Krisis Ekonomi dan PHK: Islam sebagai Solusi
Surat Pembaca
Kondisi ini makin memprihatinkan ketika dihadapkan
dengan realitas bahwa mencari pekerjaan adalah hal yang sulit
________________________
KUNTUMCAHAYA.com, SURAT PEMBACA - PHK yang marak telah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Banyak perusahaan terpaksa melakukan PHK sebagai upaya untuk menghemat biaya dan mempertahankan kelangsungan usaha.
Namun, apa yang terjadi pada karyawan yang kehilangan pekerjaan? Bagaimana mereka dapat bertahan hidup di tengah krisis ekonomi yang semakin berat?
Dikutip dari (cnbcindonesia.com, 20-02-2025), gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kembali menghantui Indonesia. Dua pabrik memutuskan menghentikan produksinya alias tutup, menyebabkan ribuan buruh terancam kehilangan sumber pendapatan.
Lebih miris lagi, PHK ini dilakukan menjelang Ramadan, saat rakyat membutuhkan lebih banyak kebutuhan. Ini merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya.
Bagaimana tidak, di tahun ini PHK semakin marak terjadi. Beberapa di antaranya merupakan dampak efisiensi anggaran. Selain itu, gelombang PHK juga terjadi di pabrik-pabrik dalam negeri karena berbagai faktor, seperti krisis ekonomi yang saat ini melanda.
Kondisi ini makin memprihatinkan ketika dihadapkan dengan realitas bahwa mencari pekerjaan adalah hal yang sulit. Banyak kriteria yang harus dipenuhi, termasuk batasan usia. Hal ini tentu menyulitkan rakyat, terutama laki-laki yang memiliki kewajiban mencari nafkah.
Hal ini sangat wajar dalam kapitalisme sebab para buruh hanyalah faktor produksi yang bisa dikorbankan demi menyelamatkan perusahaan. Para buruh diperas dan dipecat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, semata-mata demi kepentingan meraih keuntungan.
Pemerintah memang memberikan jaminan 60% gaji selama 6 bulan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan batas atas upah Rp5 juta. Namun, solusi ini tidak menyentuh akar permasalahan karena rakyat tidak hidup hanya selama 6 bulan.
Sistem ekonomi kapitalisme membuat mekanisme kebijakan berlandaskan kepentingan segelintir orang, bukan kemaslahatan rakyat. Negara pun hanya berperan sebagai regulator yang mempermudah pengusaha membuat kebijakan sesuai kepentingannya.
Seharusnya negara menjamin kesejahteraan rakyat dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,
"Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus." (HR. Al-Bukhari)
Solusi paling efektif untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di atas adalah sistem Islam.
Dalam sistem Islam:
Pertama, perekonomiannya berbasis syariat, diperoleh dari zakat, wakaf, dan sumber halal lainnya, tanpa mengandalkan utang berbasis riba dan spekulasi seperti dalam kapitalisme.
Kedua, Islam mendorong umatnya untuk mandiri secara ekonomi melalui perdagangan yang berbasis syariat.
Ketiga, hubungan kerja berbasis akhlak dan keadilan. Dalam Islam, perusahaan tidak boleh melakukan PHK sepihak tanpa alasan yang jelas dan wajib memberikan hak-hak pekerja.
Keempat, Baitulmal berfungsi untuk membantu rakyat miskin dan pengangguran agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kelima, negara bertanggung jawab memastikan setiap warganya mendapatkan penghidupan yang layak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.,
"Gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari. Permudahlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka." (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad).
Semua itu akan terwujud dengan diterapkannya sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Islam merupakan rahmatan lil alamin yang kesejahteraannya dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia.
Berbeda dengan kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kesejahteraan dan keadilan yang merata hanya akan terwujud dengan diterapkannya sistem Islam. Wallahualam bissawab. [SM/MKC]
Diana Aprilianti