Pajak Naik, Kok Bangga?
Opini
Pengambilan pajak dalam pandangan Islam bersifat temporal dan situasional
Jika tidak ada kekurangan kas, tidak akan ada pungutan pajak
______________________________
Penulis Ummu Arkan
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Pegiat Literasi
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk membangun negara yang sejahtera dan adil dibutuhkan adanya dukungan penerimaan pajak yang baik. (Liputan6.com, Jakarta)
“Kita semua mengetahui bahwa untuk terus menjaga Republik Indonesia ini yaitu dengan membangun negara dan bangsa kita. Tujuan yang hendak kita capai, menghendaki menjadi negara maju, negara yang sejahtera dan adil. Maka dari itu, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,“ Kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara spectaxcular 2024 di GBK. Jakarta, Minggu (14/7/2024)
Bendahara negara ini mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung sekaligus instrumen yang sangat penting bagi sebuah bangsa dan negara untuk mencapai cita–citanya. “Oleh karena itu, kita semuanya di Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan tanggung jawab dan tugas ini dengan sepenuh hati," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri mulyani menyampaikan terkait perkembangan penerimaan negara yang setiap masa terus membaik. Hal itu dilihat dari pencapaian penerimaan pajaknya.
Peningkatan penerimaan pajak yang dibanggakan oleh Menkeu sejatinya menunjukkan peningkatan pungutan terhadap rakyat. Hal ini lumrah karena dalam sistem kapitalis, pajak adalah sumber terbesar pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Padahal beban pajak atas rakyat sejatinya adalah bentuk kezaliman.
Hal ini membuktikan bahwa negara tidak berperan sebagai pengurus rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Negara saat ini hanya sebagai fasilitator dan regulator dalam mengelola dan menentukan tata kelola urusan negara.
Selain sebagai sumber utama APBN, pajak ditengarai sebagai alat pemerintah untuk “memalak” rakyat. Hal ini nampak terlihat dari pengaturan pajak yang tajam kepada rakyat. Akan tetapi, tumpul pada pengusaha atau korporat. Bagi rakyat tidak ada ampun, apalagi kompensasi dan keringanan.
Berbeda halnya terhadap pengusaha yang beromzet triliunan rupiah. Justru bisa dengan mudah mendapatkan ampunan pajak dan mangkir dari kewajibannya. Inilah watak pejabat dalam sistem demokrasi. Menghamba pada korporasi, menjadikan jabatannya ladang korupsi. Oleh karenanya, pantas apabila menyebut pajak sebagai alat palak penguasa terhadap rakyatnya.
Pada saat keuangan defisit, negara pasti mengotak–atik regulasi pajak agar pendapatan dari pajak makin tinggi. Inilah tata kelola pajak yang ada dalam sistem demokrasi, walaupun rakyatnya dalam kondisi sengsara, tetap saja rakyat yang dipaksa membayar pajak.
Berbeda dengan tata kelola keuangan dalam sistem Islam. Sistem Islam tidak menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama kas negara (baitulmal). Pajak (dharibah) dalam Islam adalah pungutan yang dikenakan sekadar untuk menutup selisih kekurangan ketika ada satu pembiayaan yang khas. Sedangkan negara tidak bisa mencukupi atau bahkan ekstremnya itu kas negara sedang kosong. Maka, pengambilan pajak dalam pandangan Islam bersifat temporal dan situasional. Jika tidak ada kekurangan kas, tidak akan ada pungutan pajak.
Karena, dalam sistem pemerintahan Islam ada banyak sumber penerimaan negara dengan jumlah besar. Sebab, Islam menetapkan kepemilikan dan pengelolaannya sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Negara Islam dengan fungsi sebagai ra’in akan menjamin kesejahteraan rakyat, pengelolaaan kas negara dalam pendapatan dan pengeluarannya sesuai dengan syariah Islam.
Oleh sebab itu, negara yang memalak rakyatnya hanya akan ditemukan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Kalau dalam Islam, pajak atau dharibah bukan sumber pendapatan utama. Pajak baru akan diambil jika baitulmal kosong saja. baitulmal negara Islam selalu penuh. Bersumber dari pos pemasukan seperti fa’i, kharaj, pengelolaaan SDA atau kepemilikan umum dan sedekah.
Dengan demikian, wahai kaum muslimin jika syari’at Islam kafah diterapkan sempurna. Maka, rakyat tidak akan terbebani lagi oleh pajak. Kehidupan rakyat akan makin sejahtera karena, para penguasanya menjadikan rakyat sebagai “tuan” yang harus diperhatikan dan terpenuhi seluruh kebutuhannya. Wallahualam bissawab. [EA-Dara/MKC]