Tragedi Rempang, Pembangunan Kapitalistik
Opini
Umatlah yang menjadi korban utama dan pertama dengan berbagai kerusakan ini
Dalam pembangunan kapitalistik nyaris tidak ada kamus misi membangun manusia dan lingkungan. Wajar, kondisi sebaliknya, manusia di sekitar lokasi yang kaya akan sumber daya alamnya pasti mengalami pemiskinan dan pembodohan. Plus rusaknya lingkungan karena eksploitasi dan limbah
________________________________
Penulis Siti Mukaromah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Bulan September bulan berduka bagi warga Rempang, Batam. Bentrokan antar warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau pecah dengan aparat yang bersenjata laras panjang dan semprotan gas air mata untuk mempertahankan tanah kelahirannya yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya untuk direlokasi investasi pembangunan. Pastinya tragedi ini akan menyisakan trauma warga Rempang.
Dikutip dari cnnindonesia[dot]com (07/09/2023), duduk perkara konflik pulau Rempang. Peristiwa itu terjadi akibat konflik atas lahan rencana pembangunan kawasan Eco City, rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City mencuat sejak tahun 2004. PT. Makmur Elok Graha kala itu, menjadi pihak swasta yang digandeng pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam bekerja sama.
Pembangunan Rempang Eco City kini masuk dalam Program Strategis Nasional sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080.Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik Cina, Xinyi Group.
Diperkirakan investasi proyek itu mencapai US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun. Berdasarkan situs BP Batam, proyek ini memakan 7.572 hektare lahan Pulau Rempang atau 45, 89 persen dari keseluruhan lahan pulau Rempang yang memiliki luas sebesar 16.500 hektare. Demi pengembangan proyek ini, sejumlah warga terdampak harus direlokasi.
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyatakan, sebagai kompensasi pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi. Lantaran situasi yang tidak kondusif polisi menembakkan gas air mata. Dampak dari gas air mata tersebut juga ada tempat pendidikan sekolah anak-anak yang sedang menjalankan aktivitas belajar.
Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit, yang diklaim aparat terbawa angin. Dalam video akun Twitter YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) tampak sejumlah warga mengalami luka dan beberapa orang diangkut ke mobil berjeruji.
Kabid Humas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, bentrokan pecah lantaran kelompok sejumlah warga yang menolak pengukuran melakukan blokade di Jembatan Trans Barelang. Pada tanggal (11/09/2023) bentrokan kembali pecah antar warga yang menolak proyek tersebut dengan aparat gabungan. Masa menggelar aksi demonstrasi menuntut tujuh warga yang sebelumnya ditangkap dan jadi tersangka untuk dibebaskan.
Salah satu warga bernama Khazaini mengatakan hingga kini 16 kampung menolak untuk untuk direlokasi, dan mengeklaim kampung yang mau digusur telah berdiri sejak 1834. Menurutnya, pernyataan polisi soal ganti rugi baru klaim sepihak yang diterima dari BP Batam. Khazaini pun mengatakan warga yang terancam tergusur akibat pembangunan PSN tersebut tidak mendapat ganti rugi.
Besarnya arus inisiatif pembangunan infrastruktur megah berbasis investasi asing di negeri muslim terbesar ini penting diketahui publik. Rempang Eco City (REC) dengan investasi dari Cina yang membawa konsekuensi harus merelokasi 5.000-10.000 warga ke pulau Galang, karena merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek ini sedang dimasifkan di negeri-negeri Asia Tenggara. Dalam koridor yang sama dengan KTT ASEAN 2023 bertema ASEAN sebagai Epicentrum of Growth atau pusat pertumbuhan. Maka dari itulah pembangunan rantai pasok diperkuat dan infrastruktur digenjot. Inisiatif semua ini ironisnya dilakukan dengan "mengemis" investasi asing.
Walhasil, proyek-proyek ini dibangun tampak megah, padahal berbiaya tinggi keberadaannya, bahkan menjadi beban ekonomi, minim manfaat dan ekologi secara jangka panjang.
KTT ASEAN 2023 merupakan salah satu forum yang memberikan karpet merah pada proyek-proyek ini. Presiden Indonesia bahkan dengan gembira mengungkapkan hasil KTT ini adalah sejumlah 93 proyek senilai USD38,2 miliar atau Rp2.118 triliun. Proyek-proyek ini dipastikan megah, akan tetapi menyengsarakan rakyat.
Berdasarkan catatan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada tahun 2022 terdapat 32 konflik agraria. Sebelas di antaranya terkait dengan PSN (Proyek Strategis Nasional). Konflik mencapai luasan 102 ribu hektare dan berdampak pada 28 ribu keluarga. Mungkin KTT ASEAN bisa menjanjikan berkembangnya pusat pertumbuhan di kawasan. Tetapi, juga terbukti jelas mengabaikan inti pusat permasalahan, yakni keberlangsungan kesejahteraan hidup rakyat kecil yang lemah.
Menjadi pertanyaan besar publik "Mengapa penguasa negeri ini menyambut Cina dengan Gala Dinner megah, sedangkan menghadapi rakyatnya sendiri dengan tembakan gas air mata, dan pasukan bersenjata?"
Kalau mau jujur, sisi penting lain yang paling lebih mendasar adalah akibat terjadinya sekularisasi proyek-proyek pembangunan tidak sama sekali mengindahkan ajaran Islam. Pembangunan kapitalistik apalagi adalah urat nadi penjajahan ekonomi dan budaya yang harus dibayar mahal oleh umat di tanah muslim.
Umatlah yang menjadi korban utama dan pertama dengan berbagai kerusakan ini. Dalam pembangunan kapitalistik nyaris tidak ada kamus misi membangun manusia dan lingkungan. Wajar, kondisi sebaliknya, manusia di sekitar lokasi yang kaya akan sumber daya alamnya pasti mengalami pemiskinan dan pembodohan. Plus rusaknya lingkungan karena eksploitasi dan limbah.
Islam melarang pembangunan berbasis investasi asing. Apalagi yang mengandung utang ribawi. Pembangunan dalam Islam mengutamakan pembangunan manusia di atas pembangunan ruang dan fisik. Dalam Islam, pembangunan bertujuan untuk ibadah kepada Allah.
Pembangunan faktor memandu nilai perputaran sesuai akidah Islam dan perputaran harta pembangunan yang merata sesuai syariat Islam. Manusia harus menjadi pusat pembangunan dalam rumus ini. Karena ketika arus pembangunan bergerak di dalam poros materi dan benda, manusia maka menjadi unsur yang paling tidak berharga. Baik di dalam masyarakat maupun di luarnya.
Kerakusan terhadap harta dan ambisi pada kemegahan materi sejatinya adalah perusakan bukan pembangunan. Diriwayatkan dalam hadis dari Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing lebih merusak terhadap agama dan kedudukan." (HR. At-Tirmidzi)
Pemimpin dalam Islam adalah pelindung bagi rakyatnya, baik dalam masalah agama maupun dalam urusan dunia. Rakyat juga memiliki hak-hak lain yang menjadi kewajiban penguasa untuk memenuhi pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan sesuai dengan kemampuannya.
Rasulullah saw. mendoakan kebaikan untuk penguasa yang berbuat baik kepada rakyatnya, dan mendoakan keburukan buat penguasa yang berbuat buruk kepada rakyatnya.
Di dalam hadis riwayat Muslim no. 142, bahwa tidak ada seorang hamba yang Allah memberikan kekuasaan kepadanya mengurusi rakyat, pada hari dia mati itu menipu rakyatnya, kecuali Allah haramkan surga atasnya. Makna hadis ini menunjukkan 'diharamkan surga' dan 'bukan dari kami' menunjukkan bahwa perbuatan curang tersebut merupakan kezaliman dan dosa besar.
Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 141, "Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin."
Wallahualam bissawab. [SJ]