Pengangguran Menjamur Kemiskinan Kian Subur
Opini
Banyaknya pengangguran yang ada menunjukkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia
Negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya
__________________
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Angka pengangguran di negeri ini sudah sangat meresahkan. Badai PHK yang terus berlangsung ditambah pasca kelulusan sekolah menengah atas dan lulus kuliah yang sedang mencari pekerjaan menjadi faktor bertambahnya angka pengangguran. Hal ini, menjadi penyebab bertambahnya angka kemiskinan dan tindak kejahatan. Maraknya angka pengangguran didominasi oleh kalangan Gen Z yaitu generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012.
Seperti yang diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ada 9,9 juta penduduk Indonesia yang tergolong Gen Z yaitu mereka yang berusia 18 hingga 24 tahun, belum memiliki pekerjaan. Hal ini karena, tidak cocok (mismatch) antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Lulusan SMA/SMK merupakan penyumbang terbanyak dalam angka pengangguran usia muda. Angka pengangguran ini kebanyakan statusnya adalah sedang mencari pekerjaan, usai tamat SMA atau lulus kuliah, namun tak kunjung mendapat pekerjaan.
Ida mengungkapkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia yaitu dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 68 tahun 2022 yang diyakini dapat mengurangi mismatch dengan merevitalisasi pelatihan vokasi, menyambungkan dan menyingkronkan dengan pasar kerja (www.kumparan.com.20/05/2024)
Banyaknya pengangguran yang ada menunjukkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Negara gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Pengangguran juga disebabkan karena ketidaksesuaian antara lapangan kerja yang tersedia dengan pendidikan yang dimiliki Gen Z. Ditambah, kebijakan pemerintah yang memudahkan investor dan pekerja asing masuk dan mendirikan usaha di negeri ini. Sehingga warga pribumi harus bersaing dengan pekerja asing di negeri sendiri. Seolah negara menganaktirikan warga pribumi.
Inilah yang terjadi jika negara mengadopsi sistem kapitalisme. Negara menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta atau kapital dengan cara dikomersilkan agar mendapat keuntungan tanpa mempertimbangkan nasib rakyat. Alhasil, para kapital yang meraup keuntungan. Sementara, rakyat hanya gigit jari.
Dengan banyaknya pengangguran bukan hanya menambah angka kemiskinan tapi juga memicu bertambahnya angka kriminalitas, perceraian, kenakalan remaja dan lainnya. Hal ini menunjukkan negara tidak mampu mensejahterakan rakyat secara merata. Padahal, ini adalah tanggung jawab negara.
Lain halnya dalam sistem Islam. Dalam Islam, pemimpin atau penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw "Imam/khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat) dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya" (HR Bukhari). Oleh karena itu negara akan menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Dalam Islam, SDA dikelola oleh negara, dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Dengan dikelolanya SDA oleh negara, tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas yang menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga tidak ada warga yang menjadi pengangguran. Islam mewajibkan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk bekerja. Sebagaimana firman Allah Swt "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf" (QS Al Baqarah: 233).
Dalam sistem pendidikan, negara menerapkan pendidikan berbasis akidah Islam, membentuk karakter individu yang berkepribadian dan berpola pikir Islami. Serta melahirkan generasi yang memiliki potensi dan daya saing global yang mampu menghadapi dunia kerja. Sejatinya Gen Z adalah generasi yang penuh potensi, mereka adalah agen perubahan positif serta dapat berkontribusi dalam membangun generasi peradaban. Jika generasi muda berdaya maka negara akan berjaya. Semua itu akan terwujud jika sistem Islam kafah kembali diterapkan. Wallahuallam bissawab. [Dara]