Bangunan Sekolah Rusak, Kapitalisasi Pendidikan Kian Tampak
Opini
Terdapat 10.440 sekolah di seluruh Indonesia yang akan direnovasi
baik negeri maupun swasta
_________________________
Penulis Ledy Ummu Zaid
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Siswa mana yang tidak senang jika sekolahnya bagus?
Adanya sarana dan prasarana (sarpras) yang lengkap, lingkungan belajar yang nyaman, serta guru dan siswa yang menyenangkan, tentu didambakan setiap orang hari ini, baik mereka yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan maupun yang hanya menjadi pengamat. Dengan demikian, pendidikan yang ideal seharusnya menempatkan sarpras sekolah sebagai poin penting yang harus dijaga.
Ribuan Bangunan Sekolah Tidak Layak
Dilansir dari laman detik.com (29-11-2024), Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengatakan anggaran pendidikan Indonesia yang paling besar sepanjang sejarah adalah anggaran pada tahun 2025 mendatang. Adapun besaran anggarannya mencapai Rp724,3 triliun.
Kemudian Prabowo menegaskan bahwa anggaran pendidikan tersebut akan menjadi fokus utama dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Usut punya usut, ternyata hal ini menjadi salah satu misi kabinetnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ia juga membandingkan fokus APBN RI yang tertuju pada sektor pendidikan dengan India dan AS yang fokus pada sektor pertahanan.
Sebagai gambaran, Prabowo akan menganggarkan Rp17,5 triliun untuk renovasi sekolah. Terdapat 10.440 sekolah di seluruh Indonesia yang akan direnovasi, baik negeri maupun swasta. Presiden RI tersebut mengakui bahwa terlepas dari banyaknya sekolah target tersebut sebenarnya masih banyak bangunan sekolah yang tidak layak dan membutuhkan renovasi.
Prabowo juga menyampaikan bahwa pekerjaan rumah (PR) pemerintah terkait renovasi sekolah ini tidaklah ringan, karena ada 330 ribu sekolah di Indonesia. Dengan demikian, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja keras dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sejalan dengan itu, Presiden RI yang baru dilantik Oktober tahun 2024 tersebut berjanji akan merealisasikan program pengadaan televisi (TV) di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Adapun TV ini difungsikan untuk menyiarkan pengetahuan yang dibutuhkan siswa. Dengan begitu, ia berharap adanya TV di sekolah akan lebih memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran dengan baik. Jadi, tidak ada sekolah di daerah terpencil yang kesulitan mengakses informasi.
Sejalan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Staf Ahli Menteri (SAM V) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja dalam Forum Tematik Bakohumas di Jakarta, Selasa (26/11) menyatakan siap merenovasi, dan merehabilitasi ribuan sekolah target yang telah terdata.
Seperti yang dilansir dari laman antaranews.com (26-11-2024), program tersebut akan dimulai tahun 2025 mendatang. Tujuannya tidak lain adalah supaya anak-anak di Indonesia memiliki sekolah yang layak.
Endra menjelaskan bahwa renovasi dan rehabilitasi sekolah tersebut diperuntukkan untuk sekolah umum dan keagamaan. Mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), pondok pesantren (PP) sampai dengan seminari akan merasakan manfaat program ini.
Dalam rangka mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian PU menjadikan program renovasi dan rehabilitasi ini sebagai Quick Wins atau program percepatan. Adapun anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp19,5 triliun.
Tak hanya itu, Kementerian PU dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah membahas pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah/Madrasah Tahun 2025. Seperti yang kita ketahui, dalam rangka percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dan mengatasi persoalan pemerataan akses pendidikan, pemerintah akan menjadikan PHTC Revitalisasi Sekolah sebagai program prioritas.
Menurut Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti, target program PHTC ini meliputi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
Pendidikan Dianaktirikan, Kapitalisasi Kian Marak
Fakta adanya ribuan bangunan sekolah yang tidak layak menjadi bukti kuat pendidikan di negeri ini masih dianaktirikan. Miris, mereka yang bangunan sekolahnya rusak masih harus menggunakannya untuk proses pembelajaran sehari-hari. Inilah gambaran kurangnya kepedulian negara terhadap generasi, baik dalam hal keselamatan siswa, kenyamanan belajar, maupun kegiatan pembelajaran itu sendiri.
Sejatinya, proses pembelajaran adalah proses yang sangat penting. Dengan demikian, dibutuhkan kondisi yang aman dan nyaman, sehingga keselamatan anak terjamin. Oleh karena itu, bangunan yang layak dan memadai menjadi faktor penting dalam keberhasilan tujuan pembelajaran.
Sayangnya, negara seolah tidak peduli dan mengabaikan kebutuhan rakyat terhadap pendidikan. Sampai saat ini kebutuhan tersebut belum terpenuhi dengan baik. Seperti yang bisa dilihat, para penguasa di kapitalisme hari ini memang jauh dari mafhum ra’awiyah (mengurus rakyat). Inilah karakteristik negara yang menjalankan kapitalisme sekuler.
Dewasa ini, asas sekularisme yang berkiblat pada negeri-negeri Barat telah lama menjangkiti negeri ini. Walhasil, kebijakan yang dibuat tidak sejalan dengan syariat Islam. Bukan tanpa alasan, karena sekularisme memang sengaja memisahkan kehidupan masyarakat dari aturan agama.
Jadi, adanya kapitalisasi pendidikan seperti sekolah yang memasang tarif tinggi, mengadakan pungutan liar (pungli), dan kurikulum pendidikannya yang hanya berorientasi pada bisnis menjadi ciri pendidikan kapitalisme. Tak ayal, pencapaian materi menjadi kurikulum pendidikan hari ini.
Di sisi lain, bagaimana siswa dapat berprestasi di sekolah, mendapatkan pekerjaan yang ideal dengan gaji yang tinggi hingga pemahaman agama yang moderat juga menjadi tolok ukur dalam pendidikan kapitalisme hari ini. Sayang sekali di negeri mayoritas muslim ini, pendidikan yang berlandaskan pada akidah islamiah tidak pernah tercium, bahkan dianggap asing.
Pendidikan Islam Menyejahterakan Siswa dan Guru
Dalam pandangan Islam, pendidikan menjadi hal yang sangat penting, karena setiap muslim harus mau belajar, dan keluar dari jahiliah (kebodohan).
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah)
Dengan demikian, negara seharusnya menaruh perhatian lebih pada pendidikan, termasuk menyediakan sarpras yang memadai. Adapun tempat belajar memang penting untuk keberlangsungan pendidikan. Namun, untuk terwujudnya pendidikan yang berkualitas, tentu dibutuhkan banyak faktor yang memengaruhi.
Pertama, negara harus bertanggung jawab untuk menyediakan sarpras yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Dengan sistem ekonomi Islam, akan terwujud bangunan sekolah terbaik yang lengkap dan kokoh. Dalam hal ini, negara memiliki pemasukan yang stabil dan besar, sehingga mampu memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat secara gratis.
Adapun pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan benar akan dapat menjadikan negara memiliki sumber kekayaan yang besar. Khususnya, terdapat tiga pos keuangan negara dalam baitulmaal, yaitu pos fa’i dan kharaj, pos kepemilikan umum dan pos zakat.
Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap individu rakyat. Oleh karenanya, penguasa dalam Islam adalah pengurus rakyat yang menjalankan hukum Islam secara kafah atau menyeluruh. Posisi penguasa sebagai raa’in (pelayan umat) ini akan menjadikan penguasa memenuhi semua kebutuhan rakyat sesuai dengan tuntunan Islam. Seorang pemimpin tidak akan mengeluarkan kebijakan zalim yang bertentangan dengan syariat Islam.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Barangsiapa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wa Jalla untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan kaum muslimin, lalu ia menghindar dari kebutuhan, kekurangan dan kefakiran rakyatnya, Allah pasti akan menutup diri darinya ketika ia kekurangan, membutuhkan dan fakir.” (HR. Abu Daud)
Khatimah
Tidak seperti hari ini, ketika kehidupan tidak menerapkan syariat Islam kafah, maka persoalan umat akan beragam dan menyasar seluruh kalangan. Dalam sektor pendidikan saja, adanya ribuan bangunan sekolah yang tidak layak menjadi bukti abainya negara atas pendidikan generasi.
Oleh karena itu, kaum muslimin hanya membutuhkan kepemimpinan yang adil dan amanah, yaitu Daulah Islam. Wallahualam bissawab. [GSM/MKC]