Indonesia Gelap, Hasil Buasnya Koruptor Kelas Kakap
Opini
Peraturan sepihak dari pemerintah banyak mendapatkan kritikan
sampai memunculkan aksi demonstrasi besar-besaran
______________________
Penulis Daun Sore
Kontributor Media Kuntum Cahaya
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI - Problematika umat kian meruak ke permukaan dalam berbagai bidang. Menjadikan masyarakat mau tak mau, sadar tak sadar terbawa dalam rengkuhan kerusakan tersistem yang diciptakan oleh pengatur negaranya sendiri.
Topik rusak dan busuknya pengelola kebijakan seolah selalu terekam dan terbuka bagai sudah menjadi rahasia umum. Begitu pula dengan munculnya aksi Indonesia gelap yang sampai saat ini barangkali masih menjadi topik yang berapi. Aksi yang digelorakan oleh generasi Z ini tampak serentak dilaksanakan oleh berbagai daerah dan universitas dengan komando Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Dapat diambil contoh dari sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampusnya di Makassar, Sulawesi Selatan, (19-2-2025). Dalam aksinya itu, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan termasuk perhatian pada anggaran pendidikan dan kesehatan.(bbcnewsindonesia.com, 21-02-25)
Aksi mereka ini sebagai unjuk provokatif atas kontra narasi yang dilantangkan pemerintah dan justru terkesan malah menyulitkan rakyat. Bersampul efisiensi anggaran namun memberikan hasil yang jelas tidak efisien. Dipotongnya anggaran pendidikan misalnya, jika dilihat secara fakta justru semakin memperburuk kondisi pendidikan dalam negeri yang saat ini pun kualitas baiknya tidak tersebar merata di penjuru wilayah.
Selain itu, aksi bertagar #IndonesiaGelap menjadi judul besar sebagai bentuk propaganda atas kebijakan ngawur pemerintah yang lain. Mulai dari banyaknya PHK dan mengecilnya lapangan pekerjaan, kenaikan harga daripada kebutuhan pokok, kasus gas elpiji 3 kg, sampai pada pangkasan anggaran pemerintahan.
Peraturan sepihak dari pemerintah ini tentu mendapat banyak kritikan sampai memunculkan aksi demonstrasi besar-besaran. Pasalnya, hal ini ditetapkan tanpa persetujuan rakyat dan berlawanan dari yang seharusnya dibutuhan rakyat untuk sejahtera. Revisi undang-undang dan penetapan kebijakan baru justru menghambat perbaikan generasi mendatang.
Kondisi yang amat menyengsarakan ini menjadikan mahasiswa menyuarakan tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk kekecewaan dan rasa marah yang tak digubris oleh para pemegang kebijakan sekuler.
Isu ini diperparah pada perbandingan kebijakan dengan negara lain yang memiliki tingkat kualitas pendidikan yang jauh lebih baik. Sering kali terjadi bahwa orang-orang berprestasi di indonesia justru tidak diterima oleh universitasnya sendiri, sedangkan ketika mencoba peruntungan mendaftar di universitas luar negeri, justru diterima sebagai mahasiswa baru disana. Bahkan ada yang sampai menempati posisi cumlaude saat wisudanya atau menciptakan teknologi baru yang canggih hasilnya.
Mengapa Hal Ini Terjadi?
Pada dasarnya, sistem negara akan menentukan hasil kebijakan yang dibentuk pemerintah. Sistemlah yang menentukan apakah kebijakan yang dihasilkan benar-benar serius atau tidak. Tertuju untuk melayani rakyat, ataukah ambisi para penguasa itu sendiri. Ya, sistemlah pemegang kendali perubahan kebijakan.
Namun, ada satu hal yang jarang disadari bahwa sistem tidak hanya merusak orang-orang yang mengambilnya, tetapi juga orang yang diatur dengan sistem tersebut. Bagi masyarakat yang awam sekali akan dunia politik dan pemerintahan, akan mudah saja bagi mereka mengikuti kebijakan sesuai sistem. Saat orang-orang demo besar-besaran, ia hanya mengikuti di mana masyarakat mayoritas berpihak. Banyak masyarakat yang berkoar-koar di depan gerbang istana pemerintahan, di depan kantor polisi sampai di depan gedung-gedung universitasnya.
Sayangnya, sistem yang dipatok pemerintah adalah sistem berasas kapitalis sekuler. Di mana sistem yang tercetus oleh otak manusia ini amat terbatas, jauh dari kebenaran dan hakikat fitrah manusia. Justru, sistem ini tanpa sadar telah mengatur kewarasan manusia itu sendiri dan betapa banyak yang tak sadar akan masalah itu.
Seperti misalnya, beberapa tahun lalu sempat menjadi perbincangan nyata dan maya akibat tindak kegilaan yang dilakukan sejumlah warga tatkala tergulingnya mobil boks yang mengangkut kopi sachet di tegal, Jawa Tengah pada (16-05-2022). Bukannya membantu, mereka malah mengambil muatan kopi yang rusak kemasannya.
Baru-baru ini juga, aksi menjarah warga kembali terulang ketika truk yang mengangkut kasur kecelakaan di jalan. Sebagian warga yang melihatnya malah mengambil kasur yang terjatuh. Tidak selalu terekam dan tercatat, problem ini tak dimungkiri masih banyak terjadi. Sistem merusak penguasa dan rakyatnya.
Adakah Solusi Mutakhir atas Seluruh Masalah Ini?
Manusia diciptakan oleh Pencipta atau Sang Khalik, yaitu Allah Swt.. Sebagaimana handphone yang diciptakan dengan fungsinya, yaitu sebagai alat komunikasi. Mesin cuci untuk memudahkan masyarakat dalam mencuci dengan waktu yang efisien dan bersih. Namun, bagi yang tidak pernah memilikinya, tentu memerlukan buku petunjuk sebagai aturan penggunaannya. Jika buku petunjuk mesin cuci digunakan untuk mengatur sistem perangkat di handphone. Apa yang akan terjadi? Ya, rusak.
Begitu pula manusia, makhluk paling sempurna yang diciptakan dengan fungsi atau tujuan bersamaan dengan seperangkat petunjuk untuk mengatur jalannya dimuka bumi ini. Mudah saja agar tidak rusak.
Sistem kapitalis sekuler tentu bukan dari Sang Pencipta, maka wajar apabila seluruh warga negara baik penguasa atau rakyatnya perlahan akan rusak. Mulai dari mental, pendidikan, sampai pada kewarasan. Maka peran agama amat sangat berpengaruh untuk pembentukan sistem, dan satu-satunya sistem yang terbukti dan telah teruji mampu menyejahterakan masyarakat dalam berabad-abad lamanya hanya sistem Islam, yaitu Daulah Islam.
Para penguasa yang melanggar hukum dalam daulah Islam, apalagi menetapkan peraturan yang menyimpang dari hukum Islam, maka ia akan dibawa pada Mahkamah Mazalim untuk diberikan hukum yang menjerakan. Mulai dari sanksi, pemecatan jabatan, sampai pada hukum mati apabila ia benar-benar menghasilkan banyak kerugian.
Masyarakat juga berhak untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya bungkaman. Dalam daulah Islam masyarakat dapat mengadukan ketidaknyamanan pemerintah melalui majelis umat dan majelis wilayah. Majelis umat akan menyampaikan pada khalifah atau pemimpin negara.
Begitu pula apabila masyarakat melakukan penyimpangan hukum syarak, maka akan diberikan hukuman jera sehingga tidak ada lagi yang berani melanggar hukum dan berbuat semena-mena. Misalnya, ketika ada yang mencuri, maka hukuman jeranya berupa potong tangan, apabila ada yang membunuh maka berlakulah hukum kisas, nyawa dibalas nyawa.
Kepemimpinan ini mampu memberikan kepuasan dan kemerdekaan pada umat. Menjadikan Allah sebagai kedaulatan tertinggi dan pemimpin yang melindungi dan melayani rakyat dengan sepenuh jiwa. Maka sudah selayaknya seluruh umat bersatu untuk mewujudkan tegaknya daulah ini yang mampu mengembalikan fitrah manusia dan menumpas segala tindak kezaliman para penguasa demokrasi. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]