Punahnya Kaum Menengah, Kemerosotan Ekonomi di Depan Mata
Opini
Jika kondisi ini diteruskan maka kelas menengah rentan "turun kelas"
alias masuk ke dalam garis kemiskinan
_________________________
Penulis Tari Ummu Hamzah
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Bonus demografi yang sedang melanda negeri ini merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara Asia lainnya seperti Jepang dan Korea. Di mana dua negara tersebut digadang-gadang sedang menuju kepunahan masyarakatnya.
Namun bonus demografi yang tidak disikapi secara cepat dan bijak oleh pemerintah, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak middle income trap. Jebakan pendapatan menengah.
Apa itu middle income trap? Istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada 2007 untuk mendefinisikan negara berpendapatan menengah dengan produk nasional bruto per kapita yang tetap berada di antara $1.000 hingga $12.000 dan gagal meningkatkannya. (Kompas.com, 28-02-2024)
Bagaimana kita mau berhasil keluar dari penghasilan menengah jika masyarakat kelas menengah dibebankan pajak yang tinggi. Mereka adalah kaum yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah karena dianggap mampu, tapi tidak juga masuk ke dalam masyarakat miskin karena masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
Kaum ini juga ingin jadi kaya tapi sulit karena terkendala regulasi, tapi sangat mudah turun kelas karena impitan pajak dan harga pokok yang naik. Di sisi lain kelas menengahlah yang harus menanggung beban pajak di negeri ini.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), menyatakan kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara, menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak. (CNNIndonesia.com, 08-08-2024)
Sudahlah diimpit pajak, tapi kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah karena dianggap memiliki pemasukan yang tetap. Belum lagi potongan BPJS dan Tapera yang semakin menyusutkan pendapatan. Jika kondisi ini diteruskan, maka kelas menengah rentan "turun kelas" alias masuk ke dalam garis kemiskinan.
Ditambah lagi ancaman PHK yang sudah nampak di depan mata. Maka jelas kelas menengah akan punah dan jatuh miskin. Ini dibuktikan dengan Data Susenas BPS yang diolah Bank Mandiri dalam Daily Economic and Market (Juli 2024) jumlah kelas menengah Indonesia hanya 17,44 persen dari total struktur penduduk Indonesia di 2023. Jumlah ini merosot dibandingkan 2019 yang masih 21,45 persen. (CNNIndonesia.com, 08-08-2024)
Padahal kelas menengah ini digadang-gadang sebagai lapisan masyarakat yang mampu mendongkrak daya beli. Tapi bagaimana daya beli bisa meningkat jika bahan pokok mahal, dipalak dengan macam-macam pajak, pembayaran BPJS kesehatan dibebankan kepada rakyat, belum lagi Tapera yang diisukan sebagai tabungan pemerasan rakyat.
Dari sini makin jelas bahwa beban perekonomian di negeri ini dialihkan kepada rakyat. Alhasil, masyarakat menengah ini seolah-olah hanya punya dua pilihan, bertahan dengan kondisi saat ini tapi sulit untuk menjadi kaya, atau menyerah dan terpaksa turun kelas. Jadi rencana pemerintah yang ingin keluar dari pendapatan menengah jelas hanya mimpi. Maka ini menunjukkan dampak dari sistem ekonomi bangsa ini. Plus pihak pemerintah yang berlepas tangan dan tega memeras rakyatnya.
Kapitalisme Sumber Masalahnya
Permasalahan perekonomian itu berhubungan dengan sistem. Jika terdapat masalah beserta dampaknya, maka akar masalahnya juga bersifat sistematis dan terstruktur. Contohnya saja kemiskinan. Kemiskinan terjadi juga karena faktor struktural seperti PHK, minimnya lapangan pekerjaan, bahan pokok yang semakin mahal.
Maka yang melatarbelakangi terjadinya fakta di atas juga secara sistematis. Yaitu sistem yang menjadi dasar dalam menentukan wajah perekonomian suatu negara. Kita tahu bahwa negeri ini menganut sistem kapitalis.
Di mana sistem ini secara alamiah akan menciptakan kelas-kelas masyarakat. Karena dalam sistem ini, siapa yang kuat (pemodal) mampu menjangkau alat-alat untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal dijadikan buruh dan objek pajak secara massal, plus kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena dianggap memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Bahkan jaminan kesehatan dan pendidikan pun tidak dijamin sepenuhnya oleh negara. Benar-benar dipaksa mandiri untuk menentukan nasib mereka. Selain itu, sistem ini juga kurang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak sosial jika terjadi kemiskinan. Maka jelas bahwa kapitalisme ini adalah sumber dari masalah perekonomian yang timbul.
Butuh Perubahan Sistem
Jika kita sudah mengetahui akar masalahnya ada sistem, maka harus direvolusi. Pergantian pemimpin tak cukup membuat bangsa ini sejahtera jika sistem yang digunakan adalah sistem yang rusak. Ditambah banyak aturan yang dibuat oleh manusia yang isinya hanya memenuhi hawa nafsu segelintir orang.
Maka harus digantikan dengan sistem yang telah terbukti dan diakui oleh masyarakat dunia bahwa sistem tersebut telah berhasil memberikan jaminan rasa aman dan kesejahteraan. Maka sistem penggantinya haruslah bersumber dari Sang Pencipta. Karena hanya Dia zat yang berhak membuat hukum, dan manusia wajib meyakini dan menjalankan.
Untuk itu hanya sistem Islam saja yang terbukti memberikan jaminan kebutuhan dasar masyarakat. Yaitu jaminan pendidikan, kesehatan, bahan pokok, tempat tinggal, serta keamanan. Maka sudah selayaknya kapitalisme ini diganti dengan sistem yang benar-benar layak untuk dijadikan aturan manusia yaitu Islam. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]