Rakyat Tak Terurus, Pembangunan Infrastruktur Terus Berlanjut
Opini
Pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu urgen bagi masyarakat hanya akan menambah beban mereka dengan melonjaknya utang negara dan sejumlah pajak yang terus dipaksakan. Kondisi ini akan terus dirasakan masyarakat selama negara menerapkan aturan buatan manusia (kapitalisme)
Negara akan tetap memprioritaskan keinginan para kapitalis ketimbang kepentingan publik. Sebab, sistem ini menjauhkan masyarakat dari cara pandang kepada Tuhannya. Akhirnya terciptalah kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan
________________________
Penulis Nazwa Hasna Humaira
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Remaja
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pembangunan pusat atletik yang berlokasi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar) sepertinya tak lama lagi akan terealisasi. Meski, proses perizinan masih dalam tahap pengurusan, akan tetapi, Bupati Bandung Dadang Supritna memastikan pembangunannya berjalan kondusif. Hal ini, diberitahukan oleh Bupati Dadang Sutpriatna setelah menghadiri rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kementerian Koordinasi (Rakor) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia (RI), Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023). Ia berharap dengan adanya pusat latihan ini bisa memajukan olahraga di Indonesia. (Dikutip dari detikjabar, Kamis 04/05/2023)
Di samping tujuan pembangunan sarana atletik adalah untuk memajukan olahraga, lokasi yang dipilih pemerintah pun harus strategis. Lokasi yang jauh dari hiruk pikuk keramaian, dekat dengan pusat ibu kota serta memiliki udara sejuk memang banyak dijumpai di wilayah Bandung Jabar. Di antaranya, Pangalengan. Daerah Pangalengan telah lama menjadi target wisatawan berkunjung, perkebunan teh yang memanjakan mata menjadi salah satu alasan dibangunnya infrastruktur atletik tersebut. Karena, dapat berfungsi sebagai rute lari yang cocok untuk para atlet.
Pemerintah memberikan sarana dan prasarana bagi para atlet Indonesia agar mampu latihan dengan baik, karena selama ini pelatnas atletik selalu terkendala penggunaan Stadion Madya di Senayan.
Jika ditelaah, proyek pembangunan infrastruktur pelatihan atletik ini bukanlah hal yang perlu diprioritaskan selagi masih ada tempat yang mampu menunjang para atlet untuk latihan. Sedangkan urusan rakyat untuk memenuhi kebutuhannya adalah prioritas yang harus segera pemerintah selesaikan. Akan sangat tidak bermanfaat manakala pembangunan diprioritaskan tapi mengabaikan penderitaan rakyat akibat kebijakan lain yang memberatkan. Sebut saja misalnya kenaikan BBM, listrik, sejumlah bahan pokok, transportasi, mahalnya biaya pendidikan, kesehatan, juga minimnya perlindungan keamanan.
Bahkan tak sedikit pembangunan yang digalakkan pemerintah berakhir sia-sia atau tertunda, seperti pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta, proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara, megaproyek reklamasi Center Point of Indonesia (CPI), dan sebagainya. Kabarnya, masalah pembangunan ini terletak pada beberapa faktor yakni selain memakan biaya yang cukup fantastik, proyek-proyek ini sarat dengan kontroversi dan masalah sosial. Tak heran jika banyak mega proyek berakhir mangkrak atau jika selesai tak lama dijual karena beban utang sangat besar saat pembangunan.
Pemerintah harusnya berkaca dari beberapa proyek yang dianggap bermasalah. Terlalu terburu-buru dan tak memiliki pertimbangan matang berbuah pada kemubaziran dan infrastruktur yang kurang layak, padahal dana pembangunan sangat besar. Sebut saja misalnya infrastruktur jalan tol Bandung-Jakarta. Di samping mahalnya tarif yang dibebankan pada pengguna, kondisi jalan pun banyak yang rusak, bergelombang, dan terdapat tambalan di sana-sini. Bahkan beberapa gerbang tol dibiarkan kosong tak terpakai setelah gerbang tol baru dibuat.
Mungkin inilah yang dapat dilihat masyarakat bahwa sistem kapitalisme tak kayak diadopsi negara. Negara yang harusnya mementingkan kepentingan publik dalam kebijakannya seperti dalam pembangunan justru malah pro pada kemauan kapitalis yang notabene tak punya empati pada rakyat secara umum.
Pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu urgen bagi masyarakat hanya akan menambah beban mereka dengan melonjaknya utang negara dan sejumlah pajak yang terus dipaksakan. Kondisi ini akan terus dirasakan masyarakat selama negara menerapkan aturan buatan manusia (kapitalisme). Negara akan tetap memprioritaskan keinginan para kapitalisme ketimbang kepentingan publik.
Sebab, sistem ini menjauhkan masyarakat dari cara pandang kepada Tuhannya. Akhirnya terciptalah kehidupan yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga, pemahaman para penguasa mengenai tanggung jawabnya kepada rakyat dianggap sepele. Kebutuhan rakyat pun tak bisa terpenuhi secara menyeluruh, baik berupa sandang, pangan, atau papan.
Maka, wajar saja bila permasalahan dalam kehidupan di sistem kapitalisme tak mampu terselesaikan. Sebuah sistem yang cacat sejak lahir mana mungkin bisa diharapkan membawa perubahan atau kemaslahatan selain kerusakan di segala sektor.
Berbeda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Pembangunan infrastruktur bertujuan sebagai penyediaan layanan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan upaya perwujudan kesejahteraan. Syariat menetapkan bahwasanya penyediaan infrastruktur adalah tanggungjawab negara. Kewajiban negara pula untuk memilah infrastruktur mana yang urgen dan tidak. Ada dananya atau tidak. Artinya, tetap dilihat dari segi penting atau tidaknya pembangunan tersebut bagi kebutuhan masyarakat.
Negara dalam sistem pemerintahan Islam berupaya secara independen tanpa terikat dengan wilayah yang di dalamnya menganut paham lain. Sehingga, sistem Islam akan tetap terjaga kemurniannya dalam mengatur urusan rakyat. Pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, apakah bertentangan dengan hukum Allah atau tidak, atau memberikan kesejahteraan pada masyarakat atau tidak.
Bukti bahwa negara memprioritaskan pembangunan untuk publik dan tidak menzalimi rakyat adalah dua kisah brikut:
Dikisahkan, pembangunan infrastruktur pada masa akhir Kekhalifahan Utsmani, dunia Islam berupaya dipersatukan dengan jalur kereta api Hijaz. Diperintahkan oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1900, jalur kereta api Hijaz dibangun untuk memudahkan jemaah haji saat menuju Makkah. Sebelum itu, mereka melakukan perjalanan dengan menunggangi unta selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.
Atau kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab ra.. Saat itu ada seorang Yahudi tua yang mengadukan kesusahannya kepada pemimpin Umar bin Khattab, karena gubernur Mesir yang bernama Amr ibn al-Ash yang ingin membangun masjid megah, tapi di depannya terdapat sebuah tanah terbengkalai dengan sebuah gubuk tua milik orang Yahudi tersebut.
Gubernur Amr ibn al-Ash yang merasa tidak nyaman akan gubuk tua tersebut, akhirnya meminta orang Yahudi itu menjual kepadanya dengan penggantian lebih besar. Namun, ia menolak tawarannya, hingga Amr ibn al-Ash pun tetap menerapkan kebijakannya tanpa izin dari pemilik gubuk tua itu.
Dia menangis dan bertekad hendak mengadukan sang Gubernur kepada atasannya, pemimpin Umar di Madinah. Akhirnya, Khalifah Umar memberikan sebuah tulang berisi pesan yang akan disampaikan kepada Amr. Isi pesan itu membuat Amr menangis dan ketakutan. Lalu Umar ra. menyuruhnya untuk menghancurkan masjid tersebut juga membangun kembali gubuk milik orang Yahudi tersebut.
Jika dilihat dari kisah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam Islam (khalifah) mengambil tindakan tegas kepada bawahannya yang menyalahgunakan kekuasaannya. Pembangunan infrastruktur bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan atas kebutuhan masyarakat dalam menjalankan setiap aktivitasnya.
Demikianlah bukti konkret pemimpin yang menjalankan tugasnya sebagai raa'in sejalan dengan sabda Rasulullah saw.: "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya ...." (HR. Bukhari dan Muslim)
Wallahu'alam bi ash-shawwab. []