mengurus dan melindungi rakyatnya dari segala macam bahaya. Menjadi pemimpin adalah amanah, yang tidak boleh dikhianati. Wallahualam bissawab.

Masih Tentang Karhutla

Masih Tentang Karhutla


Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam

tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lingkungan

__________________


Penulis Yuli Juharini

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa yang sesuaidengan keadaan yang terjadi saat ini terkait bencana alam. Mengapa demikian?


Karena Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp148 miliar diduga telah dikorupsi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang notabene seharusnya lembaga itu membantu para korban bencana seperti, karhutla di Kalimantan dan Papua, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta banjir di Aceh dan Sumatera. Hal itu berlangsung dari tahun 2024 hingga 2026. (kpk.co.id, 16-10-2026)


Berbicara tentang karhutla, sampai saat ini tidak ada solusi yang benar-benar menyentuh akar masalahnya. Setiap tahun bencana karhutla selalu berulang. Seperti sebuah ritme yang memang selalu ada. Sementara para penguasa duduk manis seakan-akan menunggu bencana itu kembali. Akibatnya rakyat mengalami penderitaan berkepanjangan.


Liberalisasi Perdagangan dan Alih Fungsi Hutan


Liberalisasi perdagangan sebagai visi politik kapitalisme menjadi akar masalahnya. Korporasi di Indonesia mencium hal itu dan tidak akan melewatkannya begitu saja. Mereka menilai bahwa sawitlah yang akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda mengingat harga sawit di dunia internasional sangat menggiurkan. Karena itu para korporasi berlomba-lomba menanam sawit dalam jumlah banyak untuk kebutuhan ekspor.


Untuk menanam sawit dalam jumlah besar tentu saja membutuhkan lahan yang sangat luas. Untuk itu hutan adalah tempat yang tepat, mengingat masih banyaknya hutan-hutan di Indonesia. Ironisnya pemerintah memberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan sawit berupa Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka hutan.


Ketika membuka hutan untuk ditanami sawit, perusahaan memilih cara dengan membakarnya. Cara ini dinilai lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan ekskavator. Sudah menjadi tabiat kaum kapitalis yakni dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan alam sekitar.


Dampak dari Karhutla


Karhutla terjadi pada musim kemarau hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu berdampak tidak hanya pada manusia melainkan juga pada satwa-satwa liar yang ada di dalamnya. Timbulnya berbagai macam penyakit seperti Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang pada kelompok rentan terdampak yaitu balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan riwayat penyakit jantung dan paru-paru. Belum lagi ketika musim hujan tiba. Hutan yang gundul, walaupun sudah ditanami sawit tetap berisiko banjir bandang dan tanah longsor karena kehilangan daya serap air.


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merilis data sebanyak 401.586 kasus ISPA dampak dari karhutla yang tersebar di 7 propinsi dan 63 kabupaten dan kota. Sementara itu lembaga riset Center for Research on Energi and Clean Air (CREA) memperkirakan ada 5.200 kasus kematian akibat karhutla selama bulan Agustus hingga September. Mirisnya, walaupun banyak korban berjatuhan akibat karhutla, pemerintah belum menetapkan status sebagai bencana nasional. Hal itu menunjukkan sikap arogansi dari pemerintah itu sendiri yang merasa mampu mengatasi masalah karhutla.


Solusi Tuntas Islam


Setiap masalah yang terjadi di bumi, ternyata Islam selalu punya solusi, termasuk masalah karhutla. Dalam Islam, hutan itu bukan milik segelintir orang melainkan masuk ke dalam kepemilikan umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umat.


Dalam sebuah hadis Rasul bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad)


Hadis di atas mengisyaratkan bahwa ketiganya haram dimiliki oleh individu, korporasi, oligarki, dan sejenisnya. Mengapa? Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara agar dapat memperkaya diri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat.


Ketika semua peraturan hidup sudah menggunakan cara Islam, tidak ada lagi liberalisasi lahan hutan karena itu merupakan pangkal kerusakan lingkungan.


Allah Swt. telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia." (QS. Ar-Rum: 41)


Ayat di atas mencerminkan larangan keras tindakan perusakan dalam firman-Nya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56)


Jika terjadi karhutla, pemimpin dalam Islam akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar dapat memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Dana yang diperlukan diambil dari baitul mal. Jika tidak mencukupi, maka negara akan menarik pajak temporer (dharibah) dari orang-orang kaya. Setelah karhutla dapat diatasi, dharibah segera dihentikan.


Masyarakat terdampak akan direlokasi ke tempat aman, jauh dari lokasi karhutla. Semua kebutuhan dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, tempat ibadah, dan sarana kesehatan. Seorang pemimpin benar-benar mengurusi semua kebutuhan rakyatnya tanpa pandang bulu.


Hal itu sesuai dengan hadis di mana Rasulullah saw. bersabda: "Imam (pemimpin) adalah pengurus (rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)


Hutan yang sudah gundul akibat karhutla, akan ditanami kembali (reboisasi) dengan tanaman sejenis yang sudah habis terbakar agar ekosistem kembali terjaga. Langkah ini sejalan dengan anjuran Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung, manusia, atau hewan memakan darinya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." 


Mitigasi pun dilakukan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya karhutla. Itu dilakukan secara cepat dan mudah tanpa melalui birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Keselamatan rakyat lebih diutamakan. 


Begitulah ketika Islam dijadikan patokan dalam kehidupan. Semua makhluk hidup akan merasakan kedamaian dan ketenteraman. Karena sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga masa itu segera tiba. Aamiin. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Pajak Digital, Rakyat Kembali Dibebani

Pajak Digital, Rakyat Kembali Dibebani


Pajak digital yang ditetapkan menyasar kepada rakyat yang merupakan konsumen terakhir

Rakyat kembali menjadi terbebani oleh pajak, sedangkan perusahaan besar digital diberikan keistimewaan

_______________________________


Penulis Ria Nurvika Ginting,S.H.,M.H

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Ketua Dewan Penasihat Kamar Daang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah berencana akan memperluas cakupan pemungutan pajak digital dengan melibatkan lebih banyak lembaga keuangan dan perusahaan teknologi. 


Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital yang selama ini dinilai belum tergarap secara maksimal. Kebijakan tersebut akan mulai efektif pada 9 November 2026, pernyataan ini disampaikan Hashim dalam pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta, pada Kamis 29 Oktober 2026 lalu. (Kompas.com, 03-11-2026)


Pernyataan ini muncul ketika pemerintah masih berupaya mengejar target penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Pemerintah membidik peningkatan rasio pendapatan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 18% dalam dua sampai tiga tahun mendatang. Pada sisi lain, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp 58,75 triliun hingga 30 September 2026. (BeritaSatu.com, 05-11-2026)


Kebijakan ini jika dikaji secara mendalam menjadi sesuatu yang janggal dalam penerapannya. Ketika rakyat sebagai konsumen lokal begitu patuh membayar pajak ekstra untuk setiap hiburan daring, lalu ke mana perginya pajak dari para raksasa teknologi global? Sektor pajak digital seolah-olah hanya menyentuh permukaan konsumen saja. Sementara, reformasi struktur untuk mengejar laba para korporasi seperti sengaja terlupakan dan dibiarkan begitu saja. 


Berdasarkan data ekonomi terbaru, nilai ekonomi digital di Asia Tenggara terus meroket tajam hingga menembus angka puluhan miliar dolar AS. Menariknya, Indonesia memegang porsi pasar terbesar di kawasan ini. Pajak digital yang awalnya diagung-agungkan sebagai sumber penerimaan masa depan baru, di lapangan justru menjelma menjadi pungutan yang regresif.


Disebut regresif karena ia langsung memotong kantong konsumen akhir secara rata tanpa melihat latar belakang ekonominya. Di sisi lain, korporasi kakap pemilik platform malah menikmati kelonggaran fiskal yang luar biasa tanpa tersentuh kewajiban PPh yang adil. (yoursay.id, 05-11-2026)


Pedagang lokal atau pelaku UMKM yang baru merintis untuk usaha sudah menjadi pantauan patuh pajak oleh pemerintah sejak hari pertama mereka buka. Sementara itu, perusahaan asing yang berskala global yang meraup cuan dari kuota internet bisa melanggang bebas tanpa kontribusi PPh badan yang sepadan.


Pemerintah lupa jika peraturan pajak ini dibuat untuk menyejahterakan rakyat, bukan menjadi alat untuk memalak rakyat dengan menjadikannya beban tambahan yang sangat berat dalam hidup mereka yang saat ini juga sudah dalam kondisi yang sangat terjepit. Bahkan demi menambah penerimaan negara perusahaan asing yang besar diberikan tax holiday agar tetap mau berinvestasi di negeri ini, sebaliknya rakyat dipaksa untuk membayar tagihan pajak setiap tahunnya bahkan diberikan denda jika telat dalam pembayarannya. 


Hal ini dikarenakan penerimaan negara terpenting dan utama adalah pajak. Ini merupakan konsep sistem ekonomi pada sistem kapitalis-sekuler (memisahkan agama dari kehidupan). Di atas sistem ini berdiri sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang memilliki modal untuk menguasai apa saja yang termasuk bidang-bidang strategis. Alhasil, bidang-bidang strategis ini tidak menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yang utama adalah Pajak. Tanpa pajak maka tidak akan ada pembangunan. 


Pajak merupakan pungutan yang diambil dari rakyat. Kembali lagi rakyat menjadi pihak yang terbebani dan ini merupakan bentuk kedzaliman. Hal ini menjadi bukti bahwa negara dalam sistem kapitalis-sekuler hanya menjadi regulator bukan peri’ayah umat dan penjamin kesejahteraan rakyat.


Mengapa demikian? Karena dalam sistem kapitalis-sekuler yang menjadi pihak terpenting adalah si pemilik modal. Pajak digital yang ditetapkan menyasar kepada rakyat yang merupakan konsumen terakhir. Rakyat kembali menjadi terbebani oleh pajak, sedangkan perusahaan besar digital diberikan keistimewaan. 


Sistem Ekonomi Islam
 

Islam yang merupakan sistem yang sempurna dan paripurna merupakan sistem yang berasal dari Sang Pencipta. Sistem yang berdiri atas dasar aqidah islam. Sistem yang memberikan hak hanya pada Sang Khaliq yang berhak untuk membuat hukum. Diatas dasar inilah berdiri aturan-aturan yang mengatur sistem kehidupan manusia termasuk ekonomi. 


Sistem ekonomi Islam tidak menetapkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara meskipun dalam islam pajak juga ada pengaturannya. Sumber penerimaan negara dalam sistem Islam ada banyak. Sumber penerimaan negara yang tetap akan ada walaupun tidak ada kebutuhan apa-apa yang merupakan hak kaum muslim dan masuk dalam Baitulmal yakni: fai’, jizyah, kharaj, ‘usyur, harta milik umum yang dilindungi negara, harta haram pejabat dan pegawai negara, khumus, rikaz dan tambang, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, harta orang murtad.


Selain itu, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah akan menjadi sumber penerimaan yang dikelola oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Karena SDA dalam Islam tidak boleh dimiliki oleh individu. SDA merupakan kepemilikan umum.


Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yakni padang rumput, air dan api." (HR. Abu Daud dan Ahmad)


Pada saat kondisi Baitulmal kosong dan tidak mencukupi untuk membiayai besaran belanja dalam kondisi seperti ini pemimpin negara akan mengambil beberapa kebijakan yang sesuai dengan hukum syarak. Salah satunya dengan memungut pajak.


Namun, pajak yang dipungut tidak diwajibkan kepada semua kaum muslim apalagi non-muslim. Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang mampu. Dari kelebihan, setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proposional (makruf) sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. 


Pajak hanya pungutan isendental yang akan diambil jika Baitulmal dalam kondisi kosong. Ketika baituk maal dapat berfungsi kembali maka pajak tidak akan dipungut lagi sehingga tidak ada yang namanya pajak wajib yang akan dibayar per masanya. Seperti saat ini pertahun atau perbulan atau peraktivitas yang dilakukan oleh rakyat akan dipunggut pajak.


Apalagi sampai dikenakan denda karena tidak membayar atau tidak tepat waktu. Berbeda dengan negara saat ini yang memalak rakyat secara tidak langsung dengan kebijakan pajak sebagai semua solusi permasalahan ekonomi. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]