Simpatisan Bertikai, Elite Politik Berdamai
Opini
Pemilu dalam sistem demokrasi adalah pertarungan serius untuk sebuah kemenangan. Cara apa pun ditempuh demi memenangi pertarungan itu
Bagi simpatisan, dukungan sampai titik darah penghabisan pada partai atau capres-cawapres merupakan bentuk keseriusan upaya untuk memenangkan jagoannya. Walaupun pada akhirnya mereka harus menelan rasa kecewa ketika partai atau capres-cawapres yang didukungnya melakukan pengkhianatan
___________________________________
Penulis Elfia Prihastuti, S.Pd.
Kontributor Tetap Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan
KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - "Cebong", "kampret", "kadrun". Itulah istilah yang digunakan dalam pertikaian para simpatisan partai atau capres-cawapres menjelang Pemilu 2019. Label-label itu kerap disematkan pada simpatisan lawan. Dalam forum-forum diskusi, wawancara di televisi, tulisan-tulisan di media dan yang lainya. Isu pertikaian para simpatisan memang cenderung memanas menjelang pemilu. Beruntung, konflik-konflik simpatisan hanya sebatas perang opini.
Jelang Pemilu 2024, perang simpatisan tidak hanya cukup dengan bersilat lidah dan saling berbalas opini di dunia maya, tapi juga bentrok fisik dan pengrusakan fasilitas publik. Bentrokan massa simpatisan terjadi di Muntilan Magelang, Jawa Tengah. Aksi saling lempar batu menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Akibat kekisruhan ini, tiga rumah warga jendelanya pecah dan 11 sepeda motor mengalami kerusakan. (Republika, 15/10/2023)
Bentrok diduga melibatkan dua kelompok simpatisan partai. Laskar PDIP Jogja (BSM dan Bregodo Wirodigdo) yang baru saja menghadiri acara di Mungkid dengan GPK (Gerakan Pemuda Kabah) Militan. Kedua kelompok tersebut sempat terjadi gesekan. Hingga aksi anarkis terjadi.
Rentan Pertikaian
Pemilu di negeri ini telah berlangsung sejak tahun 1955. Dalam kurun itu hingga sekarang tak jarang diwarnai pertikaian. Seolah kehabisan nalar, pesta demokrasi menjadi pertarungan hidup dan mati. Keberpihakan simpatisan yang terlalu berlebihan terhadap partai atau capres-cawapres tak pelak menimbulkan gesekan dan riuh persengketaan. Hal yang demikian ditampakkan dengan jelas pada Pemilu 2019.
Dalam Pemilu 2019 melibatkan dua kubu. Pertarungan opini terjadi sedemikian sengitnya menjagokan capres-cawapres favorit masing-masing. Dari sinilah memunculkan dua istilah. 'Cebong' sebutan untuk para simpatisan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Sementara 'kampret' untuk menyebut simpatisan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno.
Begitu pula jelang Pemilu 2024, kegiatan-kegiatan simpatisan partai atau capres-cawapres mulai marak di masyarakat. Aktivitas itu dimaksudkan untuk meraih dukungan rakyat terhadap partai maupun capres-cawapres yang diusung partai. Hanya saja patut dicatat, gesekan-gesekan sepele yang melintas akan menyeret pada aktivitas anarkis sebagaimana yang terjadi di Muntilan.
Sebab keberpihakan para simpatisan seolah membabi-buta. Semua itu didorong oleh emosional, simbol dan figur. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sebenarnya rakyat tidak memiliki pemahaman yang benar tentang arah dan tujuan partai sebagai alasan mendukungnya. Maka dari itu sangat lazim pertikaian seringkali terjadi di kalangan grassroots sebagai simpatisan.
Simpatisan Bertikai, Elite Politik Berdamai
Pemilu dalam sistem demokrasi adalah pertarungan serius untuk sebuah kemenangan. Cara apa pun ditempuh demi memenangi pertarungan itu. Bagi simpatisan, dukungan sampai titik darah penghabisan pada partai atau capres-cawapres merupakan bentuk keseriusan upaya untuk memenangkan jagoannya. Walaupun pada akhirnya mereka harus menelan rasa kecewa ketika partai atau capres-cawapres yang didukungnya melakukan pengkhianatan.
Sementara para elite politik mempunyai cara sendiri untuk memenangi Pemilu. Tampaknya ungkapan "tidak ada teman sejati, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi", begitu melekat kuat di kalangan elite politik.
Itulah sebabnya, elite politik justru melakukan kerja sama meski harus mengkhianati pendukungnya. Mereka menjadi amnesia terhadap dukungan simpatisan yang melakukan pembelaan hingga pada tetes darah penghabisan. Semua dilakukan demi memenangi kontestasi Pemilu.
Seperti yang terjadi pada pemilu 2019. Setelah dukungan para simpatisan yang luar biasa diberikan pada Prabowo, justru dikhianati Prabowo dengan bergabung pada kabinet Jokowi. Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya pendukung sosok yang tampak seperti macan itu. Mereka telah menaruh harapan besar. Tapi apa ending-nya? Padahal waktu itu dukungan datang dari para tokoh-tokoh Islam.
Dulu kawan, sekarang lawan. Dulu diremehkan sekarang diagungkan. Bahkan pada pihak yang menghancurkan sekalipun, jika saatnya merapat untuk memenangi pemilu tetap harus dilakukan.
Pemilu 2024 pun diawali pertikaian simpatisan dua partai. Sementara elite politik tampaknya juga mengalami gesekan. Ada manuver di dalam partai terbesar negeri ini. Sehingga menimbulkan sedikit riuh di media massa. Demikianlah partai-partai demokrasi. Begitu syarat dengan berbagai kepentingan.
Kapan Kita Belajar
Setelah bangsa ini dipertontonkan drama di berbagai episode Pemilu, tidak cukupkah membuat kita belajar. Sejatinya tidak ada partai ideal, selama berada dalam sistem demokrasi. Sebab politik dalam pandangan sistem ini adalah meraih kekuasaan yang setinggi-tingginya. Tak ayal dikatakan bahwa politik demokrasi identik dengan politik kepentingan.
Tidak ada partai atau calon pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. Mereka hanya berpikir pragmatis untuk mencari peluang yang bisa dimanfaatkan untuk duduk di kursi kekuasaan. Rakyat hanya diperlukan suaranya menuju kursi empuk yang diinginkan.
Sifat fanatisme berlebihan terhadap partai dan sosok tertentu, tidak akan menjadikan masa depan menjadi lebih baik. Justru rakyat yang mengalami kerugian. Fakta-fakta yang ada seharusnya membuat kita belajar, bahwa tidak ada kebaikan yang bisa diambil dari penerapan sistem demokrasi.
Partai Politik dalam Islam
Syaikh Taqiyyuddin An Nabhani dalam kitabnya Mafaahim as Siyaasiyah menyebutkan definisi politik (siyasah) dalam pandangan Islam adalah ri"aayatu as syu'uuni al ummah atau pemeliharaan urusan-urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pemeliharaan urusan umat di dalam negeri atau politik dalam negeri dilakukan dengan cara menerapkan mabda' (akidah yang menghasilkan sistem peraturan hidup) Islam. Sedangkan pemeliharaan urusan umat di luar negeri atau politik luar negeri dilakukan dengan cara membentuk hubungan dengan negara-negara lain dan menyebarkan mabda Islam ke seluruh dunia.
Dalam sistem Islam pemeliharaan urusan umat tersebut secara praktis dilakukan oleh negara saja. Sedangkan umat berfungsi melakukan suatu kontrol yang dikenal dengan istilah muhasabah yakni aktivitas menasehati penguasa, mengkritiknya, dan meluruskannya. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapa saja di antara umat atau rakyat termasuk partai politik.
Bahkan dalam pandangan Islam aktivitas muhasabah ini dikategorikan sebagai amar makruf nahi mungkar yang paling besar dan pelakunya bisa mendapatkan gelar sayyidus syuhada (pimpinan para syuhada).
Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda adalah "Hamzah dan seseorang yang berdiri di depan penguasa jahat dia menasihati dan penguasa itu membunuhnya." (HR. Ath Thabrani)
Muhasabah adalah fungsi utama partai politik dalam sistem Islam di samping beramar makruf nahi mungkar dan menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang nonmuslim baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagaimana firman Allah Swt.:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung."
Keberadaan partai politik di tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting. Sebab selain melakukan fungsi-fungsi tadi, parpol senantiasa meningkatkan kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kualitas berpikir umat dengan pembinaan dan tabligh-tabligh yang dilakukan.
Sehingga umat Islam menjadi umat yang muffakirah (punya tradisi berpikir) yang kritis dan konsepsial. Dalam memelihara urusan umat yang muffakirah, Khalifah tidak akan seenaknya dalam menjalankan tugas, tetapi harus memerintah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Apalagi mengkhianati, menipu dan membodohi mereka. Wallahualam bissawab. [SJ]