Nilai Fantastis Program Makan Siang Gratis
Opini
Selain diprediksi memakan anggaran besar, program tersebut berpotensi tidak tepat sasaran karena semua kalangan mendapat makan siang
Selain itu, program ini juga berpeluang menjadi lahan baru yang bisa dikorupsi oleh para oknum.
_________________________
Penulis Suci Halimatussadiah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pemerhati Umat
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Wacana program makan siang dan susu gratis hingga hari ini masih menjadi topik bahasan yang menarik bahkan cenderung menimbulkan polemik. Menurut sebagian kalangan, program tersebut hanya akan memberatkan APBN.
Dikutip dari kompas.com (07/3/2024), mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla, seakan mempertanyakan kemampuan keuangan negara untuk membiayai program makan siang gratis yang dijanjikan oleh Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden dari nomor urut 2.
Bukan tanpa alasan, menurutnya APBN akan menghadapi tantangan berat jika program tersebut dipaksakan karena ongkos program makan siang gratis ini tidak sedikit, bahkan ditaksir mencapai Rp400 triliun. Seperti diketahui bersama, saat ini saja keuangan negara sudah terbebani dengan pembayaran cicilan beserta bunganya yang tentu membuat ruang fiskal makin sempit.
Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa program makan siang gratis tersebut diusulkan menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) afirmasi. Andreas Hugo Pareira, selaku anggota komisi X mengatakan tidak habis pikir dengan usulan makan siang gratis jika harus menggunakan dana BOS. Bahkan, Andreas berseloroh, “Sekalian saja pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui kementerian yang baru.”
Ya, kenyataannya anggaran di Kemendikbudristek saja tidak akan cukup membiayai program makan siang gratis, apalagi mau mengandalkan dana BOS. Hal itu dikarenakan anggaran makan siang gratis jauh lebih tinggi daripada anggaran yang diterima Kemendikbudristek. Kebijakan mengalokasikan dana BOS untuk membiayai program makan siang gratis perlu pengkajian yang lebih serius dan mendalam.
Jika dana BOS dipotong untuk program makan siang gratis, justru berakibat pada gaji guru honorer yang saat ini masih tidak layak akan makin memprihatinkan.
Sejatinya program ini tergolong baru. Oleh karenanya, perlu dirancang secara lebih detail termasuk dari mana pos anggaran yang akan diambil. Jangan tiba-tiba mengambil pos anggaran yang sudah ada sebelumnya.
Adanya program makan siang gratis untuk anak sekolah sebenarnya satu hal yang baik jika output-nya tepat sasaran sehingga ke depannya anak-anak sekolah bisa mendapatkan jaminan makan siang yang bergizi dan setara. Namun, jika melihat realitas yang ada saat ini, program makan siang gratis sesungguhnya akan sulit terealisasi mengingat anggaran yang dibutuhkan sangat besar.
Sejauh ini, program tersebut bukanlah sebuah masalah mendesak. Sebab, faktanya banyak kaum ibu dan bayi yang lebih membutuhkan kepedulian pemerintah guna terlepas dari ancaman stunting.
Banyak kalangan meragukan program makan siang gratis tersebut. Selain diprediksi akan memakan anggaran yang sangat besar, program tersebut berpotensi tidak tepat sasaran karena semua kalangan mendapat makan siang. Selain itu, program ini juga berpeluang menjadi lahan baru yang bisa dikorupsi oleh para oknum.
Dalam perspektif ekonomi Islam, siapa pun yang berkuasa wajib melaksanakan politik ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok rakyat secara sempurna, bukan sekadar makan siang saja. Jaminan tersebut meliputi seluruh kebutuhan rakyat seperti sandang, pangan, dan papan, bahkan negara wajib membayarkan utang individu yang meninggal dan tidak punya ahli waris.
Dalam politik ekonomi Islam, jaminan kesejahteraan itu mutlak harus dilakukan oleh penguasa. Oleh karena itu, sudah semestinya perubahan yang digaungkan bukan hanya perubahan individu, tetapi perubahan sistem. Kita wajib mewujudkan perubahan sistem yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan, bukan hanya makan siang gratis, tetapi seluruh kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan setiap individu rakyat.
Semua itu hanya ada dan bisa terwujud dalam sistem ekonomi Islam. Sementara itu sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan secara sempurna jika negara menerapkan sistem politik Islam. Hal ini hanya bisa diterapkan apabila umat Islam menerapkan syariat Islam secara kafah.
Oleh karena itu, mewujudkan hak-hak rakyat hanya bisa terealisasi ketika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan sehingga yang dijamin itu bukan hanya makan siang dan bukan hanya siswa sekolah, tetapi seluruh rakyat.
Seperti sabda Rasulullah saw.
“Imam (kepala negara) itu laksana penggembala dan dialah penanggung jawab rakyat yang digembalakannya.” (HR. Bukhari).
Kepemimpinan menurut sabda Rasulullah saw. tersebut di atas adalah konsep pemeliharaan urusan rakyat yang tidak hanya berdimensi dunia, tetapi mencakup akhirat.
Dalam Islam, seorang pemimpin bukanlah orang yang sibuk menghitung dan menikmati berbagai fasilitas yang diterima dari uang rakyat lantaran kedudukannya. Bukan pula orang yang menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri dan keluarganya. Dia pun tidak akan menjadikan jabatan sebagai sarana guna mengokohkan kekuasaan diri dan kelompoknya serta mengeksploitasi rakyat.
Dari segi hak atas kekayaan, pemimpin sama saja dengan rakyat, tidak mempunyai kelebihan apa pun. Dia hanya mendapatkan kompensasi yang layak sebagai ganti atas seluruh waktu dan perhatian yang dia curahkan untuk rakyat. Dia tahu bahwa pahala yang besar akan ia dapatkan jika menjadi pemimpin yang amanah.
Maka, jika kita ingin menghadirkan sosok pemimpin yang sesuai dengan sabda Nabi tersebut yang harus kita lakukan adalah mengubah sistem kapitalisme saat ini dengan sistem Islam yang akan menjamin kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi semua kebutuhan pokok. Hanya dengan sistem Islam semua itu akan dapat terwujud.
Wallahualam bissawab. [GSM]