Efisiensi ini juga dinilai keras ke kalangan bawah
tetapi lembek untuk kalangan atas
_________________________
Penulis Rayhana Radhwa
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, ANALISIS - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana membujuk pihak hotel dan restoran agar tidak mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ancaman PHK massal mengintai usai Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi, salah satunya kegiatan perjalanan dinas. Ini membuat pelaku usaha di sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) mulai resah dan mengalami penurunan pendapatan. (cnnindonesia.com, 28-02-25)
Efisiensi Solusi Kusut dalam Kapitalisme
Memang, sebulan ini masyarakat Indonesia dipaksa menelan berbagai kabar pahit dari Pemerintah. Berawal dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berisi efisiensi anggaran di hampir seluruh kementerian/lembaga dan badan. Target efisiensi ini mencapai Rp300 triliun. Efisiensi ini menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pendukung keputusan efisiensi ini beralasan bahwa efisiensi merupakan kebutuhan negara yang sudah mengalami defisit anggaran. Beban utang yang semakin tinggi menjadi beban yang harus dihentikan. Pengeluaran yang selama ini dianggap pemborosan harus ditekan seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, ATK, dll.
Di lain pihak, banyak pakar yang menilai efisiensi tak hanya berdampak pada ASN sebagai pegawai negara. Namun, efek domino dari efisiensi anggaran pemerintah ini akan dirasakan oleh masyarakat umum karena tidak bisa dimungkiri bahwa roda perekonomian masyarakat masih sangat bergantung pada pengeluaran belanja negara. Ditambah lagi, pascainstruksi dijalankan di sejumlah kementerian, banyak tenaga honorer maupun konsultan yang dirumahkan atau diputus kontrak. Efisiensi juga dinilai mempersulit operasional dan kinerja lembaga pemerintah.
Riset adalah salah satu korban efisiensi. Selain belanja jasa konsultan dan tenaga ahli di Kementerian Teknis dipangkas, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi juga mengalami pemotongan anggaran riset. BRIN sebagai badan yang membidangi riset tak luput dari efisiensi. Kepala BRIN Tri Handoko saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI mengungkap bahwa lembaganya harus menghapus anggaran riset dan inovasi riset di 12 organisasi riset akibat pemangkasan yang signifikan tersebut (tirto.id, 13-02-25)
Menurut pengamat pendidikan Ubaid Matraji pemangkasan dana riset ugal-ugalan ini menunjukkan seolah pemerintah tidak butuh lagi data riset untuk sebuah kebijakan. Jika demikian, kebijakan pemerintah rawan dianggap hanya melandaskan pada bisikan-bisikan para kolega. (tirto.id, 13-02-25)
Lebih jauh lagi, UKT Perguruan Tinggi akan naik imbas dari efisiensi. Tentu tidak mengherankan karena periode ini sektor pendidikan tak lagi menjadi program prioritas.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menambahkan efek negatif yang harus diwaspadai dari efisiensi anggaran yang signifikan. Pemangkasan anggaran yang drastis menurutnya akan berakibat pada penghentian proyek-proyek infrastruktur vital. Jalan-jalan yang rencananya diperbaiki terancam dibiarkan rusak. Proyek bendungan dan irigasi yang penting bagi sektor pertanian ditunda atau bahkan bisa jadi dibatalkan. (metrotvnews.com, 16-02-2025)
Awalnya, pemangkasan anggaran menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai lembaga, seperti Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI. Beberapa keputusan PHK akhirnya dibatalkan karena tekanan publik. Namun, kejadian ini menimbulkan dampak psikologis dan ketidakpastian kerja bagi pegawai tetap menjadi permasalahan serius.
Efisiensi anggaran disinyalir juga memiliki muatan politis. Bagaimana tidak, efisiensi anggaran tidak menyasar Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah dianggap memiliki kekhawatiran peraturan-peraturan yang dibuatnya di masa datang akan dipersulit dan menuai hambatan jika anggaran dewan dipotong. Di sisi lain, banyak masyarakat yang bertanya-tanya hasil kinerja dewan karena awal periode pemerintahan ini sudah banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada masyarakat. Namun, DPR tak berbuat apa-apa, misalnya larangan distribusi LPG 3 kg.
Efisiensi ini juga dinilai keras ke kalangan bawah, tetapi lembek untuk kalangan atas. Dengan besarnya proporsi efisiensi di ranah teknis, operasional, pelayanan, kajian, riset, dsb, ternyata tak sejalan dengan pengeluaran anggaran di level pejabat. Nyatanya, kabinet baru sangat gemuk. Jumlah menteri dan wakil menteri mencapai ratusan. Ditambah lagi staf khusus dan utusan khusus. Otomatis belanja gaji dan tunjangan kinerja untuk mereka juga bengkak. Belum lagi biaya protokolernya.
Efisiensi juga nampak tak berjalan di antara para pejabat bahkan presiden sendiri. Kunjungan luar negeri yang dirasa tidak penting membawa banyak rombongan dan protokoler. Pada perayaan Hari Republik India, Presiden Prabowo mengirimkan Kontingen Patriot Indonesia yang berjumlah 352 personel pasukan defile serta marching band. Rapat kabinet dengan konsumsi air minum premium yang harganya 10 kali lipat air minum mineral yang umum dikonsumsi masyarakat.
Semakin mengejutkan lagi, belakangan terkuak justru sebagian anggaran efisiensi akan disalurkan ke Dana Anagata Nusantara (Danantara). Sebuah lembaga investasi yang dimiliki pemerintah yang mengelola sejumlah BUMN. Kritik tajam tersampaikan oleh banyak pakar karena ternyata petinggi Danantara adalah petinggi-petinggi politik, rangkap jabatan para pejabat, ditambah mantan-mantan presiden. Aroma korupsi dan politik balas budi menguar menyakitkan hati rakyat yang tengah kesulitan ekonomi.
Fakta-fakta itu menunjukkan betapa penguasa dalam sistem demokrasi kapitalisme tidak berpihak kepada rakyat. Kekuasaan yang diraih melalui pemilu bak pertaruhan judi. Saat menang dan berkuasa, mereka akan berusaha mencari jalan memulihkan biaya kampanye dan memberikan imbalan budi bagi pihak-pihak pendukung selama pemenangan dan kampanye. Penguasa seperti ini akan mengkhianati rakyat dan menggerogoti harta kekayaan rakyat dari APBN.
Pos Pemasukan dan Pengeluaran Sistem Ekonomi Islam
Dalam Islam, terpilihnya pemimpin negara melalui baiat membuat visi penguasa hanya tertuju pada kepentingan Islam dan rakyat. Kebijakannya akan sesuai syariat termasuk kebijakan penggunaan pendapatan negara yang masuk ke Baitulmal. Sistem keuangan dalam Islam terdiri dari pos-pos anggaran yang pengeluarannya telah diatur oleh syariat sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Pengeluaran-pengeluaran dilaksanakan sesuai tingkat prioritas. Dengan demikian, kebijakan pengeluaran sudah pasti efisien tanpa perlu adanya efisiensi.
Prioritas tertinggi dalam pengeluaran negara tentu pengeluaran untuk kepentingan hidup mati rakyat misalnya pembangunan rumah sakit dan segala macam peralatan dan obat medis, recovery bencana alam, dan yang semacamnya. Berikutnya terkait akidah dan syakhshiyah, di dalam Islam pendidikan itu kebutuhan primer yang harus dipenuhi negara.
Kemudian keamanan negara secara internal dengan pembiayaan peradilan dan satuan kepolisian, sedangan kedaulatan keluar dengan pembiayaan aktivitas jihad. Pengeluaran anggaran juga diperhitungkan dari pemerataan wilayah jadi tidak ada ceritanya anggaran untuk ibukota jor-joran, tapi masih banyak desa tertinggal.
Rencana proyek yang tidak prioritas baru dijalankan kalau masih ada anggaran. Namun, pendapatan negara Islam sangat besar karena bersumber dari zakat, sumber kepemilikan umum, serta berbagai macam pendapatan negara. Jadi sangat cukup memenuhi berbagai kebutuhan negara dan rakyatnya. Demikian secuil gambaran anggaran dalam Islam yang bisa dipelajari lebih lanjut dalam kitab Sistem Keuangan Daulah Khilafah karya Syaikh Abdul Qadim Zalum.
Islam juga menuntun sistem pengawasan dan peradilan yang tegas termasuk terhadap penggunaan anggaran negara. Seorang Qadhi Madzalim memiliki kewenangan untuk terus menerus mengawasi kebijakan negara apakah terdapat kezaliman atau tidak.
Pengawasan ini mencakup bila pemimpin negara menetapkan pengeluaran anggaran Baitulmal yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan merugikan masyarakat umum akan ditindak. Seorang Qadhi Madzalim boleh langsung menuntut kelalaian khalifah tanpa adanya aduan bila bukti sudah didapatkan. Wallahualam bissawab.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)