Indonesia Gelap: Efisiensi Pangkas Masa Depan Anak Bangsa
Opini
Efisiensi anggaran yang terjadi tahun ini
nyatanya membuat masyarakat semakin tergerus dampak negatif
_____________________
Penulis Alma Salsabila Nurul Fitri
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah Remaja
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sempat dihentikan mulai Senin, 17 Februari 2025, karena adanya kendala teknis internal yang belum teratasi.
Dilansir dari kompas tv, sejak Senin (17-02-2025) ribuan siswa di Sumenep, Jawa Timur, tidak lagi menerima makan bergizi gratis karena program tersebut dihentikan. Kusniah yang menjabat sebagai pelaksana tugas (PLT) Kepala SDN Pandian I di Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, membenarkan bahwa program tersebut dihentikan.
Fakta di atas adalah program yang dijanjikan pemimpin Indonesia tidak dilaksanakan dengan baik. Alasan mengapa para siswa tidak semua mendapatkan MBG, bahkan ada yang sampai dihentikan? Jawabannya karena negara Indonesia saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran.
Efisiensi anggaran adalah upaya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya finansial seminimal mungkin. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pemborosan dan memastikan setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal. Adapun efisiensi anggaran dapat diterapkan pada perusahaan, instansi, maupun pemerintah.
Efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan MBG, tapi ternyata tidak terselenggara dengan benar. Bahkan, banyak anak-anak yang belum menerima MBG ini. Pemerintah juga mengusulkan memberi MBG untuk anak sekolah di Papua berupa serangga yang jelas itu bukan makanan yang bergizi.
Indonesia belum siap dengan program yang dijanjikan. MBG ini seharusnya diberikan pada anak usia golden age dan ibu hamil karena anak yang berlangsung sejak lahir hingga usia 5 tahun pada masa ini anak mengalami perkembangan yang pesat baik secara fisik, kognitif, maupun kesehatan mental. Alasan pentingnya MBG diberikan pada masa golden age:
• Pada masa ini otak anak berkembang pesat sekitar 80%.
• Perkembangan otak pada masa ini akan memengaruhi kebiasaan dan sifat anak seumur hidupnya.
• Pada masa ini anak-anak berada pada periode kritis, sangat peka, dan sensitif terhadap berbagai rangsangan dan pengaruh dari luar.
Ketika MBG ini diberikan untuk anak usia sekolah SD hingga SMA, maka ini kesalahan yang besar karena masa tumbuh kembang yang baik tersebut sudah habis dan tidak akan maksimal untuk kemajuan pemikiran otaknya.
Efisiensi anggaran yang terjadi tahun ini nyatanya sangat membuat masyarakat semakin tergerus dampak negatif. Masyarakat terus dibohongi oleh janji pemerintah Indonesia seperti: bansos yang akan diberikan setiap bulan oleh pemerintah, infrastruktur sukses, makan bergizi gratis, serta lowongan pekerjaan yang banyak
Tidak ada satu pun janji mereka yang terwujud dengan baik, malah semakin memburuk. Lagi dan lagi korbannya jelas rakyat. Dalam sistem ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Negara lebih mengutamakan kepentingan penguasa, dibandingkan masyarakatnya sendiri.
Yang seharusnya terkena efisiensi anggaran ini adalah:
1. Tunjangan pejabat dan segala fasilitas mewah.
2. Kabinet gemuk, beserta jajaran menteri, wakil menteri, stafsus, staf ahli, utusan khusus presiden, dan jabatan yang tidak penting lainnya.
3. Anggaran aparat keamanan yang digunakan untuk menembak masyarakat.
4. Proyek Strategis Nasional yang merusak lingkungan dan membunuh masyarakat adat.
5. Anggaran untuk buzzer dan influencer rezim.
6. Subsidi ugal-ugalan biodiesel untuk korporasi sawit dan pejabat pejabat yang tidak berfungsi untuk apa pun.
Solusi yang tepat untuk seluruh permasalahan ini adalah pergantian sistem. Sistem demokrasi yang diagungkan oleh pemerintah tidak berdampak baik dan tidak menyejahterahkan rakyat. Sistem tersebut bukan berasal dari Pencipta, melainkan buatan manusia yang tidak ada kepuasan dalam dirinya.
Lalu, sistem apa yang seharusnya diterapkan? Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Dalam sistem ini, pemimpinnya disebut khalifah.
Adapun struktur pemerintahan Islam, yaitu:
•Khalifah sebagai kepala negara.
•Muawin sebagai pembantu kepala negara.
•Wali sebagai gubernur.
•Amirul Jihad sebagai panglima perang.
•Qadli sebagai lembaga peradilan.
•Jihazul Idari sebagai aparat administrasi.
•Majelis Umat sebagai lembaga yang mengoreksi penguasa.
Pemerintah dalam negara Islam seharusnya menjadi ra'ain untuk mengurusi umat, memberikan kesejahteraan, dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Bukan untuk orang miskin, tapi untuk seluruh masyarakat karena ini sudah menjadi tugas negara dan menerima segala kebutuhan hak bagi seluruh masyarakat.
Kedaulatan harus mengikuti syarak, maka masyarakat khususnya pemerintah harus tunduk pada hukum syarak. Dalam Islam, tidak harus ada efisiensi anggaran yang bisa membebankan satu pihak karena ada solusi yang ditawarkan, seperti zakat, Baitulmal untuk membantu masyarakat dalam keadaan darurat. Dengan adanya hal tersebut, akan mampu menyejahterakan rakyat yang kekurangan ekonomi karena Baitulmal juga tersedia di jalanan mana pun.
Solusi ini hanya bisa dilakukan ketika masyarakat dan pemerintah taat akan hukum syarak. Ketika terselenggaranya sistem yang menganut sistem Islam. Hanya Islam yang bisa membuat masyarakat sejahtera serta hidup layak tanpa kekurangan suatu apa pun. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]