KEMACETAN JALAN MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA, DIMANA PERAN NEGARA?
Opini
Sebagai agama sempurna, Islam hadir ke dunia untuk menjadi solusi bagi seluruh problematika kehidupan. Menurut pandangan Islam, negara dan penguasa wajib melayani seluruh kebutuhan rakyatnya. Tak terkecuali dalam hal menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak untuk transportasi rakyat
Dalam Islam, jalan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara. Jalan juga merupakan kepemilikan umum, yang mana setiap rakyat berhak menggunakannya tanpa kecuali
Penulis Reni Rosmawati
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Rumah Tangga
KUNTUMCAHAYA.com-Horor, kemacetan yang terjadi sepanjang 28 Februari sampai 1 Maret 2023 lalu, di Jalan Nasional Tembesi, Batanghari, Jambi diberitakan menelan korban jiwa. Seorang pasien di dalam ambulans meninggal dunia. Selain menelan korban jiwa, kemacetan yang berlangsung selama 22 jam tersebut juga membuat perusahaan truk mengalami kerugian hingga belasan miliar rupiah. Diduga kemacetan ini disebabkan oleh padatnya truk pengangkut batu bara. (Dilansir dari berbagai sumber)
Rupanya, kemacetan parah ini terjadi bukan hanya karena truk batu bara, tetapi juga diakibatkan oleh rusaknya jalan. Gubernur Jambi Al Haris, mengatakan bahwa jalan nasional Jambi untuk sementara ditutup karena akan diperbaiki. Ia pun menginstruksikan kepada seluruh pengusaha tambang agar tidak melakukan aktivitas dulu di mulut tambang batu bara. (jamberita[dot]com, 1/3/2023)
Butuh Perhatian Besar
Menyaksikan fakta di atas, macet parah yang terjadi di Jambi beberapa waktu lalu sepatutnya menjadi perhatian besar bagi pemerintah pusat maupun daerah. Karena pada faktanya, kemacetan lalulintas di negeri ini memang berulang kali terjadi. Penyebabnya pun selalu hal sama, yakni padatnya kendaraan yang melintasi jalan hingga rusaknya fasilitas jalan.
Kemacetan panjang yang terjadi seharian di Jambi membuktikan bahwa fasilitas transportasi publik di negeri ini demikian buruk. Pembangunan infrastruktur yang selama ini dinarasikan untuk kepentingan rakyat nyatanya hanya utopis. Faktanya, rakyat hampir tidak bisa menikmati pembangunan tersebut. Mahalnya ongkos tol dan transportasi, jalan rusak, hingga kemacetan, masih terjadi di hampir seluruh wilayah di negeri ini.
Di sisi lain, padatnya truk batu bara yang menjadi salah satu penyebab kemacetan parah di Jambi juga mengindikasikan bahwa pemerintah gagal menciptakan kenyamanan bertransportasi bagi masyarakat. Pemerintah pun lalai terhadap keselamatan rakyatnya. Pasalnya, sudah bukan rahasia bahwa pemakaian batu bara sangat berbahaya bagi kesehatan.
Sayangnya, pemerintah seolah menutup mata akan hal ini. Di saat banyak negara sudah mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi, pemerintah Indonesia justru masif merencanakan pertambangan maupun pembangunan PLTU batu bara. Padahal sudah banyak fakta membuktikan bahwa penggunaannya sangat merusak lingkungan dan manusia.
Akibat Sistem Kapitalisme-Neoliberalisme
Sungguh ironis, ini terjadi tiada lain karena diterapkannya sistem Kapitalisme neoliberalisme di negeri ini. Penerapan sistem ini telah melahirkan penguasa dan negara yang gagal menjamin kenyamanan, keselamatan dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Sebab sistem ini hanya berorientasi pada kepentingan korporat bukan rakyat.
Maka tidak heran, jalan yang merupakan fasilitas transportasi umum pun tidak bisa dinikmati dengan mudah dan nyaman oleh rakyat. Sebab, dalam sistem ini pembangunan jalan dan berbagai proyek strategis lainnya, bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan hanya untuk kepentingan swasta ataupun asing.
Pembangunan jalan dan berbagai infrastruktur yang senantiasa menggunakan skema utang, membuat para korporasi dengan mudah masuk, menguasai dan mengendalikan infrastruktur negeri ini. Sehingga membuat fasilitas jalan mahal dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal.
Sementara rakyat biasa, terpaksa harus gigit jari. Bahkan tak jarang mereka kerap menanggung beban dan berbagai masalah seperti kemacetan, akibat jalan yang dilewatinya rusak. Sebab dalam sistem kapitalisme infrastruktur jalan di kota, di daerah industri, dan di desa mengalami ketimpangan pembangunannya tidak merata.
Mirisnya, penerapan sistem ini juga telah memberikan kebebasan kepada para korporasi dalam berinvestasi dan mengelola sumber daya alam negeri ini tanpa memperhatikan AMDAL. Sementara pemerintah sendiri, hanya berperan sebagai regulator yang memuluskan kepentingan mereka. Tanpa memikirkan regulasi terkait sarana dan prasarana transportasi dalam operasi dan pengelolaan SDA tersebut. Inilah mengapa tambang batu bara hingga kini masih terus beroperasi dan mengganggu ketertiban masyarakat. Padahal sudah jelas bahayanya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
Islam Sistem yang Mampu Melayani dan Memenuhi Kebutuhan Vital Rakyatnya
Sebagai agama sempurna, Islam hadir ke dunia ini untuk menjadi solusi bagi seluruh problematika kehidupan. Menurut pandangan Islam, negara dan penguasa wajib melayani seluruh kebutuhan rakyatnya. Tak terkecuali dalam hal menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak untuk transportasi rakyat.
Dalam Islam, jalan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam membangun dan meratakan ekonomi sebuah negara. Jalan juga merupakan kepemilikan umum, yang mana setiap rakyat berhak menggunakannya tanpa kecuali.
Karena itu, negara yang menerapkan aturan Islam akan membangun jalan dan sarana prasarana transportasi lainnya dengan baik dan merata ke seluruh pelosok negeri. Bukan hanya di perkotaan atau daerah industri saja. Dalam Islam, jalan tidak dipandang hanya sekadar untuk percepatan ekonomi, sehingga daerah-daerah yang dinilai kurang ekonomis kerap tidak diperhatikan. Namun jalan dipandang sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik untuk kepentingan ekonomi, menuntut ilmu, silaturahmi, maupun hal-hal lainnya.
Negara dalam sistem Islam akan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Seperti membangun sarana dan prasarana transportasi umum yang aman, nyaman, murah dan memadai. Pembangunan seluruh sarana dan prasarana transportasi ini ditujukan semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penguasa Islam tidak akan membiarkan seseorang mengeksploitasinya ataupun menjadikan sebagai ajang bisnis untuk meraup keuntungan.
Uniknya, dalam pembiayaan seluruh infrastruktur tersebut negara Islam tidak akan menggunakan skema utang. Sebab negara Islam memiliki Baitul mal yang salah satu sumber pemasukannya berasal dari seluruh harta kepemilikan umum seperti SDA. Sehingga adanya infrastruktur negara Islam murni milik rakyat, tidak akan disetir oleh swasta asing.
Semua ini dilakukan negara Islam semata-mata demi meraih rida Allah. Karena keselamatan dan keamanan rakyat merupakan kebutuhan penting bagi rakyat yang wajib menjadi tanggung jawab penguasa dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Sebab negara Islam dengan pemimpin tertingginya (Khalifah) tahu betul bahwa dirinya adalah pengurus, pelayan dan pelindung bagi rakyatnya.
Rasulullah saw. bersabda: “Seorang imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus), ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari)
Demikianlah penjelasan tentang betapa sempurnanya sistem Islam dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Sayangnya, semua itu saat ini belum dirasakan oleh kita. Sebab, sistem yang kita anut masih berbasis kapitalisme-neoliberalisme.
Sungguh selama sistem Kapitalisme-neoliberalisme masih dijadikan parameter kehidupan, seluruh penyediaan jalan dan infrastruktur lainnya dengan kualitas terbaik hanya kemustahilan. Karena itu, kita harus segera membuang sistem yang membawa kesengsaraan ini, kemudian kita ganti dengan sistem Islam. Niscaya, bukan hanya fasilitas transportasi terbaik yang kita rasakan, tetapi seluruh keberkahan hidup akan kita tuai. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.