Mengungkap TPPO Berperangkap Magang
Opini
Apa yang dialami oleh mahasiswa korban TPPO telah mencoreng dunia pendidikan
Sejatinya magang merupakan sebuah proses untuk melatih peserta didik agar siap memasuki dunia kerja. Namun sayang begitu banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan oleh orang-orang yang berambisi menumpuk pundi-pundi materi
_________________________________
Penulis Elfia Prihastuti, S.Pd.
Praktisi Pendidikan dan Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) marak di negeri ini. Berbagai modus dipergunakan untuk menjerat. Diiming-imingi menjadi Asisten Rumah Tangga (ART), Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pekerja Seks Komersial (PSK) sampai Anak Buah Kapal (ABK). Sejak 5-17 Juni 2023 orang yang menjadi korban TPPO berjumlah sekitar 1.476 orang. Ini berdasarkan data Mabes Polri.
Terbaru, kasus perdagangan orang diungkap oleh Satuan Tugas (Satgas) TPPO. Perangkap yang digunakan program magang ke luar negeri yaitu Jepang dengan korban mahasiswa. Terungkapnya kasus ini diawali dengan laporan korban kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang. (Liputan6[dot]com, 28/6/2023)
Ternyata, TPPO dengan modus magang ini sudah berlangsung sejak 15 tahun yang lalu. Sasaran dari modus ini adalah anak SMK dan mahasiswa. Untuk SMK biasanya program magang di wilayah Asia Tenggara, sedangkan untuk mahasiswa di wilayah Asia Timur. Seperti Jepang dan Korea.
Magang Rawan Menjadi Celah TPPO
Program magang memang bercelah besar disalahgunakan untuk TPPO. Karena magang merupakan bagian dari program pendidikan itu sendiri. Jarang korban yang menaruh curiga dengan program ini. Bahkan setelah terjun, terkadang korban tidak menyadari kejanggalan dari program ini.
Kasus mahasiswa magang ke luar negeri Jepang baru disadari setelah mendapatkan fakta mereka tidak diperlakukan sebagai pemagang. Korban merasa diperlakukan sebagai buruh bukan magang. Perlakuan yang tidak manusiawi pun harus mereka alami, di antaranya mereka harus bekerja selama 14 hari. Sepekan mereka bekerja selama 7 hari, tidak ada libur. Tidak diperbolehkan melakukan ibadah. Waktu istirahat berkisar 10-15 menit.
Apa yang dilakukan pihak perusahaan terhadap para mahasiwa ini, akhirnya mendorong mereka untuk melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang. Atas laporan ini, akhirnya kasus TPPO bermodus magang terbongkar. Kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari pihak kampus yang telah mengirim mereka. Akhirnya, dua direktur Politeknik yang mengirim korban magang ke Jepang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.
Apa yang Salah?
Sungguh, apa yang dialami oleh mahasiswa korban TPPO telah mencoreng dunia pendidikan. Sejatinya magang merupakan sebuah proses untuk melatih peserta didik agar siap memasuki dunia kerja. Namun sayang begitu banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk meraup keuntungan oleh orang-orang yang berambisi menumpuk pundi-pundi materi.
Semua berawal dari orientasi pendidikan yang bertujuan menghasilkan output pendidikan yang siap memasuki dunia kerja. Maka yang menjadi standar keberhasilan output pendidikan, dilihat dari terserapnya mereka di dunia kerja. Maka magang dijadikan standar bergengsi bagi sebuah perguruan tinggi untuk mencari peserta didik. Akhirnya berbondong-bondonglah peminat masuk di perguruan tinggi itu. Dengan harapan mereka memperoleh pengalaman magang. Syukur jika pihak perusahaan menarik mereka sebagai karyawan tetap. Begitulah siklus dunia pendidikan dan dunia kerja.
Namun mereka tidak menyadari, bahwa sejatinya mereka hanya menjadi buruh. Tidak lebih dari itu. Perusahaan hanya butuh tenaga kerja murah yang siap kerja. Sedang para peserta didik butuh lapangan kerja. Hal itu sesuai dengan harapan mereka. Bisa bekerja setelah lulus dari pendidikan mereka. Terlihat sederhana. Namun faktanya tidak sesimpel itu. Masih banyak kendala yang harus dihadapi. Salah satunya menjadi korban TPPO.
Jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya hal ini merupakan sebuah pembajakan potensi generasi bangsa. Anak-anak muda yang seharusnya bisa melakukan hal yang lebih besar dari sekadar menjadi buruh, yaitu sebagai agen perubahan, akhirnya mencukupkan diri dengan kenyataan tersebut. Sementara negara amat minim dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja migran. Hal ini menjadikan program magang ke luar negeri membuka celah yang semakin besar bagi penyalahgunaan perdagangan orang.
Begitulah gambaran penerapan sistem kapitalisme. Semua aktivitas bermuara pada pencapaian materi. Kesuksesan individu diukur dari banyak materi yang diperoleh, tingginya jabatan, dan lainnya. Begitu pula dengan perputarannya, tidak dapat dilepaskan dari mindset meraup materi. Baik pihak perusahaan maupun pihak perguruan tinggi. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan untuk mengeruk keuntungan. Bagi pihak perusahaan, memperoleh keuntungan berupa tenaga kerja murah dan siap kerja. Sementara pihak kampus memperoleh persentase dari besaran gaji dengan modus dana kontribusi ke kampus.
Oleh karena itu, wajar jika kurikulum pendidikan disiapkan agar peserta didik siap dalam memasuki dunia kerja. Sementara, masalah karakter peserta didik hanya menjadi bagian kecil dari prioritas pendidikan. Bukan hal yang mustahil, dalam sistem ini, mudah sekali diboncengi sesuatu berbau materi. Sebab motif-motif kapitalistik sudah menjadi napas dalam sistem ini. Sementara nilai-nilai kebaikan nyaris tak menyentuh benak dan hati mereka.
Sistem Pendidikan dalam Islam
Berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme sekuler, sistem pendidikan Islam tidak berorientasi untuk pencapaian materi. Output pendidikan dalam Islam tidak dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja semata. Namun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dari sistem pendidikan Islam adalah SDM yang mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dengan keilmuan yang dimiliki.
Islam memandang keilmuan seseorang tidak dilihat dari besaran nilai uang yang dapat diraih. Namun karena Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Baik ilmu Islam maupun ilmu bebas nilai. Bahkan ilmu selalu beriringan dengan keimanan yang akan membawa manusia dalam kemuliaan dunia dan akhirat.
Untuk menuntut ilmu dibutuhkan sarana dan prasarana terbaik agar mampu menyangga peradaban. Islam menempatkan penguasa sebagai penggembala bagi rakyatnya. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana prasarana terbaik agar dihasilkan SDM yang dapat membangun peradaban terbaik dunia.
Oleh karena itu arah pendidikan Islam difokuskan untuk pembentukan kepribadian Islam. Agar SDM yang dihasilkan dapat mendukung tugas-tugas kekhalifahan. Tugas di dalam negeri, penerapan syariat sementara di luar negeri menyebarkan dakwah Islam.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, yang berbasis baitulmal negara dapat memastikan pembiayaan pendidikan gratis dan berkualitas menjadi fakta yang tak terbantahkan. Pendidikan praktis yang mendukung pembelajaran akan disediakan negara tanpa harus melibatkan pihak lain yang berharap keuntungan. Hanya dengan pendidikan tinggi Islam, yang mampu mengarahkan segala potensi yang bermanfaat dan benar. Wallahualam bissawab. [SJ]