Membangun Penunjang Pariwisata di Kabupaten Bandung, Perlukah?
Negara tidak akan melakukan eksploitasi terhadap berbagai objek wisata yang ada
Negara tidak akan pula memberikan ruang kepada swasta atau pihak asing/aseng untuk berinvestasi di negeri muslim
______________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Perkembangan pariwisata di Kabupaten Bandung diakui memang melesat dan saat ini menjadi salah satu andalan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bandung.
Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya perbaikan terkait infrastruktur dan penambahan fasilitas penunjang. Harapannya, dengan pembangunan infrastruktur tersebut, bisa membantu meningkatkan pendapatan UMKM.
Sebagaimana dilansir dari laman (jabarekspres.com, 23/7/2024), anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, mencontohkan bahwa salah satu aspek yang butuh dihadirkan di Kabupaten Bandung adalah pusat perbelanjaan atau mall. Jadi nantinya para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bandung bisa sekalian mampir ke pusat perbelanjaan tersebut.
Agar lebih menguatkan ekonomi lokal, Tia juga menyarankan bahwa pusat perbelanjaan itu juga bisa menjadi wadah para pelaku usaha lokal.
"Jadi pusat perbelanjaan tapi dengan sentuhan muatan lokal. Pastinya juga yang mempunyai ciri khas Kabupaten Bandung," paparnya.
Sebenarnya, pendapat ini di satu sisi ada positifnya juga. Tetapi di sisi lain yang kadang luput dari perhatian pemerintah adalah bahayanya atau dampaknya dari proyek pembangunan sektor wisata ini.
Selain kerusakan lingkungan karena alih fungsi lahan, ada yang tidak kalah bahayanya adalah pengokohan liberalisasi. Baik liberalisasi ekonomi maupun liberalisasi sosial budaya yang menjadi nyawa dari penjajahan pariwisata. Selain itu, gaya hedonisme dan konsumerisme juga akan memengaruhi masyarakat.
Ini yang terkadang luput dari perhatian pemerintah dalam sistem kapitalisme. Untuk itu perlu penataan ulang konsep pariwisata, sebab ini tidak hanya dilihat dari keuntungan secara materi saja. Namun harus juga diperhatikan dampaknya bagi masyarakat, terutama para generasi muda yang notabene lagi asyik-asyiknya mencari jati diri.
Islam memiliki konsep yang jelas bagaimana mengatur sektor pariwisata. Pembangunan tempat wisata akan dibangun sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku sesuai syariat. Dalam Islam, pariwisata bukanlah kebutuhan primer yang mesti dipenuhi. Meskipun demikian, jika ada objek wisata, maka wisata tersebut akan dijadikan sarana dakwah dan di'ayah (propaganda).
Negara tidak akan melakukan eksploitasi terhadap berbagai objek wisata yang ada dan tidak akan pula memberikan ruang kepada swasta atau pihak asing/aseng untuk berinvestasi di negeri muslim.
Tempat pariwisata dibangun bukan hanya untuk mengejar kesenangan semata atau sekadar syahwat kekayaan saja. Apalagi untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pariwisata. Karena dalam Islam sektor pariwisata bukanlah sumber utama pemasukan negara, meski bidang ini juga bisa menjadi salah satu sumber devisa.
Sebab negara Islam memiliki sumber perekonomian yang bersifat tetap yaitu sumber daya alam (SDA), pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Selain sumber-sumber tetap ini, negara juga mempunyai sumber lain yaitu dari zakat, jizyah, kharaj, fa'i, ghanimah hingga dharibah.
Oleh karena itu, hanya dalam sistem Islam saja pengelolaan sektor pariwisata akan lebih baik. Wallahualam bissawab. [MP-SJ/MKC]
Elin Nurlina