Harga Minyak Melejit, Rakyat Menjerit
Surat Pembaca
Pasokan CPO dalam jumlah besar dikuasai para korporasi
Minyak tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, kecuali dengan harga mahal
______________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.
Sepenggal lirik lagu ketika negeri ini menjadi negeri sejahtera, berlimpah ruah sumber dayanya. Sekarang seperti mimpi, sumber daya alam di negeri kita semakin memprihatinkan.
Salah satunya dengan kenaikan HET minyak Kita yang diusulkan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas. Alasannya, harga minyak goreng rakyat harus menyesuaikan nilai rupiah yang merosot hingga Rp16.500.
Ketua pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai langkah pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak Kita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 tak masuk akal. Pasalnya, Indonesia merupakan eksportir minyak sawit mentah (CPO) yang merupakan bahan baku minyak goreng.
Merujuk pada laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), stok awal CPO pada Januari 2024 sebesar 3,146 juta ton dari jumlah produksi, konsumsi dalam negeri mencapai 1,942 juta ton, sementara jumlah ekspor mencapai 2,802 juta ton.
Berbeda pandangan dengan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian mengatakan kenaikan HET minyak Kita disebabkan oleh masalah distribusi bukan diproduksi. Kenaikan harga oleh penjual eceran sudah mendapatkan keuntungan yang memadai, karena harga minyak di pedagang besar sudah lebih dari Rp15.000. (Tempo.co, 20/07/2024)
Apalagi diketahui harga CPO dunia turun dalam 2 bulan terakhir. Seharusnya harga CPO tak mengalami kenaikan, artinya dari segi bahan baku tidak ada kenaikan.
Ini merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Setiap kebutuhan pokok selalu mengalami kenaikan harga, bukannya menurunkan harga. Ini terjadi pada minyak goreng yang mengalami kenaikan. Bukannya mendapatkan harga murah dan berkualitas, sehingga mencerminkan tata kelola perekonomian saat ini berlandaskan sistem kapitalisme liberal.
Dalam sistem kapitalisme, ruang seluas-luasnya diberikan pada penguasa dan pengusaha yang memiliki andil besar dalam menguasai rantai usaha minyak goreng.
Seharusnya jika Indonesia menjadi produsen terbesar CPO, maka kemungkinan harga minyak goreng bisa murah. Namun karena pasokan CPO dalam jumlah besar dikuasai para korporasi, akhirnya tidak bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, kecuali dengan harga mahal.
Jelas ini akan berbeda dengan pengelolaan dalam Islam. Sistem ekonomi Islam akan dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam, tanpa melanggar syariat dan didukung dengan kehadiran pemerintah sebagai pelayan dan pelindung rakyat.
Islam akan memenuhi pasokan kebutuhan pokok rakyatnya ke semua lini, tanpa memandang apakah kaya atau miskin, hingga menjadikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya.
Jika ada kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dalam dan luar negeri, maka pemerintah harus bisa menyuplai supaya kebutuhan itu terpenuhi. Walaupun pemerintah harus mengekspor dan impor dengan tidak terikat pada aturan negara-negara asing yang melanggar syariat dan merugikan rakyat juga negara.
Bentuk pemerintahan Islam sangat jelas tanpa ada kompromi. Berbeda dengan sistem kapitalis yang jelas banyak aturan menyengsarakan rakyat dan merugikan negara.
Saatnya bagi rakyat untuk bisa memilih sistem mana yang bisa membawa kebaikan dunia akhirat. Sistem kapitalis-kah atau sistem Islam yang diridai Allah Swt., sehingga membawa keberkahan dunia akhirat. Wallahualam bissawab. [DW-SJ/MKC]
Siti Rahmawati