Tatkala Keamanan Data Terancam
Opini
Sungguh terancam hidup di negeri sendiri, sebuah negara yang katanya menjunjung kesejahteraan bagi seluruh umat. Namun pada faktanya tidak demikian
Segala aspek tidak baik-baik saja. Bahkan umat sendiri merasa tidak aman, tidak hanya manusianya tetapi juga data-data per individu umat pun demikian
_________________________________
Penulis Siti Nurtinda Tasrif
Kontributor Tetap Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Kampus
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Pada zaman sekarang dunia penuh dengan data-data rahasia setiap individu umat. Membuat setiap individu tentu memiliki data-datanya sendiri. Ada yang datanya disimpan melalui berkas fisik, ada juga data yang diinput dalam soft file. Sehingga tidak sedikit seluruh data yang dimiliki umat sudah terekam dalam internet.
Maka bukannya tidak mungkin setiap data bisa saja dibobol oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Data ini tak mustahil akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk nantinya. Misalkan saja, peningkatan penipuan. Dengan adanya pembobolan data bisa saja akan digunakan untuk menipu orang-orang yang dikenal bahkan keluarga korban bisa saja jadi sasarannya.
Misalkan saja bocornya data paspor warga Indonesia. Bocornya data tersebut cukup menyita perhatian masyarakat, pasalnya masyarakat mulai merasa tidak aman. Bahkan dalam negaranya sendiri. Sebagaimana yang penulis kutip dari Media bbc[dot]com (07/07/2023) bahwasanya sebanyak 34 juta data paspor diduga bocor. Kejadian berulang yang semestinya jadi momentum percepatan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), menurut pakar keamanan siber.
Pemerintah Indonesia sejauh ini mengatakan belum dapat menyimpulkan telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Namun, Vaksincom, sebuah perusahaan keamanan siber meyakini data yang dibocorkan ini “valid”, karena terdapat dua nomor paspor dan NIKIM yang hanya dipegang oleh pemilik dan otoritas.
“Kalau (pemerintah) menyangkal ini ibarat muka sudah bengap berdarah bilang ‘aku nggak apa-apa dipukul orang’. Percuma,” kata Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksincom. Validasi data paspor ini diperkuat pengakuan pakar dari lembaga riset keamanan siber dan komunikasi CISSReC, Pratama Persadha. Namanya berada di salah satu baris data file yang mengalami kebocoran data. “Sudah biasa juga, tapi kesal juga,” kata Pratama.
Sungguh terancam hidup di negeri sendiri, sebuah negara yang katanya menjunjung kesejahteraan bagi seluruh umat. Namun pada faktanya tidak demikian,. Segala aspek tidak baik-baik saja. Bahkan umat sendiri merasa tidak aman, tidak hanya manusianya tetapi juga data-data per individu umat pun demikian.
Bayangkan saja, sebegitu tidak mampunya negara dalam melindungi umat, dengan data-datanya saja bisa mengalami kebocoran seperti ini. Lalu sekiranya pada bagian mana umat bisa mengharapkan rasa aman kepada negara yang seperti ini. Sungguh ironis, negara bahkan tidak mampu untuk memberikan rasa aman bagi rakyatnya meski dalam segi data saja.
Jika data yang bocor ini adalah informasi sebulan yang lalu, maka bagaimana kabar dengan bulan ini? Pasalnya negara tidak pernah transparan dalam segala aspek termasuk kejelasan dalam kebocoran data paspor di atas. Ini membuat rakyat semakin bimbang dan mengalami penyimpangan kepercayaan kepada negara. Dilihat dari sisi negara tidak pernah menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat.
Tidak hanya mengenai masalah kebocoran data, namun masalah lainnya juga. Misalnya saja, terjadinya krisis moral oleh remaja, mahalnya kebutuhan pokok, salah sasaran penerima bansos, perzinaan dan berbagai kriminalitas lainnya. Negara tidak terlalu terlihat dari segi upaya yang maksimal dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
Semua karena pertentangan antara keadilan dan kepentingan. Dalam hati penguasa semua bercampur antara keadilan dan kebatilan. Namun dengan sistem sekularisme membuat kebatilan semakin kuat. Akhirnya keadilan menjadi pemanis janji ketika pemilu saja, sedang wajah aslinya adalah kebatilan oleh kepentingan baik para oligarki maupun korporasi.
Sistem sekularisme adalah pemisahan agama dari kehidupan yang meniscayakan pemisahan agama dari negara. Sehingga negara tidak pernah mengambil solusi yang berasal dari agama melainkan diambil berdasarkan materi, perkembangan zaman dan kemaslahatan individu saja. Maka sistem ini, hanya akan mengeluarkan solusi yang tidak akan ada kesudahan penyelesaiannya.
Maka tidak heran jika terjadi masalah tidak ada solusi yang fundamental diberikan, yang ada hanyalah solusi parsial atau sementara. Maka hendaklah negara segera sadar dan mencari secara maksimal seperti apa sebenarnya solusi fundamental itu atau solusi secara keseluruhan yang baku. Namun solusi seperti itu tidak bisa didapatkan dari kejeniusan manusia melainkan solusi yang berasal dari wahyu-Nya Allah Swt..
Sehingga solusi yang dimaksud itu adalah Islam. Satu-satunya agama yang sempurna dan di ridai oleh Allah Swt.. Agama yang di dalamnya tidak hanya berbicara mengenai akidah tetapi juga syariat. Syariat sendiri berisi seruan dari Allah Swt. dan Rasulullah saw. sebagai pembuat dan menetapkan hukum yang mengatur seluruh perbuatan hamba.
Bahkan dalam Islam sendiri, setiap umat berhak mendapatkan rasa aman untuk dirinya juga seluruh data-data yang bersifat pribadi. Maka untuk terjadinya kebocoran data, akan diurus setuntas-tuntasnya dan secara transparan sehingga umat tidak merasa khawatir dengan masalah yang menimpanya. Kemudian tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut dan akan menyelesaikannya semaksimal mungkin hingga tuntas.
Meski luar biasa pengaturan Islam, tetap saja umat belum bisa merasakannya. Karena Islam harus diterapkan terlebih dahulu dalam bingkai negara, sehingga negara akan menjalankan seluruh peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Islam. Negara yang dimaksud adalah Khilafah. Sebuah negara yang hanya menerapkan sistem Islam berikut peraturan yang terpancar dari padanya.
Khilafah akan menjamin kebutuhan, keamanan, kesehatan bahkan pendidikannya. Semua akan menjadi kebutuhan yang difasilitasi tanpa adanya pungutan biaya, bahkan jika umat cerdas dan bermanfaat bagi umat lainnya, maka negara akan memberikan tunjangan bahkan karya-karyanya akan diapresiasi dengan gaji yang sangat tinggi, saking luar biasanya pengaturan dalam Khilafah. Wallahualam bissawab. [SJ]