Pemimpin, Bantu Rakyat Memahami Kemerdekaan Sejati
Opini
Bukankah seharusnya nikmat kemerdekaan yang telah didapatkan oleh bangsa Indonesia patut untuk disyukuri dengan menjaga kedaulatan negara. Sesungguhnya rakyat tidak tahu tentang kebijakan yang diambil, keberpihakan lebih kepada siapa. Rakyat hanya bisa merasakan betapa terengah-engahnya mereka menjalani kehidupan
Rakyat telah mempercayakan urusannya kepada negara dengan harapan dapat hidup makmur dan sejahtera. Namun, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Tingkat korupsi yang merajalela, aspirasi rakyat yang seakan tak ada ruang terus menghiasi ranah kebijakan di bumi pertiwi ini
_________________________
Penulis Inge Oktavia Nordiani
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kita patut bersyukur atas segala kesehatan dan kenikmatan yang bisa dirasakan hingga hari ini. Melewati tahun demi tahun baru yang diawali dengan bulan Muharram pada penanggalan Hijriyah dan bulan Januari di penanggalan Masehi. Pun hari ini kita disampaikan pada bulan Agustus yaitu bulan di mana kita negeri Indonesia mendapatkan kemerdekaan setelah bertahun-tahun dijajah oleh bangsa-bangsa.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertuang hal yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah dengan kalimat atas berkat rahmat Allah, itu menunjukkan tidak ada yang bisa mengubah keadaan kecuali Allah. Manusia hanya bisa berupaya untuk sungguh-sungguh mendapatkan sebuah kemerdekaan.
Hari ini memasuki bulan Agustus rakyat Indonesia diingatkan kembali akan berharga dan pentingnya sebuah kemerdekaan yang telah dirasakan semenjak 1945. Euforia kemerdekaan pun menghangat di mana-mana. Semangat perjuangan pun menggema merasuk dalam jiwa.
Pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia sudah benar-benar merdeka. Arti merdeka di KBBI adalah: bebas (dari perhambaan, penjajahan, dsb.), berdiri sendiri. Berdasarkan makna merdeka di atas menunjukkan merdeka sejatinya terbebas dari bentuk penjajahan apapun. Baik itu penjajahan fisik dan penjelajahan mental. Namun fakta membuktikan kondisi rakyat Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Euforia kemerdekaan semoga saja tidak hanya terjadi di dalam satu bulan ini.
Apabila kita telisik negara Indonesia menanggung hutang yang tidak sedikit yaitu Rp7.849,89 triliun. Hal itu sama artinya apabila dibebankan pada tiap warga negara maka tanggungan hutang setiap orang adalah Rp28 juta. Tentu nominal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih belum bebas berdiri sendiri karena ada hubungan ketergantungan dengan negara-negara lain yang tentu tidak gratis.
Bukankah seharusnya nikmat kemerdekaan yang telah didapatkan oleh bangsa Indonesia patut untuk disyukuri dengan menjaga kedaulatan negara. Sesungguhnya rakyat tidak tahu tentang kebijakan yang diambil, keberpihakan lebih kepada siapa. Rakyat hanya bisa merasakan betapa terengah-engah nya mereka menjalani kehidupan. Rakyat telah mempercayakan urusannya kepada negara dengan harapan dapat hidup makmur dan sejahtera. Namun fakta menunjukkan hal yang berbeda. Tingkat Korupsi Tsaqofah 4yang merajalela, aspirasi rakyat yang seakan tak ada ruang terus menghiasi ranah kebijakan di bumi pertiwi ini.
Kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih bertahan pada hari ini tidak lain karena sistem kapitalisme yang menjadi rujukan. World Bank melaporkan bahwa 40% warga Indonesia terkategori miskin dengan hitungan garis kemiskinan ekstrem ditetapkan sebesar 2,5 dolar AS per kapita per hari ini setara dengan Rp967.950 per kapita per bulan. Itu artinya warga yang berpenghasilan di bawah itu patut disebut sebagai miskin sesuai hitungan World Bank berarti ada 108 juta warga miskin Indonesia.
Dengan kata lain Indonesia masih belum benar-benar merdeka. Belum lagi mental-mental rakyat Indonesia yang masih tercemari oleh pemikiran-pemikiran materialisme yaitu segala sesuatu diukur dengan materi padahal sejatinya penduduk mayoritas Indonesia adalah muslim yang seharusnya menggunakan standar kehidupan yaitu halal dan haram. Kondisi serba sulit hari ini menyebabkan rakyat kesulitan untuk menjadikan standar kehidupannya menjadi halal dan haram. Oleh karena itu seharusnya pemerintah yang membantu menyinkronkan rasa dan tindakan rakyat agar sesuai dengan rel ajaran agama. Namun ini tidak akan terjadi ketika pemerintah lebih memilih menjalankan kebijakan dengan rujukan sistem kapitalisme. Satu-satunya jalan adalah kembali pada rujukan sistem hukum Allah yang akan mengantarkan pada kemerdekaan yang sejati.
Wallahualam bissawab. [GSM]