Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Membutuhkan Kebijakan Nyata, Bukan Hanya Retorika
Opini
Kapitalisasi pendidikan dan kesehatan dijadikan komoditas ekonomi
sehingga mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat
________________________
Penulis Masyita, S.Pd., M.M
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Praktisi Pendidikan
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Standarisasi kemajuan suatu negara terlihat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diberikan negara kepada rakyatnya. Tentu ini menjadi tugas besar bagi Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahannya untuk mewujudkan hal tersebut.
Oleh sebab itu, dalam sambutan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara Digital, serta Katalog versi 6,0 di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 10 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa, pemerintah akan berkomitmen untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Dikutip (djpb.kemenkeu.go.id, 11-12-2024)
Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Melalui Program MBG
Realisasi pelayanan pendidikan tersebut akan diwujudkan dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dijalankan pemerintah demi anak-anak bangsa dan memberdayakan ekonomi lokal, termasuk ekonomi pedesaan. Hal ini juga sejalan dengan agenda misi dunia yakni memerangi kemiskinan dan kelaparan pada pertemuan G20. Karena itu, akan dilakukan perbaikan subsidi serta perlindungan sosial yang berkeadilan dan tepat sasaran. Akan tetapi, pernyataan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan adalah pernyataan yang tidak sejalan dengan kebijakan di negeri ini.
Kehidupan rakyat justru makin sulit. Pendidikan dan kesehatan tidak bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, kecuali bagi mereka yang mampu. Salah satu persoalannya adalah dinaikkannya tarif pajak 10% menjadi 12%. Peningkatan penerimaan pemerintah dari kenaikan tarif PPN tidak akan sebanding dengan dampaknya pada perekonomian masyarakat. Kenaikan tarif PPN memukul sendi-sendi ekonomi masyarakat. Imbasnya, semakin besar pengeluaran masyarakat padahal pemasukan mereka tidak meningkat secara signifikan.
Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan
Perlu diketahui masalah kemiskinan tidak akan bisa selesai hanya dengan kebijakan peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan, karena penyebab kemiskinan multifaktor. Faktor-faktor penyebab kemiskinan diantaranya lapangan pekerjaan sedikit, bahkan banyak terjadi PHK sehingga banyak rakyat menganggur, berdampak pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dan daya beli yang rendah.
Rendahnya daya beli masyarakat membuat tingkat konsumsi rendah. Akibatnya, banyak usaha yang sepi dari permintaan, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar karena sepi orderan. Inilah yang menyebabkan penduduk miskin meningkat.
Selain itu, terjadi kapitalisasi yaitu pendidikan dan kesehatan dijadikan komoditas ekonomi sehingga mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat meski PPN sudah dinaikkan. Inilah akibat ketika pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang mencukupkan diri sebatas membuat regulasi tanpa betul-betul memastikan rakyat bisa mengakses pendidikan dan kesehatan secara layak atau tidak. Dampaknya, layanan pendidikan dan kesehatan yang rakyat rasakan tetap minimalis meski anggaran PPN naik.
Buruknya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dalam Sistem Kapitalis
Melihat fakta buruknya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang ada di negara ini, tentu tidak lagi menjadi acuan kita dalam menjalankan roda pemerintahan. Sistem kapitalis sekuler telah membuktikan hancurnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang ada saat ini sehingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai jalan keluar kemiskinan membutuhkan kebijakan nyata, bukan hanya retorika belaka.
Di satu sisi, pelayanan pendidikan dan kesehatan berupaya untuk ditingkatkan. Namun, rakyat malah tercekik dengan kebijakan-kebijakan dan membuat mereka semakin terzalimi. Sementara penguasa justru menikmati keuntungan.
Seperti yang telah diketahui bahwa sistem pendidikan kapitalis-sekuler mengakibatkan kedudukan peran agama (Islam) dikerdilkan, bahkan disingkirkan. Padahal seharusnya Islam menjadi dasar bagi sistem pendidikan dan kesehatan sekaligus mewarnai seluruh kebijakan pendidikan di tanah air. Dalam sistem kapitalis, pajak adalah sumber utama pembiayaan pendidikan. Dengan adanya pemungutan pajak yang tinggi dari rakyat membuat pendidikan gratis sampai perguruan tinggi.
Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dalam Sistem Islam
Hal tersebut tentu berbeda dalam sistem Islam. Di mana, negara tidak akan pernah menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan maupun kesehatan. Pasalnya, sistem Islam telah memiliki sumber pendapatan sendiri yang sesuai dengan hukum syarak.
Beberapa sumber pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan seperti migas, tambang minerba, jizyah, kharaj, sedekah, infak, dan sebagainya. Seluruh pemasukan negara tersebut tidak hanya untuk pendidikan melainkan untuk seluruh kemaslahatan umat.
Sejarah telah membuktikan pendidikan Islam begitu berjaya dalam berbagai aspek. Khususnya pada masa Kekhalifahan Islam. Di dalamnya banyak tercetak para ulama dalam ilmu agama, yang namanya hingga kini masih dikenal. Selain itu, banyak juga para ilmuwan muslim yang sampai saat ini karya mereka terus dikagumi dan menjadi sumber inspirasi dunia Barat.
Sementara dalam hal kesehatan, negara dalam sistem Islam akan bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga negara, baik muslim maupun nonmuslim. Dengan begitu, seluruh masyarakat akan merasakan pelayanan kesehatan secara gratis sebab kesehatan juga termasuk kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai periayah (pelayan) urusan rakyatnya.
Terwujudnya kejayaan tersebut didasarkan pada penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan ini. Termasuk di dalamnya pelayanan pendidikan dan kesehatan bisa berjalan secara maksimal bagi seluruh warga negara.
Berdirinya Daulah Islam akan membuat kaum muslim semakin kuat dalam segala hal hingga ia tidak bergantung lagi pada negara mana pun. Bahkan akan menjadi negara adidaya yang tidak akan mudah ditekan oleh siapa pun. Semua hanya bisa terwujud jika umat mau kembali pada sistem Islam dan membuang sistem kapitalis-sekuler yang ada saat ini. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]