Pajak dalam Kapitalisme Dibebankan atas Rakyat demi Melayani Penguasa
Surat Pembaca
Pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme
merupakan salah satu sumber pemasukan negara dan menjadi sebuah keniscayaan
_______________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - Pajak saat ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya belum lama ini presiden Prabowo membuat kebijakan dengan menaikkan PPN 12 persen yang ditetapkan per tanggal 1 Januari 2025.
Kenaikan pajak disinyalir akan menjadi permasalahan baru yang membebani dan menambah penderitaan rakyat. Begitulah ketika Indonesia mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Semua aturan digerakkan hanya untuk kepentingan penguasa, termasuk pajak yang dibebankan kepada seluruh rakyat tanpa melihat kaya atau miskin.
Pajak dalam sistem ekonomi kapitalisme merupakan salah satu sumber pemasukan negara dan menjadi sebuah keniscayaan. Tak heran jika ditemukan besaran kenaikan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan semakin bertambah jenis pajak yang diambil.
Rakyatlah yang menjadi sasaran objek pajak selama ini. Dengan demikian, pada hakikatnya rakyat membiayai sendiri terhadap berbagai layanan kebutuhan dalam kehidupan. Dari sini jelas negara tidak berperan dalam mengurus rakyatnya. Lantas, apa fungsi negara? Mana tanggung jawabnya terhadap rakyat?
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, sejatinya para kapitalislah yang berkuasa dan berkelindan bersama para penguasa. Maka jelas yang menjalankan roda pemerintahan adalah mereka para pemilik modal. Fungsi negara hanya sebagai fasilitator dan regulator yang melayani pengusaha.
Para penguasa berperan memuluskan jalan bagi kapitalis dalam berbagai kebijakan yang pro terhadap mereka bukan terhadap rakyat. Inilah yang dinamakan penjajahan gaya baru (modern). Dijajah, tetapi merasa seperti tidak terjajah sehingga umat sulit untuk diluruskan pemikirannya dan masih banyak yang merasa nyaman dengan aturan kapitalis yang sebenarnya membebani rakyat.
Lagi-lagi rakyat yang jadi korban kerakusan penguasa. Rakyat dijadikan sasaran empuk dari berbagai pungutan negara yang sifatnya wajib sebagai konsekuensi dan posisi mereka sebagai warga negara.
Sementara pajak bagi para konglomerat dan pengusaha diringankan dengan alasan untuk meningkatkan investasi. Para pengusaha ini digadang-gadang akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Padahal tidak demikian, hal itu hanya sebagai modus untuk mengelabui rakyat karena dianggap pemikirannya rendah sehingga bisa menerima kebijakan mereka.
Sebenarnya rakyat sudah mulai cerdas dan mulai merasa jenuh dengan kebijakan kapitalis yang diterapkan, seolah banyak menjanjikan kesejahteraan, namun hasilnya adalah kesengsaraan bagi semua rakyat. Oleh karena itu, banyak kalangan dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari buruh sampai akademisi yang menolak kebijakan kenaikan PPN, juga banyak yang menandatangani petisi penolakan. Namun, sayangnya tetap saja tidak didengarkan, PPN tetap dinaikkan.
Tidak dimungkiri memang seperti itulah aturan kebijakan saat ini, suara rakyat yang merintih tidak didengar oleh pemimpin negara. Pemimpin otoriter lebih mementingkan dan mendengarkan suara pengusaha.
Maka sudah saatnya mencari solusi yang tepat. Solusi yang bisa mengurai permasalahan umat saat ini, terutama tentang kesejahteraan.
Solusi itu ada pada IsIam. Islam memiliki pengaturan yang sempurna, mulai dari mengatur sistem ekonomi hingga sistem politik dan pemerintahan.
Aturan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Dalam pandangan Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yakni kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Dalam kepemilikan umum, negara akan mengelola berbagai sumber daya alam sebagai harta rakyat yang akan dikembalikan kepada rakyat. Baik disalurkan secara langsung atau tidak langsung. Seperti dijadikan dalam berbagai fasilitas yang berguna untuk kepentingan dan memudahkan hidup rakyat.
Dengan menerapkan Islam secara kafah dijamin kehidupan akan sejahtera, sebagaimana yang dialami pemerintahan Islam mulai dari masa Rasulullah saw. di Madinah hingga Kekhilafahan Utsmaniah di Turki. InsyaAllah dalam waktu yang dekat pemerintahan Islam akan kembali terwujud. Wallahualam bissawab. [EA/ MKC]
Mariyam Sundari