Featured Post

Recommended

Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi

Indonesia butuh perubahan nyata Bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran _________________________ Penulis Nu...

Read more
Alt Title
Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi

Menjemput Kemenangan dengan Berutang Ribawi

Baca Juga



Indonesia butuh perubahan nyata

Bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran

_________________________


Penulis Nurhikmah Oktavia

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Lebaran biasanya menyisakan hangat di hati dan binar bahagia di wajah. Namun, tahun ini banyak keluarga yang justru pulang mudik dengan perasaan sunyi yang mencekam. Di balik tawa saat sungkeman dan keriuhan jamuan di ruang tamu, tersimpan rahasia kecil yang menyedihkan: saldo tabungan ludes atau bayang-bayang cicilan yang mengintai.


Fenomena "sakit dompet" pasca-Lebaran ini bukan sekadar perasaan kolektif. Laporan terbaru dari Kompas.com (20-02-2026) menunjukkan lonjakan tagihan pinjol akibat biaya Lebaran yang tak terkendali. Euforia hari raya sering kali harus dibayar mahal dengan tumpukan tagihan yang menghantui saat kalender berganti.


Alarm Kritis Ekonomi Keluarga


Kondisi ini diperparah dengan situasi ekonomi makro yang kian kritis. Melansir laporan dari Inilah.com (04-04-2026) ekonomi kita tengah terjepit dampak perang global yang membuat daya beli rontok, ditambah nilai tukar Rupiah yang sempat menyentuh angka Rp17.000. Ini adalah alarm serius bagi ketahanan energi dan ekonomi keluarga.


Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua ini bukan sekadar soal gaya hidup. Rakyat terpaksa berutang karena memang tidak punya pilihan lain. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi sementara upah seolah jalan di tempat. Rakyat telah digiring paksa ke lubang buaya bernama riba demi dapur tetap mengepul atau sekadar menjaga harga diri di kampung halaman.


Allah Swt. sudah memberi peringatan keras dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..."


Negara Harus Jadi Pelindung, Bukan Penonton


Sangat berbeda jika kita menengok bagaimana Islam mengatur urusan rakyat. Rasulullah saw. adalah sosok yang paling khawatir jika umatnya terlilit utang. Beliau sering berdoa agar terhindar dari ghalabatid-dayn (beban utang).


Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. dengan tegas menyatakan:


"Siapa saja yang meninggalkan beban (utang) atau keluarga yang terlantar, maka datanglah kepadaku, karena akulah pelindungnya (wali).” (HR. Muslim)


Lihatlah betapa indahnya jaminan negara dalam Islam. Jika ada rakyat yang terpaksa berutang untuk menyambung hidup dan benar-benar tidak mampu melunasinya, maka Baitulmal (kas negara) yang akan mengambil alih beban tersebut.


Saatnya Kembali pada Aturan yang Berkah


Dalam sistem kapitalisme hari ini, kesejahteraan seolah-olah hanya tanggung jawab masing-masing individu. Kalau tidak punya uang, ya harus berhemat atau cari pinjaman. Negara lebih sibuk menjaga angka statistik dan kepentingan para pemilik modal, sementara kekayaan hanya berputar di lingkaran segelintir orang kaya saja.


Allah Swt. sudah melarang ketimpangan ini dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya: "...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."


Keluarga Indonesia butuh perubahan nyata, bukan sekadar janji manis bantuan sosial yang sering kali salah sasaran. Kita butuh sistem ekonomi yang mampu menstabilkan harga dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya sehingga para ayah bisa menghidupi keluarga dengan tangan sendiri tanpa harus mengemis pada aplikasi pinjol.


Wahai para ibu dan kepala keluarga, mari kita jadikan momen pasca-Lebaran ini sebagai titik balik. Kemenangan sejati bukanlah pada baju baru atau kemewahan hasil utang, melainkan pada keberanian kita untuk memutus rantai riba dan kembali pada syariat Allah secara utuh. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Bersatu Demi Jiwa Anak: Mengurai Makna SKB 9 Kementerian dan Lembaga

Bersatu Demi Jiwa Anak: Mengurai Makna SKB 9 Kementerian dan Lembaga

Baca Juga



Kesehatan jiwa anak bukan sekadar urusan klinis atau urusan obat-obatan psikiatri

Ini adalah urusan bagaimana sebuah bangsa memilih ideologi hidupnya

________________________________


Penulis Endah Dwianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengusaha


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Dunia anak Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kabar memilukan datang silih berganti, membawa narasi tentang keputusasaan yang berujung pada tindakan fatal. Menanggapi fenomena "darurat pengakhiran hidup" ini, pemerintah akhirnya mengambil langkah administratif yang cukup kolosal.


Berdasarkan berita yang dilansir oleh Kompas.com pada 7 Maret 2026, pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Kesehatan Jiwa Anak. Tak tanggung-tanggung, sembilan kementerian dan lembaga negara turun tangan menandatangani kesepakatan ini.


Mereka adalah Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Mendagri Tito Karnavian, Menag Nasaruddin Umar, Mensos Saifullah Yusuf, Menkomdigi Meutya Hafid, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.


Langkah ini dipicu oleh data yang menggentarkan. Mengutip laporan Antara News (07-03-2026) dan Hukum Online, data dari healing119.id bersama KPAI menunjukkan adanya empat faktor utama yang memicu keinginan anak untuk mengakhiri hidup.


Peringkat pertama ditempati oleh konflik keluarga dengan angka yang mencengangkan, yakni 24–46 persen. Disusul oleh masalah psikologis (8–26 persen), perundungan atau bullying (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen). Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan jeritan minta tolong dari generasi yang tengah kehilangan pegangan.


Hegemoni Sekularisme di Balik Retaknya Mental


Kita harus berani jujur bahwa krisis kesehatan jiwa anak ini bukanlah fenomena medis yang berdiri sendiri. Jika kita bedah lebih dalam, krisis ini adalah dampak sistemik dari cara hidup yang kian sekuler dan liberal.


Dalam sistem kehidupan saat ini, nilai-nilai spiritual dipisahkan dari pengaturan publik dan keseharian. Akibatnya, paradigma masyarakat bergeser secara radikal. Manusia tidak lagi dipandang sebagai hamba Tuhan yang memiliki tujuan hidup yang luhur, melainkan hanya sebagai unit ekonomi.


Hegemoni media dalam sistem kapitalisme global memperparah kondisi ini. Anak-anak kita setiap hari terpapar nilai-nilai liberalisme yang mengagungkan kebebasan tanpa batas dan kompetisi yang tidak sehat. Nilai-nilai Islam yang memberikan ketenangan dan kepastian tujuan hidup semakin tergerus oleh standar kesuksesan yang melulu bersifat materi. Ketika ekspektasi dari realitas hidup tidak mampu memenuhi standar "wah" versi media sosial, anak-anak kita merasa gagal, tak berharga, dan akhirnya terjatuh dalam jurang depresi yang dalam.


Pendidikan yang Kehilangan Pijakan Akidah


Keluarga dan sekolah yang seharusnya menjadi benteng pertahanan pertama, kini justru terjebak dalam arus pragmatisme. Pendidikan di rumah maupun di sekolah tidak lagi berpijak pada landasan akidah dan syariat Islam yang kokoh. Sekolah sering kali bertransformasi menjadi pabrik pencetak tenaga kerja, terlebih tekanan akademik menjadi beban yang melampaui kapasitas mental siswa hanya demi mengejar angka di atas kertas.


Di sisi lain, fungsi keluarga sebagai unit terkecil pelindung nilai mulai lumpuh. Orang tua yang sibuk mengejar materi demi bertahan hidup dalam sistem ekonomi kapitalistik yang mencekik, kehilangan waktu dan kedekatan emosional dengan anak. Akibatnya, anak-anak mencari pelarian di lingkungan yang salah atau dunia maya yang liar. Tanpa pijakan akidah, mereka kehilangan "imun" mental saat menghadapi perundungan atau kegagalan hidup. Mereka rapuh karena tidak diajarkan cara bersandar pada Sang Pencipta dalam setiap kesulitan.


Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelindung


SKB sembilan kementerian memang langkah koordinasi yang patut dicatat tetapi ia hanya akan menjadi "pemadam kebakaran" jika tidak menyentuh akar masalah. Kita membutuhkan perubahan paradigma politik yang total. Sistem sekuler-liberal-kapitalistik yang merusak ini harus diposisikan sebagai "musuh bersama" umat karena secara nyata telah menghancurkan masa depan generasi.


Dalam pandangan Islam, negara seharusnya berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung). Negara tidak boleh hanya hadir untuk menandatangani dokumen saat masalah sudah meledak, melainkan harus menciptakan ekosistem yang melindungi keluarga dari kerusakan nilai. Paradigma politik dalam sistem pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi harus terintegrasi dan diatur berdasarkan syariat Islam.


Integrasi sistem adalah kunci. Sistem pendidikan harus dibangun di atas landasan keimanan agar anak memiliki orientasi hidup yang melampaui dunia. Sistem ekonomi harus menjamin kesejahteraan agar orang tua memiliki waktu berkualitas untuk mendidik anak dan sistem media harus disaring dari konten yang memicu degradasi moral.


Khatimah


Kesehatan jiwa anak bukan sekadar urusan klinis atau urusan obat-obatan psikiatri. Ini adalah urusan bagaimana sebuah bangsa memilih ideologi hidupnya. Jika kita terus membiarkan tatanan sekuler-liberal mendominasi, maka kesepakatan setebal apa pun yang ditandatangani oleh para menteri hanya akan menjadi perban kecil di atas luka yang menganga sangat lebar.


Sudah saatnya perjuangan dakwah diarahkan untuk mengganti sistem yang rusak ini menjadi sistem Islam. Hanya dengan kembalinya syariat Islam dalam pengaturan kehidupan, anak-anak kita akan mendapatkan perlindungan hakiki, ketenangan jiwa, dan masa depan yang mulia tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Tingginya Angka Urbanisasi

Tingginya Angka Urbanisasi

Baca Juga



Sungguh jelas penerapan aturan Islam yang sempurna

akan menjadi kesatuan dan persatuan umat

___________________________________


Penulis Siti Rahmawati 

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Fenomena arus balik ini makin ramai dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu aspek penting di penduduk Indonesia. Banyak orang yang ingin mengundi nasib dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.


Bukan suatu hal aneh jika kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan kota besar lainnya masih dijadikan tujuan utama urbanisasi setelah Lebaran 2026 dengan arus pendatang yang terus meningkat tiap tahun.


Lalu apa urbanisasi itu? Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk secara masif dari wilayah perdesaan ke perkotaan atau perubahan status wilayah menjadi kota yang mengakibatkan peningkatan proporsi penduduk di kota. 


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Net Recent Migration (Migrasi Risen Neto) Indonesia tahun 2025 secara nasional tercatat sekitar 1,2 juta jiwa menandakan arus masuk kota lebih banyak dari arus keluar. BPS juga mencatat dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287,6 juta jiwa pada tahun 2025, sekitar 54,8 persen penduduk tinggal di perkotaan, sementara 45,2 persen sisanya tinggal di pedesaan. (balipuspanews.com, 29-3-2026)


Dari zaman dulu perkotaan selalu menjadi daya tarik. Kota dianggap tempat meraih impian dan cita-cita bagi kaum pendatang. Masyarakat tidak hanya kembali ke kota setelah berlibur di desa, tetapi membawa juga saudara, teman, bahkan keluarga besarnya untuk mencari peluang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di perkotaan. Mereka meyakini dengan datang ke kota maka akan mendapatkan penghidupan yang menjanjikan.


Jelas meningkatnya urbanisasi ini menjadi suatu masalah dan berdampak pada aspek ekonomi,  ketimpangan sosial. Namun, juga pada keseimbangan ekologis dan berkelanjutan lingkungan di pedesaan. Alhasil, ini bukan bonus demografi, tetapi berubah menjadi beban demografi yang nyata. Di kota akan terjadi kepadatan penduduk, sementara di desa mengalami penurunan populasi dan angka pengangguran makin tinggi.


Belum lagi iming-iming terbukanya lapangan kerja dengan gaji yang lebih layak dibanding di pedesaan. Banyak penduduk desa beralih profesi yang sebelumnya seorang petani berubah menjadi karyawan pabrik atau pekerjaan lainnya sehingga menyebabkan karakter dan gaya hidup berubah sesuai dengan kehidupan di perkotaan.


Adapun masalah agraria dan alih fungsi lahan desa pun makin terbengkalai. Kaum muda yang harusnya bisa menjadi penerus swasembada pangan kini mulai enggan menjadi petani, hingga desa yang biasanya sebagai lumbung padi kini hilang di telan zaman. Padahal tinggal di perkotaan membutuhkan biaya besar juga persaingan  ketat dalam dunia kerja sehingga peluang untuk bertahan akan makin sulit.


Ironisnya ketika banyak permasalahan dari urbanisasi, sistem kapitalis memandang banyak keuntungan signifikan bagi wilayah perkotaan yaitu ketersediaan tenaga kerja, mulai dari industri hingga jasa, pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan, peningkatan penduduk yang mendorong pemerintah dan swasta untuk membangun fasilitas umum yang lebih modern seperti transportasi, pusat perbelanjaan, dan layanan kesehatan. Adapun pedesaan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi desa, mengurangi pengangguran dan membawa pengetahuan baru, teknologi dan pola pikir modern.


Padahal kalau diteliti, sistem kapitalis hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, mementingkan peningkatan ekonomi yang sangat berdampak pada liberalisasi generasi, kebebasan berkepemilikan yang akhirnya hanya pemilik modal besar yang bisa sejahtera, dan banyak  persoalan baru di kota maupun desa.


Seharusnya masalah ini dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan terpadu untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan perkotaan dan keberlanjutan pedesaan. Adanya aturan yang jelas dalam membangun infrastruktur dan membuka lapangan kerja non-pertanian di desa untuk mengurangi kebutuhan merantau.


Menyelesaikan tuntas permasalahan kesenjangan antara kota dan desa, bisa meratakan kesejahteraan ekonomi individu per individu baik desa maupun kota, dan tidak membuat warga melakukan urbanisasi.


Lalu bagaimana dengan Islam? Pembangunan pada masa peradaban Islam tidak mendiskriminasi warga kota dengan desa, walaupun perbedaan karakter masyarakat dan potensi di setiap wilayah tetap ada.


Ketika masa khulafaur rasyidin berlanjut sampai masa Khil4fah Bani Umayyah, Kairo menjadi salah satu kota modern peradaban Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Adapun masa Khil4fah Abbasiyah dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Khalifah berhasil memanfaatkan Sungai Eufrat dan Tigris selain menjadi jalur perdagangan juga memiliki lahan yang subur. 


Khil4fah Abbasiyah meningkatkan produksi pertanian untuk menopang perekonomian negara. Hasil bumi yang melimpah menjadi sumber kas negara terbesar. Pada saat yang sama Baghdad juga dikenal sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan global.


Alhasil, kebutuhan dasar rakyat akan selalu optimal terpenuhi oleh negara baik kebutuhan pokok maupun sekunder demi terwujud kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah yang didapatkan dari pemasukan kas Baitulmal yang pemanfaatan diberikan untuk masyarakat kota dan desa.


Sungguh jelas penerapan aturan Islam yang sempurna akan menjadi kesatuan dan persatuan umat, baik dari sisi hak, kewajiban maupun kebijakan yang semuanya bersumber dari Allah taala.


Firman Allah taala, "Dan sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan Aku adalah Tuhan kalian, maka bertakwalah kepada-Ku." (QS. Al-Mukminun: 52)


Wallahualam bissawab.

Demo No Kings: Antara Sinyal Kebangkrutan AS dan Hilal Kebangkitan Islam

Demo No Kings: Antara Sinyal Kebangkrutan AS dan Hilal Kebangkitan Islam

Baca Juga



Umat Islam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh ambisi serakah AS

Biarkanlah negara tersebut menghadapi konsekuensi dari krisis ekonominya sendiri

________________________________


Penulis Dyah Pitaloka, S. Hum.

Tim Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dikutip dari cnnindonesia.com yang dipublikasi pada 29-3-2026, gelombang protes besar melanda Amerika Serikat (AS). Dilaporkan jutaan warga memadati jalan-jalan dalam aksi massa bertajuk "No Kings" pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat.


Pada saat yang sama, beban utang nasional Amerika Serikat secara resmi melampaui angka US$39 triliun (setara Rp661.440 triliun) di bulan Maret 2026. Lonjakan utang ini dipicu oleh besarnya pengeluaran untuk membiayai eskalasi konflik antara AS, Isra*l, dan Iran. Dampaknya setiap warga AS kini menanggung beban utang secara rata-rata sebesar Rp1,93 M yang menempatkan negara tersebut di ambang keruntuhan ekonomi.


Ambisi Berbuah Ironi


Sangat ironis melihat bagaimana ambisi Trump untuk mendominasi dunia lewat kekuatan militer justru memicu penumpukan utang yang luar biasa dan membawa negara menuju kebangkrutan. Pada hakikatnya, setiap peperangan membutuhkan modal dan pendanaan yang masif guna menyokong kebutuhan senjata, alutsista, hingga bahan bakar.


Langkah keras AS (terutama di bawah kepemimpinan Trump) dalam menyokong Isra*l untuk menguasai wilayah P4lestina, serta beraliansi dengan Eropa dan negara-negara Teluk demi memerangi Iran, telah membuka mata penduduk dunia dan warga AS sendiri. Mereka mulai menyadari dampak buruk dari kebijakan Trump dan dominasi kapitalisme yang diusung Amerika.


Di sisi lain, ketergantungan para penguasa muslim yang bersekutu dengan AS sudah sepatutnya ditinjau ulang. Sebagai contoh, Indonesia yang kini menjadi anggota Board of Peace terikat pada kesepakatan untuk turut mengirimkan kekuatan militer dalam konflik yang melibatkan AS atau Isra*l dengan dalih "menjaga perdamaian".


Hal serupa terjadi di negeri-negeri muslim lainnya seperti Arab Saudi atau Kuwait yang wilayahnya harus rela dijadikan pangkalan militer AS dalam perseteruan melawan Iran. Akibatnya, dunia Islam terjepit di antara dua pilihan sulit: mempertahankan identitas persaudaraan sesama muslim atau terpaksa memunggungi bahkan melawan saudara seiman seperti di P4lestina dan Iran.


Langkah Trump Makin Mencengkeram


Egoisme Trump dalam menetapkan kebijakan luar negeri, khususnya terkait perang dengan Iran, justru makin menjerat warga Amerika serta negara-negara sekutunya.


Tekanan kebijakan Trump yang mengakibatkan krisis utang di berbagai sektor ini harus segera dilepaskan. Tidak heran jika rakyatnya sendiri melakukan demonstrasi agar bisa terbebas. Namun, muncul pertanyaan besar: mengapa sebagian negeri muslim yang menjadi sekutu AS justru tampak makin merapat dan menjalin hubungan erat dengannya?


Hai Kaum Muslimin, Mari Sadari


Melihat realitas yang makin terang benderang ini, sudah saatnya umat Islam dan para pemimpin negeri muslim di kancah global menyadari bahwa hegemoni kapitalisme serta sistem politik demokrasi yang dipimpin AS telah membawa kerusakan pada tatanan dunia. Umat dan penguasa muslim sering kali hanya dijadikan objek adu domba untuk memenuhi kepentingan Washington. Pada akhirnya, hanya Trump dan lingkaran politiknya yang meraih kekuasaan dan keuntungan dari segala konflik yang tercipta.


Sebagai umat Islam, kita harus merumuskan solusi fundamental untuk menghadapi egoisme global ini. Penting bagi kita untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat serta para pemimpin mengenai fakta-fakta kezaliman yang terjadi.


Umat Islam tidak boleh terus-menerus dieksploitasi oleh ambisi serakah AS. Biarkanlah negara tersebut menghadapi konsekuensi dari krisis ekonominya sendiri. Inilah saatnya bagi dunia Islam untuk merapatkan barisan dan bangkit melawan ketidakadilan yang nyata.


Tanda-tanda kelemahan ekonomi dan kegagalan sistemik AS beserta sekutunya merupakan isyarat bagi munculnya fajar kebangkitan Islam. Hal ini tentu harus diwujudkan dalam sebuah sistem Islam yang kuat dan mandiri untuk mengimbangi dominasi kekuatan global yang ada saat ini. Wallahualam bissawab.

Idulfitri: Antara Euforia Semu dan Kemenangan Hakiki Umat

Idulfitri: Antara Euforia Semu dan Kemenangan Hakiki Umat

Baca Juga



Banyak yang masih memandang Ramadan dan Idulfitri secara pragmatis sebatas rutinitas tahunan

bukan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh


__________________________


Penulis Yulfianis

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setiap tahun, gema takbir mengguncang langit Indonesia. Jalanan dipenuhi manusia, rumah-rumah terbuka, dan satu kalimat mengalir di mana-mana "Taqabbalallahu minna wa minkum.” Namun di balik kemeriahan itu, muncul satu pertanyaan reflektif: "Apakah kita sedang merayakan kemenangan spiritual, atau sekadar merayakan bebas dari puasa?" (PortalLebak.com, 22-03-26)


Idulfitri bukan sekadar penanda berakhirnya bulan Ramadan, tetapi merupakan puncak dari rangkaian ibadah panjang yang dijalani kaum muslim. Ia adalah simbol kemenangan bukan hanya karena berhasil menahan lapar dan dahaga, melainkan karena keberhasilan mengendalikan diri, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial.


Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)


Namun, di tengah realitas hari ini, makna kemenangan tersebut kian mengalami pergeseran.


Kemenangan Hakiki dalam Perspektif Islam


Dalam Islam, kemenangan sejati tidak diukur dari aspek fisik semata. Menahan lapar dan dahaga hanya bagian kecil dari proses pembinaan diri selama Ramadan. Kemenangan hakiki terletak pada keberhasilan seorang muslim dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa.


Ramadan mendidik umat untuk lebih dekat kepada Allah, memperbanyak ibadah, serta menumbuhkan empati sosial melalui zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap sesama. Di sinilah letak kemenangan itu, ketika seorang muslim keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih peduli.


Jejak Sejarah: Ramadan dan Perjuangan Umat


Sejarah mencatat bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi bulan perjuangan. Pada masa Rasulullah ﷺ, banyak peristiwa besar terjadi di bulan ini di antaranya pertempuran yang menunjukkan keteguhan iman kaum muslim meski dalam kondisi berpuasa.


Hal ini menegaskan bahwa Ramadan adalah momentum pembinaan ruhiyah sekaligus penguatan mental dan perjuangan. Idulfitri kemudian menjadi simbol kemenangan atas perjuangan tersebut baik dalam aspek spiritual maupun dalam menghadapi tantangan dakwah.


Pergeseran Makna Idulfitri di Era Modern


Sayangnya, makna mendalam Idulfitri kini sering kali tereduksi menjadi sekadar perayaan seremonial. Fokus umat cenderung bergeser pada aspek lahiriah, hidangan berlimpah, pakaian baru, dan euforia sesaat.


Fenomena ini menunjukkan bahwa kemenangan sering dimaknai sebatas bebas dari kewajiban puasa, bukan sebagai hasil dari perjuangan spiritual yang mendalam. Bahkan, tidak sedikit yang menyambut Idulfitri dengan semangat tinggi, tetapi mengabaikan kualitas ibadah selama Ramadan.


Problematika Penentuan Awal Syawal


Di Indonesia, perbedaan penentuan awal Ramadan dan Idulfitri kerap menjadi polemik tahunan. Sebagian umat berpegang pada rukyat (melihat hilal), sementara yang lain mengikuti hisab atau keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat.


Padahal Rasulullah ﷺ telah memberikan tuntunan yang jelas tentang penentuan awal bulan hijriah. Namun dalam praktiknya, perbedaan metode ini sering memicu perdebatan, bahkan perpecahan di tengah umat. Ironisnya, perbedaan tersebut tidak jarang disikapi dengan fanatisme kelompok, bukan dengan sikap ilmiah dan ukhuwah.


Umat di Persimpangan: Antara Ideologi dan Pragmatisme


Mayoritas umat Islam di Indonesia belum sepenuhnya menjadikan Islam sebagai landasan berpikir dan bertindak secara menyeluruh. Banyak yang masih memandang Ramadan dan Idulfitri secara pragmatis sebatas rutinitas tahunan, bukan sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh.


Kondisi ini diperparah oleh dominasi nilai-nilai materialisme dan individualisme yang secara perlahan menggerus kesadaran spiritual dan ideologis umat. Akibatnya, semangat persatuan dan perjuangan yang seharusnya lahir dari Ramadan tidak terwujud secara nyata.


Menuju Kebangkitan Umat: Kembali pada Islam kafah


Untuk meraih kembali predikat khairu ummah (umat terbaik), umat Islam perlu kembali menjadikan Islam sebagai pedoman hidup secara menyeluruh (kafah). Ramadan dan Idulfitri seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan akhir dari ibadah.


Peran ulama dan para dai sangat penting dalam membina umat agar memiliki kesadaran ideologis yang kuat. Selain itu, diperlukan kesatuan visi dan langkah untuk menghadirkan kembali kemenangan yang hakiki bukan sekadar euforia sesaat, tetapi perubahan nyata dalam kehidupan umat. [Dara/MKC]

Jangan Lupakan Bencana Aceh dan Sumatra, Hanya Islam Solusi Hakikinya

Jangan Lupakan Bencana Aceh dan Sumatra, Hanya Islam Solusi Hakikinya

Baca Juga



Banjir yang terus berulang setiap tahun bukan sekadar bencana alam

tetapi cerminan dari rusaknya sistem kapitalisme dalam mengelola negeri ini

___________


Penulis Marlina Wacti, S.E 

Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pemerhati Kebijakan Publik


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Masihkah kita mengingat saudara kita yang terkena banjir, apa kita sengaja lupa dengan bencana itu?


Hampir tiga bulan lebih banjir masih menimpa saudara-saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatra apakah sudah diurus oleh negara atau mereka melupakan kejadian itu?


Di Aceh dan di berbagai wilayah Sumatra suara sirine mungkin sudah berhenti. Kamera media juga mungkin sudah pergi karena headline sudah berganti. 


Namun, bagi mereka perjuangan belum selesai. Ada ibu yang masih membersihkan lumpur di dalam rumahnya. Di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, masih ada 352 kepala keluarga atau 1.396 orang sebagai korban banjir yang masih tinggal di pengungsian. Memang bencana banjir ini sudah lewat tiga bulan. Namun, mereka belum bisa pulang karena rumah sementara belum selesai dibangun.


Dari jumlah itu, ada 61 bayi dan 106 anak balita. Jumlah ini lebih banyak dibanding data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 992 orang pengungsi. Menurut Kepala BPBD Aceh Tamiang, Imam Suhery (Bayu), data pengungsi terus berubah. 


Hal ini karena sebagian warga yang sudah menerima bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) memilih menyewa rumah sambil menunggu rumah tetap selesai dibangun setelah lebaran. Saat ini, pengungsi masih tersebar di enam kecamatan, yaitu Kejuruan Muda, Sekerak, Rantau, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, dan Kota Kuala Simpang. 


Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sekerak (517 orang) dan Bandar Pusaka (233 orang). Pemerintah sebenarnya menargetkan rumah sementara selesai sebelum Lebaran. Namun, kemungkinan besar tidak akan selesai tepat waktu. Karena itu, warga ditawarkan bantuan DTH agar bisa tinggal di rumah sewa sementara waktu sampai rumah tetap mereka dibangun. (Kompas.com, 08-03-2026)


Sistem Kapitalisme Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Banjir


Banjir yang terus terjadi dan lamanya penanganan korban, seperti di Aceh Tamiang menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu menyelesaikan masalah secara tuntas. Setiap tahun, bencana yang sama berulang. Sementara, solusi yang diberikan hanya bersifat sementara, seperti relokasi pengungsian atau bantuan sewa rumah. 


Tentu hal ini menandakan bahwa akar masalah belum benar-benar diselesaikan. Dalam sistem yang berjalan sekarang, penanganan bencana cenderung reaktif, bukan preventif. Pembangunan yang kurang memperhatikan lingkungan, pengelolaan hutan yang lemah, serta drainase yang tidak memadai menjadi penyebab utama banjir terus terjadi. 


Anehnya, solusi yang diberikan sering tidak menyentuh aspek mendasar sehingga masyarakat terus menjadi korban. Masalah banjir yang terus berulang menunjukkan bahwa sistem kapitalisme belum mampu memberikan solusi tuntas. Dalam sistem ini, pembangunan lebih mengutamakan keuntungan dibanding keselamatan lingkungan. 


Hutan tetap ditebang, lahan resapan air berkurang, dan tata kota tidak terencana dengan baik. Akibatnya, banjir terus terjadi setiap tahun. Selain itu, penanganan banjir dalam sistem kapitalisme cenderung bersifat sementara dan tidak tuntas. 


Negara hanya fokus pada bantuan setelah bencana, seperti pengungsian atau dana bantuan, bukan pada pencegahan jangka panjang. Maka hal ini membuat masyarakat terus menjadi korban berulang tanpa ada perubahan yang signifikan. Kapitalisme juga mendorong pengelolaan sumber daya oleh pihak swasta yang berorientasi pada profit. 


Maka dampaknya kepentingan lingkungan sering diabaikan. Sungai bisa tercemar, hutan gundul, dan daerah rawan banjir tetap dibangun demi keuntungan ekonomi. Karena itu, selama sistem kapitalisme masih digunakan, masalah banjir akan sulit diselesaikan secara menyeluruh. Dibutuhkan sistem yang benar-benar memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan menjaga keseimbangan alam, bukan sekadar mengejar keuntungan.


Hanya Sistem Islam Solusi Hakiki Atasi Banjir dan Kerusakan Negeri ini


Banjir yang terus berulang setiap tahun bukan sekadar bencana alam, tetapi cerminan dari rusaknya tata kelola negeri. Sistem yang ada hari ini terbukti gagal mengurus lingkungan, gagal menjaga hutan, dan gagal melindungi rakyat. Pembangunan seringkali hanya berorientasi pada keuntungan, bukan keselamatan. Inilah wajah sistem kapitalisme mengutamakan materi, mengabaikan tanggung jawab. 


Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Rasulullah ﷺ bersabda:


“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Artinya, negara wajib memastikan tidak ada kebijakan yang merusak alam, seperti penebangan hutan liar, alih fungsi lahan sembarangan, dan pembangunan tanpa perhitungan dampak lingkungan. Sistem Islam memiliki aturan yang jelas dalam menjaga keseimbangan alam. Hutan, sungai, dan sumber daya alam bukan untuk dieksploitasi bebas oleh korporasi tetapi dikelola negara untuk kemaslahatan umat.


Negara dalam Islam tidak akan membiarkan banjir terjadi berulang tanpa solusi, karena setiap kebijakan akan diikat dengan hukum syara’ bukan kepentingan ekonomi semata. Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan bahwa bencana adalah peringatan agar manusia kembali kepada aturan Allah.


Sebagaimana firman-Nya:


“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41)


Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan termasuk banjir adalah akibat ulah manusia yang meninggalkan aturan Allah. Maka solusi sejatinya bukan hanya teknis, tetapi juga sistemik kembali kepada aturan Islam secara menyeluruh.


Adapun tentang kembalinya kepemimpinan Islam, Rasulullah ﷺ telah memberi kabar gembira:


“Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad)


Hadis ini menjadi harapan bahwa sistem Islam akan kembali memimpin, membawa keadilan, dan mengatur kehidupan manusia sesuai dengan wahyu. 


Dalam naungan Khil4fah Islamiah, pengelolaan lingkungan akan dilakukan secara amanah, terencana, dan berorientasi pada keberkahan, bukan sekadar keuntungan. Maka jelas, solusi banjir tidak cukup dengan proyek tambal sulam atau bantuan sementara. Dibutuhkan perubahan sistem yang mendasar. Dan hanya sistem Islamlah yang memiliki konsep menyeluruh untuk menjaga manusia, alam, dan kehidupan secara seimbang. Wallahualam bissawab. [EA/MKC]

Ketika Efisiensi Menggeser Hak Pendidikan: Tinjauan Islam atas Wacana Sekolah Daring 2026

Ketika Efisiensi Menggeser Hak Pendidikan: Tinjauan Islam atas Wacana Sekolah Daring 2026

Baca Juga



Fakta ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring bukanlah metode ideal

untuk diterapkan secara luas dalam kondisi normal

_________________________


Penulis Hj. Devi Novianti

Kontributor Media Kuntum Cahaya


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Wacana penerapan pembelajaran daring setelah libur Lebaran 2026 menghadirkan diskursus yang tidak sederhana. Pemerintah melalui Pratikno mengemukakan bahwa opsi ini sedang dikaji sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini disebut akan tetap menjaga keberlangsungan pendidikan agar tidak terganggu. Informasi tersebut telah dipublikasikan oleh. Detik.com


Efisiensi Anggaran Pendidikan


Namun, di balik narasi efisiensi tersebut tersimpan persoalan mendasar: Apakah pantas pendidikan yang menjadi fondasi masa depan generasi dijadikan instrumen penyesuaian kebijakan energi?


Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan sekadar sektor administratif yang bisa diatur berdasarkan kondisi anggaran atau efisiensi teknis. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar umat yang berkaitan langsung dengan pembentukan manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak. Hal ini tercermin dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ:


“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)


Ayat ini tidak hanya berbicara tentang aktivitas membaca, tetapi menunjukkan bahwa peradaban Islam dibangun di atas fondasi ilmu. Dengan demikian, kebijakan apa pun yang berpotensi melemahkan proses pendidikan harus dipandang sebagai persoalan serius, bukan sekadar pilihan teknis.


Allah ﷻ juga menegaskan:


“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadilah: 11)


Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki posisi strategis dalam Islam. Ia bukan hanya sarana untuk kehidupan dunia, tetapi juga jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Maka menjaga kualitas pendidikan sejatinya adalah menjaga masa depan umat itu sendiri.


Dari sisi tanggung jawab negara, Islam memiliki prinsip yang tegas. Rasulullah ﷺ bersabda:


“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)


Hadis ini menegaskan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi sebagai penanggung jawab utama atas terpenuhinya kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan. Artinya, negara tidak boleh mengambil kebijakan yang berpotensi mengurangi kualitas layanan pendidikan, apalagi jika dampaknya telah terbukti sebelumnya.


Pengalaman pada masa pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting. Pembelajaran daring memang menjadi solusi darurat, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami materi, keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan nyata, dan interaksi antara guru dan murid yang sangat penting dalam pembentukan karakter menjadi berkurang drastis. Ketimpangan pendidikan pun semakin terlihat antara daerah yang memiliki akses teknologi dan yang tidak.


Fakta ini menunjukkan bahwa pembelajaran daring bukanlah metode ideal untuk diterapkan secara luas dalam kondisi normal. Oleh karena itu, menjadikannya sebagai kebijakan berbasis efisiensi energi patut dipertanyakan.


Dalam perspektif Islam, persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan sumber daya alam. Indonesia adalah negara yang kaya akan energi. Dalam konsep Islam, sumber daya tersebut termasuk kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Jika terjadi masalah dalam distribusi atau konsumsi energi, maka yang seharusnya dibenahi adalah tata kelolanya, bukan justru mengurangi kualitas layanan dasar seperti pendidikan.


Ketika pendidikan dijadikan variabel penyesuaian, hal ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas. Kebijakan yang seharusnya melindungi hak dasar justru berpotensi mengurangi kualitasnya. Inilah yang sering muncul dalam sistem yang berorientasi pada efisiensi dan biaya, di mana aspek kemaslahatan jangka panjang kerap dikalahkan oleh pertimbangan praktis jangka pendek.


Berbeda dengan Islam, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun peradaban. Negara dalam Islam tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga memastikan kualitasnya tetap terjaga. Pendidikan tidak boleh dijadikan objek eksperimen kebijakan yang berisiko menurunkan mutu generasi.


Selain itu, pendidikan dalam Islam tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiyah). Proses ini membutuhkan interaksi langsung, keteladanan, dan pembinaan yang berkesinambungan—sesuatu yang sulit dicapai melalui pembelajaran daring.


Dengan demikian, wacana pemberlakuan sekolah daring pascaLebaran 2026 seharusnya tidak dilihat sebagai solusi sederhana. Ia perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan. Efisiensi energi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dasar rakyat.


Negara seharusnya mencari solusi yang lebih strategis dan komprehensif, seperti memperbaiki tata kelola energi, meningkatkan efisiensi sektor lain yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, atau mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.


Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi peradaban. Mengorbankannya demi efisiensi jangka pendek sama saja dengan mempertaruhkan masa depan bangsa. Dalam Islam, amanah kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilan mengelola sumber daya, tetapi juga dari kemampuan menjaga dan membina generasi.


Karena setiap kebijakan, sekecil apa pun, akan dimintai pertanggungjawaban—bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah ﷻ. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]

Alkohol dalam Perjanjian ART demi Pariwisata ala Kapitalisme

Alkohol dalam Perjanjian ART demi Pariwisata ala Kapitalisme

Baca Juga




Dalam sistem kapitalis setiap barang yang memiliki permintaan dipasar dianggap barang ekonomis

Sehingga produksi, distribusi atau peredaran dan konsumsinya bebas dalam sistem kapitalis


____________________


Penulis Ria Nurvika Ginting, SH, MH

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Perjanjian Perdagangan Resiprokal RI-AS atau The Agreement on Resiprokal Trade (ART) yang diteken pada Kamis, 19 Februari 2026 di Washington DC lalu mencantumkan mengenai Indonesia mengimpor produk minuman alkohol asal Amerika Serikat. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyebut bahwa porsi impor dari AS relatif kecil dari total impor minuman alkohol nasional.


Pada tahun 2025, total impor produk minuman alkohol Indonesia mencapai USD1,23 miliar sedangkan impor yang berasal dari AS tercatat sekitar USD86,1 juta atau hanya sekitar 7 persen dari total impor minuman alkohol nasional. Ini relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa. (Line1.news.com, 23-2-26)


Haryo menyebutkan bahwa ketersediaan produk yang beragam dan berkualiltas dari minuman beralkohol tersebut penting untuk mendukung daya saing di bidang pariwisata. Salah satunya untuk meningkatkan pengeluaran wisatawan asing ketika berwisata di tanah air. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap memastikan perlindungan produk domestik. Pemerintah akan secara aktif mempromosikan minuman beralkohol seperti bir dan wine yang merupakan komoditas ekspor unggulan.


Selain itu, Haryo juga memastikan bahwa seluruh impor minuman beralkohol dari AS tersebut tetap tunduk pada regulasi yang berlaku. Proses importasi harus memenuhi persyaratan perizinan, pencantuman keterangan informasi, serta ketentuan keamnan pangan yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (JawaPost.com, 23-2-26)


Alkohol Legal dan Ilegal


Alkohol yang beredar di tengah-tengah masyarakat jika memiliki izin dikatakan alkohol legal. Mengapa demikian? Alkohol resmi atau berizin hanya dapat dibeli di hotel atau supermarket. Jika terjadi kasus meninggalnya seseorang diakibatkan alkohol dipastikan bukan alkohol resmi, tetapi oplosan.


Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana dalam perbincangan bisnis yang diadakan di Restoran Salero Jumbo pada Rabu, 21 September 2021. Dia merasa negara mencampuradukkan masalah ekonomi dengan masalah sosial ketika pemerintah membahas mengenai pelarangan minuman beralkohol (minol) ketika itu. 


Minuman alkohol yang akan diimpor oleh Indonesia juga merupakan alkohol legal yang mendapatakan izin dari pemerintah. Pemerintah beralasan ini untuk meningkatkan daya saing di bidang pariwisata. Wisatawan asing akan betah dan senang jika minuman alkohol yang disediakan di tempat wisata banyak ragamnya dan berkualitas.


Beginilah gambaran negeri yang menerapkan sistem kapitalis-liberal yang mana berdiri atas dasar pemisahan agama dari kehidupan dan segala sesuatu dinilai dengan materi (keuntungan) sehingga semua lini kehidupan dijadikan lahan bisnis tanpa melihat apakah hal tersebut halal atau haram. Dalam sistem kapitalis, setiap barang yang memiliki permintaan di pasar dianggap barang ekonomis.


Alhasil, produksi, distribusi atau peredaran dan konsumsinya bebas dalam sistem kapitalis. Negara berperan sebagai regulator sehingga yang beredar adalah minuman alkohol yang legal menurut undang-undang. Demi keuntungan yang lebih banyak lagi pada sektor pariwisata pemerintah bersedia untuk menyediakan kebutuhan wisatawan asing. Salah satunya yakni minuman beralkohol ini.


Dengan beragam dan berkualitasnya minuman alkohol yang disediakan menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke tanah air. Inilah konsep sistem kapitalis-sekuler yang tidak memandang halal atau haram. Selama menghasilkan ‘cuan’ halal atau haram tidak menjadi pertimbangan. 


Pariwisata dalam Islam 


Dalam sistem pemerintahan Islam yakni Daulah Islam, pariwisata tidak termasuk bagian yang menjadi sumber ekonomi Islam. Pariwisata dalam Islam merupakan sarana dakwah dan di’ayah (propaganda). Menjadi sarana dakwah karena manusia baik muslim maupun non-muslim biasanya akan tunduk dan takjub dengan menyaksikan keindahan alam.


Pada titik ini potensi yang diberikan Allah (objek wisata) digunakan untuk menumbuhkan keimanan pada Sang Khaliq. Yang sebelumnya tidak beriman  akan beriman, yang sudah beriman akan mengokohkan keimanannya. Menjadi sarana propaganda karena dengan menyaksikan langsung peninggalan bersejarah dari peradaban Islam ini siapa pun yang sebelumnya tidak yakin akan keagungan dan kemuliaan Islam, umat dan peradabannya akhirnya bisa diyakini dan menjadi yakin. 


Islam tidak akan mengeksploitasi pariwisata untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Berbeda dengan sistem kapitalis-sekuler yang menjadikan pariwisata sebagai sumber perekonomiannya sehingga akan menggunakan cara apa pun untuk kepentingan ekonomi dan bisnis ini. Bahkan akan mentolelir praktik kemaksiatan seperti melegalkan minuman alkohol atau menyediakan tempat bercampurnya laki-laki dan perempuan.


Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah: 90-91, " Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."


Namun, perbuatan keji ini yang Indonesia setujui dengan menyetujui perjanjian dagang, mengimpor minuman alkohol dari AS untuk meningkatkan sumber penerimaan ekonomi dari bidang pariwisatanya. Sedangkan Islam memiliki sumber pendapatan tetap yang menjadi pos pemasukan perekonomiannya.


Dengan demikian, Islam akan dapat menjaga kemurnian ideologi dan peradabannya dari berbagai invasi budaya yang datang dari luar. Pada saat yang sama, Islam dapat mengemban dakwah baik kepada mereka yang memasuki wilayahnya maupun rakyat negara kafir di luar wilayahnya. Beginilah kebijakan yang ditetapkan Islam dalam bidang pariwisata. Hal ini hanya bisa terwujud dengan adanya sistem Islam yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Wallahualam bissawab [Dara/MKC]

After Lebaran What’s Next?

After Lebaran What’s Next?

Baca Juga



Ramadan boleh pergi, tetapi semangatnya tetap menyala di hati

Yuk, jadi generasi takwa yang taat sepanjang hayat

______________________________


Penulis Siska Juliana 

Tim Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE – Bulan Ramadan telah usai. Kemeriahan Idulfitri pun sudah berlalu. Terkadang kita merasa hampa dan seperti kehilangan sesuatu akibat adanya perubahan aktivitas dari Ramadan ke bulan Syawal. Lantas apa yang harus kita lakukan agar semangat ibadah di Ramadan tetap menyala di bulan-bulan yang lain? 


Untuk menjawab rasa penasaran itu, Komunitas Smart With Islam mengadakan kajian yang bertajuk “After Lebaran What’s Next?” pada Ahad, 29 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan pelajardan mahasiswa area Kota Bandung, Jawa Barat. 


Para peserta antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Adanya sesi tanya jawab dan silah ukhuwah bersama peserta menambah pemahaman para remaja muslimah yang menghadiri acara ini. 


Pemateri menyebutkan realita para remaja setelah Lebaran. Ada yang kembali melakukan hobinya seperti kulineran dan olahraga. Muslimah menanggalkan baju tertutupnya diganti lagi dengan busana yang mengumbar aurat. Kembali lagi ngegibahin orang lain. Pacaran lagi setelah putus saat Ramadan. 


Penyebab dari realita tersebut adalah kehidupan sekuler (menjauhkan nilai-nilai agama) telah menyebabkan Ramadan dan lebaran hanya jadi tren tahunan. Taatnya cuman sebulan, setelah itu kembali lagi kemaksiatan merajalela.


Pemateri mengingatkan kita agar dapat memperkuat iman, yaitu dengan menyadari bahwa ajaran Islam itu sempurna dan mengantarkan pada kemuliaan. 


“Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridai Islam jadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah: 3)


Islam juga mempunyai aturan komplit yang mengatur seluruh urusan di dunia ini. Allah memerintahkan kita buat jadi muslim full time. 


“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208)


Kita juga harus menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Selain itu, umat Islam adalah umat yang terbaik (khairu ummah).


“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali-Imran: 110)


Gelar ini bisa didapat karena melaksanakan tiga syarat: amar makruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah.


Ada beberapa kunci istiqamah ala sahabat Nabi, yaitu cari lingkungan yang baik, lakukan amal kecil, tetapi rutin, banyak zikir dan doa, ingat akhirat.


“After lebaran what’s next? Jawabannya ngaji. Setidaknya ngaji itu ngasih kita kekuatan untuk menguatkan pondasi keimanan, dipertemukan sama bestie salihah, bertaqarrub kepada Allah jadi kebiasaan, berusaha mengembalikan predikat “khairu ummah” yang saat ini tidak tampak dalam diri umat Islam akibat tidak menerapkan aturan Allah,” ucapnya.


“Ramadan boleh pergi, tetapi semangatnya tetap menyala di hati. Yuk, jadi generasi takwa yang taat sepanjang hayat!” pungkasnya.

Kemenangan Umat Islam pada Momen Idulfitri

Kemenangan Umat Islam pada Momen Idulfitri

Baca Juga

 


Pada akhirnya, Idulfitri adalah cermin

Ia memantulkan sejauh mana kita berhasil berubah baik sebagai individu maupun sebagai umat

_________________________


Penulis Miatha 

Kontributor Media Kuntum Cahaya Palembang


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Umat Islam  di seluruh dunia merayakan Idulfitri dengan penuh suka cita di setiap tahunnya. Jalanan dipenuhi takbir, rumah-rumah terbuka untuk silaturahmi, dan tradisi saling memaafkan menjadi pemandangan yang menghangatkan hati. Namun, di tengah euforia tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah kita benar-benar meraih kemenangan? 


Di Indonesia, perayaan Idulfitri memiliki dinamika tersendiri. Salah satu fakta yang hampir selalu berulang adalah adanya perbedaan penetapan hari Idulfitri di tengah masyarakat. Perbedaan ini muncul karena metode penentuan awal bulan Syawal yang tidak seragam—antara rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomi). Akibatnya, sebagian umat merayakan lebih dahulu, sementara yang lain menyusul pada hari berikutnya. 


Fenomena ini kerap memunculkan kebingungan bahkan perdebatan antarumat Islam. Namun sejatinya, perbedaan tersebut adalah bagian dari khazanah ikhtilafiyah di dalam Islam. Perbedaan tersebut sebenarnya bisa disatukan apabila umat Islam memiliki pemikiran dan peraturan yang sama. 


Lebih jauh lagi, jika kita melihat dinamika global, umat Islam juga menghadapi realitas yang tidak kalah kompleks. Dalam konflik di Timur Tengah yang saat ini terjadi, sejumlah negara Arab bersama Amerika Serikat mengutuk tindakan Iran yang dinilai memperburuk eskalasi dengan Isra*l. 


Negara Arab Sekutu AS 


Dilansir dari cnbcindonesia.com (02-03-2026), Amerika Serikat (AS) dan sekutu Arabnya pada hari Minggu mengutuk Iran. Hal ini terjadi saat Teheran melancarkan serangkaian serangan balas dendam terhadap Isra*l dan AS yang menyerangnya Sabtu. 


Fakta ini menunjukkan bahwa dunia Islam tidak selalu berada dalam satu posisi politik yang seragam. Kepentingan nation state dan tekanan geopolitik sering kali membuat negara-negara muslim berjalan sendiri-sendiri. 


Kondisi ini memperlihatkan satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan yaitu umat Islam saat ini masih disintegrasi, baik dalam aspek pemikiran, politik, maupun kepemimpinan global sehingga persatuan sulit diwujudkan. Akibatnya, suara umat sering kali tidak memiliki kekuatan kolektif yang mampu memberikan pengaruh signifikan pada tingkat dunia. 


Di sisi lain, Islam telah memberikan predikat yang sangat mulia kepada umat ini sebagai khairu ummah atau umat terbaik. 


Allah berfirman pada QS. Ali Imran ayat 110, 


كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّا سِ تَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِا للّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَا نَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَ كْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ 


"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." 


Predikat ini bukan tanpa syarat, melainkan terkait dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan keimanan yang kokoh. Di sinilah muncul paradoks yang patut direnungkan. Di satu sisi, umat Islam memiliki ajaran yang sempurna dan potensi besar, baik dari jumlah, sumber daya, maupun sejarah peradaban. Namun di sisi lain, secara politik global, umat Islam sering berada dalam posisi lemah, terpecah, dan kurang berpengaruh. 


Hal ini sering disebabkan karena berbagai faktor, antara lain adalah nasional state atau batas-batas negara yang lebih dominan daripada semangat kaum muslim untuk bersatu. Selain itu, tidak adanya kepemimpinan global yang menjadikan otoritas pemersatu potensi umat sehingga permasalahan umat dapat diselesaikan dengan Islam. 


Umat Butuh Kepemimpinan Global 


Dari sini muncul kebutuhan akan upaya sistematis untuk mengembalikan kehidupan Islam tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada level masyarakat dan negara. Salah satu analisis yang berkembang dalam pemikiran politik Islam adalah pentingnya keberadaan partai politik Islam yang ideologis dan memiliki dasar pemikiran yang sahih.


Dalam perspektif ini, partai politik Islam tidak sekadar menjadi alat perebutan kekuasaan, tetapi berfungsi sebagai wadah pembinaan umat (tatsqif) untuk membangun kesadaran politik berbasis akidah. Instrumen dakwah politik yang mengarahkan umat pada penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh (kafah). 


Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa gagasan ini harus ditempatkan dalam koridor yang konstruktif, damai, dan menghormati realitas sosial serta hukum yang berlaku. Upaya membangun kesadaran politik umat tidak boleh menimbulkan perpecahan baru, melainkan justru memperkuat persatuan dan kematangan berpikir. 


Dalam situasi seperti ini, dunia membutuhkan kepemimpinan global yang mengutamakan hukum internasional, kerja sama antarnegara, dan perdamaian. Persatuan umat di bawah kepemimpinan global seperti Khil4fah. Sebagian kalangan memandang bahwa peran partai ideologis menjadi penting sebagai penggerak perubahan opini dan kesadaran umat. Namun, jalan menuju hal tersebut tentu tidak sederhana dan memerlukan proses panjang, dialog terbuka, serta pendekatan yang bijak. 


Kemenangan Umat Makin Nyata 


Kemenangan Idulfitri seharusnya tidak berhenti pada dimensi spiritual pribadi. Ia harus menjadi titik awal kebangkitan kesadaran umat, bahwa menjadi “umat terbaik” menuntut tanggung jawab besar, termasuk dalam membangun kekuatan politik yang adil, bersatu, dan berorientasi pada kemaslahatan. 


Langkah awal yang realistis harus dimulai dari hal mendasar antara lain, umat harus disadarkan akan pentingnya menuntut ilmu agama, karena Islam tidak hanya mengajarkan ibadah spiritual semata. Namun, lebih dari itu Islam membahas ekonomi, pendidikan, serta politik. Ukhuwah Islamiah kembali dikuatkan sehingga perasaan, pemikiran serta peraturan dalam hidup hanya berlandaskan Islam. 


Pada akhirnya, Idulfitri adalah cermin. Ia memantulkan sejauh mana kita berhasil berubah baik sebagai individu maupun sebagai umat. Jika kemenangan itu hanya bersifat personal tanpa kontribusi pada kebangkitan umat, maka ia belum sepenuhnya utuh. Semoga Islam bisa kembali tegak di muka bumi sehingga kemenangan umat akan makin nyata. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]