DEPO PLUMPANG KEBAKARAN, RAKYAT KIAN DIKORBANKAN
Opini
Dalam Islam, keselamatan rakyat adalah hal utama. Penguasa adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keselamatan rakyat
Maka penguasa akan tepat dan teliti dalam merencanakan penataan wilayah dan peruntukkannya
Penulis Leihana
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pemerhati Umat
KUNTUMCAHAYA.com-"Nasi telah menjadi bubur", peribahasa ini menggambarkan suatu kondisi yang telanjur terjadi dan sulit untuk mengubahnya kembali. Tetapi kondisi buruk itu mungkin sebenarnya bisa dicegah dengan segenap usaha agar tidak kembali terjadi. Seperti peristiwa tragis yang menimpa masyarakat yang tinggal di pemukiman dekat Depo Plumpang. Akibat ledakan yang terjadi di depo tersebut, banyak warga yang tinggal di pemukiman dekatnya terkena dampak. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi nyawa dan keluarga yang disayangi. Peristiwa itu jika mungkin tidak dapat dicegah maka paling tidak risiko ledakan di depo bisa diminimalkan dari dampak yang ditimbulkan agar tidak sampai menelan korban jiwa.
Diketahui kebakaran yang diakibatkan ledakan dari pipa BBM yang cukup besar di Depo Plumpang Koja Jakarta Utara pada pukul 20.11 WIB tanggal 3 Maret 2023. Kebakaran tersebut menelan korban jiwa sebanyak 19 orang meninggal dunia, 60 orang mendapatkan perawatan luka bakar serius, 18 orang hilang, dan puluhan rumah yang hangus terbakar. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 1.085 jiwa mengungsi di beberapa tempat akibat kebakaran tersebut karena tidak punya tempat tinggal. (bbc[dot]com, 7/03/ 2023 )
Menanggapi peristiwa tragis tersebut Presiden RI Joko Widodo meminta Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi dari keberadaan Depo Plumpang yang menurutnya termasuk zona berbahaya. Menurutnya depo bisa digeser ke area reklamasi atau warganya yang direlokasi. Selain itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin setelah mengunjungi korban kebakaran, menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya Depo dialihkan ke area pelabuhan milik Pelindo yang cenderung lebih aman dari risiko membahayakan warga sekitar. (antaranews[dot]com, 4/03/2023)
Nyatanya meski sudah ada peringatan dan seruan sebelum kejadian kebakaran kembali terjadi di Depo Plumpang, tetapi faktanya tidak ada relokasi dan upaya pembebasan lahan bahkan justru jumlah penduduk di sana semakin banyak hingga ada satu RW yang berkembang dari 7 RT menjadi 11 RT di daerah sekitar depo tersebut. Lalu siapa yang dengan gegabah memberi izin tinggal? Sehingga mengakibatkan banyaknya jumlah korban saat kebakaran kembali terulang di tahun ini.
Warga yang tinggal sekitar Depo Plumpang menjadi korban ledakan. Wilayah yang seharusnya tidak menjadi tempat hunian warga, dibiarkan terus berkembang dan dilegalisasi dengan pembentukan RT RW dan pemberian KTP. Musibah ini menunjukkan adanya kesalahan tata kelola kependudukan, juga menunjukkan abainya negara terhadap keselamatan rakyat. Apalagi sebelumnya juga pernah terjadi kebakaran di tempat tersebut. Bahaya yang mengancam keselamatan rakyat nyata-nyata diabaikan oleh negara.
Tampak jelas yang menjadi prioritas negara saat ini bukan keselamatan rakyatnya, tetapi ada tidaknya nilai keuntungan yang didapatkan. Keberpihakan negara kepada pihak yang bermodal semata adalah penyimpangan prioritas. Negara yang seharusnya berperan sebagai payung perlindungan bagi rakyatnya justru menutup mata rapat-rapat atas bencana yang mengancam rakyat. Sebab, saat ini Indonesia memang tengah menerapkan sistem Kapitalisme yang selalu berpihak kepada para kapitalis pemilik modal. Sisi lainnya fakta tersebut menunjukkan abainya negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, sehingga masyarakat terpaksa tetap tinggal di tempat yang berbahaya. Kondisi tersebut tentu didorong oleh tidak meratanya pembangunan di seluruh daerah sehingga masyarakat berbondong-bondong pindah ke ibu kota untuk mencari kerja tanpa punya jaminan tempat tinggal yang layak.
Dalam Islam, keselamatan rakyat adalah hal utama. Penguasa adalah pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjaga keselamatan rakyat. Maka penguasa akan tepat dan teliti dalam merencanakan penataan wilayah dan peruntukkannya.
Sebagaimana saat akan membangun fasilitas yang memang jadi kebutuhan rakyat seperti Depo BBM dengan tetap mempertimbangkan risiko keselamatan rakyat tidak terabaikan.
Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab sebagai khalifah, ia bahkan peduli dan bertanggung jawab akan keselamatan hewan ternak rakyatnya. Menurutnya jika ada satu keledai terpeleset karena jalan yang buruk adalah tanggung jawabnya sebagai kepala negara. Terlebih dalam Islam nyawa seorang manusia lebih berharga daripada bumi dan seisinya, sehingga negara dengan penerapan Islam akan mengutamakan keselamatan rakyatnya. Sebab, salah satu maqashid syar'i (tujuan syariat Islam) adalah menjaga jiwa. Sehingga negara tidak akan menjadi pelaku yang menyebabkan kelalaian yang berakibat pada hilangnya nyawa rakyat.
Demikian pula negara dalam sistem Islam akan memperhatikan dan menata wilayah untuk pemukiman warga. Dengan berbagai kebijakan atas tanah seperti kebijakan atas tanah mati, tanah yang selama tiga tahun tidak dikelola, dan lainnya. Sistem perekonomiannya selain menjaga kepemilikan tanah sesuai haknya juga mengatur pengelolaan SDA yang manfaatnya ditujukan seluruhnya untuk kesejahteraan rakyat terutama untuk memenuhi kebutuhan primernya yaitu sandang, pangan, dan papan. Agar rakyat selalu menjadi prioritas utama bagi negara. Tidak ada cara lain selain menerapkan syariat Islam secara kafah termasuk dalam tatanan pemerintahan. Wallahualam bissawab.