Agresi Zion*s dan Penutupan Al-Aqsa: Di Mana Perisai Umat Islam?

Agresi Zion*s dan Penutupan Al-Aqsa: Di Mana Perisai Umat Islam?

Opini

Baca Juga

Alih-alih menciptakan stabilitas, BoP hanyalah alat hegemoni Barat

untuk memastikan kepentingan imperialisme mereka di Timur Tengah tetap terjaga

____________________

Penulis Fatimah Al Fihri

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dunia kembali dipertontonkan kezaliman yang seolah tiada akhirnya. Entitas Zion*s Isra*l makin membabi buta dalam melancarkan agresi militernya, bahkan melampaui batas-batas kemanusiaan dan hukum internasional yang selama ini digembar-gemborkan oleh Barat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa eskalasi kebiadaban ini telah menyentuh titik yang sangat krusial, baik dari sisi kemanusiaan maupun kehormatan agama.

Dikutip dari cnnindonesia.com, (9-3-2026) baru-baru ini serangan udara Zion*s kembali menghantam wilayah G4za. Ironisnya, serangan tersebut tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga menewaskan petugas medis yang sedang bertugas di lapangan.

Tindakan ini jelas merupakan kejahatan perang yang nyata, di mana personel medis yang seharusnya dilindungi justru menjadi target serangan maut. Tak berhenti di situ, agresi militer Zion*s meluas hingga ke wilayah regional lainnya. Serangan udara besar-besaran menghantam bangunan-bangunan di pusat kota Beirut, Lebanon, yang menewaskan ratusan orang dan memicu krisis kemanusiaan yang sangat hebat.(AntaraNews.com. 2026; Kumparan, 2026)

Gedung-gedung hancur menjadi puing dan ribuan warga sipil kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Puncak dari provokasi ini adalah tindakan Zion*s yang menutup akses ke Masjid Al-Aqsa bagi warga P4lestina. Peristiwa ini mencatatkan sejarah kelam, di mana untuk pertama kalinya warga Palestina dilarang beribadah di dalam masjid suci tersebut, sehingga mereka terpaksa melaksanakan salat di jalanan-jalanan sempit di bawah todongan senjata. Penutupan Al-Aqsa bukan sekadar masalah keamanan, melainkan penghinaan langsung terhadap akidah umat Islam sedunia.

Hegemoni Barat dan Ketiadaan Perisai Umat

Rentetan fakta memilukan di atas membawa kita pada satu analisis mendalam yaitu mengapa penindasan terhadap kaum muslim terus berlangsung selama puluhan tahun tanpa adanya pembelaan yang berarti?

Akar masalahnya terletak pada ketiadaan perisai (junnah) bagi umat Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw., bahwa "Seorang imam (pemimpin) adalah perisai di mana umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."

Selama Khil4fah Islamiah sebagai institusi politik umat Islam tidak ada, maka darah dan kehormatan kaum muslimin akan terus diinjak-injak oleh para penjajah. Keberadaan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sama sekali bukan jalan keluar menuju perdamaian yang adil. Alih-alih menciptakan stabilitas, BoP hanyalah alat hegemoni Barat untuk memastikan kepentingan imperialisme mereka di Timur Tengah tetap terjaga.

Misi perampasan tanah P4lestina sangat tampak di balik retorika perdamaian tersebut. BoP didesain untuk melegitimasi eksistensi entitas Zionis dan memaksa rakyat P4lestina serta negeri-negeri muslim untuk menerima bahwa penjajahan adalah sebuah kenormalan bahkan dipelihara.

Kita harus menyadari bahwa entitas Zion*s di tanah P4lestina bukanlah sekadar negara kecil yang mencari tempat tinggal. Mereka adalah entitas kolonial yang sengaja dipelihara oleh kekuatan imperialis Barat sebagai jembatan untuk memecah belah jantung dunia Islam. Keberadaannya berfungsi sebagai pangkalan militer dan politik Barat untuk memastikan kekayaan alam dan stabilitas ideologi Islam tetap berada di bawah kendali mereka.

Sistem kapitalis-sekuler yang mendominasi dunia saat ini pada hakikatnya tidak pernah mengenal konsep kebenaran (haq). Standar mereka adalah kekuatan (power), dan kepentingan (interest). Hukum internasional hanya ditegakkan jika menguntungkan negara-negara adidaya, tetapi akan diabaikan jika pelakunya adalah sekutu terdekat mereka seperti Isra*l. Maka berharap pada PBB atau diplomasi AS untuk membebaskan Al-Aqsa adalah sebuah fatamorgana yang menyesatkan.

Khilafah Sebagai Solusi Tunggal dan Hakiki

Melihat kompleksitas masalah dan pengkhianatan terhadap darah kaum muslim, maka sudah saatnya umat Islam beralih pada solusi yang berlandaskan pada akidah dan syariat Islam. Satu-satunya institusi negara yang secara historis dan normatif mampu membebaskan P4lestina serta negeri-negeri muslim lainnya dari belenggu penjajahan adalah Khil4fah Islamiah.

Khil4fah bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan kebutuhan politik dan kewajiban syar'i. Hanya Khil4fah yang akan melaksanakan kewajiban jihad fii sabilillah secara terorganisir untuk mengusir penjajah Zion*s dari seluruh jengkal tanah P4lestina. Khil4fah tidak akan mengirimkan kecaman atau bantuan kemanusiaan semata, melainkan akan menggerakkan tentara-tentara muslim untuk membebaskan Masjidil Aqsa dan menghilangkan segala pengaruh penjajah asing dari tanah suci tersebut.

Lebih jauh lagi, Khil4fah memiliki standing position yang tegas. Khil4fah akan menolak secara mutlak segala bentuk perjanjian, traktat, atau diplomasi yang mengakui legalitas entitas Zion*s di atas tanah milik umat Islam.

Dalam pandangan syariat, tanah P4lestina adalah tanah kharajiyah yang kepemilikannya berada di tangan seluruh umat Islam hingga hari kiamat, sehingga tidak ada satu orang pun yang berhak menyerahkannya kepada penjajah melalui perjanjian damai apa pun.

Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia harus sadar dan terlibat aktif dalam perjuangan mengembalikan kembali Khil4fah Islam. Perjuangan ini menuntut kita untuk melepaskan sekat-sekat nasionalisme atau negara bangsa (nation-state) yang selama ini telah melemahkan kekuatan umat. Sekat-sekat inilah yang membuat tentara di negeri-negeri muslim tetangga P4lestina hanya diam terpaku melihat saudara mereka dibantai, dengan alasan "urusan dalam negeri" negara lain.

Persatuan umat di bawah panji liwa dan roya adalah kunci pembuka kemenangan dengan tegaknya kembali Khil4fah yang mengikuti manhaj kenabian. Maka kehormatan paramedis di G4za akan terjaga, bangunan di Beirut akan terlindungi, dan pintu-pintu Masjid Al-Aqsa akan kembali terbuka lebar di bawah naungan keadilan Islam.

Sudah saatnya umat berhenti berharap pada sistem sekuler dan kembali kepada janji Allah Swt. untuk menjadi sebaik-baik umat yang memimpin peradaban dunia dengan rahmat dan kemuliaan. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]

Siska Rabu, April 08, 2026

Akhir Ramadan Konflik Global dan Kemenangan Hakiki bagi Umat Islam

Akhir Ramadan Konflik Global dan Kemenangan Hakiki bagi Umat Islam

Opini

Baca Juga

Sejatinya, momen Ramadan dan Idulfitri ini menjadi langkah pertama

untuk menyatukan kekuatan umat 

_________

Penulis Ummu Aiman

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Setiap Idulfitri seluruh kaum muslim merayakan hari kemenangan. Namun, seperti tahun sebelumnya umat Islam masih menjalani ibadah puasa di tengah gejolak politik global yang makin memanas. 

Kondisi tersebut bukannya menampakkan tanda-tanda akan berakhir. Sebaliknya, perang antara Iran dengan gabungan AS dan Zion*s justru makin masif. 

Keadaan ini berdampak pada banyak hal. Selain akan meluas ke kawasan Timur Tengah lainnya, ekonomi global pun pasti mengalami tekanan. Terlebih lagi dampak dari penutupan Selat Hormuz yang menjadi perlintasan 20% minyak dunia. (Kontan.co.id, 02-03-2026)

Hal ini berimbas kepada bahan energi dan logistik yang melonjak naik sehingga membuat seluruh dunia ketar-ketir. Tak ayal, fakta tersebut menyebabkan roda ekonomi dan keuangan sebagian besar negara menjadi terancam.

Demi mengatasi kondisi yang lebih buruk, langkah nyata pun segera diambil. Salah satunya adalah Inggris yang sedang mengumpulkan para menteri luar negeri dari 40 negara untuk membahas opsi-opsi guna membuka kembali Selat Hormuz. Pasalnya, selat tersebut merupakan jalur pelayaran vital yang terhambat oleh keserakahan Amerika Serikat dan sekutunya. Keserakahan itu juga yang memicu perang Amerika Serikat dan Isra*l melawan Iran.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa KTT virtual pada  Kamis yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper. Cooper menjelaskan pihaknya akan menilai semua langkah diplomatik dan politik yang layak untuk memulihkan jalur global tersebut.(SerambiNews.Com, 02-04-2026) 

Ramadan Tanpa Adanya Perisai Umat

Kondisi di atas menjadi sebuah permasalahan besar saat ini. Imbasnya pun sangat dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia. Hal itu bisa dilihat dari momen Ramadan yang tidak memiliki perisai umat sehingga menyebabkan kaum muslim makin terpuruk. Pasalnya, umat Islam belum juga mengalami perubahan.

Mereka belum mampu meraih kebangkitan dan kemenangan sejati yang menjadi tujuan ibadah puasa. Hal itu terjadi karena umat Islam saat ini terpecah-belah oleh sekat-sekat buatan penjajah yang membuat sebagian besar pemimpinnya tunduk pada negara kafir penjajah. Dalam beberapa kasus, kaum muslim berada pada posisi yang saling berseberangan dengan negeri-negeri muslim yang lain dalam konflik geopolitik.

Hal ini menegaskan bahwa umat belum mempunyai kesatuan arah politik yang mandiri. Konflik yang terjadi di G4za P4lestina dan Iran menjadi bukti tentang ketidakberdayaan umat dan ketundukan para penguasa muslim di hadapan penjajah. Alih-alih berusaha untuk menolong, justru para pemimpin muslim khususnya para pemimpin arab malah sibuk mengamankan kepentingan nasional-nya karena terikat perjanjian dengan pihak musuh. 

Kenyataan ini makin membuka mata kita bahwa umat Islam yang jumlahnya sangat besar, yaitu hampir sekitar dua miliar ternyata tidak bisa menolong saudara muslim di G4za dengan melenyapkan Zion*s Yahudi. Selain itu, para pemimpin negeri-negeri muslim juga diam dengan membiarkan Iran berjuang sendiri menghadapi Amerika dan sekutunya. 

Umat Islam adalah umat yang terbaik sebagaimana Allah Swt. sebutkan dalam QS. Ali-Imran ayat 110 yang artinya:

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah."

Predikat khairu ummah bukanlah sekadar gelar, tetapi ia amanah yang besar dan menuntut umat Islam untuk menjadi pelopor kebaikan dan penjaga arah kehidupan manusia dengan tuntunan Islam. Apalagi umat Islam mempunyai sumber daya manusia yang besar dan sumber daya alam yang sangat melimpah. 

Posisi dan predikat di atas berpotensi sebagai ideologi yang akan mampu menjawab tantangan kehidupan global. Jika kita melihat sejarah umat Islam ketika hukum Allah Swt. dipakai sebagai sistem kehidupan maka akan didapatkan fakta yang tak terbantahkan, bahwa umat Islam mampu memimpin peradaban. Namun, kondisinya saat ini justru sangat terpuruk karena kita meninggalkan syariat Islam. 

Buah Ibadah Ramadan untuk Mewujudkan Kebangkitan Hakiki

Sudah sekian lama kita menjalani ibadah Ramadan. Namun, kehilangan makna ketakwaan yang mampu mendorong ke arah kebangkitan. Ibadah yang kita jalani masih sebatas penguatan ruhiah dan meraih predikat takwa dalam tataran individu saja. Padahal Nabi saw. memberikan contoh bahwa bulan Ramadan adalah bulan perjuangan untuk mewujudkan posisi umat Islam sebagai umat yang terbaik di tengah kehidupan, bahkan banyak peristiwa kemenangan kaum muslim justru ada di bulan tersebut. 

Sebagaimana yang terjadi di Perang Tabuk, Perang Badar, dan Fathu Makkah. Semua itu terjadi di Bulan Ramadan dan umat ketika itu berada di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang menerapkan aturan Islam di tengah kehidupan bermasyarakat yang merupakan buah dari ketakwaan.

Dakwah dan Arah Perjuangan Umat 

Oleh karena itu, merupakan kebutuhan mendesak bagi kaum muslim dalam mewujudkan kesadaran bahwa aturan Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah individu. Akan tetapi, Islam mengatur seluruh urusan kehidupan termasuk dalam hal politik yang mengarahkan umat Islam agar menjadi pemimpin peradaban dunia. 

Kesadaran politik ini harus dibangun di tengah umat agar menjadi tujuan hidup dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan yang mendasar. Perubahan ini adalah perubahan sistem kehidupan dari kepemimpinan yang kufur yang menyebabkan umat terpuruk menjadi sistem kepemimpinan Islam/Khil4fah yang mampu menyatukan umat dan menjadi perisai yang siap melindungi umat.

Sungguh, ketiadaan khalifah membuat umat Islam dalam kondisi tertindas karena umat berada atas peradaban kufur seperti yang kita lihat hari ini. Penjajahan terus menyelimuti negeri kaum muslimin seperti yang terjadi di P4lestina, Iran, dan negeri muslim yang lain.

Perjuangan dalam menyadarkan umat dengan ideologi Islam dapat dilakukan membangun kesadaran akan pentingnya persatuan di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Hal itu membutuhkan keseriusan, kesungguhan, dan kerja yang tersistem. Hal ini tidak bisa dilakukan secara individu.

Namun, hal itu mengharuskan adanya sebuah kelompok atau partai yang ikhlas berjuang untuk kemuliaan kaum muslim. Bukan partai semu yang justru menjauhkan umat dari kebangkitan yang sesungguhnya. Namun, sangat disayangkan saat ini umat Islam masih menaruh harapan besar perubahan itu hanya pada sosok pemimpin personal, bukan pada perubahan sistem aturan kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan kelompok dakwah ideologis yang akan menyampaikan dakwah Islam kafah sangat penting. Kelompok dakwah ini akan melakukan perang pemikiran dan menyingkap strategi busuk  musuh-musuh Islam.

Seharusnya momen Ramadan dan Idulfitri ini menjadi langkah pertama untuk menyatukan kekuatan umat dengan mewujudkan takwa yang menjadi kekuatan individu. Setelah itu kekuatan tersebut akan menjadi perisai umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan begitu, umat Islam akan bisa meraih kemenangan yang sebenarnya dan bukan kemenangan semu yang tidak berdampak dalam kehidupan nyata. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Rabu, April 08, 2026

BBM Langka, Rakyat Siaga: Ironi Negeri Kaya Energi

BBM Langka, Rakyat Siaga: Ironi Negeri Kaya Energi

Opini

Baca Juga

Sangat ironis melihat negeri-negeri muslim yang kaya raya

justru menjadi penonton bahkan korban dalam pertarungan kekuatan global

_________________________

Penulis Endah Dwianti 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dunia kembali mencekam. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Isra*l, dan Iran kini bukan sekadar berita di layar televisi, melainkan ancaman nyata di depan tangki bensin kita.

Sejak awal Maret 2026, fenomena panic buying BBM mulai menjalar ke berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Meski pemerintah melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjamin stok BBM nasional aman, antrean panjang di SPBU tetap tak terhindarkan. (Detik.com, 08-03-2026)

Ketakutan warga Medan (Kompas.id, 05-03-2026) hingga imbauan BPKN agar masyarakat tidak menimbun BBM (Antara, 05-03-2026) mencerminkan satu hal: ketergantungan kita terhadap pasokan energi global sangatlah rapuh. Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang (CNN Indonesia, 05-03-2026), narasi "stok aman" seolah menjadi penawar sementara bagi luka struktural yang jauh lebih dalam, yakni hilangnya kedaulatan energi.

BBM: Urat Nadi yang Terbelenggu Kapitalisme

Kita harus jujur, BBM bukan sekadar komoditas dagang biasa. Ia adalah komoditas strategis yang menjadi urat nadi kehidupan. Kelangkaannya sedikit saja akan memicu efek domino: kenaikan harga pangan, gejolak sosial, hingga instabilitas politik. Pertanyaannya, mengapa negeri-negeri muslim yang secara geografis duduk di atas cadangan minyak melimpah justru menjadi pihak yang paling cemas saat konflik pecah?

Jawabannya terletak pada cengkeraman kapitalisme global. Dalam sistem ini, sumber daya alam bukan dikelola untuk kemaslahatan rakyat, melainkan dijadikan ladang bancakan korporasi transnasional. Negara-negara kuat menggunakan ketergantungan energi sebagai alat penjajahan ekonomi baru (neo-imperialisme). Akibatnya, kekayaan alam negeri kita dikeruk demi keuntungan segelintir elite, sementara rakyat harus mengantre berjam-jam hanya untuk memastikan mereka bisa bekerja esok hari.

Kedaulatan Energi dalam Pandangan Islam

Di sinilah urgensi melihat kembali bagaimana Islam memandang pengelolaan energi. Dalam Islam, kedaulatan energi bukan sekadar persoalan teknis cadangan minyak, melainkan persoalan akidah dan syariat. Islam menetapkan bahwa sumber daya alam yang jumlahnya melimpah, seperti minyak, gas, dan tambang adalah kepemilikan umum (al-milkiyah al-amah).

Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air, dan api (energi)." (HR. Abu Dawud)

Konstruksi hukum ini secara otomatis menggugurkan hak individu, korporasi swasta, apalagi pihak asing untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya strategis tersebut. Dalam bingkai Khil4fah Islamiah, negara bertindak sebagai pengelola (manager) yang wajib mendistribusikan hasil kekayaan alam tersebut kembali kepada rakyat dalam bentuk harga yang murah atau bahkan gratis, serta dalam bentuk layanan publik yang prima.

Politik Pengelolaan Energi Khil4fah

Kebijakan politik Islam dalam mengelola energi berdiri di atas tiga pilar utama:

Status kepemilikan yang jelas: Negara dilarang keras menyerahkan tambang minyak kepada pihak swasta/asing. Privatisasi adalah keharaman sistemik dalam Islam karena merampas hak rakyat.

Pengelolaan mandiri: Negara wajib membangun infrastruktur pengolahan energi secara mandiri, mulai dari hulu hingga hilir, agar tidak didikte oleh fluktuasi pasar global atau tekanan politik negara imperialis.

Distribusi berbasis keadilan: Energi digunakan untuk menggerakkan industri dalam negeri dan menyejahterakan rakyat, bukan diekspor mentah-mentah demi mengejar devisa sementara rakyat sendiri kesulitan.

Mengakhiri Penjajahan, Menjemput Kesejahteraan

Sangat ironis melihat negeri-negeri muslim yang kaya raya justru menjadi penonton bahkan korban dalam pertarungan kekuatan global. Konflik AS-Israel vs Iran seharusnya menjadi momentum bagi umat Islam untuk sadar bahwa selama kita masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, kita akan selalu berada dalam posisi yang terancam.

Panic buying yang kita saksikan hari ini adalah alarm keras. Kesejahteraan tidak akan pernah terwujud selama kekayaan alam kita masih diperas oleh sistem yang tamak. Menghentikan penjajahan kapitalisme global bukan hanya sekadar tuntutan ekonomi, tetapi kewajiban iman.

Sudah saatnya kita kembali pada syariat Islam dalam mengelola bumi ini. Hanya dengan tegaknya aturan Allah Swt., kekayaan alam yang melimpah ini benar-benar akan menjadi berkah bagi seluruh alam, bukan sekadar komoditas yang memicu kecemasan setiap kali perang pecah di belahan dunia lain. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Rabu, April 08, 2026

Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi

Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi

Opini

Baca Juga

Indonesia butuh perubahan nyata

Bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran

_________________________

Penulis Nurhikmah Oktavia

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Lebaran biasanya menyisakan hangat di hati dan binar bahagia di wajah. Namun, tahun ini banyak keluarga yang justru pulang mudik dengan perasaan sunyi yang mencekam. Di balik tawa saat sungkeman dan keriuhan jamuan di ruang tamu, tersimpan rahasia kecil yang menyedihkan: saldo tabungan ludes atau bayang-bayang cicilan yang mengintai.

Fenomena "sakit dompet" pasca-Lebaran ini bukan sekadar perasaan kolektif. Laporan terbaru dari Kompas.com (20-02-2026) menunjukkan lonjakan tagihan pinjol akibat biaya Lebaran yang tak terkendali. Euforia hari raya sering kali harus dibayar mahal dengan tumpukan tagihan yang menghantui saat kalender berganti.

Alarm Kritis Ekonomi Keluarga

Kondisi ini diperparah dengan situasi ekonomi makro yang kian kritis. Melansir laporan dari Inilah.com (04-04-2026) ekonomi kita tengah terjepit dampak perang global yang membuat daya beli rontok, ditambah nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.000. Ini adalah alarm serius bagi ketahanan energi dan ekonomi keluarga.

Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua ini bukan sekadar soal gaya hidup. Rakyat terpaksa berutang karena memang tidak punya pilihan lain. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi sementara upah seolah jalan di tempat. Rakyat telah digiring paksa ke lubang buaya bernama riba demi dapur tetap mengepul atau sekadar menjaga harga diri di kampung halaman.

Allah Swt. sudah memberi peringatan keras dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..."

Negara Harus Jadi Pelindung, Bukan Penonton

Sangat berbeda jika kita menengok bagaimana Islam mengatur urusan rakyat. Rasulullah saw. adalah sosok yang paling khawatir jika umatnya terlilit utang. Beliau sering berdoa agar terhindar dari ghalabatid-dayn (beban utang).

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan:

"Siapa saja yang meninggalkan beban (utang) atau keluarga yang terlantar, maka datanglah kepadaku, karena akulah pelindungnya (wali).” (HR. Muslim)

Lihatlah betapa indahnya jaminan negara dalam Islam. Jika ada rakyat yang terpaksa berutang untuk menyambung hidup dan benar-benar tidak mampu melunasinya, maka Baitulmal (kas negara) yang akan mengambil alih beban tersebut.

Saatnya Kembali pada Aturan yang Berkah

Dalam sistem kapitalisme hari ini, kesejahteraan seolah-olah hanya tanggung jawab masing-masing individu. Kalau tidak punya uang, ya harus berhemat atau cari pinjaman. Negara lebih sibuk menjaga angka statistik dan kepentingan para pemilik modal, sementara kekayaan hanya berputar di lingkaran segelintir orang kaya saja.

Allah Swt. sudah melarang ketimpangan ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Keluarga Indonesia butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran. Kita butuh sistem ekonomi yang mampu menstabilkan harga dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga para ayah bisa menghidupi keluarga dengan tangan sendiri tanpa harus mengemis pada aplikasi pinjol.

Wahai para ibu dan kepala keluarga, mari kita jadikan momen pasca-Lebaran ini sebagai titik balik. Kemenangan sejati bukanlah pada baju baru atau kemewahan hasil utang, melainkan pada keberanian kita untuk memutus rantai riba dan kembali pada syariat Allah secara utuh. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Minggu, April 05, 2026

Bersatu Demi Jiwa Anak: Mengurai Makna SKB 9 Kementerian dan Lembaga

Bersatu Demi Jiwa Anak: Mengurai Makna SKB 9 Kementerian dan Lembaga

Opini

Baca Juga

Kesehatan jiwa anak bukan sekadar urusan klinis atau urusan obat-obatan psikiatri

Ini adalah urusan bagaimana sebuah bangsa memilih ideologi hidupnya

________________________________

Penulis Endah Dwianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Dunia anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kabar memilukan datang silih berganti, membawa narasi tentang keputusasaan yang berujung pada tindakan fatal. Menanggapi fenomena "darurat pengakhiran hidup" ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah administratif yang cukup kolosal.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas.com pada 7 Maret 2026, pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Kesehatan Jiwa Anak. Tak tanggung-tanggung, sembilan kementerian dan lembaga negara turun tangan menandatangani kesepakatan ini.

Mereka adalah Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Mensos Saifullah Yusuf, Menkomdigi Meutya Hafid, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Langkah ini dipicu oleh data yang menggentarkan. Mengutip laporan Antara News (07-03-2026) dan Hukum Online, data dari healing119.id bersama KPAI menunjukkan adanya empat faktor utama yang memicu keinginan anak untuk mengakhiri hidup.

Peringkat pertama ditempati oleh konflik keluarga dengan angka yang mencengangkan, yakni 24–46 persen. Disusul oleh masalah psikologis (8–26 persen), perundungan atau bullying (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen). Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan jeritan minta tolong dari generasi yang tengah kehilangan pegangan.

Hegemoni Sekularisme di Balik Retaknya Mental

Kita harus berani jujur bahwa krisis kesehatan jiwa anak ini bukanlah fenomena medis yang berdiri sendiri. Jika kita bedah lebih dalam, krisis ini adalah dampak sistemik dari cara hidup yang kian sekuler dan liberal.

Dalam sistem kehidupan saat ini, nilai-nilai spiritual dipisahkan dari pengaturan publik dan keseharian. Akibatnya, paradigma masyarakat bergeser secara radikal. Manusia tidak lagi dipandang sebagai hamba Tuhan yang memiliki tujuan hidup yang luhur, melainkan hanya sebagai unit ekonomi.

Hegemoni media dalam sistem kapitalisme global memperparah kondisi ini. Anak-anak kita setiap hari terpapar nilai-nilai liberalisme yang mengagungkan kebebasan tanpa batas dan kompetisi yang tidak sehat. Nilai-nilai Islam yang memberikan ketenangan dan kepastian tujuan hidup semakin tergerus oleh standar kesuksesan yang melulu bersifat materi. Ketika ekspektasi dari realitas hidup tidak mampu memenuhi standar "wah" versi media sosial, anak-anak kita merasa gagal, tak berharga, dan akhirnya terjatuh dalam jurang depresi yang dalam.

Pendidikan yang Kehilangan Pijakan Akidah

Keluarga dan sekolah yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama, kini justru terjebak dalam arus pragmatisme. Pendidikan di rumah maupun di sekolah tidak lagi berpijak pada landasan akidah dan syariat Islam yang kokoh. Sekolah sering kali bertransformasi menjadi pabrik pencetak tenaga kerja, terlebih tekanan akademik menjadi beban yang melampaui kapasitas mental siswa hanya demi mengejar angka di atas kertas.

Di sisi lain, fungsi keluarga sebagai unit terkecil pelindung nilai mulai lumpuh. Orang tua yang sibuk mengejar materi demi bertahan hidup dalam sistem ekonomi kapitalistik yang mencekik, kehilangan waktu dan kedekatan emosional dengan anak. Akibatnya, anak-anak mencari pelarian di lingkungan yang salah atau dunia maya yang liar. Tanpa pijakan akidah, mereka kehilangan "imun" mental saat menghadapi perundungan atau kegagalan hidup. Mereka rapuh karena tidak diajarkan cara bersandar pada Sang Pencipta dalam setiap kesulitan.

Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelindung

SKB sembilan kementerian memang langkah koordinasi yang patut dicatat tetapi ia hanya akan menjadi "pemadam kebakaran" jika tidak menyentuh akar masalah. Kita membutuhkan perubahan paradigma politik yang total. Sistem sekuler-liberal-kapitalistik yang merusak ini harus diposisikan sebagai "musuh bersama" umat karena secara nyata telah menghancurkan masa depan generasi.

Dalam pandangan Islam, negara seharusnya berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Negara tidak boleh hanya hadir untuk menandatangani dokumen saat masalah sudah meledak, melainkan harus menciptakan ekosistem yang melindungi keluarga dari kerusakan nilai. Paradigma politik dalam sistem pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi harus terintegrasi dan diatur berdasarkan syariat Islam.

Integrasi sistem adalah kunci. Sistem pendidikan harus dibangun di atas landasan keimanan agar anak memiliki orientasi hidup yang melampaui dunia. Sistem ekonomi harus menjamin kesejahteraan agar orang tua memiliki waktu berkualitas untuk mendidik anak dan sistem media harus disaring dari konten yang memicu degradasi moral.

Khatimah

Kesehatan jiwa anak bukan sekadar urusan klinis atau urusan obat-obatan psikiatri. Ini adalah urusan bagaimana sebuah bangsa memilih ideologi hidupnya. Jika kita terus membiarkan tatanan sekuler-liberal mendominasi, maka kesepakatan setebal apa pun yang ditandatangani oleh para menteri hanya akan menjadi perban kecil di atas luka yang menganga sangat lebar.

Sudah saatnya perjuangan dakwah diarahkan untuk mengganti sistem yang rusak ini menjadi sistem Islam. Hanya dengan kembalinya syariat Islam dalam pengaturan kehidupan, anak-anak kita akan mendapatkan perlindungan hakiki, ketenangan jiwa, dan masa depan yang mulia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Minggu, April 05, 2026

Tingginya Angka Urbanisasi

Tingginya Angka Urbanisasi

Opini

Baca Juga

Sungguh jelas penerapan aturan Islam yang sempurna

akan menjadi kesatuan dan persatuan umat

___________________________________

Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Fenomena arus balik ini makin ramai dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu aspek penting di penduduk Indonesia. Banyak orang yang ingin mengundi nasib dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Bukan suatu hal aneh jika kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya masih dijadikan tujuan utama urbanisasi setelah Lebaran 2026 dengan arus pendatang yang terus meningkat tiap tahun.

Lalu apa urbanisasi itu? Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk secara masif dari wilayah perdesaan ke perkotaan atau perubahan status wilayah menjadi kota yang mengakibatkan peningkatan proporsi penduduk di kota. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Net Recent Migration (Migrasi Risen Neto) Indonesia tahun 2025 secara nasional tercatat sekitar 1,2 juta jiwa menandakan arus masuk kota lebih banyak dari arus keluar. BPS juga mencatat dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287,6 juta jiwa pada tahun 2025, sekitar 54,8 persen penduduk tinggal di perkotaan, sementara 45,2 persen sisanya tinggal di pedesaan. (balipuspanews.com, 29-3-2026)

Dari zaman dulu perkotaan selalu menjadi daya tarik. Kota dianggap tempat meraih impian dan cita-cita bagi kaum pendatang. Masyarakat tidak hanya kembali ke kota setelah berlibur di desa, tetapi membawa juga saudara, teman, bahkan keluarga besarnya untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Mereka meyakini dengan datang ke kota maka akan mendapatkan penghidupan yang menjanjikan.

Jelas meningkatnya urbanisasi ini menjadi suatu masalah dan berdampak pada aspek ekonomi,  ketimpangan sosial. Namun, juga pada keseimbangan ekologis dan berkelanjutan lingkungan di pedesaan. Alhasil, ini bukan bonus demografi, tetapi berubah menjadi beban demografi yang nyata. Di kota akan terjadi kepadatan penduduk, sementara di desa mengalami penurunan populasi dan angka pengangguran makin tinggi.

Belum lagi iming-iming terbukanya lapangan kerja dengan gaji yang lebih layak dibanding di pedesaan. Banyak penduduk desa beralih profesi yang sebelumnya seorang petani berubah menjadi karyawan pabrik atau pekerjaan lainnya sehingga menyebabkan karakter dan gaya hidup berubah sesuai dengan kehidupan di perkotaan.

Adapun masalah agraria dan alih fungsi lahan desa pun makin terbengkalai. Kaum muda yang harusnya bisa menjadi penerus swasembada pangan kini mulai enggan menjadi petani, hingga desa yang biasanya sebagai lumbung padi kini hilang di telan zaman. Padahal tinggal di perkotaan membutuhkan biaya besar juga persaingan  ketat dalam dunia kerja sehingga peluang untuk bertahan akan makin sulit.

Ironisnya ketika banyak permasalahan dari urbanisasi, sistem kapitalis memandang banyak keuntungan signifikan bagi wilayah perkotaan yaitu ketersediaan tenaga kerja, mulai dari industri hingga jasa, pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, peningkatan penduduk yang mendorong pemerintah dan swasta untuk membangun fasilitas umum yang lebih modern seperti transportasi, pusat perbelanjaan, dan layanan kesehatan. Adapun pedesaan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi desa, mengurangi pengangguran dan membawa pengetahuan baru, teknologi dan pola pikir modern.

Padahal kalau diteliti, sistem kapitalis hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mementingkan peningkatan ekonomi yang sangat berdampak pada liberalisasi generasi, kebebasan berkepemilikan yang akhirnya hanya pemilik modal besar yang bisa sejahtera, dan banyak  persoalan baru di kota maupun desa.

Seharusnya masalah ini dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan pedesaan. Adanya aturan yang jelas dalam membangun infrastruktur dan membuka lapangan kerja non-pertanian di desa untuk mengurangi kebutuhan merantau.

Menyelesaikan tuntas permasalahan kesenjangan antara kota dan desa, bisa meratakan kesejahteraan ekonomi individu per individu baik desa maupun kota, dan tidak membuat warga melakukan urbanisasi.

Lalu bagaimana dengan Islam? Pembangunan pada masa peradaban Islam tidak mendiskriminasi warga kota dengan desa, walaupun perbedaan karakter masyarakat dan potensi di setiap wilayah tetap ada.

Ketika masa khulafaur rasyidin berlanjut sampai masa Khil4fah Bani Umayyah, Kairo menjadi salah satu kota modern peradaban Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Adapun masa Khil4fah Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Khalifah berhasil memanfaatkan Sungai Eufrat dan Tigris selain menjadi jalur perdagangan juga memiliki lahan yang subur. 

Khil4fah Abbasiyah meningkatkan produksi pertanian untuk menopang perekonomian negara. Hasil bumi yang melimpah menjadi sumber kas negara terbesar. Pada saat yang sama Baghdad juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan global.

Alhasil, kebutuhan dasar rakyat akan selalu optimal terpenuhi oleh negara baik kebutuhan pokok maupun sekunder demi terwujud kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah yang didapatkan dari pemasukan kas Baitulmal yang pemanfaatan diberikan untuk masyarakat kota dan desa.

Sungguh jelas penerapan aturan Islam yang sempurna akan menjadi kesatuan dan persatuan umat, baik dari sisi hak, kewajiban maupun kebijakan yang semuanya bersumber dari Allah taala.

Firman Allah taala, "Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan Aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepada-Ku." (QS. Al-Mukminun: 52)

Wallahualam bissawab.

Siska Minggu, April 05, 2026

Demo No Kings: Antara Sinyal Kebangkrutan AS dan Hilal Kebangkitan Islam

Demo No Kings: Antara Sinyal Kebangkrutan AS dan Hilal Kebangkitan Islam

Opini

Baca Juga

Umat Islam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh ambisi serakah AS

Biarkanlah negara tersebut menghadapi konsekuensi dari krisis ekonominya sendiri

________________________________

Penulis Dyah Pitaloka, S. Hum.

Tim Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari cnnindonesia.com yang dipublikasi pada 29-3-2026, gelombang protes besar melanda Amerika Serikat (AS). Dilaporkan jutaan warga memadati jalan-jalan dalam aksi massa bertajuk "No Kings" pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat.

Pada saat yang sama, beban utang nasional Amerika Serikat secara resmi melampaui angka US$39 triliun (setara Rp661.440 triliun) di bulan Maret 2026. Lonjakan utang ini dipicu oleh besarnya pengeluaran untuk membiayai eskalasi konflik antara AS, Isra*l, dan Iran. Dampaknya setiap warga AS kini menanggung beban utang secara rata-rata sebesar Rp1,93 M yang menempatkan negara tersebut di ambang keruntuhan ekonomi.

Ambisi Berbuah Ironi

Sangat ironis melihat bagaimana ambisi Trump untuk mendominasi dunia lewat kekuatan militer justru memicu penumpukan utang yang luar biasa dan membawa negara menuju kebangkrutan. Pada hakikatnya, setiap peperangan membutuhkan modal dan pendanaan yang masif guna menyokong kebutuhan senjata, alutsista, hingga bahan bakar.

Langkah keras AS (terutama di bawah kepemimpinan Trump) dalam menyokong Isra*l untuk menguasai wilayah P4lestina, serta beraliansi dengan Eropa dan negara-negara Teluk demi memerangi Iran, telah membuka mata penduduk dunia dan warga AS sendiri. Mereka mulai menyadari dampak buruk dari kebijakan Trump dan dominasi kapitalisme yang diusung Amerika.

Di sisi lain, ketergantungan para penguasa muslim yang bersekutu dengan AS sudah sepatutnya ditinjau ulang. Sebagai contoh, Indonesia yang kini menjadi anggota Board of Peace terikat pada kesepakatan untuk turut mengirimkan kekuatan militer dalam konflik yang melibatkan AS atau Isra*l dengan dalih "menjaga perdamaian".

Hal serupa terjadi di negeri-negeri muslim lainnya seperti Arab Saudi atau Kuwait yang wilayahnya harus rela dijadikan pangkalan militer AS dalam perseteruan melawan Iran. Akibatnya, dunia Islam terjepit di antara dua pilihan sulit: mempertahankan identitas persaudaraan sesama muslim atau terpaksa memunggungi bahkan melawan saudara seiman seperti di P4lestina dan Iran.

Langkah Trump Makin Mencengkeram

Egoisme Trump dalam menetapkan kebijakan luar negeri, khususnya terkait perang dengan Iran, justru makin menjerat warga Amerika serta negara-negara sekutunya.

Tekanan kebijakan Trump yang mengakibatkan krisis utang di berbagai sektor ini harus segera dilepaskan. Tidak heran jika rakyatnya sendiri melakukan demonstrasi agar bisa terbebas. Namun, muncul pertanyaan besar: mengapa sebagian negeri muslim yang menjadi sekutu AS justru tampak makin merapat dan menjalin hubungan erat dengannya?

Hai Kaum Muslimin, Mari Sadari

Melihat realitas yang makin terang benderang ini, sudah saatnya umat Islam dan para pemimpin negeri muslim di kancah global menyadari bahwa hegemoni kapitalisme serta sistem politik demokrasi yang dipimpin AS telah membawa kerusakan pada tatanan dunia. Umat dan penguasa muslim sering kali hanya dijadikan objek adu domba untuk memenuhi kepentingan Washington. Pada akhirnya, hanya Trump dan lingkaran politiknya yang meraih kekuasaan dan keuntungan dari segala konflik yang tercipta.

Sebagai umat Islam, kita harus merumuskan solusi fundamental untuk menghadapi egoisme global ini. Penting bagi kita untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat serta para pemimpin mengenai fakta-fakta kezaliman yang terjadi.

Umat Islam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh ambisi serakah AS. Biarkanlah negara tersebut menghadapi konsekuensi dari krisis ekonominya sendiri. Inilah saatnya bagi dunia Islam untuk merapatkan barisan dan bangkit melawan ketidakadilan yang nyata.

Tanda-tanda kelemahan ekonomi dan kegagalan sistemik AS beserta sekutunya merupakan isyarat bagi munculnya fajar kebangkitan Islam. Hal ini tentu harus diwujudkan dalam sebuah sistem Islam yang kuat dan mandiri untuk mengimbangi dominasi kekuatan global yang ada saat ini. Wallahualam bissawab.

Siska Minggu, April 05, 2026

Idulfitri: Antara Euforia Semu dan Kemenangan Hakiki Umat

Idulfitri: Antara Euforia Semu dan Kemenangan Hakiki Umat

Opini

Baca Juga

Banyak yang masih memandang Ramadan dan Idulfitri secara pragmatis sebatas rutinitas tahunan

bukan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh

__________________________

Penulis Yulfianis

Kontributor Media Kuntum Cahaya 

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap tahun, gema takbir mengguncang langit Indonesia. Jalanan dipenuhi manusia, rumah-rumah terbuka, dan satu kalimat mengalir di mana-mana "Taqabbalallahu minna wa minkum.” Namun di balik kemeriahan itu, muncul satu pertanyaan reflektif: "Apakah kita sedang merayakan kemenangan spiritual, atau sekadar merayakan bebas dari puasa?" (PortalLebak.com, 22-03-26)

Idulfitri bukan sekadar penanda berakhirnya bulan Ramadan, tetapi merupakan puncak dari rangkaian ibadah panjang yang dijalani kaum muslim. Ia adalah simbol kemenangan bukan hanya karena berhasil menahan lapar dan dahaga, melainkan karena keberhasilan mengendalikan diri, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial.

Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Namun, di tengah realitas hari ini, makna kemenangan tersebut kian mengalami pergeseran.

Kemenangan Hakiki dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kemenangan sejati tidak diukur dari aspek fisik semata. Menahan lapar dan dahaga hanya bagian kecil dari proses pembinaan diri selama Ramadan. Kemenangan hakiki terletak pada keberhasilan seorang muslim dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa.

Ramadan mendidik umat untuk lebih dekat kepada Allah, memperbanyak ibadah, serta menumbuhkan empati sosial melalui zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap sesama. Di sinilah letak kemenangan itu, ketika seorang muslim keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih peduli.

Jejak Sejarah: Ramadan dan Perjuangan Umat

Sejarah mencatat bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi bulan perjuangan. Pada masa Rasulullah ﷺ, banyak peristiwa besar terjadi di bulan ini di antaranya pertempuran yang menunjukkan keteguhan iman kaum muslim meski dalam kondisi berpuasa.

Hal ini menegaskan bahwa Ramadan adalah momentum pembinaan ruhiyah sekaligus penguatan mental dan perjuangan. Idulfitri kemudian menjadi simbol kemenangan atas perjuangan tersebut baik dalam aspek spiritual maupun dalam menghadapi tantangan dakwah.

Pergeseran Makna Idulfitri di Era Modern

Sayangnya, makna mendalam Idulfitri kini sering kali tereduksi menjadi sekadar perayaan seremonial. Fokus umat cenderung bergeser pada aspek lahiriah, hidangan berlimpah, pakaian baru, dan euforia sesaat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemenangan sering dimaknai sebatas bebas dari kewajiban puasa, bukan sebagai hasil dari perjuangan spiritual yang mendalam. Bahkan, tidak sedikit yang menyambut Idulfitri dengan semangat tinggi, tetapi mengabaikan kualitas ibadah selama Ramadan.

Problematika Penentuan Awal Syawal

Di Indonesia, perbedaan penentuan awal Ramadan dan Idulfitri kerap menjadi polemik tahunan. Sebagian umat berpegang pada rukyat (melihat hilal), sementara yang lain mengikuti hisab atau keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat.

Padahal Rasulullah ﷺ telah memberikan tuntunan yang jelas tentang penentuan awal bulan hijriah. Namun dalam praktiknya, perbedaan metode ini sering memicu perdebatan, bahkan perpecahan di tengah umat. Ironisnya, perbedaan tersebut tidak jarang disikapi dengan fanatisme kelompok, bukan dengan sikap ilmiah dan ukhuwah.

Umat di Persimpangan: Antara Ideologi dan Pragmatisme

Mayoritas umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak secara menyeluruh. Banyak yang masih memandang Ramadan dan Idulfitri secara pragmatis sebatas rutinitas tahunan, bukan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh.

Kondisi ini diperparah oleh dominasi nilai-nilai materialisme dan individualisme yang secara perlahan menggerus kesadaran spiritual dan ideologis umat. Akibatnya, semangat persatuan dan perjuangan yang seharusnya lahir dari Ramadan tidak terwujud secara nyata.

Menuju Kebangkitan Umat: Kembali pada Islam kafah

Untuk meraih kembali predikat khairu ummah (umat terbaik), umat Islam perlu kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup secara menyeluruh (kafah). Ramadan dan Idulfitri seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan akhir dari ibadah.

Peran ulama dan para dai sangat penting dalam membina umat agar memiliki kesadaran ideologis yang kuat. Selain itu, diperlukan kesatuan visi dan langkah untuk menghadirkan kembali kemenangan yang hakiki bukan sekadar euforia sesaat, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan umat. [Dara/MKC]

Siska Jumat, April 03, 2026

Jangan Lupakan Bencana Aceh dan Sumatra, Hanya Islam Solusi Hakikinya

Jangan Lupakan Bencana Aceh dan Sumatra, Hanya Islam Solusi Hakikinya

Opini

Baca Juga

Banjir yang terus berulang setiap tahun bukan sekadar bencana alam

tetapi cerminan dari rusaknya sistem kapitalisme dalam mengelola negeri ini

___________

Penulis Marlina Wacti, S.E 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Masihkah kita mengingat saudara kita yang terkena banjir, apa kita sengaja lupa dengan bencana itu?

Hampir tiga bulan lebih banjir masih menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatra apakah sudah diurus oleh negara atau mereka melupakan kejadian itu?

Di Aceh dan di berbagai wilayah Sumatra suara sirine mungkin sudah berhenti. Kamera media juga mungkin sudah pergi karena headline sudah berganti. 

Namun, bagi mereka perjuangan belum selesai. Ada ibu yang masih membersihkan lumpur di dalam rumahnya. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, masih ada 352 kepala keluarga atau 1.396 orang sebagai korban banjir yang masih tinggal di pengungsian. Memang bencana banjir ini sudah lewat tiga bulan. Namun, mereka belum bisa pulang karena rumah sementara belum selesai dibangun.

Dari jumlah itu, ada 61 bayi dan 106 anak balita. Jumlah ini lebih banyak dibanding data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 992 orang pengungsi. Menurut Kepala BPBD Aceh Tamiang, Imam Suhery (Bayu), data pengungsi terus berubah. 

Hal ini karena sebagian warga yang sudah menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) memilih menyewa rumah sambil menunggu rumah tetap selesai dibangun setelah lebaran. Saat ini, pengungsi masih tersebar di enam kecamatan, yaitu Kejuruan Muda, Sekerak, Rantau, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, dan Kota Kuala Simpang. 

Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sekerak (517 orang) dan Bandar Pusaka (233 orang). Pemerintah sebenarnya menargetkan rumah sementara selesai sebelum Lebaran. Namun, kemungkinan besar tidak akan selesai tepat waktu. Karena itu, warga ditawarkan bantuan DTH agar bisa tinggal di rumah sewa sementara waktu sampai rumah tetap mereka dibangun. (Kompas.com, 08-03-2026)

Sistem Kapitalisme Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Banjir

Banjir yang terus terjadi dan lamanya penanganan korban, seperti di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Setiap tahun, bencana yang sama berulang. Sementara, solusi yang diberikan hanya bersifat sementara, seperti relokasi pengungsian atau bantuan sewa rumah. 

Tentu hal ini menandakan bahwa akar masalah belum benar-benar diselesaikan. Dalam sistem yang berjalan sekarang, penanganan bencana cenderung reaktif, bukan preventif. Pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan, pengelolaan hutan yang lemah, serta drainase yang tidak memadai menjadi penyebab utama banjir terus terjadi. 

Anehnya, solusi yang diberikan sering tidak menyentuh aspek mendasar sehingga masyarakat terus menjadi korban. Masalah banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa sistem kapitalisme belum mampu memberikan solusi tuntas. Dalam sistem ini, pembangunan lebih mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan lingkungan. 

Hutan tetap ditebang, lahan resapan air berkurang, dan tata kota tidak terencana dengan baik. Akibatnya, banjir terus terjadi setiap tahun. Selain itu, penanganan banjir dalam sistem kapitalisme cenderung bersifat sementara dan tidak tuntas. 

Negara hanya fokus pada bantuan setelah bencana, seperti pengungsian atau dana bantuan, bukan pada pencegahan jangka panjang. Maka hal ini membuat masyarakat terus menjadi korban berulang tanpa ada perubahan yang signifikan. Kapitalisme juga mendorong pengelolaan sumber daya oleh pihak swasta yang berorientasi pada profit. 

Maka dampaknya kepentingan lingkungan sering diabaikan. Sungai bisa tercemar, hutan gundul, dan daerah rawan banjir tetap dibangun demi keuntungan ekonomi. Karena itu, selama sistem kapitalisme masih digunakan, masalah banjir akan sulit diselesaikan secara menyeluruh. Dibutuhkan sistem yang benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar mengejar keuntungan.

Hanya Sistem Islam Solusi Hakiki Atasi Banjir dan Kerusakan Negeri ini

Banjir yang terus berulang setiap tahun bukan sekadar bencana alam, tetapi cerminan dari rusaknya tata kelola negeri. Sistem yang ada hari ini terbukti gagal mengurus lingkungan, gagal menjaga hutan, dan gagal melindungi rakyat. Pembangunan seringkali hanya berorientasi pada keuntungan, bukan keselamatan. Inilah wajah sistem kapitalisme mengutamakan materi, mengabaikan tanggung jawab. 

Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Artinya, negara wajib memastikan tidak ada kebijakan yang merusak alam, seperti penebangan hutan liar, alih fungsi lahan sembarangan, dan pembangunan tanpa perhitungan dampak lingkungan. Sistem Islam memiliki aturan yang jelas dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan, sungai, dan sumber daya alam bukan untuk dieksploitasi bebas oleh korporasi tetapi dikelola negara untuk kemaslahatan umat.

Negara dalam Islam tidak akan membiarkan banjir terjadi berulang tanpa solusi, karena setiap kebijakan akan diikat dengan hukum syara’ bukan kepentingan ekonomi semata. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan bahwa bencana adalah peringatan agar manusia kembali kepada aturan Allah.

Sebagaimana firman-Nya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan termasuk banjir adalah akibat ulah manusia yang meninggalkan aturan Allah. Maka solusi sejatinya bukan hanya teknis, tetapi juga sistemik kembali kepada aturan Islam secara menyeluruh.

Adapun tentang kembalinya kepemimpinan Islam, Rasulullah ﷺ telah memberi kabar gembira:

“Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad)

Hadis ini menjadi harapan bahwa sistem Islam akan kembali memimpin, membawa keadilan, dan mengatur kehidupan manusia sesuai dengan wahyu. 

Dalam naungan Khil4fah Islamiah, pengelolaan lingkungan akan dilakukan secara amanah, terencana, dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Maka jelas, solusi banjir tidak cukup dengan proyek tambal sulam atau bantuan sementara. Dibutuhkan perubahan sistem yang mendasar. Dan hanya sistem Islamlah yang memiliki konsep menyeluruh untuk menjaga manusia, alam, dan kehidupan secara seimbang. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Siska Jumat, April 03, 2026

Ketika Efisiensi Menggeser Hak Pendidikan: Tinjauan Islam atas Wacana Sekolah Daring 2026

Ketika Efisiensi Menggeser Hak Pendidikan: Tinjauan Islam atas Wacana Sekolah Daring 2026

Opini

Baca Juga

Fakta ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring bukanlah metode ideal

untuk diterapkan secara luas dalam kondisi normal

_________________________

Penulis Hj. Devi Novianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Wacana penerapan pembelajaran daring setelah libur Lebaran 2026 menghadirkan diskursus yang tidak sederhana. Pemerintah melalui Pratikno mengemukakan bahwa opsi ini sedang dikaji sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini disebut akan tetap menjaga keberlangsungan pendidikan agar tidak terganggu. Informasi tersebut telah dipublikasikan oleh. Detik.com

Efisiensi Anggaran Pendidikan

Namun, di balik narasi efisiensi tersebut tersimpan persoalan mendasar: Apakah pantas pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi dijadikan instrumen penyesuaian kebijakan energi?

Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan sekadar sektor administratif yang bisa diatur berdasarkan kondisi anggaran atau efisiensi teknis. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar umat yang berkaitan langsung dengan pembentukan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Hal ini tercermin dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ:

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang aktivitas membaca, tetapi menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas fondasi ilmu. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang berpotensi melemahkan proses pendidikan harus dipandang sebagai persoalan serius, bukan sekadar pilihan teknis.

Allah ﷻ juga menegaskan:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki posisi strategis dalam Islam. Ia bukan hanya sarana untuk kehidupan dunia, tetapi juga jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Maka menjaga kualitas pendidikan sejatinya adalah menjaga masa depan umat itu sendiri.

Dari sisi tanggung jawab negara, Islam memiliki prinsip yang tegas. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi sebagai penanggung jawab utama atas terpenuhinya kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan. Artinya, negara tidak boleh mengambil kebijakan yang berpotensi mengurangi kualitas layanan pendidikan, apalagi jika dampaknya telah terbukti sebelumnya.

Pengalaman pada masa pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting. Pembelajaran daring memang menjadi solusi darurat, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami materi, keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan nyata, dan interaksi antara guru dan murid yang sangat penting dalam pembentukan karakter menjadi berkurang drastis. Ketimpangan pendidikan pun semakin terlihat antara daerah yang memiliki akses teknologi dan yang tidak.

Fakta ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring bukanlah metode ideal untuk diterapkan secara luas dalam kondisi normal. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai kebijakan berbasis efisiensi energi patut dipertanyakan.

Dalam perspektif Islam, persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan energi. Dalam konsep Islam, sumber daya tersebut termasuk kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Jika terjadi masalah dalam distribusi atau konsumsi energi, maka yang seharusnya dibenahi adalah tata kelolanya, bukan justru mengurangi kualitas layanan dasar seperti pendidikan.

Ketika pendidikan dijadikan variabel penyesuaian, hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas. Kebijakan yang seharusnya melindungi hak dasar justru berpotensi mengurangi kualitasnya. Inilah yang sering muncul dalam sistem yang berorientasi pada efisiensi dan biaya, di mana aspek kemaslahatan jangka panjang kerap dikalahkan oleh pertimbangan praktis jangka pendek.

Berbeda dengan Islam, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun peradaban. Negara dalam Islam tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan kualitasnya tetap terjaga. Pendidikan tidak boleh dijadikan objek eksperimen kebijakan yang berisiko menurunkan mutu generasi.

Selain itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah). Proses ini membutuhkan interaksi langsung, keteladanan, dan pembinaan yang berkesinambungan—sesuatu yang sulit dicapai melalui pembelajaran daring.

Dengan demikian, wacana pemberlakuan sekolah daring pascaLebaran 2026 seharusnya tidak dilihat sebagai solusi sederhana. Ia perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Efisiensi energi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dasar rakyat.

Negara seharusnya mencari solusi yang lebih strategis dan komprehensif, seperti memperbaiki tata kelola energi, meningkatkan efisiensi sektor lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, atau mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi peradaban. Mengorbankannya demi efisiensi jangka pendek sama saja dengan mempertaruhkan masa depan bangsa. Dalam Islam, amanah kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilan mengelola sumber daya, tetapi juga dari kemampuan menjaga dan membina generasi.

Karena setiap kebijakan, sekecil apa pun, akan dimintai pertanggungjawaban—bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah ﷻ. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Siska Rabu, April 01, 2026