Pembangunan Infrastruktur, Mengkhianati Rakyat.
Surat PembacaInfrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan semua orang dan fasilitas yang tidak boleh dimonopoli oleh individu
Semua infrastruktur yang dibutuhkan oleh manusia wajib disediakan oleh negara karena merupakan fasilitas umum yang penggunaanya seharusnya bisa digratiskan seperti air bersih, listrik dan sejenisnya. Begitu juga fasilitas umum lainya seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya, semua itu adalah fasilitas yang disediakan oleh negara yang bisa dinikmati rakyat tanpa harus membayar mahal
_______________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Pembangunan infrastruktur Indonesia seringkali mengalami masalah, salah satunya pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan saat ini yaitu pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta yang mengalami pembengkakan biaya proyek. Pembengkakan biaya proyek yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) mencapai US $1.4-1.9 miliar, kini proyek tersebut diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar US$ 8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Untuk mengatasi pembengkakan biaya tersebut, PT KAI meminta agar dibiayai lewat Penanaman Modal Negara (PMN) 2022 (CNN Indonesia 3/9/2021)
Pembengkakan biaya proyek KCJB ini makin menambah deretan pilu penderitaan rakyat. Ketika pandemi rakyat merasa kesulitan dalam eonomi juga kesulitan dalam aspek kesehatan.Kini, ditambah lagi dengan pembengkakan biaya proyek yang sangat besar dengan merogoh kantong negara. Bisa dipastikan kepada siapa negara akan mencari dananya, kalau bukan dari rakyat melalui pajak yang makin berat. Padahal, proyek KCJB ini tidak mendesak sama sekali, karena sudah banyak alat transportasi yang bisa digunakan untuk Bandung-Jakarta misalnya dengan kendaraan pribadi, travel, bus, kereta, hingga pesawat.
Ketika merencanakan suatu proyek, penguasa melakukan perhitungan yang akurat apa proyek itu benar-benar dibutuhkan dan memberi manfaat untuk rakyat atau malah memberi madarat dan membebani rakyat. Seharusnya penguasa juga selalu ingat bahwa setiap uang yang dikelola oleh negara adalah amanat dari rakyat. Di mana kekuasaan yang berada ditangannya harus dijalankan atas dasar amanah untuk rakyat dan semata-mata perintah Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Namun, sifat amanah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan memang tidak ada pada penguasa sistem kapitalisme saat ini. Karena mereka berorientasi hanya pada materi saja, sehingga penguasanya terdidik dengan pemikiran kapitalisme yang memprioritaskan keuntungan semata bukan untuk rakyat. Kepentingan yang digunakan hanya untuk segelintir orang diantaranya para pemilik modal. Inilah yang dilakukan penguasa walaupun tidak urgent dan biaya membengkak proyek tersebut akan tetap dilanjutkan sebab yang berkepentingan adalah para kapitalis.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam infrastruktur adalah fasilitas umum yang dibutuhkan semua orang dan fasilitas yang tidak boleh dimonopoli oleh individu. Semua infrastruktur yang dibutuhkan oleh manusia wajib disediakan oleh negara karena merupakan fasilitas umum yang penggunaanya seharusnya bisa digratiskan seperti air bersih, listrik dan sejenisnya. Begitu juga fasilitas umum lainya seperti jalan raya, laut, udara, dan sejenisnya, semua itu adalah fasilitas yang disediakan oleh negara yang bisa dinikmati rakyat tanpa harus membayar mahal. Sungguh, Islam adalah sistem yang bisa mensejahterakan rakyat. Wallahualam bissawab. [Dara]
Penulis Nia Kania
Pegiat Literasi Kabupaten Bandung