Mekanisme Islam Menyejahterakan Seluruh Rakyatnya
Analisis
Pemenuhan kebutuhan kolektif akan dijamin
Adapun kebutuhan pokok akan diberikan oleh negara melalui mekanisme membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat
_____________________________
Penulis Ummu Abror
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pengajar
KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Bak mendapatkan durian runtuh. Pepatah ini sepertinya dapat menggambarkan kegembiraan sejumlah warga di Kabupaten Bandung, yang mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada acara Gebyar Kegiatan Desa Cileunyi Wetan. Acara ini diselenggarakan di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Dalam acara tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Bandung yaitu, Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Bandung, Tata Irawan. Beserta Camat Cileunyi, Cucu Endang, dan Kepala Desa Cileunyi Wetan, Hari Hartono, turut menyerahkan bantuan BLT. Dengan sasaran 55 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program tahap pertama dana Desa, Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Desa Cileunyi Wetan memprioritaskan penyerahan BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan kondisi sakit menahun, dan lansia. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD), dan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD). Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah ada, dan berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. (KimBandungkab.com, 9/7/2024)
Penyerahan Bantuan Langsung Tunai tersebut, tentunya sangat dinanti, dan sedikit memberi “angin segar” bagi warga yang tidak mampu. Pasalnya, di tengah berbagai impitan ekonomi yang mendera saat ini, mereka mendapatkan sedikit bantuan finansial.
Namun sayangnya, jika kita lihat upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui penyerahan BLT, masih jauh dari harapan masyarakat. Karena faktanya selama ini pembagiannya belum merata, dan menyeluruh. Bahkan tak jarang tidak tepat sasaran, sehingga justru memicu konflik di antara masyarakat.
Terlebih lagi solusi tersebut jauh dari menyelesaikan persoalan, karena pada kenyataannya kebutuhan bagi orang yang sakit kronis, dan lansia perlu adanya penanganan secara sistemis. Yang tentunya tidaklah cukup dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai. Apalagi BLT ini diberikan secara berkala, dan dengan jumlah yang tidak seberapa dibandingkan kebutuhan yang seharusnya mereka penuhi. Seperti akses mendapatkan asupan gizi yang baik, pengobatan, perawatan, dan yang lainnya.
Program-program semacam ini, sebenarnya sudah sangat sering dilakukan oleh pemerintah. Namun, hasilnya tidak berpengaruh besar, selain bersifat parsial, program yang digulirkan tersebut tidak mengakar pada sumber masalah sebenarnya, yakni sistem.
Sistem yang dimaksud adalah kapitalisme sekuler, yang menganggap materi, dan sarana prasarana untuk mendapatkannya adalah sumber dari kebahagiaan. Sehingga tak jarang orang yang sakit kronis, dan lansia dianggap menurun atau bahkan hilang produktivitasnya. Sehingga dianggap beban oleh keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga negara.
Ditambah lagi dengan sistem ekonominya yang memberikan ruang bagi swasta, dan asing dalam menguasai aset-aset publik. Sehingga pemanfaatannya tidak sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat. Begitu pun adanya BLT, tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat secara umum. Bahkan, kerap kali terjadi penyalahgunaan pembagian bantuan tersebut. Khususnya saat pilkada, atau pemilu dengan menerapkan money politic, terutama bagi para petahana yang ingin kembali berlaga.
Oleh karena itu, perlu upaya sistemik dalam menangani permasalahan lansia, dan orang dengan penyakit kronis ini. Yaitu diperlukan adanya sinergitas antara individu, keluarga, masyarakat, terlebih negara.
Lansia, dan orang yang sakit kronis tak jarang membuat fisik, serta keimanan mereka turun. Maka perlu pengertian, dan perhatian dari keluarga, lingkungan masyarakat, serta penerapan sistem yang mampu memberikan jaminan, dan rasa aman bagi mereka.
Dari aspek individu, harus memahami bahwa perubahan fisik akibat faktor usia, dan daya tahan tubuh yang menurun merupakan hal yang lumrah terjadi. Sikap optimis dan pantang menyerah harus ditanamkan, sehingga menjadikan imunitas semakin membaik, serta jauh dari rasa terpuruk, dan berputus asa.
Pada ranah keluarga, mereka harus bisa menjadi support system yang memberikan kasih sayang, dan perhatian yang optimal. Serta memberi kekuatan, dan semangat hidup bagi mereka. Ditambah lagi peri’ayahan dari negara yang memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Dengan benar-benar memperhatikan hal-hal yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa, dan raga masyarakat. Menjamin semua yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah halal juga thayib, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penyakit.
Dalam sistem Islam negara akan hadir sebagai pelaksana syariat. Seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhannya secara sempurna. Juga harus dijamin kemungkinan setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan sekundernya semaksimal mungkin.
Selain itu, mental dan ruh dari seluruh warganya juga akan dibangun berdasarkan akidah Islam. Dengan penerapan pendidikan yang berdasarkan kurikulum Islam, akan terbentuk seorang muslim yang memiliki keimanan kuat, dan berkepribadian Islam. Sehingga mereka akan siap menghadapi ujian berupa sakit, baik ketika muda maupun tatkala usia lanjut dengan fisik yang terus menurun. Memahami bahwa semua merupakan sunatullah, dan dengan penuh kesabaran menerima sebagai qada dari Allah. Sehingga akan menghantarkan kepada keridaan, dan pahala yang besar dari sisi-Nya.
Dalam lingkup keluarga, dan masyarakat akan terwujud dukungan yang besar karena menganggap bahwa upaya merawatnya adalah sebuah pahala. Ditambah lagi dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Maka terlihat jelas perbedaan antara sistem kapitalis yang rusak ini dengan sistem Islam.
Di mana dalam sistem Islam, penguasa hadir sebagai penjamin bagi urusan serta kepentingan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,
“Al Imam (pemimpin) itu adalah pengurus/penggembala. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diurusnya (rakyat).” (HR Al Bukhari)
Sistem Islam memandang bahwa, setiap individu mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu yang bersifat ruh, dan fisik. Maka negara wajib memenuhi semua kebutuhan dasar tersebut, juga harus menyediakan infrastruktur yang mendukung agar bisa terpenuhinya kebutuhan sekunder, dan tersier rakyatnya, baik muslim maupun non muslim. Seorang pemimpin tidak boleh menzalimi rakyatnya yang mengakibatkan kemudaratan.
Hal ini telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau mendapati seorang Yahudi tua yang tengah mengemis untuk membayar jizyah yang diberlakukan padanya, padahal penglihatannya sudah kabur. Saat Umar ra. mengetahui hal tersebut akhirnya ia dibawa ke baitulmal, kemudian Khalifah Umar berkata kepada petugas baitulmal,
“Uruslah orang ini dan orang-orang sepertinya. Demi Allah kita tidak berlaku adil karena kita memakan jerih payahnya di masa mudanya (membayar jizyah) kemudian kita mengabaikannya ketika dia mencapai usia tua.”
Begitulah perhatian Islam kepada rakyatnya, untuk mengurus, dan menyejahterakan rakyat. Pemimpin dalam sistem Islam memiliki berbagai sumber keuangan yang cukup melimpah, sehingga kecil sekali kemungkinannya jika rakyat tidak sejahtera.
Salah satunya dengan pengelolaan SDA yang dilakukan secara mandiri oleh negara. Hasilnya akan didistribusikan kepada rakyat secara merata, baik kaya maupun miskin, muslim maupun non muslim. Pemenuhan kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan dijamin.
Adapun kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan juga papan, akan diberikan negara melalui mekanisme membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Sehingga setiap laki-laki yang telah balig dapat bekerja, dan memenuhi kebutuhan dirinya, dan anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya.
Sedangkan bagi rakyatnya yang tidak mampu bekerja dikarenakan sakit menahun, atau lanjut usia, maka negara Islam akan membuka peluang bagi kerabat, tetangga, dan masyarakat untuk beramal saleh, dan membantunya. Namun, jika semua tidak bisa membantu, maka negara akan mengambil alih sepenuhnya pengurusan tersebut. Wallahualam bissawab. (SH-GSM/MKC)