PHK Massal Buah Busuk Sistem Ekonomi Kapitalis
Surat Pembaca
Di tengah kecemasan ini, pemerintah pun tak bergeming. Tidak menjadi perisai hakiki bagi rakyatnya yang terlunta-lunta dalam jeratan kesulitan hidup
Pengelolaan SDA yang diserahkan pada pihak asing, semakin memperkeruh permasalahan lapangan pekerjaan bagi rakyat
___________________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Memasuki tahun 2024, pemuda usia produktif masih dilanda kecemasan akan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Namun, ternyata bagi seorang pekerja pun tidak ada jaminan baginya akan terus bertahan di dunia kerja.
Sebuah survei dilakukan oleh Resume Builder. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa hampir 4 dari 10 perusahaan mungkin saja akan melakukan PHK pada tahun 2024. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya resesi. Sebagian besar lainnya mengatakan akan melakukan pembekuan perekrutan pada tahun 2024. (cnbcindonesia[dot]com, 29/12/2023)
Pertimbangan PHK mereka ambil dengan alasan mengantisipasi resesi agar perusahaan tidak merugi. Ada pula perusahaan yang memilih AI sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Serbuan produk impor pun menjadi alasan PHK dipilih menjadi sebuah "jalan ninja" agar perusahaan dapat terus bertahan.
Semua alasan di atas muncul karena para pengusaha jelas tidak mau merugi. Mereka mengutamakan keselamatan perusahaannya tanpa memikirkan para pekerja. Inilah efek samping diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Hukum rimba digunakan dalam sistem merusak ini, yang kuat akan menang.
Di tengah kecemasan ini, pemerintah pun tak bergeming. Tidak menjadi perisai hakiki bagi rakyatnya yang terlunta-lunta dalam jeratan kesulitan hidup. Pengelolaan SDA yang diserahkan pada pihak asing, semakin memperkeruh permasalahan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Rakyat hanya menjadi penonton saat SDA dikeruk oleh asing. Hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa ikut berpartisipasi, itu pun hanya sebagai buruh. Padahal tugas utama pemerintah adalah menjadi periayah rakyatnya. Bukan malah melindungi para kapitalis.
Islam menekankan bahwa penguasa adalah pelayan rakyat. Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam, maka kesejahteraan rakyat bukanlah hal yang mustahil. Pengelolaan SDA dilakukan oleh pemerintah, dan hasilnya akan digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya.
Dengan kemandirian dalam pengelolaan SDA saja maka dengan sendirinya akan tercipta lapangan pekerjaan. Sehingga kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya lapangan pekerjaan pun tertunaikan.
Sekalipun dalam era kemajuan teknologi, pemerintah dalam sistem Islam akan mengantisipasi hal tersebut agar tidak mengganggu penyediaan lapangan pekerjaan. Wallahualam bissawab. [SJ]
Mutia Syarif
Blitar Jawa Timur