Wakil Rakyat Terlibat Judol, Kok Bisa?
Tak bisa dimungkiri jika perjudian online telah menguntungkan orang-orang yang berada di lingkaran oligarki dan pengusaha
Dalam sistem kapitalis, perjudian adalah hal yang biasa dan dianggap legal di negara-negara Barat yang mana pada hari ini telah sampai ke bangsa Indonesia
______________________________
Penulis Etik Rositasari
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Mahasiswa Pascasarjana UGM
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Wakil rakyat adalah orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk mewakili mereka di lembaga legislatif, seperti Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
Tugas utama seorang wakil rakyat adalah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Mereka bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan rakyat, seperti pembuatan undang-undang, penganggaran keuangan negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Namun kondisi hari ini tidaklah demikian, wakil rakyat yang seharusnya berintegritas, bermoral dan sebagai wujud perwakilan aspirasi rakyat ternyata malah lebih berfokus pada hal-hal yang buruk, salah satunya seperti judi online (judol).
Sebagaimana dalam laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ditemukan fakta mengejutkan bahwa lebih dari 1.000 anggota dewan terlibat dalam perjudian online. Temuan ini diungkapkan dalam rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan PPATK. (Bisnis.com, 26/06/2024)
Sungguh ironis sekali, bagaimana mungkin para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan masyarakat justru terlibat dalam perjudian online?
Saat ini, perjudian online merupakan masalah besar yang dihadapi oleh bangsa kita. Banyak kasus kriminal dan meningkatnya angka perceraian disebabkan oleh perjudian online. Semua kesulitan tersebut tampaknya tidak menyadarkan anggota dewan untuk mengatasi masalah ini. Sebaliknya, mereka justru melakukan tindakan yang tidak bermoral dengan berjudi online.
Dari kasus perjudian online tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin di parlemen saat ini sebenarnya tidak serius dalam menyelesaikan masalah rakyat. Buktinya, mereka secara nyata diam dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Apa pun yang menguntungkan kantong penguasa, menjadi prioritas mereka.
Sehingga, tak bisa dimungkiri jika perjudian online telah menguntungkan orang-orang yang berada di lingkaran oligarki dan pengusaha. Dalam sistem kapitalis, perjudian adalah hal yang biasa dan dianggap legal di negara-negara Barat yang mana pada hari ini telah sampai ke bangsa Indonesia.
Akibatnya, di masa sekarang ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak aplikasi perjudian yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat aplikasi. Selain itu, beban hidup yang berat menyebabkan masyarakat rentan terjebak dalam praktik perjudian.
Di sisi lain, pemerintah sama sekali tidak memainkan peranannya dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan. Para pemimpin hanya diam, tanpa banyak campur tangan dalam urusan kesejahteraan rakyat.
Kendati demikian, kondisi rakyat yang seharusnya menjadi fokus utama seorang wakil rakyat justru tidak tersentuh bahkan tidak terpikirkan sama sekali. Anggota dewan hari ini lebih banyak melegalisasikan kepentingan penguasa dan oligarki dan tidak berpihak pada rakyat.
Hal ini menggambarkan adanya perekrutan yang bermasalah karena tidak mengutamakan kredibilitas, dan juga representasi dari kondisi keadaan masyarakat. Nyata adanya lemahnya integritas, tidak amanah, dan minim kredibilitas sebagai pemangku jabatan.
Dalam negara Islam sendiri ada struktur dari pemerintahan bernama Majelis Umat yang merupakan representasi dari umat atau rakyat yang berperan penting dalam menjaga penerapan hukum syarak oleh struktur/pejabat negara dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Majelis Umat bertugas menyampaikan pendapat, aspirasi, koreksi (muhasabah) dan usulan kepada pemerintahan negara yang merupakan hak setiap warga negara. Mereka berhak menggunakan hak itu secara langsung, atau mewakilkannya kepada orang lain.
Negara juga akan mengatur hak-hak dan kewajiban warga negaranya berdasarkan syariat Islam secara keseluruhan. Sehingga dengan begitu barulah akan mampu melahirkan individu negara yang amanah, bertanggung jawab, dan peduli pada kondisi masyarakat.
Pemimpin Islam adalah representatif dari ajaran Islam, yang menjalankan semua hukum-hukum Islam. Sehingga mencetak pemimpin yang konsisten menjalankan kebenaran dan pengembangan risalahnya, yang akhirnya mudah diterima oleh manusia termasuk seluruh alam semesta. Wallahualam bissawab. [DW-SJ/MKC]