Pembangunan Fasilitas, Bentuk Memajukan Pendidikan Berkualitas
Opini
Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai
bagi seluruh warganya
______________________________
Penulis Shofi Lidinilah
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Sekolah tanpa gedung adalah fenomena yang sangat memprihatinkan, terutama jika kita bicara tentang sebuah sekolah negeri.
Dilansir dari detik.com, sebuah video viral menunjukkan sekelompok siswa SMP yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di atas plastik terpal biru. Dalam video tersebut, terlihat bahwa mereka tidak memiliki meja atau kursi, dan harus duduk lesehan untuk mendengarkan guru yang memberikan pelajaran.
Video yang memperlihatkan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) di atas plastik terpal tersebut disebutkan berasal dari salah satu SMP negeri di Kota Bandung. Setelah ditelusuri memang sebenarnya bukan karena tidak ada kursi dan meja untuk para siswa.
Kursi dan meja yang merupakan bantuan dari Disdik Kota Bandung sebenarnya sudah tersedia dan disimpan di teras sekolah. Namun, kursi dan meja tersebut tidak digunakan karena siswa SMPN Bandung menumpang di salah satu bangunan SDN di Kota Bandung.
Kapitalis Abaikan Pendidikan
Sejak didirikan pada tahun 2018, sebuah SMP negeri masih menumpang di bangunan SD Negeri. Ironisnya, tidak semua kelas dapat tertampung di bangunan tersebut. Hal ini tentu saja menghambat proses belajar mengajar yang ideal.
Lebih tragis lagi, kondisi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas negara malah terabaikan. Situasi ini mencerminkan bahwa situasi saat ini tidak sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Pendidikan adalah kebutuhan pokok yang menjadi hak setiap individu. Namun, di tengah sistem yang lebih mementingkan keuntungan material, pendidikan menjadi salah satu sektor yang sering kali terpinggirkan. Ketika sekolah berdiri karena kebutuhan masyarakat, negara seharusnya hadir untuk mendukung dengan menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai.
Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa negara tidak sepenuhnya mengambil peran tersebut. Alih-alih mendukung sepenuhnya, negara kerap kali absen dalam memfasilitasi keberlangsungan proses pendidikan yang layak.
Meski negara telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan, kenyataannya dana tersebut masih sangat minim jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Tidak hanya minim, dana pendidikan sering kali terserap dengan buruk karena berbagai kendala, mulai dari birokrasi yang berbelit, salah kelola, hingga praktik korupsi yang marak terjadi.
Padahal jika anggaran tersebut dikelola dengan baik, banyak perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk membangun gedung-gedung sekolah yang layak dan nyaman untuk proses belajar mengajar.
Pendidikan Adalah Prioritas dalam Islam
Islam melihat pendidikan sebagai salah satu pilar utama dalam membangun peradaban yang maju dan mulia. Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.
Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap kebaikan masyarakat. Oleh karena itu, Islam menempatkan pendidikan sebagai bidang strategis yang harus dikelola dengan sungguh-sungguh oleh negara.
Pendidikan dalam pandangan Islam adalah kebutuhan pokok rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Tidak ada kompromi dalam hal ini. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi seluruh warganya. Ini termasuk penyediaan gedung sekolah, tenaga pendidik yang berkualitas, serta sarana dan prasarana lain yang mendukung proses pendidikan. Anggaran pendidikan dalam sistem Islam bersifat mutlak dan harus diprioritaskan.
Negara dalam Islam yang dikenal sebagai raai'n atau pelindung rakyat, bertanggung jawab untuk mengurus kebutuhan rakyat dengan cara terbaik. Tuntunan syariat memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana negara harus memenuhi tanggung jawab ini, termasuk dalam hal pendidikan. Negara tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penanggung jawab utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas.
Salah satu keunggulan sistem Islam dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas adalah kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anggaran secara mandiri. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber-sumber pendapatan negara sudah diatur dengan jelas oleh syariat.
Sumber-sumber tersebut, seperti zakat, kharaj, dan jizyah, memberikan negara kemampuan finansial yang stabil untuk mendukung sektor-sektor penting, termasuk pendidikan. Dengan sumber pendapatan yang sesuai dengan syariat, negara mampu memberikan anggaran yang cukup untuk pendidikan tanpa harus bergantung pada pinjaman atau dana luar.
Selain itu dalam sistem Islam, korupsi dan salah kelola anggaran bukanlah hal yang bisa ditoleransi. Syariat Islam memberikan panduan yang ketat dalam hal pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pengalokasian anggaran pendidikan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana publik. Hal ini tentu berbeda dengan sistem kapitalis, di mana praktik korupsi sering kali menggerogoti anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, termasuk pendidikan.
Dengan sistem Islam, pendidikan tidak hanya akan tersedia secara gratis dan merata, tetapi juga akan dijamin kualitasnya. Negara akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap individu mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Tidak ada lagi sekolah yang harus menumpang di gedung orang lain atau kekurangan fasilitas. Negara akan memastikan bahwa setiap rakyat, dari kalangan mana pun, mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan adalah kunci bagi kemajuan suatu bangsa. Negara yang memahami pentingnya pendidikan akan berupaya sekuat tenaga untuk memastikan bahwa sektor ini berjalan dengan baik. Sistem Islam menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah pendidikan, mulai dari penyediaan anggaran, pengelolaan dana, hingga penyediaan fasilitas dan tenaga pengajar yang berkualitas.
Dengan demikian, pendidikan yang layak dan berkualitas akan menjadi realitas bagi seluruh rakyat. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]