Tren Kasus DBD dalam Kapitalisme
Opini
Bertambahnya kasus DBD akibat rendahnya literasi masyarakat dan edukasi yang belum optimal dari pemerintah
Minimnya pengetahuan terbaru seputar DBD akan menurunkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ini
____________________
Penulis Siti Mukaromah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Kasus DBD di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Dikutip dari Liputan6.com.(25/3/2024), 4 warga meninggal dunia karena DBD, Dinkes Bogor gencarkan brantas sarang nyamuk.
Pemberantasan sarang nyamuk (PSN) gencar dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Jawa Barat, usai warganya meninggal dunia dan terinfeksi demam berdarah dengue (DBD). Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Bogor Adang Mulyana mengatakan, upaya memberantas sarang nyamuk yang dilakukan juga mencakup penyuluhan, larvasida, dan fogging. Selama periode Januari-Februari 2024, sebanyak 4 orang warganya meninggal dunia, karena terjangkit DBD setelah menjalani perawatan rumah sakit.
Empat orang tersebut berasal dari empat kecamatan yang berbeda diantaranya, anak usia 6 tahun dari Babakanmadang, anak usia 8 tahun dari Rancabungur, anak usia 8 tahun dari Cijeruk, dan anak usia 13 tahun dari Cibinong. Selama bulan Januari ada 255 kasus dan Februari 137 kasus. Adang mengimbau warganya untuk mewaspadai penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang mulai marak di wilayahnya. Penting bagi warga untuk waspada termasuk Kabupaten Bogor.
Jumlah kasus DBD hingga pekan ke-11 berdasarkan data Kemenkes per 18 Maret 2024 telah mencapai 35.556 kasus dengan angka kematian sebanyak 290 jiwa. Jika kita bandingkan, jumlah ini jauh lebih tinggi dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Kasus DBD pada tahun 2023 pada pekan ke-11 mencapai 15.886 kasus dengan 118 angka kematian. Kasus DBD terbanyak hingga Maret diantaranya, Jawa Barat (11.058 kasus), Sulawesi Tenggara (2.763 kasus), Kalimantan Tengah (2.309 kasus), dan Lampung (1.761 kasus).
Tren kenaikan kasus DBD ini menunjukkan, tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan pemerintah masih belum optimal serta serius. DBD adalah penyakit endemis, yang memang banyak tersebar di wilayah tropis dan subtropis seperti Indonesia. Mestinya, pemerintah memahami lebih serius untuk mencegah kenaikan kasus DBD yang terjadi berulang dengan kenaikan tren yang berbeda-beda di tiap tahunnya.
Pemerintah masih berkutat melakukan pencegahan penyebaran DBD pada pengendalian agen virus yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Sejak 1980-an berbagai gerakan nasional dari larvasida, fogging fokus, 3M plus (menguras, menutup, mengubur, vaksinasi, dan mendaur ulang barang bekas). Pemberantasan sarang nyamuk, juru pemantau jentik (jumantik), hingga gerakan 1 rumah 1 jumantik. Beragam upaya ini dilakukan tetapi tidak mampu mengendalikan angka DBD dari masa ke masa terus bertambah.
Dalam sistem kapitalisme, kesehatan layaknya transaksi jual beli menjadi sektor yang dibisniskan. Contoh, sudah tersedia vaksin DBD, tetapi untuk mendapatkannya tidaklah gratis. Jika ingin mendapatkan vaksin DBD mereka harus merogoh uang per dosis dengan harga Rp700.000. Pemerintah beralasan belum bisa memberikan secara gratis karena kapasitas dalam negeri vaksin DBD masih sangat terbatas dan cukup lama.
Bertambahnya kasus DBD akibat rendahnya literasi masyarakat perihal DBD dan edukasi yang belum optimal dari pemerintah. Minimnya pengetahuan terbaru seputar DBD akan menurunkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit ini. Pendidikan yang tidak merata, bahkan banyak yang tidak melanjutkan pendidikan karena biaya sekolah mahal dan himpitan kemiskinan.
Semua itu terjadi akibat diterapkannya sistem kapitalisme yang tidak menjamin kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini, berimbas pada persoalan pendidikan dan kesehatan, gizi buruk, lingkungan tidak sehat, kemiskinan berkelindan, sanitasi lingkungan tidak sehat, layanan kesehatan berbayar dan mahal.
Berbeda ketika IsIam diterapkan, penyelenggaraan sistem kesehatan bertumpu pada negara sebagai jaminan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam mengatasi wabah penyakit yang tersebar di tengah masyarakat IsIam memiliki mekanisme preventif dan kuratif. Negara dalam pemerintahan IsIam meletakkan pilar-pilar yang mendorong masyarakat hidup sehat dan bersih benar-benar bisa terwujud.
Negara bertanggungjawab penuh mewujudkan jaminan kesehatan setiap individu rakyat. Mulai dari aspek pembiayaan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan, penyelenggara pendidikan SDM kesehatan, menjadi penyedia fasilitas kesehatan, alat-alat, obat-obatan dan teknologi kesehatan. Negara juga menjadi penyedia sarana lainnya yang penting bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan seperti instalasi listrik, air bersih, tata kelola infrastruktur publik lainnya yang berkaitan terlaksananya sistem kesehatan.
Perihal pencegahan penyakit dan pola hidup bersih, negara dalam IsIam mengedukasi dan menganjurkan secara berkala serta berkesinambungan. Negara juga membiayai riset teknologi mutakhir untuk pencegahan penyakit DBD dan lainnya. Negara akan memberikan secara gratis, jika produk penelitian ini berupa alat atau bahan tertentu termasuk vaksinasi kepada seluruh rakyat.
Negara memberikan penghargaan yang tinggi kepada para ilmuwan yang melakukan riset semata-mata untuk kemaslahatan. Negara juga memberikan kompensasi yang layak kepada mereka yang mengembangkan teknologi hasil riset yang dapat menjadi solusi atas penyakit tertentu.
Sistem pendidikan yang berbasis akidah IsIam ditetapkan negara agar melahirkan sosok-sosok calon cendekiawan yang bersyahsiyah Islam. Negara memberikan seluas-luasnya kesempatan menunjukkan minat peserta didik terhadap berbagai disiplin ilmu. Alhasil, mereka tidak hanya terbatas dengan ilmu dunia atau ilmu agama. Terbukti sistem pendidikan semacam ini telah berhasil diterapkan selama 14 abad lamanya melahirkan ilmuwan juga faqih fiddin.
Negara menjamin kesejahteraan ekonomi bagi rakyat, memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Jika kesejahteraan, makanan dan nutrisi kesehatan tercukupi sehingga lahirlah masyarakat sehat. Berbagai penyakit dengan sendirinya tereliminasi. Negara dalam mekanisme kuratif, melakukan berbagai kebijakan memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah. Termasuk tenaga kesehatan yang kompeten, agar negara sigap dan tanggap, cepat terhadap pasien yang membutuhkan penanganan yang tepat.
Negara memastikan tidak ada pungutan apapun bagi rakyat yang ingin mendapatkan kesehatan, karena merupakan kewajiban negara memenuhi dan menjamin kesehatan rakyatnya. Penanganan kesehatan dalam sistem IsIam menciptakan masyarakat unggul. Berbagai upaya pemberantasan sarang nyamuk dilakukan bersama secara berkelanjutan, sehingga wabah penyakit bisa teratasi. Semua ini bisa terwujud jika negara menerapkan IsIam secara kafah atau menyeluruh. Wallahualam bissawab. [Dara]