Demiliterisasi: Upaya Barat Membungkam Perlawanan Rakyat G4za

Demiliterisasi: Upaya Barat Membungkam Perlawanan Rakyat G4za

Opini

Baca Juga

Situasi ini membuat wacana demiliterisasi terasa tidak seimbang

bahkan cenderung melemahkan pihak yang selama ini berusaha mempertahankan diri

_________________________

Penulis Murni Sari S.AB, M.M 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Dosen Politeknik Baubau

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Derita rakyat G4za belum juga berakhir. Di tengah bangunan yang hancur, keluarga yang tercerai-berai, dan suara sirene yang tak pernah benar-benar berhenti, muncul kembali wacana demiliterisasi.

Pelucutan senjata terhadap H4mas digadang-gadang sebagai jalan menuju perdamaian. Namun, di balik wacana tersebut, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan: apakah demiliterisasi benar-benar membawa kedamaian, atau justru membungkam perlawanan rakyat yang selama ini bertahan di tengah penjajahan? 

Pelanggaran Gencatan Senjata oleh Isra*l

BoP mendesak H4mas untuk melucuti senjatanya sebagai syarat rencana perdamaian G4za. Desakan tersebut bahkan ditargetkan rampung dalam waktu singkat sebagai bagian dari kesepakatan yang tengah dibahas (Antara News, April 2026).

Hamas menolak tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa pelucutan senjata justru mengancam eksistensi serta perjuangan mereka dalam menghadapi penjajahan Isra*l. H4mas menilai bahwa senjata merupakan alat pertahanan rakyat G4za dari agresi yang terus berlangsung hingga saat ini. (Inilah.com, April 2026)

Tidak hanya itu, H4mas juga mendesak dunia internasional untuk bertindak atas pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Isra*l. Meski kesepakatan gencatan senjata telah disepakati, serangan demi serangan tetap terjadi dan menimbulkan korban sipil. (Metro TV News, April 2026)

Serangan rudal Isra*l di dekat sekolah di G4za dilaporkan menewaskan sedikitnya 10 orang warga sipil. Serangan ini menjadi bukti bahwa gencatan senjata tidak menghentikan agresi militer yang terjadi. (Detik.com, April 2026)

Fakta-fakta tersebut menggambarkan kenyataan pahit yang dialami rakyat G4za. Di satu sisi, mereka didesak untuk melucuti senjata. Di sisi lain, ancaman dan serangan masih terus berlangsung. Situasi ini membuat wacana demiliterisasi terasa tidak seimbang, bahkan cenderung melemahkan pihak yang selama ini berusaha mempertahankan diri. 

Desakan pelucutan senjata terhadap H4mas juga memperlihatkan bahwa mediator internasional tidak sepenuhnya bersikap netral. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, selama ini dikenal sebagai pendukung utama Isra*l. Dalam konteks ini, wacana demiliterisasi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik global yang condong pada kekuatan Barat dan Zion*s.

Jika pelucutan senjata benar-benar dilakukan, maka kelompok perlawanan akan kehilangan kemampuan mempertahankan diri. Pada akhirnya, rakyat G4za yang telah lama hidup di bawah tekanan justru semakin rentan. Mereka akan menghadapi agresi tanpa perlindungan, sementara dunia hanya menyaksikan dari kejauhan.

Lebih dari itu, pelucutan senjata juga merupakan bagian dari serangan pemikiran. Dunia diarahkan untuk melihat perlawanan sebagai ancaman bagi perdamaian, sementara penyerahan senjata dianggap sebagai solusi. Padahal, fakta menunjukkan bahwa agresi tetap berlangsung meski gencatan senjata telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukanlah perlawanan, tetapi penjajahan yang belum berakhir.

Wajib Melawan Penjajahan

Dalam perspektif Islam, penderitaan rakyat Palestina bukan sekadar konflik politik, tetapi persoalan kemanusiaan yang harus diselesaikan. Islam memandang P4lestina sebagai wilayah kaum muslim yang wajib dibebaskan dari penjajahan. Oleh karena itu, selama penindasan masih berlangsung, perlawanan menjadi sesuatu yang tidak terelakkan.

Allah Swt. berfirman: "Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama itu hanya bagi Allah semata." (QS. Al-Baqarah: 193)

Ayat ini menegaskan bahwa kezaliman dan penindasan harus dihentikan hingga tidak ada lagi penderitaan. Apa yang terjadi di G4za hari ini menunjukkan bahwa kezaliman masih berlangsung, dan rakyat G4za masih membutuhkan perlindungan.

Allah Swt. juga berfirman:

"Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak…" (QS. An-Nisa: 75)

Ayat ini menggambarkan kewajiban membela kaum tertindas. Rakyat G4za, anak-anak yang kehilangan orang tua, ibu yang kehilangan anak, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal merupakan potret nyata dari mereka yang membutuhkan pembelaan.

Wajib Menegakkan Institusi Pemersatu Umat

Dalam konteks ini, solusi komprehensif yang ditawarkan adalah tegaknya sistem Khil4fah. Khil4fah dipandang mampu menggerakkan kekuatan militer dari seluruh negeri muslim untuk melindungi rakyat G4za dan mengakhiri penjajahan di P4lestina. Dengan persatuan kekuatan kaum muslim, rakyat G4za tidak lagi menghadapi penderitaan sendirian.

Khalifah sebagai pemimpin umat berperan sebagai raa'in dan junnah, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Negara tidak akan membiarkan kaum muslim berada dalam penindasan tanpa perlindungan. Dengan demikian, keselamatan rakyat menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, kesadaran umat juga menjadi faktor penting. Dakwah ideologis diperlukan agar umat memahami bahwa penderitaan G4za bukan persoalan yang jauh, tetapi bagian dari tanggung jawab bersama. Kesadaran ini diharapkan mampu membangun kepedulian dan persatuan umat dalam memperjuangkan pembebasan P4lestina.

Wacana demiliterisasi G4za menunjukkan bahwa konflik ini bukan sekadar konflik wilayah, tetapi juga pertarungan kepentingan global. Selama penjajahan masih berlangsung, perdamaian sejati sulit diwujudkan. Rakyat G4za tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi juga solusi nyata yang mampu menghentikan penderitaan mereka.

Pada akhirnya, perjuangan rakyat G4za adalah perjuangan kemanusiaan. Di balik angka korban, ada wajah-wajah manusia yang kehilangan rumah, keluarga, dan harapan. Tanpa solusi yang menyentuh akar masalah, tragedi kemanusiaan ini akan terus berulang. Dunia pun dihadapkan pada pilihan: membiarkan penindasan terus terjadi, atau berdiri bersama mereka yang tertindas. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Senin, April 20, 2026

Peran Negara Mewujudkan Pendidikan Berkualitas demi Tercetaknya Generasi Emas

Peran Negara Mewujudkan Pendidikan Berkualitas demi Tercetaknya Generasi Emas

Opini

Baca Juga

Dalam pandangan Islam negara memiliki tanggung jawab

untuk menyediakan pendidikan secara gratis kepada semua rakyat

__________

Penulis Sri Nurhayati, S.Pd.I

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Pendidikan memiliki peran dalam membentuk manusia yang beradab dan berbudi pekerti luhur. 

Pendidikan termasuk kebutuhan pokok karena esensialnya untuk masa depan seperti pengembangan diri dan keberlangsungan hidup manusia dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan. 

Hal demikian karena pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dengan pendidikan manusia mampu mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dia miliki sehingga bisa berkontribusi positif bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya.

Begitu pentingnya pendidikan bagi manusia. Namun, jika kita melihat kondisi pendidikan kita saat ini, tidak dimungkiri bahwa rakyat belum bisa mengaksesnya mudah dan tidak semuanya bisa menikmatinya. 

Sebab pendidikan di negeri ini masih diselimuti kabut masalah yang tak kunjung usai. Masalah pendidikan di Indonesia sendiri berfokus pada ketimpangan akses dan kualitas, terutama di daerah terpencil. 

Sedangkan tantangan utamanya meliputi rendahnya kualitas atau kesejateraan guru, kurikulum yang sering bergonta-ganti, sarana dan prasarana yang terbatas, serta masih maraknya tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Tentu hal ini mempengaruhi dan menghambat pendidikan negeri ini.

Seperti permasalah pendidikan di tahun 2026 ini misalnya, masalah pendidikan Indonesia terpusat pada kesenjangan kualitas antar wilayah, infrastruktur rusak, literasi rendah alih fungsi anggaran. 

Kesenjangan infrastruktur misalnya, ada lebih dari 60% ruang kelas masih rusak dan sekolah di daerah terpencil masih kekuranngan fasilitas dasar. Hal ini berhubungan dengan alih fungsi anggaran, meskipun anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Namun, fokus anggaran lebih banyak terserap oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat sehingga menyebabkan minimnya investasi untuk sarana prasarana sekolah dan peningkatan kualitas guru.

Sungguh, permasalahan yang terus menimpa dunia pendidikan ini makin menahun. Sebab kurangnya perhatian negara terhadap pendidikan itu sendiri. Hal ini karena telah hilangnya peran negara dalam mengurusi pengelolaan pendidikan. Hilangnya peran negara dalam mengurusi kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya pendidikan adalah sebuah keniscayaan dalam sistem yang ada di tengah-tengah kita.

Sistem yang saat ini mengatur kehidupan kita, yakni sistem sekuler-kapitalis memang meminimalisir bahkan menghilangkan peran negara dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya. Sistem ini hanya menjadikan negara sebagai regulator bagi kepentingan para pemilik modal dan Masyarakat sebagai lahan mereka dalam meraup keuntungan.

Pendidikan telah dijadikan alat komoditi bagi mereka sehingga wajar jika biaya pendidikan mahal. Tentu hal ini menyulitkan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Ketika pun ada yang murah, tetapi kualitasnya kurang, seperti sarana dan prasananya tidak menunjang dan memadai untuk aktivitas pembelajaran. Alhasil, hal ini dapat menghambat proses pendidikan itu sendiri.

Minimnya bahkan hilangnya peran negara dalam menyiapkan pendidikan ini menjadikan masyarakat meminta bantuan kepada pihak lain. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung misalnya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung menyalurkan bantuan ke sektor pendidikan karena sebelumnya ada Masyarakat yang mengajukan atau meminta bantuan kepada badan zakat ini.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Baznas Kabupaten Bandung Yusuf Ali Tantowi bahwa Baznas Kabupaten Bandung memberikan bantuan pada sektor pendidikan yang berasal dari infak sewa Gedung Baznas Center. Pengelolaan Gedung tersebut disalurkan untuk membantu warga yang sudah lama mengajukan bantuan khususnya di bidang pendidikan. (inilahkoran.id)

Kebutuhan rakyat termasuk pendidikan di dalamnya, sejatinya negaralah yang memiliki peran dan tugas dalam mengurusinya. Pengurusan ini melalui instansi atau departemen yang telah ditunjuk untuk mengurusi urusan pendidikan.

Oleh karena itu, ketika berbagai persoalan muncul atau menimpa dunia pendidikan, negara sudah seharusnya hadir untuk menyelesaikan segala persoalan ini serta menjadi pihak pertama dalam menyelesaikannya. 

Maka dari itu, jika ada pihak lain yang turut hadir memberikan bantuan atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan ini, menjadi pertanyaan di mana peran negara?

Pengelolaan Pendidikan dalam Islam

Islam adalah pedoman hidup manusia yang sempurna dan paripurna. Islam memiliki aturan datang dari Zat yang mengetahui kelebihan dan kelemahan manusia karena Dia adalah Al-Khaliq dan Al-Mudabbir.

Islam telah menetapkan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan ilmu seseorang dapat mempelajari manusia, alam semesta, dan kehidupan yang mengantarkan mereka makin dekat dengan Sang Pencipta.

Selain itu, ilmu dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dalam berbagai sendi kehidupan. Oleh karena itulah pendidikan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. 

Dalam memenuhi setiap kebutuhan atau urusan manusia ini, Islam telah mewajibkan bagi para penguasa (negara) untuk memenuhinya. Sebab itu, di masa pemerintahan Islam pendidikan menjadi salah satu perhatian utama bagi para penguasa saat itu.

Pengelolaan pendidikan dalam Islam tergambar dari masa Nabi Muhammad saw., para khulafaur rasyidin, dan para khalifah yang lainnya. Ketika Rasulullah saw. hijrah ke Madinah dan di sanalah Negara Islam pertama berdiri.

Rasulullah saw. sebagai kepala negara telah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Selain menjadi tempat untuk salat lima waktu, masjid pun menjadi tempat diadakannya kajian ilmu. Selain masjid, beliau mendirikan pula pusat-pusat pengajaran lainnya di Madinah, seperti kuttab (ruangan kecil untuk mengajar anak-anak membaca dan menulis dan menghapalkan Al Qur'an). 

Pentingnya pendidikan ini ditunjukkan pula oleh Nabi saw., ketika beliau mendapatkan tawanan Perang Badar. Beliau memberikan syarat tebusan dengan mengajarkan anak-anak penduduk Madinah. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., beliau berkata: “Ada beberapa tawanan pada hari Perang Badar yang tidak memiliki tebusan. Rasulullah saw. menjadikan tebusan mereka adalah dengan mengajarkan anak-anak kaum Anshar menulis.”

Apa yang dilakukan Nabi saw. menjadi dalil bahwa kepala negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan secara gratis kepada rakyatnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Rasulullah saw. dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin. 

Perhatian terhadap pendidikan pada masa khulafaur rasyidin ini makin besar sebab makin luasnya wilayah Negara Islam. Seperti pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab r.a., beliau telah memerintahkan untuk memberikan tunjangan bagi para guru, masing-masing mendapatkan 15 dinar setiap bulannya. Selain itu, beliau juga telah membangun rumah-rumah untuk pendidikan dan menempatkan orang-orang untuk mengajar dan mendidik anak-anak.

Perhatian besar terhadap dunia pendidikan ini pun dilanjutkan oleh para khalifah selanjutnya dari masa ke masa. Seperti, pada masa Khil4fah Abbasiyah misalnya, perhatian ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya pendidikan. Dibangunnya sekolah-sekolah diantaranya ada yang khusus untuk mengajarkan Al-Qur'an, tafsir, hadis, dan fikih. Bahkan ada pula untuk ilmu kedokteran. Puncaknya pada masa kekhilafahan Abbasiyah ini, ilmu kedokteran berkembang pesat. 

Perkembangan ini sejalan juga dengan perkembangan pelayan kesehatan pada masa itu. Salah satunya melalui pembangunan pelayanan kesehatan Bimaristan. Selain sebagai tempat pengobatan, juga memiliki sekolah kedokteran, ruang-ruang perkuliahan, perpustakaan medis yang berisi lebih dari seratus ribu jilid buku dalam berbagai spesialisasi. (Al-waie edisi September 2024, Pembiayaan Pendidikan di Negara Islam) 

Itulah gambaran bagaimana Islam dalam mengelola pendidikan, negara berperan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi melahirkan generasi emas, generasi yang mampu membawa negara pada peradaban gemilang yang telah tertorehkan pada sejarahnya.  

Selain itu, Islam mewajibkan negara menyediakan pendidikan ini secara gratis kepada semua rakyatnya tanpa memandang agama, suku, ras ataupun status ekonomi dan sosial mereka. Oleh karena itu, hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan pendidikan berkualitas dan mencetak generasi emas. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Siska Senin, April 20, 2026

SKB Kesehatan Jiwa Anak Terbit, Jauhi Kapitalisme Sulit

SKB Kesehatan Jiwa Anak Terbit, Jauhi Kapitalisme Sulit

Surat Pembaca

Baca Juga

Permasalahan angka pengakhiran hidup anak yang kian meningkat sebagai permasalahan cabang

Masalah utamanya adalah karena masih eratnya kita memeluk sistem sekuler kapitalistik yang memisahkan kehidupan dari syariat Islam

____________________

KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak yang ditandatangani sembilan menteri (Menkes, Mendikdasmen, MenteriPPPA, Mendukbangga, Mendagri, Menag, Mensos, Menkomdigi, dan Kapolri) usai maraknya kasus anak yang mengakhiri hidup di Indonesia.

"Kami menandatangani dan menyepakati SKB tentang Kesehatan Jiwa Anak. Ini adalah momen penting karena isu tekait kesehatan jiwa anak tidak bisa ditangani oleh satu kementerian saja," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (Kompas.com, 7-3-2026)

Langkah ini dipicu oleh meningkatnya angka pengakhiran hidup anak yang belakangan terjadi terutama di dua bulan terakhir, awal tahun 2026. Berdasarkan data healing119.id dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat empat faktor utama pemicu keinginan anak mengakhiri hidup, yaitu konflik keluarga (24–46 persen), masalah psikologis (8–26 persen), perundungan (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen).

Konflik keluarga dan masalah psikologis biasanya muncul karena tekanan ekonomi, kurangnya kasih sayang dari orang tua, atau pola asuh orang tua anak yang jauh dari kata layak bahkan menyisakan trauma berat pada anak. Sementara faktor perundungan dan tekanan akademik muncul karena lemahnya sistem sosial dan pendidikan kita dalam menciptakan generasi insani serta ringannya hukuman bagi pelaku kejahatan orang dewasa terhadap anak maupun anak terhadap anak.

Hal tersebut merupakan dampak dari sistem kehidupan yang menjauhkan manusia dari aturan Tuhan (sekuler) serta kebebasan yang kebablasan (liberal). Pengaruhnya muncul mulai dari tatanan terkecil yakni keluarga, masyarakat, hingga  kehidupan bernegara. Standarnya bukan lagi halal dan haram dalam membuat aturan, tapi apa yang menguntungkan dan tidak bagi dirinya, terutama bagi orang-orang yang memiliki banyak harta dan jabatan.

Islam memandang bahwa permasalahan angka pengakhiran hidup anak yang kian meningkat sebagai permasalahan cabang. Masalah utamanya adalah karena masih eratnya kita memeluk sistem sekuler kapitalistik yang memisahkan kehidupan dari syariat Islam.

Negara, dalam Islam juga harus secara maksimal menjalankan perannya sebagai pelayan dan pengurus masyarakat agar anak-anak dan keluarga terlindungi dari kerusakan nilai sekuler, seperti membenahi sistem pendidikan yang berdasarkan akidah Islam, bukan sekedar mengejar tingginya nilai semata. Pendidikan berbasis akidah Islam juga akan menghasilkan generasi yang gemilang, jauh dari kerentanan mental, serta jauh dari lingkaran kriminalitas remaja.

Selain itu, sistem lainnya seperti ekonomi Islam dan kesehatan akan menopang jaminan kesejahteraan pada generasi secara terintegrasi apabila sistem politik negara dijalankan sesuai syariat Allah Swt.. Tidak ada lagi pengabaian dari negara terhadap kesejahteraan anak karena semua pejabat menganggap tugasnya sebagai bentuk menjalankan amanah dari Allah Swt. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Mela

Siska Senin, April 20, 2026

Paradoks Hari Kemenangan: Benarkah Umat Islam Telah Menang?

Paradoks Hari Kemenangan: Benarkah Umat Islam Telah Menang?

Opini

Baca Juga

Kemenangan hakiki hanya akan datang saat umat Islam kembali pada syariat-Nya secara kafah, 

memutus rantai ketergantungan pada solusi Barat yang menyesatkan

_____________________

Penulis Fatimah Al Fihri

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- ​Ramadan telah berakhir. Saatnya umat Islam seluruh dunia merayakan hari kemenangan, hari raya Idulfitri. Gema takbir, tahmid, dan tahlil memenuhi langit-langit di seluruh belahan dunia di mana pun umat muslim berada.

Namun, bersamaan dengan kegembiraan hari raya, saudara kita di P4lestina masih sangat menderita. Lebih dari 2,4 juta warga P4lestina di Jalur G4za merayakan Idulfitri di tengah krisis kemanusiaan yang parah, pembatasan ketat Isra*l, kehancuran infrastruktur, kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan. (minanews.net, 06-04-2026)

​Meskipun Board of Peace (BoP) telah diresmikan dan Indonesia bergabung ke dalamnya, penyerangan Israel tidak pernah berhenti. Kantor Media Pemerintahan G4za mencatat, Isra*l telah melakukan lebih dari 2.000 pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata sejak Oktober 2023. Warga G4za merayakan Idulfitri di tengah reruntuhan gedung dan tenda darurat. Duka nestapa seolah tak berujung menimpa mereka. (minanews.net, 2026)

Takbir yang berkumandang di sana tidak lahir dari suasana rumah yang hangat, melainkan dari sela-sela puing beton dan debu reruntuhan. (minanews.net, 2026)

Bahkan, penjajah Isra*l secara provokatif melarang pelaksanaan shalat Idulfitri di Masjid Ibrahimi, memaksa warga bersujud di jalanan di bawah bayang-bayang moncong senjata. (minanews.net, 2026)

Ironi Pengkhianatan dan Hegemoni Global

​Derita warga G4za makin terlupakan akibat pengarusan opini dunia. Ada upaya sistematis untuk meminggirkan isu kemanusiaan ini. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat (AS) dan Israel sengaja mengalihkan fokus opini dunia untuk memerangi Iran. Strategi pengalihan isu ini sangat efektif untuk memberikan "space" bagi Isra*l agar tetap bisa menyerang G4za tanpa gangguan opini internasional. Agenda politik global yang penuh intrik ini menunjukkan bahwa nyawa warga G4za hanyalah pion dalam papan catur kepentingan kekuasaan negara adidaya.

​Lebih menyakitkan lagi adalah sikap negara-negara Arab di kawasan Teluk. Terjadi ironi yang luar biasa ketika negara-negara yang secara geografis dan emosional paling dekat dengan Palestina justru terlihat lebih mesra bersekutu dengan negara-negara kafir penjajah dalam rangka membendung pengaruh Iran.

Alih-alih mengerahkan kekuatan militer untuk menolong G4za yang sedang sekarat, para penguasa ini justru terjebak dalam diplomasi yang hanya memperkuat bargaining position dari penjajah. Mereka melupakan bahwa musuh nyata yang sedang menghancurkan tanah suci adalah entitas Zion*s. Namun, mereka justru memilih bersekutu dengan pendukung utama Zion*s tersebut.

​Idulfitri dalam kondisi mengenaskan ini harusnya dirasakan sebagai penderitaan bagi seluruh kaum muslim, bak satu tubuh. Islam mengajarkan bahwa umat ini adalah kesatuan yang utuh; jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya akan ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Namun, realitasnya, sekat-sekat negara bangsa (nation-state) telah berhasil mematikan rasa sakit tersebut. Kita merayakan "kemenangan" dengan kemewahan, sementara di bagian tubuh umat yang lain, darah masih mengucur deras.

​Nasib perdamaian dan kemerdekaan P4lestina jelas bukan merupakan prioritas bagi AS maupun Isra*l. Bagi kedua negara tersebut, segala bentuk dewan perdamaian atau perjanjian hanyalah alat untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan mereka atas dunia.

Segala janji diplomasi hanyalah upaya untuk mengulur waktu agar proses perampasan tanah dan penghapusan identitas muslim di P4lestina dapat diselesaikan tanpa hambatan berarti. Mereka tidak mengenal kebenaran hakiki, melainkan hanya mengenal kekuatan dan kepentingan.

Menuju Kemenangan Hakiki dengan Khil4fah

​Umat Islam harus segera bangun dari tidur panjangnya dan kembali mentadaburi tuntunan Al-Qur'an dalam menyikapi situasi ini. Allah Swt. telah memberikan panduan yang sangat tegas bagi orang-orang beriman dalam membangun hubungan antar bangsa:

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka..." (QS. Al-Fath: 29)

​Ayat ini menegaskan bahwa kasih sayang dan kelembutan seharusnya menjadi landasan utama ukhuwah islamiyah, sementara sikap tegas tanpa kompromi harus ditujukan kepada kaum kafir penjajah yang memerangi agama. Ukhuwah inilah yang seharusnya menjadi pengikat kuat bagi umat Islam di seluruh dunia untuk bergerak secara kolektif membebaskan penderitaan saudara sesama muslim di G4za. Kita harus membuang jauh-jauh sekat nasionalisme yang selama ini melemahkan kekuatan kita.

​Lebih dari sekadar bantuan kemanusiaan atau doa, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk melakukan pembelaan fisik yang nyata melalui jihad. Allah Swt. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka merasakan kekerasan darimu..." (QS. At-Taubah: 123)

​Namun, sejarah dan syariat mengajarkan bahwa kewajiban jihad untuk membebaskan tanah yang terjajah hanya akan mencapai kesempurnaan jika umat ini bersatu di bawah satu komando kepemimpinan yang sah. Jihad yang tercerai-berai tidak akan cukup untuk meruntuhkan tembok hegemoni global yang dibangun AS dan Israel. Dibutuhkan sebuah institusi politik global, yaitu Khilafah ala minhajinnubuwah.

​Hanya Khil4fah-lah yang mampu menyatukan potensi militer seluruh negeri muslim, dari Turki, Indonesia, hingga Maroko untuk bergerak serentak membebaskan Al-Aqsa.

Khil4fah akan menghapuskan segala bentuk aliansi yang menghinakan dengan negara penjajah dan menolak segala perjanjian yang mengakui eksistensi entitas Zion*s di atas tanah milik umat Islam.

​Idulfitri di tengah reruntuhan G4za adalah pengingat keras bahwa kemenangan sejati belum benar-benar kita raih selama tanah suci para nabi masih terjajah. Kemenangan hakiki hanya akan datang saat umat Islam kembali pada syariat-Nya secara kafah, memutus rantai ketergantungan pada solusi Barat yang menyesatkan, dan menegakkan kembali perisai umat yang akan melindungi setiap tetes darah kaum muslim. Hanya dengan itulah, gema takbir di hari raya akan benar-benar menjadi tanda kemenangan yang nyata bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Senin, April 20, 2026

Legalisasi Hukuman Mati Isra*l: Puncak Kezaliman Zionis dan Mandulnya Kecaman Dunia

Legalisasi Hukuman Mati Isra*l: Puncak Kezaliman Zionis dan Mandulnya Kecaman Dunia

Opini

Baca Juga

 

Di sisi lain, keberanian Zion*s mengabaikan hukum internasional di bawah lindungan Amerika Serikat

menunjukkan tingkat kejemawaan (arogansi) yang memuncak

_________________________

Penulis Endah Dwianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dunia kembali disuguhi tontonan kebiadaban yang legal. Disaat retorika hak asasi manusia (HAM) terus didengungkan di forum-forum internasional, entitas Zion*s justru menunjukkan wajah aslinya sebagai rezim apartheid yang haus darah.

Berdasarkan laporan dari berbagai kanal berita utama, berikut adalah fakta-fakta kelam yang terjadi di akhir Maret hingga awal April 2026. Parlemen Isra*l (Knesset) resmi mengesahkan undang-undang yang memberlakukan hukuman mati khusus bagi penduduk P4lestina yang terbukti melakukan serangan mematikan terhadap warga atau tentara Isra*l. (Sindonews.com, 30-03-2026)

Gelombang kecaman datang dari berbagai penjuru. Indonesia melalui Kemlu mendesak tindakan tegas PBB. (Kompas.com, 01-04-2026)

Slovenia dan negara-negara Eropa lainnya turut mengecam karena kebijakan ini dinilai diskriminatif secara rasial dan melanggar hukum internasional. (CNN Indonesia, 31-03-2026)

Bahkan LSM di dalam Israel sendiri dan anggota Kongres AS menyatakan kemarahan atas kebijakan yang dianggap "melegalkan diskriminasi" ini.(Sindonews, 30-03-2026)

Eskalasi Keputusasaan Zion*s

Lahirnya UU ini bukanlah tanda kekuatan, melainkan sinyal keputusasaan dan kegagalan sistemik. Selama puluhan tahun, Zion*s telah mencoba segala cara: penjara bawah tanah, penyiksaan, hingga blokade total. Namun, mereka gagal mengintimidasi rakyat P4lestina. Semangat perlawanan (muqawamah) justru makin membara.

Hukuman mati ini adalah upaya terakhir untuk memadamkan api perlawanan dengan teror legal. Namun, secara sosiologis kebijakan ini justru akan melahirkan ribuan pahlawan baru. Bagi rakyat P4lestina syahid adalah kemuliaan, bukan sesuatu yang ditakuti.

Di sisi lain, keberanian Zion*s mengabaikan hukum internasional di bawah lindungan Amerika Serikat menunjukkan tingkat kejemawaan (arogansi) yang memuncak. Hal ini terjadi karena mereka melihat fakta pahit: umat Islam di dunia, khususnya para penguasanya, seolah lumpuh. Jutaan tentara di negeri-negeri muslim hanya menjadi penonton, sementara saudara mereka diatur untuk "disembelih" lewat meja hijau yang zalim.

Pandangan Islam: Ketidakadilan Berbasis Rasisme

Dalam pandangan Islam, hukum harus berdiri di atas keadilan, bukan atas dasar kebencian rasial atau kepentingan penjajahan. Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Maidah: 8)

UU yang disahkan Knesset adalah bentuk kezaliman berlapis. 

Pertama, mereka adalah penjajah (muhtallin) yang secara hukum syarak tidak memiliki hak sejengkal pun atas tanah P4lestina. Kedua, mereka menghukum para pemilik tanah yang sah saat mereka mempertahankan diri. Dalam Islam, membela tanah air dan kehormatan adalah kewajiban, dan pelakunya adalah mujahid, bukan kriminal.

Keberanian Zion*s ini adalah konsekuensi logis dari hilangnya junnah (perisai) umat Islam. Saat ini, umat terpecah dalam sekat-sekat nasionalisme yang membuat satu negeri muslim merasa tidak punya urusan dengan negeri lainnya.

Konstruksi Solusi: Saatnya Dakwah Politik Ideologis

Melihat realitas ini, kita tidak bisa lagi berharap pada sistem internasional yang standar ganda. PBB terbukti mandul, dan kecaman diplomatik hanya dianggap angin lalu oleh Zion*s.

1. Melampaui Sekadar Kecaman Umat

Islam, terutama para tokoh dan penguasanya, tidak pantas lagi merasa cukup dengan "kecaman keras". Kata-kata tidak akan menghentikan peluru atau membatalkan undang-undang zalim. Dibutuhkan langkah politik nyata, mobilisasi bantuan, dan pemutusan hubungan diplomatik total bagi yang memilikinya.

2. Perubahan Mendasar Melalui Dakwah

Ideologis sejarah telah membuktikan bahwa P4lestina merdeka di bawah panji Islam, bukan di bawah negosiasi demokrasi yang semu. Umat harus disadarkan bahwa akar masalahnya adalah ketiadaan kepemimpinan yang tegak di atas akidah Islam, kepemimpinan yang menyatukan potensi militer dan ekonomi umat untuk membela kehormatan agama.

Sudah saatnya kita menggagas perubahan mendasar melalui dakwah politik ideologis. Dakwah yang tidak hanya menyentuh aspek ibadah individu, tetapi juga menyentuh tata kelola kenegaraan dan politik luar negeri sesuai thariqah (metode) dakwah Rasulullah saw.. Kita butuh kepemimpinan yang mampu berkata "Tidak" pada hegemoni Amerika dan mampu melindungi setiap tetes darah kaum muslim.

Khatimah

UU Hukuman Mati ini adalah lonceng pengingat bagi kita semua. Jika kita terus diam, kebiadaban ini akan terus berlanjut hingga tak ada lagi yang tersisa dari P4lestina. Mari rapatkan barisan, tajamkan literasi politik Islam, dan terus suarakan kebenaran hingga kemenangan yang dijanjikan itu tiba. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Sabtu, April 18, 2026

Kapitalisme Menyuburkan Kasus Narkoba

Kapitalisme Menyuburkan Kasus Narkoba

Opini

Baca Juga

 

Memberantas serta memberangus narkoba harus dimulai dengan menghilangkan 

paradigma sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalahnya

__________________________________

Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Maraknya peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Terulang kembali kasus narkoba pada generasi muda. Pengedar sabu SH dan KF yang ditangkap Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bima Kota pada Rabu (1-4-2026) saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Sementara bandar alias pemasok narkoba masih diburu.

Dari tangan keduanya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu tas hitam berisi sabu dengan berat bruto 3,07 gram, satu handphone, alat isap (bong), plastik klip kosong, serta uang tunai sebesar Rp 1,5 juta. Diduga SH tidak bekerja dan KF masih berstatus pelajar. (detikbali.com, 2-4-2026)

Pengedar menyasar pada berbagai kalangan masyarakat baik kalangan atas, menengah ataupun kalangan bawah. Penyebarannya tidak hanya di masyarakat perkotaan, tetapi sudah menjangkau ke desa-desa.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasionan (BNN) bersama BRIN dan BPS yang dipaparkan pada akhir 2025 tercatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami kenaikan,  mencapai 2,11 persen atau setara dengan 4,15 juta jiwa kelompok usia 15-64 tahun, yang sebelumnya mencapai 3,3 juta jiwa. Secara ekonomi, perputaran uang dari peredaran narkoba di Indonesia ditaksir hampir mencapai Rp 500 triliun pertahun, sedangkan jumlah 52 persen penghuni lapas di Indonesia adalah penyalah guna narkoba.

Adapun jenis yang paling banyak disalahgunakan yaitu sabu-sabu, obat keras seperti Tramadol, Hexymer, Benzo, tembakau sintetis yang banyak digunakan remaja serta psikotropika. Memberantas narkoba hingga akarnya memerlukan upaya keras bagi negeri ini. Banyak faktor yang memengaruhi remaja terutama pelajar mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Pertama, pencarian identitas diri. Masa di mana remaja sedang mencari tahu siapa dirinya, mau apa sehingga membuat remaja memilih hidupnya bebas tanpa banyak aturan yang justru membawa pengaruh negatif.

Kedua, kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Maraknya pengguna narkoba menyebabkan banyaknya pengedar di lingkungan tersebut sehingga memudahkan remaja untuk mencoba, bahkan ketergantungan barang haram tersebut. 

Ketiga, minimnya edukasi diri mengenai bahaya narkoba. Tidak sedikit remaja mulai dari kecanduan narkoba sampai meninggal dunia. Maka itu remaja perlu mendapatkan informasi terkait narkoba dari sumber resmi yang terpercaya.

Upaya pemerintah dalam memberantas narkoba juga sering dirangkum dalam program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), ada beberapa penanganan pemerintah seperti Pembentukan Lembaga Khusus (BNN). Pemerintah juga memberlakukan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menindak tegas pelaku peredaran narkoba.

Menyediakan rehabilitasi medis dan sosial untuk melepaskan diri dari kecanduan yang mencakup tahap pemeriksaan, detoksifikasi hingga stabilisasi. Adanya edukasi dan kampanye secara masif mengenai bahaya narkoba terutama menyasar generasi muda di sekolah dan komunitas pemuda. Upaya ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk mengatasi kasus narkoba. Lalu mengapa pengedar dan pengguna narkoba makin subur?

Bukan hal aneh jika kasus narkoba masih banyak terjadi sampai sekarang karena negeri ini menggunakan sistem sekuler kapitalis. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan. Sistem yang membuat manusia jauh dari aturan agama, seakan-akan permasalahan dunia cukup diatur oleh manusia saja. Banyak pemodal besar juga yang punya kepentingan terhadap bisnis narkoba. Maka wajar jika permasalahan narkoba tak  pernah kunjung usai, sekalipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi peredaran narkoba.

Lemahnya sistem pendidikan dan hukum yang diterapkan di negara ini menjadikan generasi muda mudah terjerat pada aktivitas melanggar hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku belum memberikan efek jera walaupun pemerintah sudah membuat UU dan sanksi tegas karena tidak sedikit pengguna hanya dihukumi dengan rehabilitasi dan pengedar narkoba banyak yang lolos, padahal jelas baik pengguna, pengedar atau bandar sama-sama melakukan kejahatan sehingga harus dihukum dengan berat.

Keadaan ini berbeda dengan Islam. Aturan Islam dengan tegas akan memberantas narkoba dengan solusi sistemis. Negara akan melakukan berbagai upaya, di antaranya: Pertama, membangun ketakwaan komunal dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Kedua, melakukan fungsi pengontrolan dan pengawasan setiap perbuatan dan tempat yang mengarah pada kemaksiatan dan kejahatan. Ketiga, negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pada rakyat. Keempat, menegakkan sanksi hukum Islam bagi para pelanggar dan pelaku kejahatan.

Sistem Islam juga mengatur sanksi dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu sanksi takzir. Takzir adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat, yakni sanksi-sanksi atas berbagai macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh Syari’. 

Namun, dalam perkara ini Syari’ telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada kadi. Atas dasar ini maka kadi akan mempertimbangkan kemaksiatan tersebut dengan sifatnya sebagai wakil khalifah dalam masalah peradilan. Ini berarti, sesungguhnya Syari’ telah menyerahkan hal itu kepada khalifah dan lebih utama lagi bahwa Syari’ telah menyerahkan urusan tersebut kepada kadi (Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah dalam kitab Nizham al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat hlm. 230).

Terhadap kasus narkotika, Syekh Abdurrahman al-Maliki rahimahullah dalam kitab Nizham al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat hlm. 272 menjelaskan garis besar sanksi bagi produsen, pengedar, dan pembeli barang haram seperti narkotika.

1. Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, semisal ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya dianggap sebagai tindak kejahatan. Pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh kadi.

2. Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, dan menyimpan narkotika akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.

3. Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat khamar, sedangkan ia tahu bahwa bahan-bahan tersebut digunakan untuk membuat khamar, baik menjualnya secara langsung atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga negara Khil4fah yang nonmuslim yang memang dalam agamanya dibolehkan mengonsumsi narkotika.

4. Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung) atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat bius) maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.

5. Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.

6. Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual khamar untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan cara pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, buktinya didengarkan.

Demikianlah, Islam menetapkan secara teratur dan rinci solusi dalam mencegah dan menangani permasalahan narkoba. Memberantas serta memberangus narkoba harus dimulai dengan menghilangkan paradigma sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalahnya, yakni dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh. Wallahualam bissawab.

Siska Sabtu, April 18, 2026

Isrāf (Adiksi) Digital: Kerusakan Mental yang di Sengaja

Isrāf (Adiksi) Digital: Kerusakan Mental yang di Sengaja

Opini

Baca Juga

Tekanan global perusahaan teknologi besar sering melobi agar aturan lebih longgar

Kesadaran masyarakat regulasi efektif hanya apabila pengguna sadar sepenuhnya akan risiko adiksi

_______________________

Penulis Mommy Hulya

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Dunia baru-baru di gemparkan dengan isu gugatan terhadap Meta dan YouTube. Dikutip dari Opsi.id, (13-4-2026). Perempuan berusia 20 tahun bernama Kaley disebut telah melayangkan gugatan terhadap Meta dan YouTube lantaran dirinya mengalami kecanduan media sosial selama masa kecil.

Fakta yang mengagetkan, Meta sebagai pemilik Instagram, Facebook, WhatsApp serta Google sebagai pemilik YouTube sengaja membangun platform media sosial yang adiktif dan merugikan kesehatan mental. 

Kasus ini semakin membuka tabir kebenaran bahwa platform dirancang untuk menimbulkan perilaku adiksi pada anak dan mengakibatkan gangguan kesehatan mental lain. Besaran Denda untuk platform raksasa itu tidak akan mengubah pola mereka dalam mendesain algoritma. Perusahaan platform tidak akan jera dengan sanksi denda karena tidak sebanding dengan besaran keuntungan yang mereka ambil dari menguasai pasar screen time, dan kekayaan menambang data sebagai kekayaan mereka.

Pengertian Israf (Adiksi) Digital

Adiksi merupakan salah satu istilah psikologi yang artinya perilaku berulang yang sulit dikendalikan, meskipun merugikan diri sendiri, contohnya kecanduan media sosial, game, atau zat tertentu.

Dalam istilah Islam perilaku yang berlebihan dan melampaui batas dalam menggunakan sesuatu (harta, waktu, tenaga, hiburan) di sebut Israf. Jadi, Adiksi digital bisa di pandang sebagai bentuk Israf era modern ini. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan, melalaikan kewajiban, merusak kesehatan mental, dan mengganggu keseimbangan hidup. Adiksi digital atau Israf digital bukan hanya terjadi di Indonesia justru pasar screen time Indonesia termasuk tinggi di dunia.

Screen time berlebihan bisa dikaitkan dengan isrāf digital: penggunaan berlebihan yang melalaikan kewajiban.

 

Al-Qur’an mengingatkan, “Katakanlah: siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?” (QS. Al-A‘rāf: 32)

Nikmat dunia memang boleh dinikmati, tetapi tidak untuk berlebihan. Dan Allah menegaskan, “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan” (QS. Al-Isrā’: 27)

Jika berlebihan dalam harta saja disebut sebagai saudara setan, bagaimana dengan berlebihan dalam dunia digital yang merusak akal dan jiwa? Apakah kita rela generasi muda kita menjadi korban algoritma yang sengaja dirancang untuk membuat mereka kecanduan?  

Dengan screen time tertinggi di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar menjaga ḥifẓ al-nafs (jiwa) dan ḥifẓ al-‘aql (akal). Bahaya Israf (Adiksi) digital?

Indonesia menduduki peringkat pertama dalam penggunaan aplikasi mobile. Rata-rata penduduk dunia hanya menghabiskan waktu dengan layarnya hanya 5 jam perhari sementara penduduk Indonesia lebih dari 6 jam. Mengapa screen time di Indonesia tinggi?

Indonesia memiliki jumlah populasi sangat tinggi. Jumlah penduduk besar lebih dari 270 juta jiwa dengan penetrasi smartphone sangatlah luas.

Dominasi terjadi pada aplikasi hiburan, tiktok YouTube, Instagram menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan. Digitalisasi yang terlanjur membudaya media sosial menjadi sarana utama komunikasi, hiburan, pekerjaan, bahkan, pendidikan faktor pandemi juga meningkatkan penggunaan ponsel.

Masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa dengan screen time yang tanpa sadar menjerumuskan mereka terhadap perilaku Israf (adiksi) digital.

Dampak dari Israf (Adiksi) Digital

Kesehatan mental meningkatnya kasus kecemasan, depresi dan gangguan tidur. Produktivitas pelajar dan pekerja kehilangan fokus karena terlalu lama online (screen time).

Relasi sosial interaksi tatap muka berkurang muncul fenomena FOMO. Spiritualitas sebagian anak muda lalai dari ibadah karena sibuk dengan dunia digital.

Peran Regulasi Platform Digital

Fakta mengenai Indonesia sebagai salah satu pengguna terbesar media sosial sebagai pengingat atas pentingnya regulasi, dan literasi digital untuk melindungi anak-anak dan remaja. Gunakan media sosial secara bijak batasi waktu pilih konten bermanfaat. Tak kalah penting Peran orang tua, pendidik, dan komunitas dalam membimbing generasi muda. 

Regulasi yang berpihak pada kesehatan mental dan kesejahteraan umat. Regulasi platform digital dari pemerintahan merupakan aturan hukum yang di buat untuk mengendalikan dampak media sosial, aplikasi, serta layanan digital. Terutama agar tidak merugikan masyarakat sebagai contoh melindungi anak-anak dari konten berbahaya atau adiksi.

Tantangan Regulasi

Kesenjangan implementasi masih ada platform yang belum patuh sepenuhnya terhadap aturan perlindungan anakm

Di Indonesia, regulasi ini sudah mulai ditegakkan lewat PP Tunas (Peraturan Pemerintah No. 17/2025) dan Perpres No. 82/2023 tentang transformasi digital. 

Tekanan global perusahaan teknologi besar sering melobi agar aturan lebih longgar. Kesadaran masyarakat regulasi efektif hanya apabila pengguna sadar sepenuhnya akan risiko adiksi.

Isrāf digital adalah tantangan nyata bagi umat Islam di era modern. Islam mengajarkan keseimbangan dan tanggung jawab; media sosial harus digunakan sesuai prinsip itu.  

Gugatan di AS menjadi momentum refleksi: apakah kita siap menjaga jiwa dan akal dari jebakan algoritma?  

Perlindungan anak anak di ruang digital tidak bisa dipisahkan dari jaminan keamanan ruang digital, termasuk kemampuan negara memberikan regulasi atas algoritma platform. Ini bisa dilakukan jika negara memiliki kedaulatan di ruang digital Islam memberikan visi politik. Waalahualam bissawab.

Siska Kamis, April 16, 2026

Demo No Kings Kebangkrutan AS dan Penegakan Khil4fah

Demo No Kings Kebangkrutan AS dan Penegakan Khil4fah

Opini

Baca Juga

Umat harus terus disadarkan bahwa

AS dan hegemoni kapitalismenya serta politik demokrasinya telah merusak dunia dan kehidupan antar bangsa

_____________________

Penulis Salma Lisania

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Perang antara Amerika Isra*l VS Iran telah berlangsung selama lebih dari satu bulan. Dibalik perang tersebut, ternyata banyak rakyat Amerika Serikat sendiri tidak setuju adanya perang.

Karena itu, terjadilah unjuk rasa besar-besaran di berbagai wilayah Amerika Serikat (AS). Jutaan warganya turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk "No Kings" pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat. (idnfinancials.com, 29-03-26)

Adapun keluhan dalam unjuk rasa ini antara lain konflik dengan Iran yang menewaskan 13 tentara AS, kenaikan harga minyak dan barang, tarif impor yang berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari, dan antrean pemeriksaan keamanan di bandara akibat kebuntuan pembahasan anggaran.

Selain itu, utang nasional Amerika Serikat (AS) sendiri resmi menembus US$39 triliun (Rp 661.440 triliun) pada Maret 2026, mencapai rekor tertinggi baru. Lonjakan utang ini didorong oleh akumulasi defisit anggaran, biaya bunga yang melonjak, serta stimulus pandemi. Jika saat ini penduduk AS ada 342,62 juta jiwa, berarti utang yang ditanggung per penduduk AS Rp1,93 M. AS di ambang kebangkrutan. (cnbcindonesia.com, 28-03-26)

Ambisi yang Menyebabkan Kerusakan

Ambisi Trump untuk menguasai dunia dengan kebijakan militernya membuat utang AS berlipat dan menuju kebangkrutan. Keterlibatan AS dalam berbagai konflik, khususnya perang dengan Iran mengakibatkan lonjakan kenaikan anggaran militer sekitar 50% dari tahun sebelumnya dan menjadi yang terbesar dalam sejarah AS. Kondisi inilah yang memicu kemarahan rakyat AS hingga beramai-ramai turun ke jalan.

Meskipun jutaan rakyat AS turun ke jalan dan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Trump merosot ke level terendah, tetapi hal ini tidak berpengaruh apa-apa. Karena, pihak Gedung Putih tampak berusaha mengecilkan arti demonstrasi ini. Seorang juru bicara menyebutnya sebagai “Sesi Terapi Gangguan Trump” yang hanya dipedulikan oleh media.

Dengan mendukung Isra*l untuk menguasai P4lestina, bersekutu dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk kompak memerangi Iran, telah membuka mata dunia dan warga AS akan kejahatan Trump dan hegemoni kapitalisme AS. Beberapa negara Teluk membiarkan AS menempatkan pangkalan militernya, padahal AS membangun hubungan dengan tujuan mencapai kepentingan pribadi dan mengukuhkan keserakahan kapitalisme.

Negara-negara Teluk adalah kelompok negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia, yaitu negara-negara Muslim. Tetapi mereka bergabung dengan AS dan membiarkan AS membangun pangkalan militer. Hal ini membuktikan pengkhianatan penguasa muslim yang bersekutu dengan AS. Padahal bersekutu dengan AS tidak ada kemaslahatan sama sekali, karena AS adalah negara penjajah, pendukung genosida dan penganut sistem kapitalisme. Semua itu sangat bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, hal ini seharusnya membuat penguasa Muslim mengakhiri persekutuan dengan AS.

Kembali pada Sistem Politik Islam

Umat harus terus disadarkan bahwa AS dan hegemoni kapitalismenya serta politik demokrasinya telah merusak dunia dan kehidupan antar bangsa. AS membuat sistem untuk menjadikannya sebagai negara adidaya yang dapat menguasai dunia dari seluruh aspek kehidupan.

Sistem kapitalisme AS dapat mengontrol sistem ekonomi dunia yaitu mengganti alat tukar dengan uang kertas seperti dolar yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lain. Sistem demokrasi yang cacat, nyatanya kedaulatan tidak ada di tangan rakyat tapi ada di tangan kepentingan elite. Dari semua itu umat Islam dan penguasa muslim menjadi korban adu domba demi kepentingan AS.

Sudah seharusnya kita kembali pada aturan yang telah dibuat sang pencipta Allah Swt. yakni kembali pada aturan Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan tidak hanya pada aspek ibadah saja, contohnya aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pergaulan, dan lain-lain. Politik Islam atau siyasah Islam tegak atas dasar akidah Islam, yaitu pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip syariat. Sistem pemerintahan dan sistem kepemimpinan berada pada koridor syariat. Inilah makna kedaulatan berada di tangan syara, bukan pada suara mayoritas atau kepentingan elit saja.

Gambaran jihad yang terkesan menyeramkan tidaklah benar. Nyatanya jihad sangat jauh dari penjajahan saat ini. Jihad yang dilakukan Islam adalah pembebasan manusia dari hukum jahiliah menuju hukum Allah yang Maha Adil. Allah taala berfirman, “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50)

Dalam Islam, kepemilikan harta dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sumber daya alam termasuk kepemilikan negara dan akan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak akan ada ketimpangan ekonomi. Jika Islam diterapkan sebagai sistem kehidupan secara kafah akan terwujud Islam yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).

Untuk menegakan hukum Islam tidak hanya dari jihad para pengemban dakwah, tetapi juga diperlukan peran negara. Diperlukan juga kerja dakwah politis yang terarah. Oleh karena itu kaum muslim wajib bergabung dalam jamaah dakwah yang menyerukan perjuangan penegakan Islam secara kaffah.

Alhasil, masyarakat dapat memahami syariat Islam yang agung secara luas. Negara tidak memaksakan siapa pun untuk masuk ke dalam Islam, tetapi tugas berdakwah ke seluruh dunia adalah kewajiban. Dengan cara ini syariat Islam akan tersebar luas, dipahami, dan diterapkan secara praktis dalam segala aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]

Siska Kamis, April 16, 2026

Indonesia Darurat Kesehatan Jiwa Anak

Indonesia Darurat Kesehatan Jiwa Anak

Opini

Baca Juga

Kondisi ini membentuk paradigma masyarakat 

dimana standar baik buruk bukan lagi merujuk pada ajaran agama Islam, tetapi pada tren popularitas dan opini publik

______________________________

Penulis Aksarana Citra 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sejak awal tahun 2026 kasus mengakhiri hidup yang dilakukan oleh anak-anak. Data CKG 2025 -2026 temuan utamanya sekitar 700 ribu anak hampir 10% dari 7 juta skrining mengalami gejala kecemasan dan depresi dan didominasi pada rentang usia 11 -17 tahun.

Selain itu, data CKG menyebutkan sekitar 338.000 anak (4,4%) menunjukkan gejala gangguan kecemasan dan 363.000 anak (4,8%) gejala depresi. Perlu diwaspadai tren bunuh diri ini terus meningkat. Ini bukan sekadar data, tetapi menunjukkan masalah serius terkait kesehatan jiwa anak. (Tribunnews.com, 25-04-2026)

Pemerintah merespons dengan serius masalah ini. Strategi nasional dan solusi dibentuk untuk mengatasi kasus ini. Kolaborasi sembilan Kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait masalah Kesehatan Jiwa Anak.

Adapun jajaran yang melakukan penandatanganan SKB ini meliputi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenteriPPPA) Arifah Fauzi, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Hukumonline.com)

Selain itu, skrining diperluas hingga 25 juta anak. Penguatan layanan di Puskesmas (psikologi klinis ± 203 orang, masih terbatas). Pengawasan guru BK dan sekolah diperkuat, lalu layanan krisis. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini komprehensif dan diimplementasikan secara integrasi (Tribunnews.com, 25-03-2026)

Setidaknya ada empat faktor utama pemicu keinginan anak mengakhiri hidup. Dari segi keluarga yang acap kali menjadi alasan di balik masalah kesehatan jiwa anak, konflik dengan keluarga menduduki posisi teratas sekitar 24-46 %. Di samping itu, terjadinya kasus kekerasan di sekolah dan madrasah yakni perundungan 14-18% dan tekanan akademik 7-16%, serta paparan konten-konten tertentu di media sosial dan masalah psikologis lainnya sebanyak 8- 28%.

Penetapan SKB kesehatan jiwa anak  merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi generasi penerus bangsa. Dan pemerintah berkomitmen agar kasus ini dalam dicegah dan diatasi. (Hukumonline.com)

Angka di atas bukan sekadar data, melainkan sebuah alarm kewaspadaan bagi kita semua. Di baliknya terdapat banyak anak yang sedang berjuang dalam kesendirian tanpa terlihat. Tidak jarang kasus bunuh diri pada anak terjadi tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya.

Hal ini sering kali dipicu oleh anggapan sebagian orang tua bahwa anak-anak tidak mungkin mengalami depresi atau bahwa keluhan mereka hanyalah bentuk kemanjaan dan kelemahan semata. Sementara itu, sebagian yang lain masih meremehkan pentingnya menjaga kesehatan jiwa anak.

Krisis kesehatan jiwa pada anak yang makin meningkat merupakan dampak dari sistem kehidupan sekuler liberal yang berkembang saat ini. Sistem tersebut memisahkan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama dari kehidupan sehari-hari, sehingga manusia cenderung hidup hanya mengandalkan ego, hasrat, dan keinginan semata. Akibatnya, muncul pola hidup yang bebas (liberal) tanpa landasan aturan yang kokoh dalam mengarahkan perilaku.

Dalam praktiknya, aturan agama dan nilai-nilai spiritual sering kali hanya diterapkan pada situasi tertentu, sementara dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika menghadapi persoalan yang lebih kompleks nilai-nilai tersebut kerap diabaikan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya berbagai permasalahan sosial, seperti perundungan, kekerasan, hingga kasus bunuh diri yang sulit dibendung.

Pada akhirnya, anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi rasa takut, kecemasan, bahkan depresi. Hal ini terjadi karena nilai-nilai spiritual yang seharusnya menjadi benteng perlindungan tidak diterapkan secara nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Lalu paradigma dan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat makin tergerus oleh nilai-nilai sekuler liberal dengan hegemoni media kapitalisme global. Sistem kapitalis yang memegang kendali atas media saat ini. Media hanya menyuguhkan hiburan semata tanpa adanya pengawasan dan menyaring semua konten-konten.

Konten-konten negatif berseliweran dan berdampak buruk pada kesehatan jiwa anak dan remaja misal konten kekerasan seperti perkelahian penyiksaan dan tindakan brutal menjadi lebih viral dibanding dengan konten pendidikan. Maka akibat yang timbul adalah tumbuhnya sikap agresif dan menormalisasi kekerasan.

Lalu konten perundungan cyber bullying seperti hinaan ejekan body shaming lebih unggul dari konten motivasi dan inspirasi maka menurunkan rasa percaya diri pada anak dan memicu kecemasan dan depresi. Konten pornografi dan seksual yang merusak pola pikir dan memicu perilaku menyimpang lebih viral dibanding konten keagamaan dan spiritual.

Konten gaya hidup bebas yang dimana menormalisasi pergaulan bebas, kohibitasi, mabuk-mabukan, dan mengajak melanggar norma agama dan sosial maka anak anak meniru tanpa memahami konsekuensinya. Konten flexing dan hedonisme  yang berdampak anak merasa minder iri dan tidak bersyukur lalu konten pesimisme dan keputusasaan yang dimana menormalisasi putus asa dan narasi hidup tidak berarti maka memengaruhi cara pandang anak terhadap hidup dam memicu  kasus bunuh diri.

Semua konten itu berseliweran tiap detik di gawai kita, anak-anak kita terkena dampak, tetapi yang terjadi pada pemegang kendali media sebaliknya harta mereka makin bertambah, makin viral satu konten maka keuntungan yang didapat para kapitalis makin besar. Keuntungan yang mereka dapat bisa dari iklan dan iklan merupakan sumber keuntungan terbesar bagi banyak media, lalu data pengguna, langganan, konten berbayar, sponsor dan lainnya.

Dampak dominasi kapitalis di kehidupan kini adalah makin tergerusnya nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Karena konten disajikan tidak berlandaskan pada kebenaran dan kemaslahatan umat, tetapi pada yang paling menarik perhatian dan menghasilkan keuntungan.

Akibatnya, masyarakat atau anak-anak terutama secara perlahan terpapar pada gaya hidup bebas pola pikir instan dan jauh dari tuntunan syariat. Nilai-nilai seperti kesabaran, rasa malu, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah Swt. mulai tergantikan tren budaya hedonisme, individualisme, dan kebebasan tanpa batas. 

Maka dalam jangka panjang kondisi ini membentuk paradigma masyarakat dimana standar baik buruk bukan lagi merujuk pada ajaran agama Islam, tetapi pada tren popularitas dan opini publik. Maka hal ini makin menjauhkan generasi muda dari identitas keislaman mereka serta melemahkan peran agama sebagai pedoman hidup.

Belum lagi pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat tidak berpijak pada akidah dan syariat Islam. Parameter sukses diukur dari kesuksesan yang bersifat materi. Pendidikan saat ini sering kali hanya diukur dari capaian nilai akademik, serta berfokus pada transfer ilmu semata tanpa diiringi dengan pembinaan akhlak. Akibatnya, lahir generasi yang cerdas secara intelektual, namun lemah dalam karakter dan adab.

Sedangkan pendidikan keluarga saat ini juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak orang tua yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi kurang memberikan perhatian pada pembinaan akhlak, emosi, dan spiritual anak. Kesibukan, tekanan ekonomi, serta pengaruh teknologi sering kali membuat interaksi antara orang tua dan anak menjadi berkurang.

Di sisi lain, tidak sedikit orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah sehingga peran utama keluarga sebagai pendidik pertama dan utama menjadi melemah. Padahal keluarga adalah tempat pertama anak belajar nilai-nilai kehidupan, seperti keimanan, adab, tanggung jawab, dan kasih sayang.

Akibatnya, anak tumbuh tanpa pendampingan yang cukup dalam memahami dirinya, mengelola emosi, dan menghadapi masalah. Mereka cenderung mencari pelarian dari luar. Seperti media sosial atau lingkungan yang kurang baik yang justru dapat memperparah kondisi mental dan akhlaknya.

Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran bagi orang tua untuk kembali menguatkan peran pendidikan dalam keluarga, tidak hanya dalam aspek duniawi, tetapi juga dalam membangun kepribadian dan nilai-nilai spiritual anak sebagai bekal hidup mereka. Agar kasus pengakhiran hidup anak tidak lagi terjadi ini butuh kerja sama bukan saja pada lingkup kecil seperti keluarga, tetapi harus berkerjasama sampai lingkup negara. 

Segala macam hal yang bisa membahayakan dan memengaruhi anak harus diberantas sampai ke akarnya. Di sinilah peran pemerintah harus lebih dominan karena yang mampu memberantas menyaring dan menghapus segala konten media sosial hanyalah pemerintah.

Oleh sebab itu, kita butuh suatu sistem yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat melindungi masyarakat yang menjadi rain dan junnah bagi umat, bukan seperti sistem sekarang yang berpihak hanya pada pemilik modal dan mencari keuntungan pada segi materi saja. Sedangkan banyak generasi penerus bangsa menjadi korban akibat keserakahan pemegang sistem ini.

Sistem sekuler liberal kapitalistik yang mendominasi dunia saat ini harus menjadi musuh bersama umat. Sistem yang lahir dari buah pikir manusia yang sarat kepentingan kekuasaan dan materi tidak akan mampu menjadi penjaga dan pelindung umat.

Pada kenyataannya umat diarahkan untuk terus bekerja dan dipaksa untuk mengikut pola sistem kehidupan yang telah dibentuk mereka, akibatnya umat Islam menjadi lemah secara mental dan pikiran. Fokus kehidupan terbatas hanya pada pemenuhan hajat hidup sehari hari sementara keterikatan dengan syariat Islam semakin berkurang. Kondisi ini berdampak pada munculnya berbagai kesulitan hidup dan ketidakberdayaan dalam menghadapi tantangan zaman. 

Di berbagai belahan dunia kita juga menyaksikan konflik dan ketidakstabilan ketidakadilan menimpa saudara-saudara muslim kita contohnya saja apa yang terjadi di P4lestina, Irak, Suriah. Mereka perang agar dapat menguasai negara tersebut dan mengambil segala kekayaannya. Kita disini masih disibukkan dengan kesulitan ekonomi yang membuat kita terjebak dalam kesulitan yang berkepanjangan.

Maka diperlukan upaya perjuangan dakwah diarahkan untuk mengganti sistem tersebut menjadi sistem Islam. Mengajak umat untuk kembali memahami dan mengamalkannya ajaran Islam secara kafah sehingga mampu membangun kembali kehidupan Islam yang adil bermartabat dan penuh berkah.

Negara menjalankan tanggung jawabnya sebagai rain dan junnah dalam melindungi memelihara  dan sebagai perisai atau tameng umat dari gempuran hegemoni Barat yang berpaham sekuler liberal kapitalistik yang ingin merusak anak dan keluarga. Khalifah menjadi garda terdepan dalam memerangi segala sesuatu yang dalam merusak pemikiran dan akhlak umat.

Paradigma politik dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan, dan sistem ekonomi harus terintegrasi diatur berdasarkan syariat Islam yang selalu mengedepankan kesejahteraan keselamatan dan keadilan bagi seluruh umat.

Siska Rabu, April 15, 2026

PPPK Dikorbankan: Simbol Rapuhnya Negara dalam Kapitalisme

PPPK Dikorbankan: Simbol Rapuhnya Negara dalam Kapitalisme

Opini

Baca Juga

Kebijakan yang mengorbankan PPPK menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya dengan baik

Masalahnya bukan masalah anggaran tetapi idelogi apa yang dipakai dalam mengatur negara

____________________________

Penulis Irmawati

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Belakangan ini ancaman PHK terhadap PPPK di berbagai daerah semakin nyata. Hal ini muncul di tengah janji negara untuk menyejahterakan rakyat. Namun, kenyataannya justru para pelayan publik yang merasakan dampaknya. Sebagai realisasi regulasi UU HKPD di mana porsi belanja pegawai daerah puri maksimal 30%.

Dilansir dalam BBC News (26-03-2026), bahwa Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pihaknya harus menghemat anggaran daerah sekitar Rp540 miliar yang artinya memberhentikan 9.000 PPPK.

Adapun Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, juga menyatakan 2.000 PPPK terancam dipecat pada 2027 demi mematuhi aturan maksimal belanja pegawai 30% dalam APBD—seperti yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberhentian PPPK dalam jumlah besar tentu membawa dampak yang serius. Bukan hanya pada pelayanan publik yang bisa menurun tetapi juga pada kondisi ekonomi masyarakat. Pengangguran bisa meningkat dan daya beli masyarakat bisa melemah, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dari sini muncul pertanyaan, sejak kapan kesejahteraan rakyat boleh dikorbankan hanya untuk menyesuaikan angka dalam anggaran negara?

Krisis Anggaran: Bukan Sekadar Kekurangan Dana

Kebijakan pembatasan belanja pegawai membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran. Cara yang paling mudah dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah pegawai. Akibatnya, PPPK dianggap sebagai beban anggaran, kontraknya bisa dihentikan kapan saja, dan pelayanan publik terancam terganggu.

Para PPPK itu mereka adalah guru, tenaga kesehatan, dan aparatur yang setiap hari melayani masyarakat. Ironisnya, justru mereka yang berada di garis depan ini yang pertama dikorbankan. Keadaan ini bukan terjadi begitu saja tetapi merupakan dampak dari sistem yang digunakan saat ini. 

Dalam sistem kapitalisme, negara lebih berperan sebagai pengatur anggaran daripada pengurus rakyat. Segala sesuatu diukur dengan efisiensi. Pegawai dipandang sebagai biaya yang bisa dikurangi jika dianggap terlalu besar. Negara tidak lagi fokus pada apakah rakyat sudah terlayani tetapi lebih fokus pada keseimbangan anggaran. Di sinilah letak masalahnya.

Sering kali keterbatasan anggaran dijadikan alasan. Namun, jarang dibahas mengapa anggaran selalu terasa kurang. Pendapatan negara sangat bergantung pada pajak, sementara kekayaan alam tidak sepenuhnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Banyak sumber daya justru dikuasai oleh korporasi. Akibatnya, negara lebih fokus menjaga kondisi keuangan daripada memastikan kesejahteraan rakyat.

Negara terlihat sibuk bekerja tetapi yang dijaga sebenarnya adalah kestabilan sistem, bukan rakyat. Ketika terjadi krisis, solusi yang diambil selalu sama, yaitu penghematan, efisiensi, dan pemangkasan. Istilah ini terdengar biasa tetapi dampaknya berat karena rakyat yang harus menanggung akibatnya. 

Sementara itu, hampir tidak pernah terdengar adanya pengurangan fasilitas pejabat, perbaikan pengelolaan sumber daya alam, atau perubahan sistem secara mendasar yang diminta justru rakyat untuk memahami, bersabar, dan berkorban. Hal ini menunjukkan bahwa krisis anggaran bukan sekadar masalah biasa tetapi merupakan hasil dari sistem yang memang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat.

Selama sistem ini masih digunakan, negara akan terus merasa kekurangan. Rakyat akan terus diminta mengalah, dan setiap krisis akan berujung pada pengorbanan rakyat kecil. Kasus PPPK ini menjadi contoh nyata bagaimana tenaga pelayanan publik diperlakukan seperti sesuatu yang bisa dikurangi atau diberhentikan demi menyesuaikan anggaran.

Selama kondisi ini tetap dipertahankan, masalah serupa akan terus terjadi. Rakyat akan terus menjadi korban dan alasan efisiensi akan terus digunakan.

Islam Mampu Mewujudkan Kesejahteraan 

Berbeda dengan itu, dalam Islam negara dipandang sebagai pengurus rakyat. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda bahwa pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Artinya, negara harus memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi.

Dalam Islam, negara tidak mengurangi pelayanan tetapi justru memberikan jaminan. Negara menyediakan lapangan kerja, memberikan gaji yang layak, dan menjaga kehidupan masyarakat. 

Pegawai negara digaji dari Baitulmal yang bersumber dari berbagai pemasukan negara, tidak hanya dari pajak. Karena itu, negara tidak mudah goyah hanya karena masalah anggaran.

Tujuan kebijakan dalam Islam bukan sekadar menjaga stabilitas ekonomi tetapi memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bukan hanya melihat angka tetapi benar-benar memperhatikan kondisi setiap orang. 

Pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kewajiban negara, bukan beban yang bisa dikurangi.

Rasulullah saw. juga bersabda bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan umum harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Karena itu, tenaga pelayanan publik harus dijaga dan dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kebijakan yang mengorbankan PPPK menunjukkan bahwa negara belum menjalankan perannya dengan baik. Ini bukan sekadar masalah anggaran, tetapi masalah cara pandang dalam mengatur negara. Selama sistem seperti ini masih digunakan, kejadian seperti ini akan terus berulang dan rakyat akan terus menjadi pihak yang dirugikan. Wallahualam bissawab.[EA/MKC]

Siska Senin, April 13, 2026