JALAN SEMRAWUT AKIBAT KAPITALISME AKUT
Opini
Dalam Islam jalan merupakan salah satu kepemilikan umum yang pengaturannya dilakukan oleh negara untuk kepentingan rakyat
Pembangunannya menggunakan anggaran baitul mal dengan mekanisme perekonomian Islam. Tidak seperti saat ini pembangunan infrastruktur mengandalkan utang luar negeri yang justru membahayakan kondisi perekonomian karena bunga yang terus bertambah, menimbulkan krisis dan mengancam kedaulatan bangsa
Penulis Gina Ummu Azhari
Kontributor Kuntum Cahaya & Member Komunitas Muslimah Rindu Surga
KUNTUMCAHAYA.com-Sebuah kemacetan terjadi di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari Jambi selama 22 jam, dari hari Selasa 28 Februari 2023 sampai hari Rabu 1 Maret 2023. Peristiwa tersebut mengakibatkan para pengusaha truk merugi hingga belasan miliar rupiah, karena kendaraan terhenti sepanjang 15 Km.
Selain itu kemacetan juga menimbulkan keterlambatan pengantaran serta kerugian akibat pembusukan barang. Disinyalir, mobil pengangkut batu bara yang menjadi penyebab kemacetan itu terjadi. (CnbcIndonesia, 03/03/2023)
Sebenarnya, truk pengangkut batu bara yang melewati jalan nasional memiliki jam operasional sendiri. Namun nyatanya di lapangan berbeda sehingga mengakibatkan kemacetan yang berdampak buruk bagi masyarakat. Padahal angkutan tambang harusnya memiliki jalan khusus, atau menggunakan transportasi laut agar tidak mengganggu arus distribusi komoditi yang lain.
Selain itu usaha pertambangan harus lulus AMDAL untuk memperoleh perizinan usaha. Jika memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, pemerintah bisa menutup usaha tersebut. Namun pihak yang berwenang terlihat saling lempar tanggung jawab saat terjadi kemacetan.
Mirisnya, seorang pasien meninggal akibat terlambat mendapatkan tindakan karena mobil ambulans yang ditumpanginya terkena macet total. Padahal ruas jalan nasional adalah sarana penting bagi masyarakat untuk kelancaran transportasi baik untuk keperluan perjalanan maupun distribusi barang.
Kondisi ruas jalan di daerah Kalimantan banyak yang rusak dan memerlukan perbaikan. Namun pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengadaan anggaran. Karena dananya digunakan untuk proyek IKN.
Dari sini terlihat bahwa tujuan anggaran pembangunan tidak untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mencari keuntungan. Karena rencana pembangunan ibu kota, secara keuntungan dipastikan lebih besar nilainya daripada pembuatan jalan umum.
Hal yang lumrah terjadi dalam sebuah negara yang menganut Kapitalisme, sebuah sistem yang menjadikan materi sebagai standar bagi segala sesuatu. Tidak heran jika pengerjaan perbaikan jalan, meski sering diperbaiki. Namun kerusakan selalu berulang hingga memakan anggaran yang baru.
Tidak jarang pihak aparat melalukan kongkalikong dengan pengusaha untuk melakukan mark up biaya perbaikan. Negara yang menganut kapitalis, pemenuhan kebutuhan rakyat bukan prioritas. Alih-alih menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh rakyat, justru keuntungan yang lebih diutamakan.
Sangat berbeda dengan sistem Islam, yang berlandaskan aturan Allah. Memandang pemimpin sebagai raain yakni pengurus urusan rakyat. Ia akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab semata mengharap rida . Sebagaimana hadis dari Rasulullah saw.:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Di masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khaththab pembangunan infrastruktur sangat diperhatikan. Beliau membuat sarana jalan secara merata di berbagai daerah juga menyediakan unta dalam jumlah yang banyak untuk memudahkan transportasi bagi masyarakat. Membuat rumah singgah bagi para musafir, menyediakan makanan serta air secara gratis bagi mereka yang kehabisan bekal. Khalifah Umar bahkan menghidupkan kembali sungai yang mengalir antara sungai Nil dan Benteng Babilonia sehingga perdagangan antara Hijaz dan Mesir kembali ramai.
Dalam Islam jalan merupakan salah satu kepemilikan umum yang pengaturannya dilakukan oleh negara untuk kepentingan rakyat. Pembangunannya menggunakan anggaran Baitulmaal dengan mekanisme perekonomian Islam. Tidak seperti saat ini pembangunan infrastruktur mengandalkan utang luar negeri yang justru membahayakan kondisi perekonomian karena bunga yang terus bertambah, menimbulkan krisis dan mengancam kedaulatan bangsa.
Maka, hanya dengan sistem Islam akan menghasilkan pemimpin yang beriman dan bertakwa, melindungi rakyatnya di mana setiap kebijakan yang dibuat hanya ditujukan untuk kemaslahatan umat. Wallahualam bissawab.