FGD Forum Doktor ke-40 : ”Dinasti Politik dan Bencana Demokrasi, Inilah Cara Mengatasi”
News.png "FGD Forum Doktor ke-40 : ”Dinasti Politik dan Bencana Demokrasi, Inilah Cara Mengatasi”")
Islam sebagai agama memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk tata pemerintahan yang adil, partisipatif, dan transparan
Meski, tidak secara khusus mengomentari masalah politik dinasti. Prinsip-prinsip tersebut dapat membantu mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga (yang membuat negara rapuh oleh disrupsi) dan mencegah menjalarnya korupsi
_______________________________
.png)
KUNTUMCAHAYA.com, NEWS -FDMPB- “Demokrasi itu merupakan paham derivasi dari ideologi sekularisme, yang nanti melahirkan kapitalisme dalam konteks ekonomi. Kemudian liberalisme dalam konteks perilaku,” Assoc Prof. Fahmy Lukman membuka diskusi pada Sabtu (11/11/2023).
FGD Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) ke-40 membahas topik yang hangat. Berkaitan dengan “Politik Dinasti dan Bencana Demokrasi”. Hadir juga sebagai narasumber Prof. Dr. Suteki, M.Hum. (Pakar Hukum), Prof. Dr. Fahmi Amhar (Cendekiawan Muslim), Dr. Ahmad Sastra, M.M. (Ketua FDMPB), Dr. M. Ryan, M.Ag. dan (Ahli Politik Islam).
Dr. Fahmy menegaskan kebenaran dalam demokrasi bersifat relatif. Senantiasa berubah-ubah disebabkan perubahan waktu dan tempat. Tidak jarang demokrasi berubah standar nilainya berdasarkan kepentingan.
“Berkaitan dengan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebenarnya demokrasi menjadi alat mendominasi dunia. Bahkan, AS menempuh berbagai macam cara seperti menggulingkan lebih dari 50 pemerintahan yang dipilih secara demokratis di belahan dunia lainnya,” terangnya.
Jika merujuk pada dinasti politik maknanya merujuk pada kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang mempunyai hubungan kekerabatan.
“Misalnya, ayah yang mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Biasanya dalam sistem monarki atau kerajaan. Hal itu mengacu pada kondisi yang sengaja dikonstruksikan kekuasaan hanya dikuasai oleh satu keluarga. Tendensinya itu negatif,” jelas Dr. M. Ryan.
Dinasti politik seharusnya ditolak. Hal ini akan memberikan ruang kepada pihak yang memiliki potensi malpraktik (pemerintahan). Seseorang menjadi pemimpin karena koneksitas keluarga bukan karena prestasi dan kompetensi.
Prof. Fahmi Amhar menegaskan untuk mengantisipasi politik dinasti untuk memperkuat lembaga-lembaga yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menerapkan aturan yang mengontrol kekuasaan berlebihan dari satu keluarga. Reformasi kebijakan dan pendidikan politik juga dapat membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan inklusif.
Islam sebagai agama memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk tata pemerintahan yang adil, partisipatif, dan transparan. Meski, tidak secara khusus mengomentari masalah politik dinasti. Prinsip-prinsip tersebut dapat membantu mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga (yang membuat negara rapuh oleh disrupsi) dan mencegah menyebarnya korupsi.
Lebih lanjut, Prof. Fahmi Amhar menjelaskan cara Islam mencegah politik dinasti. Pertama, keadilan dan meritokrasi. Kedua, partisipasi masyarakat. Ketiga, transparansi dan pertanggungjawaban. Keempat, rotasi kekuasaan. Kelima, kritik terhadap nepotisme.
“Islam memiliki cara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan hanya pada satu keluarga (dinasti) yang dapat merapuhkan negara dan mempermudah korupsi. Namun, realitanya ditentukan oleh seberapa dalam ketakwaan para elit dan keberanian masyarakat untuk melakukan dakwah kontrol sosial,” terangnya.
Acara FGD Forum Doktor ini memberikan edukasi komprehensif. Kepedulian Doktor Muslim Peduli Bangsa ini menjadi jawaban atas keresahan publik selama ini. Wallahualam bisssawab. [HK] MKC-Dara