Harga Beras Melangit, Hidup Rakyat Makin Sulit
Opini
Selarasnya kebijakan di hulu dan hilir merupakan kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras
Juga memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat
________________
Penulis Hanny N
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Dilansir dari laman (CNBC Indonesia, 08 Juni 2024), pemerintah lewat Badan Pangan Nasional kembali memperpanjang masa relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Dengan adanya perpanjangan masa relaksasi HET, artinya harga beras masih tetap tinggi.
Harga Beras Naik
Kenaikan harga beras dapat membuat hidup rakyat makin sulit. Pasalnya, beras adalah salah satu komoditas yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Kenaikan harga beras dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap daya beli dan kesejahteraan rakyat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah.
Kenaikan harga beras dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk produksi yang kurang memadai, fluktuasi harga di pasar global, dan kebijakan perdagangan serta distribusi. Upaya untuk menangani masalah ini biasanya melibatkan langkah-langkah dari pemerintah, seperti subsidi beras, pengendalian harga, atau promosi produksi beras dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Namun, langkah-langkah tersebut seringkali hanya bersifat jangka pendek. Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kenaikan harga beras mungkin melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung petani dalam memperoleh akses ke teknologi dan modal, serta memperkuat sistem distribusi pangan agar beras dapat tersedia dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi Beras
Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) beras merupakan salah satu solusi yang diambil dalam upaya stabilisasi pasokan dan harga beras. Kebijakan ini harusnya diiringi dengan langkah-langkah lain yang sejalan, baik di hulu (pada tahap produksi) maupun di hilir (pada tahap distribusi dan konsumsi).
Di hulu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi beras, seperti memberikan subsidi pupuk, memberikan akses ke teknologi pertanian yang lebih baik, serta menyediakan pelatihan dan bantuan teknis. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketersediaan beras yang cukup di pasar.
Di sisi lain, di hilir, pemerintah perlu memperhatikan distribusi dan aksesibilitas beras ke konsumen. Langkah-langkah seperti pengendalian harga, subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan perkuatan infrastruktur distribusi menjadi penting dalam memastikan bahwa beras dapat tersedia dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Selarasnya kebijakan di hulu dan hilir merupakan kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi masyarakat. Dengan demikian, penyesuaian HET beras merupakan bagian penting dari strategi yang lebih luas untuk mencapai tujuan tersebut.
Bukan hanya itu, penyelarasan harga di hulu dan hilir seharusnya merupakan bagian dari upaya yang bermakna untuk memikirkan kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan masalah dari akarnya.
Tantangan Kebijakan Harga Beras
Pemerintah biasanya menghadapi tantangan kompleks dalam menetapkan kebijakan harga beras. Meski, ada kebutuhan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Penentuan harga beras tidak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi yang kompleks, termasuk biaya produksi, distribusi, dan faktor-faktor pasar lainnya.
Ketika pemerintah mematok harga beras, pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan juga harus dipertimbangkan. Misalnya, menetapkan harga beras di bawah biaya produksi dapat mengakibatkan kerugian bagi petani dan bahkan mengancam ketahanan pangan jangka panjang negara. Di sisi lain, menaikkan harga beras secara drastis bisa memberatkan beban ekonomi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi yang sulit.
Penyelarasan harga di hulu dan hilir dalam konteks ini, adalah usaha untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara kepentingan petani dan konsumen, serta memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi semua pihak. Namun demikian, perlu diakui bahwa langkah-langkah tersebut mungkin belum sepenuhnya mencapai semua aspek dari masalah ekonomi dan sosial yang kompleks ini. Bahwa ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam kebijakan pangan dan pertanian.
Kapitalisme Abai Memenuhi Kebutuhan Rakyat
Dalam sistem saat ini, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Meski, sudah melalui proses panjang, hasil kebijakan kenaikan HET beras tetap tak berpihak pada rakyat. Apalagi saat ini sangat sulit untuk memiliki kerja dengan gaji yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyat.
Belum lagi harga kebutuhan lain kian melangit, sementara gaji pas-pasan. Akhirnya, masyarakat tak lagi memikirkan bisa makan dengan beras enak yang harganya mahal, cukup bisa makan sudah bersyukur. Sudah jelas bahwa pemerintah tak bersandar pada memenuhi kebutuhan rakyat. Justru importir dan distributor yang notabenenya pengusaha yang memanen untung.
Apalagi pemerintah membolehkan para pengusaha turun langsung membeli dari petani. Sehingga mereka menguasai bisnis beras ini dari hulu hingga hilirnya. Inilah wajah buruk sistem kapitalisme. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bukan untuk demi terpenuhinya kebutuhan rakyat. Melainkan memandang rakyat dengan kacamata untung rugi dan penyedia fasilitas bagi yang memiliki kepentingan.
Pemerintah memfasilitasi para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya terhadap rakyat. Tak ada konsep halal haram dalam sistem ini. Selama suatu pihak memiliki modal besar, maka ia bisa membeli apapun termasuk kebijakan dari pemerintah yang bisa menguntungkan bisnisnya.
Islam Menjawab Persoalan Pangan
Dalam Islam, pemerintah dipandang sebagai pelayan masyarakat yang bertanggungjawab memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, termasuk dalam penyediaan perumahan dan kebutuhan pangan, seperti beras.
Dalam konteks penyediaan beras, Islam mendorong pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras di dalam negeri dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana kebutuhan dasar harus dipenuhi untuk semua individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.
Selain itu, Islam mendorong para petani untuk produktif dan berusaha agar kebutuhan akan beras tercukupi. Dukungan kepada petani dalam meningkatkan produktivitas mereka adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kemandirian pangan negara dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam tentang pelayanan dan keadilan sosial sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar, termasuk beras, bagi masyarakat. Langkah-langkah seperti subsidi, pengendalian harga, dan dukungan kepada sektor pertanian merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kebijakan pangan dan pertanian.
Dalam Islam, pemerintah dilarang untuk mematok harga beras. Namun, Islam mewajibkan pemerintah hadir secara langsung dalam proses produksi, distribusi, hingga bisa dikonsumsi oleh setiap rakyat. Islam melarang penimbunan, tengkulak, riba, kartel dan sebagainya. Bukan hanya melarang, Islam menyediakan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Islam memiliki sistem komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, sebagai keseriusan untuk menjalankan kewajiban yang Allah berikan bagi negara terhadap rakyatnya. Inilah sempurnanya sistem dari Allah yang Maha Kuasa bagi kita makhluknya. Wallahuallam bissawab. [Dara]