Banjir Terulang Kembali Tanpa Solusi Pasti
Opini
Bencana banjir yang terjadi berulang tentu harus dicari akar masalahnya
Pasalnya, permasalahan banjir bukan sekadar problem teknis, tetapi sistemis
__________________
Penulis Nina Marlina, A.Md
Kontributor Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Muslimah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Tidak dimungkiri banyak wilayah di Indonesia yang sering mengalami banjir, tak terkecuali di daerah ibu kota. Bahkan sering kita mendengar sindirian daerah "langganan" banjir. Saat curah hujan tinggi, masyarakat harus bersiap-siap apabila terjadi banjir. Lantas, apakah curah hujan memang merupakan faktor utama terjadinya banjir?
Peneliti ahli madya dari pusat riset limnologi dan sumber daya air BRIN Yus Budiono mengatakan bahwa ada empat faktor banjir di wilayah Jabodetabek. Keempat faktor tersebut yaitu perubahan tata guna lahan, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, dan fenomena cuaca ekstrem.
Hasil risetnya mengungkapkan bahwa penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek ialah penurunan muka tanah yang berkontribusi sampai 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir. Selanjutnya, perubahan tata guna lahan yang tak terkendali sehingga meningkatkan risiko banjir sampai 12 persen. Sedangkan kenaikan muka air laut hanya berdampak tiga persen.
Kepala pusat riset limnologi dan SDA BRIN Luki Subehi ikut membenarkan bahwa banjir yang terjadi di Jabodetabek bukanlah semata karena curah hujan yang tinggi, melainkan karena pengelolaan SDA dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan. Luas hutan dan daerah resapan air telah berkurang di hulu Sungai Bekasi dan Ciliwung. Selain itu, ditambah dengan sistem drainase yang sudah tidak memadai di wilayah Jabodetabek (Tribunjabar.id, 09-03-2025)
Pembangunan Kapitalistik, Akar Masalah Banjir
Wilayah Jabodetabek memang sudah sering mengalami banjir. Masyarakat seolah harus pasrah menerima kondisi ini. Meski ada yang mengatakan sudah muak karena setiap 5 tahun sekali selalu terjadi banjir besar hingga merusak rumah dan barang-barang. Ditambah dengan mitigasi yang lemah, akhirnya banjir tak bisa tercegah. Rakyat pun hidup susah. Menurut warga, selama ini pemerintah hanya mengatakan janji-janji saja tanpa aksi nyata. Bahkan, sering menyalahkan curah hujan tinggi sebagai faktor utama terjadinya banjir.
Sebagaimana pendapat di atas, bahwa telah terjadi kesalahan dalam tata ruang dan tata guna lahan. Hal ini terbukti dengan makin sempitnya wilayah di sekitar sungai yang seharusnya dikosongkan, malah dijadikan bangunan. Selain itu, yang mencengangkan adalah deforestasi besar-besaran di wilayah Puncak Bogor.
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebutkan kerusakan hutan hingga saat ini sudah mencapai 65% (bbcnewsindonesia.com, 06-03-2025). Hal ini sebagaimana pula yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo. Ia menuding program pembukan lahan 20 juta hektare hutan menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air merupakan pemicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah Jabodetabek (Tirto.id, 05-03-2025)
Memang benar, faktanya pemerintah dengan mudah memberikan izin kepada para pengembang untuk mendirikan bisnis properti dan tempat wisata. Akhirnya, daerah resapan air berkurang sangat banyak. Selama ini, beberapa lembaga yang peduli pada lingkungan telah mengingatkan pemerintah dan memberikan saran agar mengeruk sungai. Namun, sayangnya diabaikan oleh pejabat setempat.
Sungguh kebijakan paradigma kapitalistik telah menghantarkan pada konsep pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia. Demi memperoleh pendapatan daerah, pemerintah lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang rakyatnya. Sistem sekuler kapitalistik telah melahirkan penguasa kapitalis yakni mencari keuntungan pribadi dari jabatannya.
Solusi Banjir dalam Pandangan Islam
Banjir adalah suatu musibah atau ujian yang Allah timpakan kepada manusia. Namun, dalam bencana banjir ini manusia memiliki peran dalam merusak lingkungan alam yang telah seimbang. Allah Swt. telah mengingatkan kepada manusia dalam firman-Nya:
"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. Ar-Ruum: 41)
Bencana banjir yang terjadi berulang tentu harus dicari akar masalahnya. Pasalnya, permasalahan banjir bukan sekadar problem teknis, tetapi sistemis. Sebagai pengurus rakyat, penguasa berperan besar dalam mewujudkan kehidupan dan pembangunan yang layak. Pembangunan dalam Islam harus memiliki paradigma yang tepat sehingga memudahkan kehidupan manusia. Selain itu, harus menjaga kelestarian alam. Islam memberikan arahan pada negara bagaimana membangun negara dengan tepat.
Beberapa langkah yang akan dilakukan, yaitu:
Pertama, negara akan melarang pembangunan di wilayah daerah resapan air seperti bangunan perumahan, pabrik, tempat wisata, dan sebagainya. Berarti tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang sekiranya dapat membahayakan rakyat dan merusak lingkungan.
Kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dengan pohon berakar kuat yang dapat menyerap air.
Ketiga, hal yang tidak kalah penting adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan apalagi dibuang ke sungai.
Keempat, negara akan melakukan mitigasi yang kuat, baik untuk pencegahan maupun penanggulangan saat terjadi banjir. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan atau terjadinya korban akibat bencana banjir.
Khatimah
Dengan posisi penguasa sebagai raa’in, maka penguasa akan mengurus rakyat dengan baik sehingga rakyat hidup sejahtera, aman, dan nyaman, terhindar dari banjir. Penguasa juga akan menerapkan Islam sebagai asas konsep pembangunan yang mewujudkan kemaslahatan. Wallahualam bissawab. [Dara/MKC]