Kasus Stunting Semakin Meluas, Diperlukan Penanganan Tuntas
OpiniUpaya pemerintah dengan memberikan protein secara rutin dirasa belumlah cukup. Karena, tanggung jawab negara bukan sekadar memenuhi protein atau gizi seimbang kepada masyarakat, melainkan memenuhi seluruh kebutuhan primer mereka dari mulai makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk, kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, serta keamanan
Namun, dalam kehidupan saat ini hal itu sulit diwujudkan oleh pemerintah. Karena, sistem yang diterapkan yakni kapitalisme yang parameternya hanya materi semata. Sehingga, yang diutamakan hanya sesuatu yang mendatangkan keuntungan
_______________________
Penulis Suryani
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Stunting merupakan masalah klasik yang tak kunjung tuntas. Dari tahun ke tahun kasusnya semakin bertambah dan meluas ke beberapa wilayah di Indonesia. Karena itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan berbagai upaya untuk penanganan sekaligus pencegahan, terutama dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin yang rentan terkena stunting.
Salah satu target Pemkab adalah Kecamatan Pameumpeuk dan Pangalengan yang terindikasi angka stunting-nya cukup tinggi. Setiap keluarga mendapat bantuan telor ayam untuk memenuhi kebutuhan protein mereka yang disalurkan langsung oleh Ketua TP PKK Hajjah Emma Dety Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Dewi Kania pada hari Kamis, 4 Mei lalu. (Bale Bandung[dot]com, Kamis, 4/4/2024)
Stunting merupakan gangguan kesehatan akibat gizi buruk atau dengan kata lain kekurangan gizi. Ini bisa terjadi kepada bayi yang ada dalam kandungan atau pun anak-anak setelah dilahirkan. Biasanya, yang terdampak kebanyakan dari kalangan masyarakat kurang mampu walaupun ada juga dari keluarga mapan namun angkanya relatif sedikit.
Stunting juga merupakan problem yang sangat serius karena kebanyakan yang terkena adalah balita atau anak-anak. Sedangkan anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang akan mengantikan kepemimpinan. Dampak dari pada stunting akan terjadi gangguan metabolisme, rendahnya kekebalan tubuh serta ukuran tubuh yang tidak optimal. Tentu, hal itu sangat berbahaya bagi masa depan anak.
Upaya pemerintah dengan memberikan protein secara rutin dirasa belumlah cukup. Karena, tanggung jawab negara bukan sekadar memenuhi protein atau gizi seimbang kepada masyarakat, melainkan memenuhi seluruh kebutuhan primer mereka dari mulai makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Termasuk, kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, serta keamanan.
Namun, dalam kehidupan saat ini hal itu sulit diwujudkan oleh pemerintah. Karena, sistem yang diterapkan yakni kapitalisme yang parameternya hanya materi semata. Sehingga, yang diutamakan hanya sesuatu yang mendatangkan keuntungan.
Maka, tidak heran bila kebijakan yang dihasilkan sedikit sekali untuk kemaslahatan rakyat, sementara porsi untuk kepentingan pengusaha/kapitalis lebih besar atau bahkan dipermudah akses mereka untuk memakmurkan diri sendiri dengan cara mnguasai kepemilikan umum. Hingga wajar rakyat harus berjuang sendiri dalam mencukupi kebutuhan pokok keluarganya.
Keberpihakan negara terhadap pekerja pun kian minim, terbukti dengan banyaknya kepala rumah tangga menjadi korban PHK massal. Tentu, hal ini mengakibatkan pengangguran semakin bertambah banyak sedangkan lapangan pekerjaan semakin sulit. Ditambah harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik tak terkendali. Termasuk daya beli masyarakat terus menurun dan angka kemiskinan semakin bertambah banyak.
Bahkan, menurut Badan Pusat Stastistik (BPS) persentasi penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9, 57 persen, meningkat 0,03 persen dari bulan Maret 2022. Angka tersebut sangatlah tinggi bila dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia. Maka, ketika ingin menghapus stunting, harus dengan mengentaskan kemiskinannya. Sehingga, rakyat tidak kesulitan lagi dalam memenuhi asupan gizi seimbang bagi keluarganya terutama anak-anak mereka.
Sayangnya, mengentaskan kemiskinan dengan mengandalkan sistem yang ada sekarang tak semudah membalikkan telapak tangan atau jauh dari harapan. Sebab, penanganan ini butuh sistem dan aturan yang benar dalam mengelola negeri ini yang akan membawa perubahan hakiki. Tentu, aturan tersebut bukan buatan manusia yang sangat lemah. Namun, dari Pencipta manusia itu sendiri yakni Allah Swt..
Islam yang diturunkan Allah Swt. untuk manusia, itulah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan manusia, bukan hanya mengatur urusan ibadah semata. Termasuk juga dalam mengentaskan kemiskinan yang mengakibatkan stunting. Pemimpin harus bertanggung jawab untuk mengurusi rakyatnya sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw.: "Imam/pemimpin adalah raa'in (pengurus/pengembala) rakyatnya, dan dia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya." (HR. Bukhari)
Kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan keamanan merupakan tugas negara dalam pemenuhannya. Realisasinya, negara akan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan syarak dalam bidang ekonomi, politik (dalam dan luar negeri), kesehatan, pendidikan dan sanksi. Dalam sistem ekonomi misalnya, terdapat konsep tiga kepemilikan yakni individu, umum dan negara.
Kepemilikan individu diserahkan kepada pribadi namun tetap tidak bertentangan dengan syarak, sedangkan kepemilikan umum dan negara dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dua pos tersebut berasal dari pembayaran jizyah, fai, kharaj, ghanimah, pengelolaan SDA dan lainnya.
Selain itu, terdapat pos khusus yakni zakat yang dikeluarkan para muzaki dan peruntukkannya khusus untuk delapan asnaf (At-Taubah ayat 60). Kemudian lapangan pekerjaan akan senantiasa terbuka untuk yang membutuhkannya. Misal, dengan pemberian tanah yang terbengkalai kepada masyarakat yang mampu menghidupkan dan memanfaatkanya. Tentu, dengan modal berupa pemberian atau pinjaman tanpa bunga.
Lebih dari itu dalam sistem ekonomi Islam akan tercipta suasana yang kondusif bagi rakyat yang bermodal untuk mendirikan berbagai industri kecil maupun besar yang akan menyerap tenaga kerja.
Dari kebijakan tersebut, keluarga-keluarga miskin akan berangsur-angsur membaik perekonomiannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk gizi yang seimbang. Dengan entasnya kemiskinan masalah stunting pun akan dapat terurai, bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi, kalau pun ada pastinya hanya sedikit sekali. Karena masyarakat benar-benar merasakan riayah suunil ummah yang dilakukan penguasa nyata adanya
Di samping itu, edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang senantiasa dikampanyekan atau diserukan pemerintah. Maka tercipta kesadaran secara kolektif tentang pentingnya menjaga anggota keluarganya dari stunting.
Namun, sekali lagi hal ini bisa terwujud bilamana Islam diterapkan secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bernegara. Maka, sudah selayaknya kaum muslim bahu-membahu dalam satu kesatuan untuk mewujudkannya. Semoga dengan kesungguhan dari semua elemen umat juga pertolongan Allah Swt. Islam rahmatan lil 'alamiin bisa kita rasakan bersama. Wallahu a'lam bi ash-sawwab. []