Banjir Berulang: Kesalahan Teknis atau Kegagalan Sistem
Opini
Alih-alih mengatur tata kota dengan baik,
pemerintah justru memberikan izin dengan mudah kepada pengembang.
_________________________
Penulis Nurhikmah Oktavia
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Setiap tahun, masyarakat di Jabodetabek dan sekitarnya selalu dihadapkan pada permasalahan yang sama yaitu "banjir". Meski berbagai upaya telah dilakukan, bencana ini terus terjadi dan bahkan makin parah. Ini bukan hanya masalah curah hujan tinggi, tetapi juga dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan.
Banjir di Jabodetabek bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, tetapi juga hasil dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Alih fungsi lahan yang masif membuat daya serap air menurun drastis sehingga air hujan mengalir langsung ke pemukiman.
Dilansir dari (tribunjabar.id, 09-03-2025), Peneliti BRIN Yus Budiono menyoroti empat faktor utama penyebab banjir: Penurunan muka tanah, perubahan tata guna lahan, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem. Penurunan muka tanah menjadi penyebab terbesar, meningkatkan risiko banjir hingga 145 persen.
Dampaknya nyata, seperti di Bekasi, dikutip dari (beritasatu.com, 06-03-2025), di mana 114 sekolah rusak akibat banjir, mengganggu pendidikan ribuan siswa. Sayangnya, respons pemerintah masih sebatas bantuan darurat tanpa solusi jangka panjang. Jika eksploitasi lahan terus berlanjut, banjir akan menjadi bencana tahunan yang sulit diatasi.
Banjir kembali melanda berbagai wilayah di Indonesia. Meski berbagai upaya telah dilakukan, bencana ini terus terjadi dan bahkan semakin parah. Ini bukan hanya masalah curah hujan tinggi, tetapi juga dampak dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Hujan deras yang mengguyur hanya dalam hitungan jam sudah cukup untuk menenggelamkan rumah-rumah warga, menutup akses jalan, hingga menelan korban jiwa.
Tahun demi tahun, peristiwa ini terus berulang. Sayangnya, pemerintah selalu berdalih bahwa banjir adalah bencana alam yang tidak bisa dihindari padahal jika ditelusuri lebih dalam, faktor utama di balik banjir ini adalah pengelolaan lingkungan yang buruk, serta kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir pihak daripada rakyat banyak.
Negara Abai, Oligarki Berjaya
Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Medan, banjir bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, tetapi juga karena buruknya tata kelola perkotaan. Wilayah resapan air terus berkurang akibat alih fungsi lahan yang masif. Hutan-hutan beton berdiri menggantikan daerah hijau, sementara sungai dan saluran air dipersempit demi kepentingan bisnis properti dan industri. Siapa yang paling diuntungkan? Oligarki!
Para pengusaha properti terus membangun perumahan elite, apartemen, dan pusat bisnis di daerah yang seharusnya menjadi wilayah resapan air. Alih-alih mengatur tata kota dengan baik, pemerintah justru memberikan izin dengan mudah kepada pengembang. Akibatnya, rakyat kecil yang tinggal di bantaran sungai dan pemukiman padat menjadi korban utama saat banjir datang.
Belum lagi proyek reklamasi dan pemagaran pantai yang makin marak terjadi. Laut yang seharusnya menjadi bagian dari sistem alami dalam mengendalikan air, kini dikuasai oleh segelintir elite. Proyek-proyek ini semakin memperparah bencana banjir di pesisir. Lagi-lagi, pemerintah lebih berpihak kepada oligarki dibandingkan rakyatnya sendiri.
Pemimpin Harus Bertanggung Jawab
Dalam Islam, pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:
"Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus." (HR. Al-Bukhari)
Seorang pemimpin tidak boleh membiarkan rakyatnya menderita akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Sebaliknya, pemimpin yang amanah harus memastikan bahwa tata kelola lingkungan berjalan dengan baik, sistem drainase diperbaiki, serta kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Namun, dalam sistem demokrasi-kapitalis saat ini, para pemimpin lebih sering terikat dengan kepentingan para pemodal daripada kepentingan rakyat. Mereka lebih fokus pada proyek mercusuar yang menguntungkan elite, sementara persoalan mendasar seperti banjir terus diabaikan.
Solusi Hakiki Kepemimpinan Islam
Islam telah memberikan solusi nyata dalam mengatasi bencana seperti banjir. Dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan lingkungan menjadi tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada para pengusaha. Pemerintah wajib memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, bukan sekadar demi keuntungan ekonomi semata.
Allah Swt. telah menegaskan pentingnya amanah dalam kepemimpinan:
إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58)
Seorang pemimpin dalam Islam tidak boleh berkhianat terhadap rakyatnya dengan mengutamakan kepentingan oligarki. Mereka memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt..
Oleh karena itu, dalam Islam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan umat, bukan hanya keuntungan segelintir pihak.
Sebaliknya, selama sistem kapitalis masih diterapkan, masalah banjir dan berbagai bencana lainnya hanya akan terus berulang. Hal ini karena sistem tersebut lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Oleh karena itu, solusi hakiki bukan sekadar perbaikan teknis, tetapi perubahan mendasar dalam sistem kepemimpinan.
Allah Swt. juga telah memperingatkan bahwa segala bentuk kerusakan di bumi adalah akibat ulah manusia sendiri:
ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41)
Hanya dengan kembali kepada sistem Islam yang kafah, kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan dapat benar-benar terwujud. Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab dalam mengelola lingkungan dengan adil dan bijaksana sehingga bencana seperti banjir tidak terus berulang akibat keserakahan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]