Pembangunan Infrastruktur Sering Terhambat, Penguasa Harus Taubat!
Opini
Seharusnya penguasa menyadari perannya sebagai pengurus urusan masyarakat
sehingga tidak akan melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
______________________________
Penulis Ummu Zhafira
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Ibu Pembelajar
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Bekasi terhambat. Banyak di antaranya menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, bahkan sampai membahayakan keselamatan mereka. Sayangnya, hal ini tidak berlaku pada semua proyek. Ada proyek yang dianggap strategis sehingga pembangunannya digenjot habis-habisan. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Selaku pengembang dalam revitalisasi Pasar Bantargebang Bekasi, PT Javana Arta Perkasa dipanggil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi. Keterlambatan revitalisasi pasar tradisional tersebut menjadi alasan pemanggilan dilakukan. Tidak tercapainya target pembangunan revitalisasi disebabkan oleh penemuan masalah internal pada pihak pengembang. Proyek sempat beberapa kali mandek, sehingga proyek tersebut baru mencapai 60 persen pada akhir Juli lalu. (Radarbekasi.id, 27/07/2024)
Hal serupa juga terjadi di Pasar Kranji, Bekasi Barat. Para pedagang di pasar tersebut mengeluhkan kondisi revitalisasi bangunan yang mangkrak padahal sudah dimulai sejak 2019 lalu dan hingga tahun 2024 ini masih belum terealisasi. Ahmad Supendi, selaku perwakilan pedagang pasar menyatakan bahwa sejak awal pihak pengembang tidak bijaksana dalam memberikan solusi. Bahkan ia menduga adanya permainan karena bangunan masih kokoh, belum waktunya dirubuhkan. (Poskotaco.id, 07/07/2024)
Sementara itu, dilansir dari Radarbekasi.id (26/07/2024), Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara ditetapkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi sebagai tiga wilayah langganan jalan rusak. Ridwan Muarief, Plt Subkoordinator Pemeliharaan Jalan pada DBMSDA Kota Bekasi menyatakan bahwa pengaduan jalan rusak sering pihaknya terima baik lewat aduan langsung dari warga maupun secara daring. Sedangkan terkait dengan penyebab kerusakan, sebagian besar disebabkan oleh kelebihan beban kendaraan dan buruknya sistem drainase.
Belum lagi persoalan yang menimpa sejumlah warga terdampak bencana longsor di Kampung Cicadas, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Mereka mempertanyakan janji pemerintah terkait bantuan perbaikan infrastruktur di wilayah mereka. Hal ini karena longsor susulan masih menghantui mereka hingga kini. Memang sudah ada bantuan sosial, tetapi mereka mengharapkan adanya bantuan fondasi untuk menjaga tempat tinggal mereka dari longsor. (Radarbekasi.id, 29/07/2024)
Miris sekaligus kesal. Fakta-fakta di atas merupakan persoalan serius yang seharusnya tidak terjadi. Pasar, jalan, bahkan turap atau fondasi adalah fasilitas umum yang menjadi kebutuhan masyarakat, sudah semestinya negara wajib menyediakan bagi masyarakat. Apalagi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa mereka, itu tidak bisa ditunda. Sebagaimana kebutuhan akan fondasi atau perbaikan jalan yang rusak.
Sayang seribu sayang, dalam sistem kapitalis sekuler hari ini, penguasa seolah berlepas tangan dari fungsinya untuk mengurus urusan masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan masih saja menggunakan asas untung rugi. Wajar banyak proyek yang terhambat dalam proses pembangunannya. Karena dianggap proyek tersebut tidak cukup menguntungkan dari kacamata kapitalis.
Kelambanan pembangunan proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ini sangat jelas berbeda dengan pembangunan proyek strategis nasional seperti pembangunan LRT, MRT, jalan tol, dan sebagainya. Proyek-proyek tersebut terkesan digenjot habis-habisan agar semua proyek berjalan sesuai target. Bahkan penguasa harus sampai melakukan utang untuk itu. Padahal proyek tersebut pada akhirnya tidak bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat karena berbayar dan tidak murah.
Dari sini bisa dilihat bahwa penguasa seolah lebih mementingkan proyek dengan nilai fantastis yang mendahulukan kepentingan para kapitalis. Hal ini tidak berlebihan karena ujungnya banyak fasilitas umum tersebut dijual ke pihak swasta untuk melunasi utang. Berbeda dengan fasilitas seperti pasar, jalan raya, fondasi, dan lain-lain yang sebenarnya urgen dibangun karena merupakan kebutuhan masyarakat secara luas.
Seharusnya penguasa menyadari perannya sebagai pengurus urusan masyarakat, sehingga tidak akan melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini adalah terkait dengan pasar, jalan, juga fasilitas lain yang menunjang kebutuhan, keselamatan, bahkan kenyamanan warga.
Penguasa juga harus membuat peta pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu membuat skala prioritas dalam setiap perencanaan proyek. Memahami betul mana proyek yang urgen dan harus didahulukan karena menyangkut kepentingan atau keselamatan masyarakat, mana saja yang bisa ditunda atau bahkan tidak perlu dilakukan.
Penguasa harus bertaubat dengan mengubah pola pikir dalam tata kelola kota, yaitu dari paradigma kapitalis menjadi paradigma Islam dengan menerapkan seluruh syariat Islam secara sempurna. Di dalam syariat Islam, telah diatur secara terperinci bagaimana melakukan pembangunan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat secara luas.
Bahkan di dalam Islam semua fasilitas yang disediakan oleh penguasa bisa diakses oleh masyarakat secara gratis. Dengan demikian, masyarakat akan hidup dengan nyaman dan aman. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu.
Tidak hanya penguasa yang bertaubat, masyarakat harus melakukannya. Mereka harus menyadari bahwa kesempitan hidup dan ketidakberesan pembangunan disebabkan oleh sistem sekuler kapitalis dan ini merupakan bentuk kemaksiatan. Selanjutnya, mereka harus mengambil Islam sebagai satu-satunya sistem alternatif sebagai bukti iman dan takwa agar hidup bisa berjalan dengan kondusif.
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan." (TQS. Al-A'raf: 96)
Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]