Alt Title

Study Tour Berujung Maut, Siapakah yang Bertanggung Jawab?

Study Tour Berujung Maut, Siapakah yang Bertanggung Jawab?

 


Seorang pemimpin dalam Islam tidak dibenarkan membebani rakyat dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan

Pemimpin bertanggungjawab di antaranya menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan dalam penyelenggaraan pendidikan

______________________________


Penulis Ruri R

Kontributor Media Kuntum Cahaya 


KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Miris, setelah peristiwa kecelakaan maut yang menimpa para pelajar SMK Linggar Kencana Depok di Subang Jawa Barat, kini musibah yang menyedihkan kembali terjadi, empat pelajar dari MTS Persis Katapang asal Kabupaten Bandung terseret ombak di Pantai Pangandaran.


Tiga di antaranya berhasil selamat, sementara satu orang lagi tewas. Peristiwa tersebut terjadi pada saat siswa-siswi sedang mengikuti acara perpisahan sekolah.


Menurut Hilman Arif, selaku wali kelas korban dari MTS Katapang Bandung, bahwa keempat siswa tersebut memisahkan diri dari rombongan. Mereka berenang dengan menyewa buggy boat. Namun selang beberapa waktu datang ombak besar, sehingga menghantam mereka hingga ke tengah sekitar 30 meter.


Kasat Polairud Polres Pangandaran, Iptu Anang Tri membenarkan peristiwa tersebut, bahwa kondisi ombak saat kejadian memang sedang tinggi dengan ketinggian 2 hingga 3 meter meskipun cuaca cerah. (DetikJabar.com, 13/06/2024)


Duka tiada henti di negeri ini, mirisnya tragedi terjadi menimpa siswa-siswi yang sedang mengemban pendidikan di bangku sekolah. Berbagai peristiwa yang terus menerus terjadi bertepatan dengan kegiatan mengisi liburan semester.


Sekolah-sekolah membuat program kegiatan wisata ke suatu daerah atau yang biasa disebut study tour dengan tujuan untuk menghibur dan menambah wawasan anak didiknya dalam mengenal daerah wisata. Hal ini sudah menjadi tradisi setiap tahun dilakukan, mulai dari sekolah tingkat dasar hingga menengah atas.


Seiring dengan digenjotnya ekonomi melalui pariwisata, lembaga pendidikan dilibatkan untuk menyukseskannya. Padahal di tengah sulitnya ekonomi saat ini, banyak orang tua murid yang merasa keberatan mengeluarkan biaya pariwisata. Di samping keamanan yang belum terjamin penuh, disebabkan kendaraan yang kurang layak karena mengejar murah, atau karena lengahnya para penanggungjawab.


Walaupun kecelakaan sudah berulang, keberatan sudah disampaikan, sepertinya tidak akan menghilangkan tradisi wisata tahunan ini, tetapi cukup menyalahkan kelalaian individunya saja. Hal ini wajar terjadi dalam negara yang menerapkan sistem kapitalisme sekuler. 


Kapitalisme adalah sistem yang mengedepankan keuntungan materi abai terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Kapitalisme cenderung pada para kapital yang sengaja menanamkan modalnya untuk pariwisata. Sementara kekayaan alam yang seharusnya mampu menyejahterakan rakyat, diserahkan pula pengelolaannya pada pihak swasta, lokal maupun asing.


Peran negara hanyalah sebagai regulator bukan periayah (pengurus) yang menjamin kesejahteraan dan keamanan. Berbagai sektor diserahkan penanganannya pada swasta, mengelola pariwisata, transportasi, juga pendidikan. Hanya sedikit saja negara menyisihkan uang APBN untuk berlangsungnya pendidikan. 


Dalam Islam, sektor pariwisata bukanlah pemasukan bagi negara. Walaupun taman-taman indah dibangun, kebun binatang, dan yang lainnya, hal itu semata-mata untuk dinikmati masyarakat.


Maka tidak akan ada support negara untuk mendongkrak ekonomi melalui pariwisata yang melibatkan lembaga pendidikan. Hubungan rakyat dan penguasa bukanlah hubungan bisnis antara pembeli dan penjual.


Seorang pemimpin dalam Islam tidak dibenarkan membebani rakyat dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Sebaliknya negara atau pemimpin itu bertanggungjawab di antaranya menciptakan keamanan, kesejahteraan, dan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemimpin punya tugas meriayah seluruh rakyat apalagi generasi. Sabda Rasulullah saw.:

"Imam/khalifah adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Al-Bukhari).


Untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan juga pendidikan, dapat dibiayai dari baitulmal. Ada pos-pos khusus yang sengaja dialokasikan untuk kepentingan tersebut. Negara akan mampu berdiri di kakinya sendiri dengan ekonomi yang mandiri melalui penerapan sistem ekonomi dan sistem lainnya berdasarkan aturan yang datangnya dari Illahi, bukan aturan manusia. SDA milik umum tidak akan diserahkan pengelolaannya pada swasta, demikian juga sektor-sektor lain yang sifatnya strategis.


Demikianlah mekanisme Islam mengurusi pendidikan, keamanan juga kesejahteraan. Semua akan terwujud apabila negeri ini mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam mengatur kehidupan melalui penerapan syariatNya sehingga rakyat sejahtera, aman, tenteram dan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.. Wallahualam bissawab. [SJ]