Nestapa Banjir Langkat dan Urgensi Kepemimpinan Islam
Surat PembacaSebagai antitesis dari sistem yang eksploitatif ini
kita perlu merenungkan kembali konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.
_________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Gelombang aksi unjuk rasa yang mengguncang Kabupaten Langkat baru-baru ini bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan puncak dari gunung es penderitaan rakyat yang tak kunjung teratasi.
Ribuan warga dari Kecamatan Tanjungpura, menyusul saudara-saudara mereka dari Besitang, Brandan Barat, dan Gebang, tumpah ke jalan untuk menuntut hak paling mendasar: keberadaan negara di tengah bencana. Mereka yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Kabupaten Langkat membawa kegelisahan kolektif tentang carut-marutnya pendataan penerima manfaat dan lambannya pemulihan pasca bencana. (sumut.inews.id, 21-04-2026)
Mirisnya, dalam pertemuan resmi di depan Kantor Bupati, jawaban yang diterima sering kali bernada normatif. Dalih mengenai "ketidaktepatan data" dan "kewenangan pemerintah pusat" seolah menjadi tameng birokrasi untuk menutupi ketidaksiapan daerah. (mistar.id, 21-04-2026)
Di saat warga masih harus meringkuk di dalam tenda darurat dan di antara puing-puing rumah yang hancur. Para pemangku kebijakan terjebak dalam sekat-sekat administratif yang kaku. Muncul pertanyaan besar: Mengapa empati pemimpin terasa begitu tipis ketika rakyatnya sendiri sedang meregang nyawa dan harta?
Akar Masalah: Kepemimpinan Populis Tidak Amanah
Krisis yang terjadi di Langkat adalah potret kecil dari krisis kepemimpinan nasional yang lebih luas. Kita sedang menyaksikan lahirnya pemimpin-pemimpin hasil rahim sistem sekuler kapitalistik, sistem yang lebih mementingkan citra (populisme) ketimbang substansi pengabdian.
Dalam sistem ini, pemimpin cenderung berperan hanya sebagai administrator teknis, bukan pelindung yang memastikan setiap hajat hidup rakyat terpenuhi dengan layak. Negara yang seharusnya hadir penuh dalam fase pemulihan justru seringkali terlihat saling lempar tanggung jawab antar instansi.
Menurut pandangan seorang Guru besar UPH: Indonesia sedang dilanda kelangkaan negarawan sejati. Panggung kekuasaan kini dipenuhi oleh para politisi yang orientasinya adalah akumulasi modal dan kekuasaan pribadi atau kelompok. Akibatnya, saat terjadi situasi darurat, kebijakan yang diambil sering kali berbasis pada efisiensi biaya atau kalkulasi politik. Wilayah yang bernilai ekonomi tinggi mendapatkan respons cepat, sementara pemukiman masyarakat miskin dan rentan dibiarkan menunggu dalam antrian bantuan yang birokratis.
Sekularisme menciptakan jurang ketimpangan antara rakyat dan pemimpin. Laporan penegak hukum mengenai maraknya korupsi dana desa adalah bukti nyata bahwa saat nilai agama dicabut dari kekuasaan, tidak ada lagi kontrol moral yang kuat untuk membendung ketidakadilan. Aturan hukum menjadi sangat fleksibel; bisa direvisi atau dibatalkan demi melegitimasi ambisi penguasa. Karena aturan tersebut bersumber dari akal manusia yang terbatas dan penuh kepentingan.
Mengembalikan Kepemimpinan pada Landasan Iman dan Takwa
Sebagai antitesis dari sistem yang eksploitatif ini, kita perlu merenungkan kembali konsep kepemimpinan yang berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.. Perbedaan mendasarnya terletak pada mekanisme kontrol. Dalam kepemimpinan yang bertakwa, seorang pemimpin menyadari sepenuhnya bahwa ia bisa berkelit dari pengawasan manusia atau tuntutan demonstran, ia tidak akan pernah bisa lolos dari pengadilan akhirat.
Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az-Zalzalah ayat 8: "Siapa saja yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia akan melihat (balasan)-nya."
Ketakwaan inilah yang melahirkan sosok-sosok seperti khulafaur rasyidin. Sejarah mencatat bagaimana Khalifah Umar bin al-Khaththab r.a. menangis karena khawatir ada seekor hewan yang terperosok akibat jalan yang rusak. Jika terhadap hewan saja beliau begitu cemas, apalagi terhadap ribuan rakyatnya yang harus tidur di bawah puing-puing rumah karena banjir.
Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga memberikan teladan mengenai integritas finansial. Mereka menahan diri dari menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, bahkan hidup dalam kesederhanaan demi merasakan penderitaan rakyatnya.
Keadilan Sistemik Melalui Syariat
Namun, integritas individu saja tidak cukup. Dibutuhkan sistem hukum yang juga berasal dari Zat Yang Maha Adil. Dalam perspektif Islam, keadilan sistemik diwujudkan melalui penerapan syariat secara menyeluruh (kafah). Syariat Islam memberikan kepastian hukum yang tidak bisa diintervensi oleh syahwat politik mana pun. Semua sama di hadapan hukum, tanpa hak istimewa bagi pejabat atau keluarganya.
Lebih jauh lagi, sistem ini melindungi hak publik dengan mengatur kepemilikan umum. Sumber daya alam dikelola sepenuhnya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi yang sering kali merusak ekosistem dan memicu bencana ekologis. Krisis kepemimpinan di tanah air hanya akan menemukan jalan keluarnya ketika negara menjadikan aqidah Islam sebagai landasan kehidupan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki ketakwaan individu sekaligus tunduk pada sistem yang menjamin hak-hak masyarakat.
Warga Langkat merindukan kembalinya kepemimpinan yang memiliki hati, yang takut kepada Allah, dan benar-benar hadir membasuh air mata rakyatnya. Kepemimpinan itu akan terwujud dalam institusi Daulah Islamiyyah. Wallahuallam bissawab [Dara/MKC]
Iky Damayanti ST











