KKB Berulah, Konflik yang Tak Kunjung Selesai
Opini.png "KKB Berulah, Konflik yang Tak Kunjung Selesai")
Penyelesaian Papua butuh konsep bernegara yang dapat melindungi seluruh wilayah dan warganya baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya sistem Khilafah yang dapat memberikan perlindungan tersebut sebagaimana sudah dibuktikan 13 abad yang lalu, konsep bernegara dalam Khilafah mampu menyatukan hampir 2/3 dunia
Khilafah memastikan tugas kepemimpinan dalam Islam adalah mengurusi urusan seluruh rakyat. Tidak dibolehkan ada gap antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan harus merata, begitu juga pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Khilafah harus berupaya mengambil kembali SDA yang dikuasai asing, mengelolanya dan mengembalikan sebaik-baik hasilnya untuk kemaslahatan rakyat
Penulis Rifka Nurbaeti, S.Pd.
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi
.png)
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dimungkiri atau tidak, kenyataannya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selalu berulah. Menyerang mulai dari rumah sakit hingga prajurit TNI. Duka mendalam datang setelah terdengar kabar gugurnya 4 prajurit TNI dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Akibat kejadian tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga-Papua menjadi siaga tempur. (Kompas)
Kasus kekerasan yang kerap terjadi menjadi bukti bahwa pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat bahkan terkesan tidak ada keseriusan. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010-Februari 2018. Pelaku kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian sebanyak 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sedangkan sebelas kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Disebabkan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang turut menewaskan aparat keamanan. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. (Kompas, 07/05/2021)
KKB adalah Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), gerakan pro-kemerdekaan Papua. OPM beraksi pertama kali terjadi di Manokwari pada 26 Juli 1965. Mereka menginginkan merdeka dari Indonesia dan beranggapan bahwa Indonesia sama saja dengan Belanda pada masa silam.
Pelaku peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bidang Papua yang bernama Adriana Elisabeth, menyatakan setidaknya terdapat empat penyebab konflik ini berlarut-larut. Di antaranya marginalisasi dan diskriminasi. Rakyat Papua menganggap seolah-olah diperlakukan sebagai anak tiri dan merasa berbeda dengan wilayah lain, seperti yang ada di kota-kota besar. Begitu juga terkait pembangunan yang tidak merata antara Papua dan pulau-pulau lainnya, terutama Jawa, menjadikan Papua seakan provinsi termarjinalkan.
Muncul dugaan bahwa konflik Papua sengaja dipelihara, karena Papua memiliki SDA yang melimpah tapi ironisnya perusahaan-perusahaan asinglah yang bercokol di sana, seperti AS dan Inggris. Agar dominasi kepentingan tidak goyah, mereka harus menjaga kondisi, termasuk kondisi perpolitikan. Kalau Papua pisah dari Indonesia, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Mereka bisa menguasai kekayaan alam hingga keputusan politiknya, serta dapat mengontrol Papua sebagai kompensasi pemberian bantuan atas kemerdekaan Papua.
Selayaknya Indonesia harus memiliki kemandirian memutuskan kebijakan politik di Papua tanpa intervensi dan provokasi pihak lain ataupun negara adidaya yang berkepentingan kapitalistik di sana. Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia harus memiliki identitas dalam warna kepemimpinan politik. Sudah selayaknya penumpasan kelompok separatis KKB berpijak pada sistem Islam. Dalam Islam yakni sistem Khilafah Islam, penanggulangan KKB adalah dengan tindakan militer. Ini karena KKB telah mengangkat senjata dan bertahan di suatu tempat tertentu, serta memiliki kekuatan militer tertentu yang melawan negara dapat memicu terjadinya disintegrasi wilayah.
Kondisi serupa sebagaimana yang pernah Rasulullah saw. lakukan sebelum Perang Mu’tah. Saat itu, Rasulullah saw. mengirimkan sejumlah utusan ke beberapa negeri di luar wilayah Madinah. Di antaranya Rasulullah saw. mengirimkan utusannya yakni Harist bin Umair al-Azdi kepada penguasa Bashra, bernama Syarhabil bin Amru al-Ghasani. Bashra saat itu dikuasai Romawi. Kemudian Syarhabil menahan Harits bin Umair al-Azdi serta mengikat dan membunuhnya. Tindakan Syarhabil ini jelas pelecehan besar terhadap Daulah Islam yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk itu, Rasulullah saw. kemudian mengirimkan pasukan Mu’tah.
Dengan demikian, penyelesaian Papua butuh konsep bernegara yang dapat melindungi seluruh wilayah dan warganya baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya sistem Khilafah yang dapat memberikan perlindungan tersebut sebagaimana sudah dibuktikan 13 abad yang lalu, konsep bernegara dalam Khilafah mampu menyatukan hampir 2/3 dunia. Khilafah memastikan tugas kepemimpinan dalam Islam adalah mengurusi urusan seluruh rakyat. Tidak dibolehkan ada gap antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembangunan harus merata, begitu juga pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Khilafah harus berupaya mengambil kembali SDA yang dikuasai asing, mengelolanya dan mengembalikan sebaik-baik hasilnya untuk kemaslahatan rakyat.
Walhasil, Khilafah dengan periayahan atau pemeliharaannya akan mampu mencegah munculnya benih-benih disintegrasi dan problem lainnya seperti yang selama ini terjadi di Papua. Wallahualam bissawab. []