√ INFRASTRUKTUR YANG MERESAHKAN WARGA

INFRASTRUKTUR YANG MERESAHKAN WARGA

Opini

admin kc

Rabu, Maret 01, 2023

Itulah paradigma kapitalisme, yang menjadi tolok ukur dalam mengurus rakyat adalah untung rugi

Kadang dalam proses pembangunan, ada oknum pejabat memangkas anggaran pusat, memilih bahan baku yang murah dan menekan biaya produksi. Dampaknya, ketahanan infrastruktur tak bertahan lama, mudah roboh dan ambruk

Penulis Suryani

Kontributor Media Kuntum Cahaya

KUNTUMCAHAYA.com-Jembatan merupakan sarana umum yang sangat penting. Keberadaannya menjadi penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya. Infrastruktur ini akan memudahkan warga dalam beraktivitas. Namun apa jadinya kalau jembatan yang vital ini mengalami kerusakan, tentu sangat berbahaya bagi warga sekitar ataupun bagi orang yang melintasinya. Saat ini kerusakan jembatan tersebut mulai meresahkan warga.

Hal itu pula yang kini dirasakan Fahrulrazi (22), salah satu warga yang berada di sekitar jembatan penghubung Dayeuhkolot dan Baleendah yang melintasi sungai Citarum dan berada di wilayah Kabupaten Bandung. Di salah satu sisi kiri bawah jembatan mengalami kerusakan dan keretakan, sehingga ketika kendaraan melintas di atasnya sangat terasa getarannya. Dia dan warga sekitar khawatir jembatan ambruk karena tidak kuat menopang beban berat apalagi ketika terjadi kemacetan. Walaupun telah dibangun jembatan sementara namun warga tetap khawatir dan berharap pemerintah terkait segera memperbaikinya secara permanen. (Detik Jabar, 11/02/2023)

Setelah diresmikannya pada tahun 1951 lalu, jembatan ini belum direnovasi sehingga wajar kalau terjadi kerusakan. Bahkan keretakan itu sudah diketahui dari 2 tahun lalu. Namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Keresahan warga hanya ditanggapi dingin oleh pejabat terkait, dan melemparkan tanggung jawab itu ke Pemprov Jabar, tetapi tak membuahkan respon ataupun action.

Seharusnya, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam membangun ataupun memperbaiki jembatan yang rusak. Karena betapa sangat pentingnya fungsi dan manfaat infrastruktur tersebut untuk akses publik. Pemerintah bisa segera menyiapkan anggaran yang cukup dari APBN/APBD serta pengawasan ketat dalam pengerjaan agar bangunan yang dibuat kokoh dan tahan guncangan. Tentu hal tersebut akan membuat masyarakat yang melintas atau pun warga di sekitarnya merasa lebih aman dan nyaman.

Lantas apa yang menyebabkan pejabat terkait begitu lamban dalam merespon permasalahan ini? Salah satu penyebabnya karena kurangnya rasa tanggung jawab para pejabat negeri ini terhadap rakyatnya, sehingga kurang tanggap ketika rakyat mengeluh dan meminta perhatian. Sikap pemimpin seperti ini disebabkan pula oleh ideologi yang melandasi pemikiran dan pemerintahan, yakni ideologi kapitalis sekuler yang diterapkan negara. Alhasil, peran pemimpin kian tergerus, tanggung jawab mengurus makin pupus.

Maka tak heran jika infrastruktur rusak, pemerintah (negara) lamban bertindak. Bahkan saling lempar tanggung jawab antar pejabat kerap terjadi, mungkin dikarenakan besarnya biaya perbaikan atau pun risiko yang timbul dari pembangunan tak mau mereka ambil.

Itulah paradigma kapitalisme yang dipakai saat ini, yang menjadi tolok ukur dalam meriayah (mengurus) rakyat adalah untung rugi. Terkadang dalam proses pembangunan, banyak oknum pejabat memangkas sendiri anggaran dari pusat, memilih bahan baku yang murah dan menekan biaya produksi sekecil mungkin. Dampaknya, ketahanan infrastruktur tak bertahan lama, mudah roboh dan ambruk diterpa hujan deras. Dan yang lebih menyedihkan kurangnya perhatian atas keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna.

Dalam Islam, infrastruktur adalah hak warga negara dan wajib disediakan oleh negara. Hal ini mengacu pada hadis Nabi saw.:

"Imam atau kepala negara laksana pengembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh sebab itu mengurus dan memfasilitasi kehidupan rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan merupakan tanggung jawab negara. Termasuk membangun sarana kebutuhan publik lainnya seperti jalan raya, jembatan, sekolah, stasiun, terminal dan lain-lain. Semua akan dibangun untuk menunjang aktivitas rakyat semata demi kemaslahatan warga negara. Pembangunannya pun tidak terpusat di tempat yang menjadi sentral ekonomi saja, melainkan akan menyebar merata di seluruh pelosok negeri sampai ke pedesan. Dimana di satu wilayah ada kehidupan, maka di situ ada infrastruktur sebagai penunjang kehidupannya.

Pembangunan infrastruktur sekalipun membutuhkan biaya besar, tapi mudah saja dibangun karena ditopang oleh Baitulmaal sebagai kas negara. Dimana tiga sumber utama pemasukannya didapat dari harta negara, harta milik umum, juga zakat yang disimpan di tempat khusus karena memang peruntukannya hanya untuk delapan asnap.

Harta kepemilikan umum yang meliputi sumber daya alam yang ada di daratan, lautan dan kekayaan dalam tanah yang dikelola negara sebenarnya sudah cukup untuk membiayai infrastruktur. Sehingga Islam pun melarang membangun dari hutang ataupun menggandeng asing atau swasta, semua pembiayaan hanya diambil dari Baitulmaal. Karena mempunyai biaya yang besar maka kualitas bahan-bahan bangunan akan dipilihkan yang terbaik, sehingga akan menghasilkan bangunan kuat dan bertahan lama tidak mudah rusak. Negara pun akan memprioritaskan pembangunan yang mendesak terlebih dahulu, sedangkan yang tidak mendesak dibangun setelah semua fasilitas untuk kepentingan masyarakat terpenuhi.

Itulah penguasa dalam sistem Islam yang membangun infrastruktur hanya untuk kepentingan warga negaranya, bukan untuk kepentingan dirinya apalagi para korporasi. Hal itu dilakukan karena kesadaran dan tanggung jawab mereka atas amanah kepemimpinannya. Jelas ini hanya akan terwujud ketika Islam itu diterapkan secara kafah dalam tataran individu, masyarakat dan negara. Maka diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk sama-sama berjuang dalam mewujudkannya. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.