Sulitnya Mendapatkan Mudik Gratis di Kapitalisme
Opini
Transportasi dalam kapitalisme menjadi jasa komersil
karena pengelolanya diserahkan kepada pihak swasta
_______________________
Penulis Siti Mukaromah
Tim Media Kuntum Cahaya dan Aktivis Dakwah
KUNTUMCAHAYA.com, OPINI- Mudik di hari raya adalah impian setiap orang yang merantau mendulang nasib di luar pulau dan di negeri orang. Tidak sedikit masyarakat yang bertahun-tahun menahan rindu karena tidak punya ongkos untuk pulang ke kampung halamannya.
Menghadapi arus mudik Lebaran pemerintah menyampaikan telah menyiapkan berbagai kebijakan. Dikutip dari (nasional.sindonews.com, 22-03-2025) 7 kebijakan pemerintah selama Ramadhan THR, hingga diskon tiket mudik. Dalam youtube Sekretariat Presiden Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.
Presiden Prabowo mengapresiasi kerja sama antara pemerintah mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket pesawat sebesar 13 persen, diskon tarif jalan tol 20 persen, hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen. Saat sidang kabinet paripurna pun presiden memastikan kondisi ketahanan pangan nasional tetap aman stabilitas harga-harga pokok dipantau secara ketat oleh pemerintah.
Dari unggahan sosial media Sekretaris Kabinet dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran sudah ada 7 kebijakan pemerintah saat Ramadhan 2025.
Pertama, THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat THR diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Kedua, pemerintah pada tahun ini menaruh perhatian khusus terhadap para pengemudi dan kurir online yang untuk pertama kalinya akan menerima bonus hari raya.
Ketiga, gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara dan pemberian THR.
Keempat, penurunan harga tiket pesawat dalam negeri yang mencapai 13-14 persen berlaku untuk periode penerbangan tanggal 24 Maret 2025 sampai 7 April 2025.
Kelima, menurunkan tarif jalan tol sebesar 20 persen selama 2 minggu di berbagai ruas jalur mudik.
Keenam, penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen sesuai jadwal yang ditentukan.
Ketujuh, program mudik gratis dari berbagai kementerian dan lembaga. Tarif paket internet hingga 50% berkat kerja sama pemerintah dan penyelenggara layanan komunikasi seluler.
Kegiatan angkutan mudik balik gratis pada masa angkutan lebaran disambut antusias masyarakat. Sayangnya, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan program-program tersebut. Sebagaimana yang sudah disiapkan kegiatan mudik balik gratis yang digelar Kabupaten (Pemkab) Bandung, sebanyak 700 kursi dalam 2x24 jam habis. (prmnews.com)
Kapitalisme Menjadi Jasa Komersil
Seharusnya antusiasme warga akan program gratis mudik menjadi tamparan keras pemerintah bukan malah berbangga diri. Kesulitan masyarakat bisa mudik mengandalkan keuangan pribadi, apalagi untuk mendapatkan link gratis pun tidaklah mudah bisa mengaksesnya. Terlebih pemudik yang banyak, armada transportasinya pun terbatas.
Umumnya, karakter pemimpin populis menganggap kebijakan-kebijakan seperti ini berpihak pada rakyat. Publik memahami bahwasanya agenda tersebut hanyalah agenda tahunan yang menjadi rutinitas saja. Agenda program kebijakan diskon harga-harga tiket mudik gratis sejatinya bukan untuk meriayah masyarakat yang ingin mudik. Persoalan sarana transportasi terlebih pada masa mudik mulai dari kemacetan hingga kecelakaan akibat jalan rusak tidak bisa lepas dari tata kelola transportasi berasaskan kapitalisme sekuler.
Transportasi dalam kapitalisme menjadi jasa komersil karena pengelolanya diserahkan kepada pihak swasta. Negara dalam kapitalisme hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha sang pemilik modal.
Di sisi lain, tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya mencari kerja di perkotaan. Akibatnya, tradisi mudik pun tidak terelakkan. Bahkan fenomena mudik banyak diwarnai hal-hal yang tidak baik. Sebagian masyarakat memaksakan diri untuk mudik nekat naik motor padahal jarak tempuh cukup jauh dan mereka harus membawa anak-anak yang masih kecil hingga akhirnya membuat mereka sakit.
Mudik adalah salah satu kepentingan masyarakat dari semua kalangan dalam menjaga tali silaturahmi dengan kerabat keluarga. Namun, kapitalisme yang diterapkan negeri saat ini tak mampu mewujudkan impian-impian rakyat berupa mudik aman dan nyaman. Sudah menjadi rahasia umum dalam kapitalisme kebijakan berpijak pada prinsip untung rugi bagi kapitalis.
Tata Kelola Kebijakan dalam Islam
Islam mengatur sempurna mengenai tata kelola pengaturan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Dalam sistem Islam, menjamin penyediaan alat transportasi yang nyaman bebas biaya apapun semuanya oleh negara. Konsep dasar sistem Islam mengintegrasikan antara aturan agama dengan syariat Islam dengan aturan kehidupan.
Pelayanan terhadap rakyat adalah prioritas utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. bersabda,
"Sayyid, pemimpin, pejabat, pegawai pemerintah suatu kaum adalah pelayan (khadim) mereka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Di sebuah hadis yang lain juga Rasulullah saw. bersabda dan berdoa, "Ya Allah, barang siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia mempersulit umatku, persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)
Gemilangnya sejarah Islam tertanam sangat kuat dalam peradaban dunia. Salah satunya memfasilitasi pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Pada masa Kekhilafahan Umayyah perbaikan dan pembangunan jalan raya banyak dilakukan. Rasa tanggung jawab pemimpin Islam menjalankan amanahnya melayani rakyatnya dengan penuh kasih sayang dan hanya mengharapkan rida Allah Swt..
Seluruh rangkaian kebijakan dan pelayanan dalam Islam dilaksanakan sempurna berdasarkan syariat Islam secara menyeluruh. Semua lapisan masyarakat bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan stabilitas yang luar biasa.
Selayaknya sebagai kaum muslim tidak meragukan sedikitpun sistem Islam sebagai pedoman aturan menjalankan kehidupan dalam seluruh aspek. Hanya dengan sistem Islam, kejayaan, kesejahteraan, kenyamanan rakyat dapat diraih secara sempurna dan menyeluruh.
Sistem Islam satu-satunya sistem yang sahih dan pengaturan teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.. Bukan kapitalisme sekuler yang berpihak kepada oligarki sudah jelas berpijak pada prinsip materi dan untung rugi. Wallahualam bissawab. []