Semrawut dan Ruwetnya Masalah Kesehatan yang Dihadapi Rakyat
Surat Pembaca
Pada aturan kapitalisme masalah kesehatan adalah
sebuah ladang bisnis untuk meraup keuntungan oleh segelintir orang
________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Kita semua pasti pernah mendengar lebih baik mencegah daripada mengobati.
Ini berlaku dalam menjaga kesehatan tubuh karena kesehatan merupakan hal utama yang paling diinginkan oleh siapa pun di antara kita. Kesehatan merupakan salah satu aspek primer yang perlu mendapat perhatian sejajar dengan aspek kehidupan primer lain yang sama pentingnya.
Belum lama ini JKN atau program Kesehatan Nasional menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaannya. Akibatnya banyak saran agar iuran naik. Namun, berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10% tidak cukup dan masih berpotensi defisit dana jaminan sosial.
Rizky Anugrah kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengatakan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan Iuran JKN sampai Oktober 2024 sudah mencapai 109,62% artinya beban yang dibayarkan lebih tinggi dari iuran. Dari catatan penerimaan iuran sebesar Rp133,45 triliun, beban jaminan kesehatan sebesar Rp146,28 triliun. Dikutip finansial (10-12-2024)
Sementara pada Nakes Suyuti Syamsul Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi Kalimantan Tengah menjelaskan kebutuhan dokter saat ini masih banyak. Atas penduduk Kalimantan Tengah sekitar 2,7 juta memerlukan 2.700 dokter. Tetapi saat ini, jumlah dokter baru 800 orang masih membutuhkan sekitar 1.900 dokter lagi untuk dapat ideal. Dilansir rri.co.id (1-10-2024)
Kesehatan Ladang Cuan
Banyaknya masalah dan buruknya pelayanan kesehatan yang terjadi hari ini sejatinya bukan hanya menyangkut individu yang tidak amanah, tetapi juga sarana yang buruk. Pada aturan kapitalisme, masalah kesehatan adalah sebuah ladang bisnis untuk meraup keuntungan oleh segelintir orang. Hal ini merupakan fakta buah dari kapitalisme yang diterapkan negara, menjadikan biaya kesehatan sangat mahal.
Pihak rumah sakit cenderung membedakan antara pasien yang mampu membayar mahal untuk RS yang berkualitas akan mendapatkan pelayanan yang bagus pula. Ini menandakan negara lepas tangan dalam menangani kesehatan rakyatnya karena sudah diserahkan kepada swasta.
Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi swasta. Jadi wajar bila masalah ini terus dihadapi rakyat karena kesehatan merupakan ladang industri yang menghasilkan cuan cukup besar.
Islam Mengutamakan Kesehatan
Dalam Islam, masalah kesehatan, pelayanan, sarana infrastruktur kesehatan adalah hak setiap individu. Sama halnya negara wajib memenuhi pangan, papan, pendidikan, baik muslim maupun nonmuslim. Tidak ada perbedaan dalam kelas, semua mendapatkan hak yang sama diberikan secara gratis, tidak dipungut biaya apa pun.
Dalilnya af'al (perbuatan Rasulullah) yang menggunakan dokter sebagai hadiah dari Muqauqis raja Mesir untuk mengobati salah seorang warganya yaitu Ubaid. (HR. Muslim)
Meskipun gratis, pelayanan tidak asal-asalan karena diberikan secara optimal dan prima sebab hal ini sudah menjadi kewajiban negara dalam menjamin kebutuhan rakyat, termasuk kesehatan. Hal ini tidak boleh digantikan tanggung jawab tersebut kepada swasta, apalagi individu.
Merujuk tulisan K.H. Hafidz Abdurrahman berjudul "Menggagas Sistem Kesehatan Islam" hingga sampai ke pelosok, bahkan di dalam penjara-penjara sekalipun.
Saat itu Islam benar-benar memberikan perhatian. Pada era itu, sudah ada kebijakan dengan adanya rumah sakit keliling yang sudah masuk ke desa-desa dengan layanan yang terbaik. Tanpa membedakan strata sosial, tingkat ekonomi ataupun lingkungan tempat tinggal.
Inlah konsep jaminan kesehatan dalam sistem Isam. Hanya sistem Islam yang sudah terbukti selama 13 abad kehebatannya dalam meriayah umat. Dengan penerapan sistem kesehatan Islam, umat tidak akan lagi semrawut dan ruwet masalah kesehatan.
Karena negara akan benar-benar mengurus umat berdasarkan keimanan. Semata-mata mencari rida Allah Swt.. Setiap pemimpin sadar akan pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir.
"Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus." (HR. Bukhari)
Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]
Erna Astuti, A. Md