Dinasti Politik Bukti Demokrasi Sistem Rusak
Opini
Sebagai negara yang mengambil sistem demokrasi di mana dalam sistem ini kedaulatan adalah milik rakyat
Adanya dinasti politik adalah bagian dari konsekuensinya
___________________
Penulis Ai Nurjanah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Setelah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah (Pilda) dan Pemilihan Bupati (Pilgub). Namun, problematika politik kembali hadir setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas umur calon Kepala Daerah.
Pasalnya, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meloloskan Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Kini, Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu dari Joko Widodo yang usianya 29 tahun digadang-gadang akan ikut dalam kontes pemilihan Kepala Daerah 2024.
Dikutip dari Tirto.Id (2/06/2024), Titi Anggraeni yang merupakan ahli hukum kepemiluan Universitas Indonesia menyatakan bahwa terasa seperti ada politik yang sangat kental dalam putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut, apalagi putusan ini diterbitkan setelah pendaftaran calon perseorangan berakhir.
Dikutip dari sumber yang sama Lucius Karus yang merupakan Peneliti Formappi menilai bahwa putusan MA maupun MK adalah salah satu usaha dari sekelompok pihak untuk bisa meloloskan pihak tertentu yang ingin maju ke Pilkada tetapi terhambat batas usia.
Seperti yang kita ketahui, sepuluh tahun yang lalu masyarakat Indonesia sangat menerima baik Joko Widodo dalam pencalonan Presiden. Yang kemudian Beliau berhasil maju dalam dua periode kepemimpinannya. Dalam waktu dua periode tersebut beliau mampu mengendalikan Indonesia. Isu tentang Dinasti Politik makin mencuat ketika menantunya Bobby Nasution dan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu tokoh penting di negeri ini. Belum lagi rencana Kaesang Pangarep yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah 2024 nanti. Joko Widodo adalah Presiden pertama yang memiliki anak dan menantu wali kota.
Menanggapi fakta ini, sebagian rakyat berpendapat bahwa seharusnya kekuasaan merupakan amanah yang diperjuangkan dari bawah. Meski, pencalonan ini merupakan hak dari setiap warga Indonesia namun tidak bisa dipungkiri di balik figur Joko Widodo siapapun keluarga yang mencalonkan akan mendapatkan manfaat dan kemudahan dalam meraih tahta kepemimpinan.
Sebagai negara yang mengambil sistem demokrasi di mana dalam sistem ini kedaulatan adalah milik rakyat. Adanya dinasti politik adalah bagian dari konsekuensinya. Di mana, dinasti politik itu akan memberi peluang besar untuk tindakan korupsi. Memang betul korupsi bisa dilakukan oleh siapapun tetapi ketika suatu wilayah dikuasai oleh satu ikatan keluarga maka korupsi akan lebih rentan.
Sebagian masyarakat Indonesia mengaku kecewa dengan penerapan sistem demokrasi saat ini. Di mana, penguasa dan pengusaha yang memiliki tujuan khusus untuk melancarkan usaha atau projeknya terasa mencengkam kehidupan mereka. Hingga muncul istilah "yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin". Namun, apakah semua ini hanya terjadi karena penerapan yang keliru dari sistem demokrasi? Ternyata tidak. Semua itu terjadi karena sistem demokrasi meniscayakan semua permasalahan itu.
Jika kita kaji, asas kebebasan yang dijunjung tinggi oleh sistem demokrasi-kapitalisme adalah akar dari berbagai permasalahan yang muncul. Bukan hanya pada tataran kekuasaan tetapi kerusakan itu menjangkiti kehidupan pergaulan generasi yang tidak terkendali hingga kejahatan yang makin menjadi. Atas nama kebebasan, tidak boleh ada pihak manapun yang menentang perilaku mereka. Karena, semua diatur dalam undang-undang yang berlaku. Di mana, undang-undang tersebut tidak lepas dari kepentingan tertentu dari pihak tertentu.
Sebaliknya, ketika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, seluruh manusia bahkan alam semesta merasakan rahmatnya. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam mampu menguasai 2/3 dunia kemuliaannya. Seluruh pemimpin senantiasa memastikan bahwa hanya aturan Islam yang diberlakukan.
Islam memiliki mekanisme sendiri dalam pemilihan pemimpin di mana seorang pemimpin daerah akan ditunjuk langsung oleh khalifah jika khalifah memerlukan bantuannya dalam mengurusi suatu wilayah. Namun, mereka yang mendapat tugas itu tidak melihatnya sebagai peluang memperkaya diri. Melainkan mereka memahami bahwa kekuasan adalah amanah yang sangat besar yang harus dijaga karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
"Sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan. Kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik, serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin." (HR Muslim)
Jika hari ini kita melihat kepentingan rakyat diabaikan dan cengkraman raksasa rakus kian mencekik kehidupan, sudah saatnya kita kembali pada pengaturan Islam. Selain, karena semua akan diatur dengan baik, yang paling utama adalah karena bagian dari ketundukan kita sebagai hamba di hadapan Allah Swt.. Wallahuallam bissawab. [Dara]