Fordok 44: Sengkarut Ekonomi Nasional dan Masa Depan Bangsa
Reportase
Focus Group Discussion kali ini memberikan atensi penting bagi ekonomi bangsa ke depan
Terbukti gamblang sistem ekonomi kapitalisme memorakporandakan kehidupan rakyat. Miskin bertambah miskin dan terasa berat
_____________________
KUNTUMCAHAYA.com, REPORTASE - FDMPB—Kondisi ekonomi nasional menjadi perhatian dari guru besar dan intelektual di Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa. Forum Doktor ke-44 hadir bertema “Sengkarut Ekonomi Nasional dan Masa Depan Bangsa”, Sabtu (15/6/2024). Hadir Assoc. Prof. Dr Fahmi Lukman, M.Hum (Direktur INQIYAD), Prof. Dr. Firman Menne (Guru Besar Ilmu Ekonomi), Dr Erwin Permana, dan Dr Rizal Taufiqurrahman (Ekonom INDEF).
Dr Fahmi Lukman menilai aspek krisis ekonomi terkait dengan system kapitalistik. Pertumbuhan ekonomi kapitalisme bertumpu pada sistem mata uang kertas, utang piutang berbasis bunga (riba), dan sistem investasi berbasi spekulasi.
“Satu sisi pilar ekonomi kapitalisme mempercepat pertumbuhan ekonomi, pada sisi lain sebenarnya bersifat bubble economic.” tambah Dr Fahmi.
“Jadi pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme bersifat fatamorgana,” tambahnya.
Dr Fahmi menawarkan perbaikan ekonomi dengan Islamic value. Sebuah tatanan yang negara menjamin pengelolaan sumber daya alam dan potensi pendapatan dengan syariah Islam. Tanggung jawab negara dalam pengurusan rakyat menjadi sangat penting.
Isu IKN mendapat sorotan tajam dari Dr Rizal Taufiqurrahman. IKN dari awalnya sudah menjadi polemik. Kebijakan ini tidak didasari kekuatan urgensitas dan budgeting.
“Urgensinya tidak fundamental dan anggarannya sangat tidak siap. Berkaca dari situ, kebijakan IKN gegabah dan terlalu berani. Bahkan, mengambil resiko terlalu tinggi terkait berjalannya ekonomi, khususnya fiskal,” paparnya.
Tambahnya, “Masalah besar IKN tidak hanya dari sisi ranah kepastian kepemilikan lahan, tapi juga daya tarik investmenya atau investmen attrancion-nya itu sangat minim.”
Dr Erwin Permana mengritisi Tapera dan UKT yang menyinggung kantong semua orang. Banyak menuai penolakan publik. Tapera yang sebelumnya hanya untuk orang tertentu, kini dipukul rata baik yang punya rumah atau tidak punya rumah.
“Nah, ini kan sangat membeakan bagi masyarakat. Misalnya besaran tarikan iuran sebesar 3% itu sangat signifikan bagi penghasilan rumah tangga menegah ke bawah,” tandasnya.
Tambahnya, “Kebijakan penarikan UKT tidak selaras dengan upaya menyerdaskan anak bangsa. Hal itu jika dikatikan dengan pembukaan UUD 45 maka beban pada negara tidak boleh dialihkan kepada masyarakat.
“Mestinya pendidikan diupayakan gratis atau murah. Sehingga pendidikan bisa dinikmati oleh semua orang. Masyarakat Indonesia bisa menempuh pendidikan dasar sampai tinggi,” imbuhnya.
Berkaitan dengan defisit anggaran, Prof Dr Firman Menne menyayangkan jika untuk menutupinya dengan utang. Beliau menjelaskan sumber pemasukan negara lebih banyak dari pajak.
“Makanya masyarakat menjerit dengan kenaikan pajak di sana sini,” tegasnya.
Prof Firman mendorong negara memanfaatkan sumber daya alam agar berkontribusi signifikan. Potensi SDA yang luar biasa baik di darat maupun di lautan, serta pertambangan.
“Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk memanfaatkan migas, batu bara, dan emas. Ini karena kita mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan keleluasaan kepada pemilik modal,” bebernya.
Tambahnya, “Sehingga keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sektor tambang tadi hanya mengalir kepada individu. Celakanya lagi dari pengelolaan SDA ini hampir 85% dikeola asing maupun aseng.”
Focus Group Discussion kali ini memberikan atensi penting bagi ekonomi bangsa ke depan. Terbukti gamblang sistem ekonomi kapitalisme memorakporandakan kehidupan rakyat. Miskin bertambah miskin dan terasa berat. Maka, solusi kembali kepada ekonomi Islam yang berasal dari Allah bukan hanya pilihan, tapi kewajiban menuju keberkahan.
Forum ini mendapatkan etensi luar biasa dari pemirsa online dan offline. Kehadiran Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Indonesia lebih baik. Wallahuallam bissawab. [Hnf/MKC - Dara]